JAKARTA - Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Amdatara) menyoroti tantangan serius yang dihadapi industri AMDK , khususnya terkait kenaikan harga bahan baku kemasan akibat gejolak global yang terjadi saat ini. Diperkirakan, kondisi ini tidak hanya mengancam kelangsungan ribuan usaha dan puluhan ribu lapangan kerja, tetapi juga berpotensi mengganggu akses masyarakat terhadap air minum aman bagi kesehatan publik.

”Kami menyampaikan keprihatinan serius atas tekanan yang semakin berat terhadap industri AMDK akibat lonjakan harga bahan baku kemasan, terutama plastik yang berbasis minyak bumi,” ujar Ketua Umum Amdatara Karyanto Wibowo, Senin (6/4/2026).

Dia menuturkan gejolak global akibat perang AS-Israel versus Iran yang pecah sejak 28 Februari 2026 telah menyebabkan harga minyak mentah dunia melonjak tajam dari sekitar 67 dolar AS per barel menjadi 98 dolar AS per barel pada pertengahan Maret 2026. Sementara itu, harga gas alam acuan di Asia dan Eropa melesat lebih dari 60 persen dalam periode yang sama.

“Karena lebih dari 99 persen plastik global diproduksi dari bahan bakar fosil (minyak bumi dan gas alam), kenaikan harga energi ini langsung berdampak pada biaya produksi dan bahan baku plastik,” katanya.

Pihaknya memperkirakan lonjakan harga bahan baku hingga 100% ini berpotensi mendorong kenaikan harga kemasan menjadi sekitar 25–50 persen, tergantung pada jenis material, volume produksi, dan skala usaha masing-masing perusahaan. Jika kondisi ini berlanjut, harga jual produk AMDK di pasar berisiko mengalami kenaikan, terutama bagi produsen kecil dan menengah yang memiliki stok terbatas dan likuiditas yang lebih rendah.

“Hal ini tidak hanya mengancam kelangsungan ribuan usaha dan puluhan ribu lapangan kerja, tetapi juga berpotensi mengganggu akses masyarakat terhadap air minum aman yang selama ini menjadi kontribusi penting industri AMDK bagi kesehatan publik,” katanya.

Berdasarkan laporan langsung dari anggota asosiasi di berbagai daerah, kenaikan harga bahan baku kemasan pada beberapa jenis material telah mencapai hingga 100 persen dalam waktu relatif singkat. Kenaikan harga bahan baku kemasan yang mencapai dua kali lipat ini tidak lagi bias dianggap sebagai fluktuasi biasa.

Diketahui, industri AMDK merupakan salah satu pilar penting sektor manufaktur nasional. Saat ini terdapat 707 pabrik dengan kapasitas produksi terpasang mencapai 47 miliar liter per tahun dan menyerap sekitar 46.000 tenaga kerja langsung.

Industri ini juga mendukung jutaan pekerja di sepanjang rantai pasok distribusi serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia sebagai bagian dari subsektor makanan dan minuman.

Selain itu, AMDK memainkan peran strategis dalam kesehatan masyarakat dengan menyediakan akses air minum yang aman, higienis, dan berkualitas, sehingga membantu mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui air tidak bersih.

Karena itu, pihaknya berharap pemerintah bersedia hadir secara aktif sebagai penyangga (shock absorber) bagi industri strategis seperti AMDK melalui langkah-langkah konkret. Langkah itu berupa relaksasi kebijakan sebesar 20–30 % pada komponen biaya terkait bahan baku dan energi seperti penurunan sementara PPN kemasan dari 11% menjadi 8%, relaksasi Bea Masuk Anti Dumping/BMAD, serta stimulus pajak penghasilan UMKM di sektor AMDK.

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan telah menjalin komunikasi intensif dengan lembaga penyedia indeks global, MSCI, jauh sebelum terjadinya gejolak pasar saham awal tahun ini. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menjaga iklim investasi dan memitigasi risiko terkait publikasi indeks saham Indonesia.

"Kami sudah lima kali melakukan pertemuan dengan MSCI. Dan di awal Januari sudah ada sesuatu yang kita deliver, yaitu pembagian antara investor tipe korporat dan lain-lain menjadi yang di atas dan di bawah 5%," ujar Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, dalam diskusi di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Jeffrey menjelaskan otoritas bursa sebenarnya telah melakukan mitigasi risiko sejak publikasi MSCI dirilis pada Januari 2026. Namun, dinamika internal yang tidak terprediksi di tubuh otoritas pasar modal membuat perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terimbas hingga mengalami penghentian perdagangan sementara atau trading halt.

Kondisi tersebut diperumit dengan adanya perubahan struktur organisasi yang signifikan di sektor pasar modal. Setelah pasar mengalami koreksi tajam pada 29 Januari, Direktur Utama BEI memutuskan mengundurkan diri, yang kemudian disusul oleh sejumlah pejabat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski demikian, Jeffrey menegaskan bahwa operasional bursa tetap berjalan normal melalui berbagai langkah taktis.

Hingga saat ini, BEI terus berupaya menormalkan dinamika bursa melalui reformasi integritas pasar modal. Komunikasi dengan MSCI pun terus berlanjut secara maraton, termasuk pertemuan yang dilakukan pada awal Februari untuk menyerahkan dokumen teknis sebagai tindak lanjut atas persyaratan global yang diminta. Jeffrey memastikan mekanisme internal BEI tetap solid guna menjamin seluruh operasional dan proses pengambilan keputusan tidak terganggu oleh transisi kepemimpinan.

"Tentu yang kami lakukan adalah memastikan mekanisme internal kami berjalan, sehingga seluruh operasional dan pengambilan keputusan di Bursa Efek Indonesia tidak terganggu. Dan itu sudah terjadi sampai dengan hari ini," imbuhnya.

Dalam pertemuan terbaru dengan MSCI pada Rabu (11/2), BEI kembali menegaskan komitmennya melalui tiga rencana aksi yang telah disusun sebelumnya. Komitmen tersebut juga ditambah dengan satu inisiatif baru yang mengacu pada standar global untuk memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di mata investor internasional.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom menilai percepatan distribusi pangan dan penguatan suplai menjadi kunci untuk menekan potensi lonjakan harga pangan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang memutus akses logistik di sejumlah wilayah.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan kebijakan stabilisasi biaya pakan jagung hingga Januari 2026 memang membantu menahan biaya produksi peternak.

Namun, menurut dia, kebijakan tersebut belum menyentuh permasalahan utama, yakni ketidakseimbangan pasokan ketika permintaan meningkat akibat bantuan pangan skala nasional.

“Menahan biaya pakan ternak hanya akan memengaruhi margin produsen, bukan harga jual ternak,” kata Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan suplai protein hewani perlu diperkuat agar peningkatan permintaan dari program jaring pengaman sosial tidak menekan harga di tingkat konsumen.

Selain suplai, pemulihan akses distribusi pangan menjadi faktor krusial terutama di daerah terdampak bencana yang masih terkendala konektivitas.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan wilayah terdampak juga berperan sebagai pemasok pangan untuk provinsi lain, sehingga gangguan distribusi dapat menimbulkan efek domino nasional.

“Sumatera Barat misalnya, sebagai penghasil cabai merah. Jika pasokan terganggu, harga di daerah lain seperti Riau juga bisa naik,” ujarnya.

Menurut dia, dalam situasi darurat ketika jalur swasta terputus, pendistribusian bantuan pangan oleh pemerintah pusat harus diperkuat dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur logistik yang tersedia.

“Pasokan barang terutama kebutuhan pokok harus dipasok oleh pemerintah sembari ada pembangunan ulang ekonomi di daerah bencana,” kata Huda.

Ia mengingatkan semakin lambat pemulihan akses dan suplai, maka risiko kelangkaan dan lonjakan harga semakin tinggi di pasar wilayah terdampak maupun wilayah pemasok yang terdampak imbasnya.

Pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga sendiri telah mengerahkan bantuan pangan dan logistik ke tiga provinsi terdampak menggunakan jalur laut, dan udara di beberapa wilayah yang mengalami kerusakan akses darat untuk memastikan suplai tetap terjaga di tengah masa tanggap darurat.

Lebih lanjut, pengamat mengharapkan pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur jalan, memastikan cadangan pangan nasional tersalurkan tepat sasaran, serta menyiapkan opsi impor terukur bila suplai domestik belum mencukupi dalam jangka pendek.

Dengan langkah koordinatif dan berbasis data, stabilitas harga pangan diharapkan tetap terjaga sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan bahwa tanda-tanda gejolak harga telur dan ayam mulai muncul karena kebutuhan yang makin tinggi. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) diubah.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Menjawab pertanyaan mengenai potensi inflasi akibat kompetisi pembelian bahan pangan antara masyarakat umum dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Nanik membenarkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas.

“Saat ini sudah mulai sedikit-sedikit, sudah mulai. Misalnya ayam sama telur ya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia juga menyampaikan pesan Prabowo untuk melakukan penyesuaian sementara dalam menu MBG agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Ramadan.

“Tadi Pak Presiden pesan, ‘Wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih. Nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tetapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh,’ gitu,” kata Nanik.

Meski belum signifikan, Nanik menegaskan bahwa tanda-tanda kenaikan harga sudah mulai terlihat di lapangan. Dia menjelaskan bahwa salah satu indikatornya adalah kapasitas SPPG di daerah yang mulai penuh.

Selain ayam dan telur, buah-buahan juga menunjukkan tren ketersediaan yang menurun.

“Dulu buah ini di pasar induk aja tumpuk-tumpukan, sekarang udah susah juga nyari buah,” ujarnya.

Untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan makanan, BGN kini mengaktifkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Dia merinci beberapa langkah konkret, antara lain nantinya angkatan Darat mengerahkan Kodim untuk beternak ayam dan menanam sayur. Lalu, Kementerian Koperasi membiayai koperasi yang menanam buah, sayur, dan beternak dengan alokasi awal Rp300 miliar.

Tak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri menggerakkan para bupati untuk memastikan lahan-lahan RT/RW dimanfaatkan untuk ternak atau tanaman sayuran.

Kendati demikian, Nanik mengakui ada kendala ketika petani ingin masuk ke sistem SPPG secara individu. Sebagai solusi, pemerintah meminta petani membentuk kelompok usaha.

“Nah itulah, kalau yang belum ada koperasi, kita minta mereka membuat UD, usaha dagang, misalnya 10 orang petani dijadikan satu, nanti biar bisa masuk ke SPPG,” tandas Nanik.