Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta produsen bensinBobibos, PT Inti Sinergi Formula, segera melakukan uji teknis untuk memastikan standardisasi dan klasifikasi produk sebelum dipasarkan ke masyarakat.

Bobibos, bensin jenis baru yang berasal dari tanaman, sempat menjadi perbincangan publik pada tahun lalu lantaran diklaim mampu mengurangi emisi hingga mendekati nol serta memiliki tingkat research octane number (RON) mendekati 98.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Ditjen Migas kembali mengundang produsen Bobibos untuk melanjutkan pembahasan kelayakan produk bahan bakar yang mereka hasilkan untuk konsumen.

"Ditjen Migas kembali memanggil PT Inti Sinergi Formula [Bobibos] di Kantor Ditjen Migas, Gedung Ibnu Soetowo Jakarta. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal pada 14 April lalu, untuk mematangkan rencana pengujian laboratorium serta memastikan standardisasi dan klasifikasi produk sebelum dipasarkan atau digunakan secara luas," ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Noor Arifin Muhammad dikutip dari siaran pers, Minggu (26/4/2026).

Noor meminta pihak Bobibos untuk segera melakukan pengujian yang diperlukan guna menentukan posisi produk ini, apakah masuk dalam kategori bahan bakar nabati (BBN) atau bahan bakar minyak (BBM).

"Secara detail, teknis pengujian akan sepenuhnya dilakukan oleh Lemigas. Kami minta Bobibos proaktif menindaklanjuti langkah-langkah teknis ini agar prosesnya akuntabel," jelas Noor.

Pada pertemuan sebelumnya tanggal 14 April 2026, Ditjen Migas telah menyambut baik inovasi Bobibos di tengah tekanan krisis energi global.

Tahapan pengujian awal yang dilakukan oleh Lemigas dimulai dari pengambilan sampel sesuai standar internasional ASTM D4057 pada tangki penyimpanan (storage tank).

PT Inti Sinergi Formula dalam kesempatan tersebut menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Lemigas mengenai kebutuhan yang diperlukan untuk seluruh proses rangkaian pengujian sesuai dengan ketentuan.

Sebelumnya, pihak Bobibos sempat melakukan identifikasi internal. Namun, ditemukan bahwa spesifikasi produk Bobibos belum memenuhi beberapa parameter standar BBN maupun BBM yang berlaku.

Pemerintah, kata Noor, pada prinsipnya menyambut positif setiap inovasi anak bangsa terkait temuan bahan bakar yang bisa membantu memperkuat ketahanan energi nasional, di tengah kondisi global yang tak menentu. Namun, di sisi lain, ada prosedur yang harus dipenuhi guna memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat selaku konsumen.

Rangkaian tes yang dijalani harus dilakukan dalam pengawasan dan sesuai standar prosedur. Hal ini demi melindungi masyarakat dari risiko kerusakan mesin, serta memberikan kepastian hukum sebagai dasar pengaduan produk jika tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan konsumsi BBM subsidi menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi yang berpotensi meningkat setelah penyesuaian harga oleh badan usaha.

“Jangan karena harga BBM RON 95 ke atas naik, lalu beralih ke subsidi. Itu berarti mengambil hak masyarakat yang berhak. Pengawasannya akan diperketat,” ujar Bahlil usai konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin (20/4/2026).

Sebagai bagian dari pengendalian, pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat. Batasan ini disesuaikan dengan estimasi kebutuhan harian masyarakat, bukan untuk kepentingan industri.

Menurut Bahlil, volume tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan mobilitas harian. “Kalau 50 liter itu tangki sudah penuh, bisa untuk jarak lebih dari 300 kilometer,” katanya.

Sementara itu, untuk kendaraan roda dua, hingga saat ini belum ada pembatasan pembelian BBM subsidi. Hal ini karena kapasitas tangki motor relatif kecil sehingga dinilai tidak berpotensi menyerap BBM subsidi dalam jumlah besar.

Bahlil juga mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM subsidi secara bijak dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa subsidi energi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna menunjang aktivitas ekonomi.

"Pengawasan tetap ada, tapi yang utama adalah kesadaran masyarakat. Jangan sampai penyalahgunaan justru merugikan mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penyesuaian lanjutan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, menyusul kenaikan yang sudah terjadi pada Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Menurut Bahlil, harga BBM nonsubsidi bersifat mengikuti dinamika pasar, khususnya pergerakan harga minyak dunia. Karena itu, potensi penyesuaian tahap berikutnya sangat bergantung pada tren harga global.

“Untuk BBM nonsubsidi sudah ada penyesuaian tahap pertama. Tahap berikutnya kita lihat perkembangan harga minyak dunia. Kalau turun, tentu tidak naik. Tapi kalau naik, ada kemungkinan dilakukan penyesuaian lagi,” ujarnya usai konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (20/4/2026).

Ia menegaskan, mekanisme harga BBM nonsubsidi memang tidak diintervensi langsung oleh pemerintah, melainkan mengikuti formula yang berlaku. Dalam hal ini, kenaikan harga minyak mentah akan berdampak langsung pada harga jual BBM di dalam negeri.

Di sisi lain, Bahlil mengingatkan masyarakat agar tidak beralih ke BBM subsidi hanya karena harga BBM nonsubsidi naik. Pasalnya, BBM subsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

“BBM subsidi itu hak masyarakat yang berhak. Kalau yang mampu malah beralih ke subsidi karena harga naik, itu sama saja mengambil hak orang lain,” tegasnya.

Bahlil juga memastikan penyesuaian harga akan berlaku dua arah, yakni bisa naik maupun turun, sesuai dengan pergerakan harga minyak dunia. Hal ini mengacu pada formula harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagai informasi, formula harga dasar BBM diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Penentuan harga mencakup komponen harga indeks pasar, konstanta, dan margin, serta ditambah pajak seperti PPN sebesar 11 persen dan PBBKB sesuai kebijakan daerah.

Sementara itu, untuk BBM subsidi, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga hingga akhir 2026. Bahlil menyebut kondisi fiskal negara masih cukup kuat untuk menahan dampak lonjakan harga minyak global.

“Untuk BBM subsidi, selama harga ICP masih di bawah USD100 per barel, rata-rata tidak akan naik. Saat ini rata-rata ICP kita masih sekitar USD76 per barel,” pungkasnya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang baru-baru ini diberlakukan. Ia berpandangan, kenaikan harga BBM non-subsidi bisa mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah terkereknya harga minyak akibat perang di Timur Tengah. Meski begitu, dia juga mengingatkan pemerintah terkait beban anggaran yang dipikul jika harga BBM subsidi terus menerus ditahan.

“Kendati agak terlambat, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi, yang berlaku mulai 18 April 2026. Kebijakan itu dinilai sangat tepat lantaran dapat mengurangi beban APBN untuk membayar kompensasi akibat Pertamina harus menjual BBM di bawah harga keekonomian,” kata Fahmy saat dikonfirmasi Republika, Senin (20/4/2026).

Ia berujar, kenaikan harga BBM non-subsidi kali ini yang cukup tinggi diperkirakan tidak akan menaikkan inflasi. Tidak juga menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan. Sebab, jumlah konsumen BBM non-subsidi tidak terlalu besar dan dikategorikan sebagai kelas atas dengan daya beli kuat.

“Kenaikan harga BBM non-subsidi tanpa menaikkan harga BBM Pertamax dan Green Pertamax juga amat strategis,” lanjutnya.

Pasalnya, ia menerangkan, jumlah konsumen dua jenis BBM tersebut relatif lebih besar ketimbang tiga jenis BBM non-subsidi lainnya (Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex). Jika BBM Pertamax dan Green Pertamax dinaikkan, dikhawatirkan memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

“Selain itu, kalau harga BBM Pertamax dan Green Pertamax dinaikkan, sedangkan harga BBM Pertalite tidak dinaikkan akan mendorong migrasi besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite, yang akan membengkakkan subsidi BBM,” ungkapnya.

BBM Subsidi

Fahmy turut menyoroti soal nasib harga BBM subsidi di tengah telah naiknya harga BBM non-subsidi. Ia mengkritisi pemerintah yang menjamin harga BBM subsidi (Pertalite dan solar) tidak akan naik hingga akhir tahun ini. Hal itu dinilai bisa menjadi buah simalakama.

“Jaminan tersebut memang memberikan kepastian bagi konsumen dalam jangka panjang sehingga dapat mencegah panic buying. Namun, penggunaan tolok ukur waktu (time frame) sangat berisiko mengecewakan konsumen kalau time frame itu tidak dapat dipenuhi, sehingga jaminan itu menjadi pemberian harapan palsu (PHP),” tutur Fahmy.

Sebab, penyebab kenaikan harga minyak, yakni perang di Timur Tengah, tidak bisa diprediksi (unpredictable) dengan tepat mengenai waktu berakhirnya.

“Eskalasi perang Timur Tengah tidak dapat diprediksi kapan berakhir. Jaminan itu akan lebih efektif kalau pemerintah menggunakan tolok ukur harga minyak dunia ketimbang indikator waktu dalam memutuskan kenaikan harga BBM subsidi, sehingga masyarakat tidak kecewa karena PHP,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, harga BBM tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Ia juga memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi BBM cukup.

“Saya ingin menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik sampai akhir tahun, dan anggaran saya cukup,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers terkait kebijakan transportasi dan BBM di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan, alokasi anggaran untuk BBM subsidi tidak akan dihilangkan dan akan terus diadakan sampai penghujung tahun ini. Sementara itu, mengenai harga BBM non-subsidi, pemerintah masih melakukan pengkajian.

Menurut penuturan Purbaya, ia sudah melakukan perhitungan terhadap kebijakan tidak menaikkan harga BBM subsidi. Ia memastikan defisit anggaran tidak akan melebar melewati ambang batas di level 3 persen.

“Saya sudah exercise, dengan harga minyak dunia rata-rata 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun. Dan dengan exercise-exercise yang lain, pemotongan di sana-sini, penghematan di sana-sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9 persen,” ungkapnya.

Purbaya meminta agar masyarakat tenang dalam menanggapi melonjaknya harga minyak dunia, yang memunculkan kekhawatiran akan turut terkereknya harga BBM dalam negeri dan menyebabkan terbebaninya APBN. Menurut pengamatannya, harga minyak dunia tidak akan bertahan lama di atas 100 dolar AS per barel.

“Masyarakat enggak usah khawatir, enggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang. Gini-gini uangnya banyak nih. Kaya lah. Jadi, uang kita cukup,” tegasnya.

IDXChannel - Menteri Energi Amerika Serikat (AS), Chris Wright, meyakini harga bensin telah mencapai puncaknya tetapi dia memperkirakan harga bensin mungkin tetap di atas USD3 per galon (3,78 liter) hingga tahun depan.

Harga bensin di bawah USD3 per galon "bisa terjadi akhir tahun ini, mungkin juga tidak sampai tahun depan. Tetapi harga kemungkinan telah mencapai puncaknya, dan akan mulai turun," katanya kepada program "State of the Union" CNN.

"Tentu saja dengan penyelesaian konflik ini, Anda akan melihat harga turun," sambungnya.

Harga bensin telah naik selama perang AS dan Israel melawan Iran dan serangan Iran terhadap negara-negara tetangga.

Hal itu menciptakan hambatan politik bagi Presiden AS Donald Trump menjelang pemilihan paruh waktu November, di mana Partai Republik akan mempertahankan mayoritas tipis di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Para pejabat di Pemerintahan Trump telah menawarkan pandangan yang berbeda tentang harga bensin yang dapat berubah.

Menteri Keuangan Scott Bessent pekan lalu memperkirakan harga bensin akan turun ke kisaran USD3 per galon musim panas ini, sementara Wright pada Minggu memaparkan perkiraan waktu yang lebih panjang untuk mencapai harga tersebut.

Trump mengatakan bahwa harga bensin mungkin tetap tinggi hingga November.

Semuanya mengatakan bahwa bensin pada akhirnya akan lebih murah setelah perang Iran berakhir. "Di bawah USD3 per galon sangat luar biasa jika disesuaikan dengan inflasi. Kita pasti akan kembali ke sana," kata Wright.

Harga rata-rata untuk satu galon bensin reguler pada Minggu mencapai USD4,05, menurut perkiraan AAA, dibandingkan dengan USD3,16 setahun yang lalu.

AS dan Iran pada Kamis menyepakati gencatan senjata 10 hari, tetapi Trump pada Minggu menuduh Iran melanggarnya dengan serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz akhir pekan ini.

Pejabat AS akan tiba di Pakistan untuk negosiasi lebih lanjut pada Senin, tulis Trump dalam sebuah unggahan media sosial.

"Kami menawarkan kesepakatan yang sangat adil dan masuk akal, dan saya harap mereka menerimanya karena, jika tidak, Amerika Serikat akan menghancurkan setiap pembangkit listrik, dan setiap jembatan di Iran," tulisnya, mengulangi ancaman yang telah ia buat sebelum gencatan senjata.

(Febrina Ratna Iskana)

selain sawit, kami sudah mulai melirik tebu, ya, untuk molase. Kami ada untuk bioetanol di Glenmore

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) melirik tebu untuk menjadi bahan baku bahan bakar nabati (BBN) jenis bensin, yakni bioetanol, dalam rangka mendukung pemerintah merealisasikan campuran etanol dalam bensin hingga 20 persen atau E20.

“Jadi, selain sawit, kami sudah mulai melirik tebu, ya, untuk molase. Kami ada untuk bioetanol di Glenmore, ya,” ujar SVP Business Sustainability PT Pertamina (Persero) Wenny Ipmawan ketika ditemui di sela-sela acara Sustainability Champions yang digelar di Jakarta, Kamis.

Wenny menyampaikan tebu itu nantinya diolah menjadi bioetanol, seperti bioetanol 5 persen atau campuran 5 persen etanol terhadap bensin. Saat ini, lanjut dia, Pertamina sudah menerapkannya di Pertamina Green.

Ke depan, Wenny menyampaikan Pertamina turut mendukung pemerintah untuk merealisasikan E20 atau campuran 20 persen etanol terhadap bensin.

Terkait rencana E20, Pertamina saat ini masih meneliti sumber-sumber nabati apa saja yang bisa digunakan sebagai bahan baku. Penelitian tersebut juga mempertimbangkan faktor bahan baku yang digunakan untuk makanan.

“Tentu kami harus seimbang antara mana (bahan baku) yang food grade, mana yang fuel grade. Ini juga perlu bantuan pemerintah untuk kemudian menyeimbangkan ini, sih,” ujar Wenny.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mempercepat penerapan kebijakan mandatori campuran etanol ke bahan bakar minyak (BBM), sebagai respons harga minyak dunia yang meroket hingga tembus 100 dolar AS per barel.

Bahlil sebelumnya berencana untuk mewajibkan kandungan etanol sebesar 20 persen pada bahan bakar minyak (BBM) atau E20 pada 2028 untuk mengurangi impor bensin.

Kebijakan tersebut dapat diimplementasikan lebih cepat apabila melihat bagaimana dinamika geopolitik di Timur Tengah mempengaruhi negara-negara yang masih bergantung dengan energi fosil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

NEW YORK, KOMPAS.com — Keyakinan konsumen di Amerika Serikat (AS) anjlok ke level terendah sepanjang sejarah pada April 2026, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas lonjakan harga energi dan dampak lebih luas dari konflik Iran terhadap perekonomian.

Survei yang dirilis University of Michigan menunjukkan indeks sentimen konsumen turun menjadi 47,6, merosot 10,7 persen dibandingkan Maret 2026.

Penurunan ini menjadi yang terdalam sejak survei tersebut dilakukan, dengan indeks kondisi saat ini dan ekspektasi juga mencatat penurunan dua digit secara bulanan.

Unsplash Ilustrasi konsumen Indonesia belanja produk gaya hidup

Direktur survei tersebut, Joanne Hsu, menyebutkan bahwa komentar responden menunjukkan kekhawatiran yang meluas terkait konflik di Iran.

“Komentar survei menunjukkan bahwa banyak konsumen menyalahkan konflik Iran atas perubahan yang tidak menguntungkan bagi perekonomian,” ujar Hsu, dikutip dari CNBC, Senin (13/4/2026).

Namun demikian, Hsu mencatat sebagian besar wawancara dalam survei dilakukan sebelum gencatan senjata pada 7 April 2026, sehingga hasil survei lebih mencerminkan kondisi ekonomi pada Maret 2026.

“Ekspektasi ekonomi kemungkinan akan membaik setelah konsumen yakin bahwa gangguan pasokan akibat konflik Iran telah berakhir dan harga bensin telah moderat,” kata dia.

Ekspektasi inflasi melonjak

Penurunan keyakinan konsumen AS ini terjadi seiring lonjakan ekspektasi inflasi.

Responden memperkirakan harga akan naik 4,8 persen dalam 12 bulan ke depan, meningkat satu poin persentase dari bulan sebelumnya dan menjadi level tertinggi sejak Agustus 2025.

Sebagai perbandingan, ekspektasi inflasi satu tahun sempat mencapai 6,5 persen pada April 2025 setelah pengumuman tarif “liberation day” oleh Presiden AS Donald Trump.

FREEPIK/VWALAKTE Ilustrasi inflasi.

Untuk jangka lima tahun, ekspektasi inflasi juga meningkat menjadi 3,4 persen, naik 0,2 poin persentase dibandingkan bulan sebelumnya, meskipun masih satu poin persentase lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, data dari Bureau of Labor Statistics (BLS) menunjukkan indeks harga konsumen (CPI) naik 0,9 persen pada Maret 2026, mendorong inflasi tahunan menjadi 3,3 persen.

Pejabat BLS menyatakan, sebagian besar kenaikan tersebut didorong oleh lonjakan harga energi, sementara inflasi pangan relatif tidak berubah.

Lonjakan harga energi dorong inflasi

Kenaikan inflasi ini juga disorot dalam laporan terpisah yang menyebut bahwa laju inflasi AS pada Maret merupakan yang tertinggi dalam hampir dua tahun terakhir.

Dikutip dari BBC, inflasi tahunan AS meningkat dari 2,4 persen pada Februari 2026 menjadi 3,3 persen pada Maret 2026, didorong oleh lonjakan harga minyak akibat konflik AS-Israel dan Iran.

Lonjakan tersebut menjadi perubahan bulanan terbesar sejak 2022, ketika dunia menghadapi guncangan energi akibat invasi Rusia ke Ukraina.

Kenaikan harga energi terutama dipicu oleh gangguan pasokan di Selat Hormuz, jalur penting bagi distribusi minyak dan komoditas lainnya.

Penutupan jalur ini menyebabkan harga minyak melonjak tajam dan berdampak langsung pada harga bahan bakar.

Harga bensin di AS melonjak 21,2 persen dari Februari ke Maret 2026, menjadi kenaikan bulanan terbesar sejak pemerintah mulai mencatat data tersebut pada 1967.

Sementara itu, harga bahan bakar minyak (BBM) naik lebih dari 30 persen, tertinggi sejak Februari 2000.

Konsumen tertekan biaya bahan bakar

Dampak kenaikan harga bahan bakar dirasakan langsung oleh konsumen.

Di negara bagian seperti California, dampaknya bahkan lebih terasa. Harga rata-rata bensin mencapai sekitar Rp 101.340 per galon, jauh di atas rata-rata nasional sekitar Rp 71.089 per galon.

Secara keseluruhan, kenaikan harga bensin menyumbang hampir tiga perempat dari peningkatan inflasi antara Februari dan Maret 2026.

Dampak mulai merambat ke sektor lain

Selain energi, harga tiket pesawat dan pakaian juga mengalami kenaikan, mencerminkan dampak gabungan dari kenaikan biaya energi dan tarif impor yang masih berlanjut.

Maskapai disebut terus meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada konsumen.

Sementara itu, harga pangan tercatat tidak berubah secara bulanan, meskipun analis memperkirakan kenaikan dapat terjadi dalam beberapa bulan ke depan seiring meningkatnya biaya transportasi dan pupuk.

Associate Director di Evelyn Partners, Arielle Ingrassia, menyebut kondisi saat ini masih menunjukkan tekanan inflasi yang didorong energi.

“Untuk saat ini, ini tampak seperti percepatan kembali yang dipimpin oleh sektor energi dengan dampak limpahan yang terkendali, alih-alih dinamika inflasi putaran kedua yang sepenuhnya mengakar,” ujarnya.

Namun ia memperingatkan bahwa jika harga energi tetap tinggi, dampaknya dapat meluas.

“Namun, jika harga energi tetap tinggi, risikonya adalah dampak ini akan meluas dari waktu ke waktu melalui biaya, penetapan harga, dan pada akhirnya ekspektasi inflasi,” kata Ingrassia.

Ketidakpastian pasokan energi global

Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi perdagangan berbagai komoditas global, termasuk gas alam, pupuk, aluminium, helium, dan minyak.

GOOGLE MAPS Ilustrasi Selat Hormuz. Mirip Iran, Trump Sebut AS Bisa Tarik Biaya Tol untuk Melewati Selat Hormuz

Meskipun pembicaraan antara AS dan Iran memunculkan harapan pembukaan kembali jalur tersebut, analis memperingatkan bahwa normalisasi pasokan energi akan memerlukan waktu.

Harga minyak memang telah turun dari puncaknya, tetapi masih sekitar 30 persen lebih tinggi dibandingkan sebelum konflik.

Situasi ini turut memengaruhi dinamika politik domestik AS menjelang pemilu paruh waktu pada November, dengan tekanan meningkat terhadap pemerintah.

Presiden Donald Trump menyatakan bahwa lonjakan harga energi hanya bersifat sementara dan menepis kekhawatiran terhadap dampak ekonomi yang lebih luas.

Dalam pernyataan di media sosial, juru bicara Gedung Putih Kush Desai menyoroti penurunan harga pada sejumlah komponen lain.

“Ekonomi Amerika tetap berada pada jalur yang solid berkat agenda sisi penawaran yang kuat dari Pemerintahan, yaitu pemotongan pajak, deregulasi, dan kelimpahan energi,” tulisnya.

Sebagian analis juga mencatat bahwa inflasi inti, yang tidak memasukkan harga pangan dan energi, menunjukkan kenaikan yang lebih moderat, yakni sebesar 2,6 persen.

Ekonom AS di Vanguard, Adam Schickling, menilai bahwa tekanan inflasi utama saat ini berasal dari faktor energi.

“Inflasi secara umum meningkat akibat guncangan energi sementara, tetapi di balik permukaan, inflasi inti terus bergerak ke arah yang benar,” ujarnya.

Kategori harga yang mengalami penurunan dalam setahun terakhir antara lain obat-obatan serta mobil dan truk bekas.

Harapan penurunan suku bunga memudar

Meski demikian, kondisi ini mengubah ekspektasi pasar terkait kebijakan moneter. Harapan bahwa bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) akan menurunkan suku bunga tahun ini mulai memudar.

Ekonom AS di Berenberg, Atakan Bakiskan, menyebut bahwa otoritas moneter akan lebih berhati-hati dalam menilai inflasi.

“Harapannya adalah inflasi bersifat sementara, tetapi para pejabat Fed akan berpikir dua kali sebelum memberi tahu publik bahwa mereka memperkirakan inflasi akan bersifat sementara, setelah sebelumnya salah menilai inflasi pasca-pandemi dan salah menyebutnya demikian,” kata Bakiskan.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis kebutuhan harian dua jenis bahan bakar minyak (BBM) yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, yakni bensin dan minyak solar. Dalam paparan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) mencatat kebutuhan bensin nasional mendekati 100 ribu kiloliter (KL) per hari, sedangkan kebutuhan solar menembus lebih dari 111 ribu KL per hari.

Data Ditjen Migas menunjukkan kebutuhan minyak bensin nasional pada 2025 mencapai 100.986 KL per hari. Memasuki 2026 hingga Februari, kebutuhannya sedikit menurun menjadi 99.661 KL per hari. Pada periode yang sama, kebutuhan minyak solar meningkat tipis, dari 110.932 KL per hari pada 2025 menjadi 111.356 KL per hari pada 2026 hingga Februari.

Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan bensin dan solar masih menjadi dua jenis BBM utama yang paling dibutuhkan masyarakat.

“Dapat kami laporkan, jika dilihat secara rinci berdasarkan jenis BBM, produk yang paling dibutuhkan masyarakat luas adalah bensin dan minyak solar,” kata Rizwi di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Untuk bensin, ESDM mencatat impor masih mendominasi pemenuhan kebutuhan nasional. Pada 2025, porsi impor bensin mencapai 60,18 persen dari total kebutuhan. Angka itu sedikit menurun menjadi 59 persen pada 2026 hingga Februari, meski ketergantungan terhadap pasokan luar negeri masih tergolong besar.

Jika dirinci, kebutuhan bensin jenis JBKP atau bersubsidi pada 2025 tercatat sebesar 76.932 KL per hari. Pada 2026 hingga Februari, angkanya turun menjadi 74.407 KL per hari. Di sisi lain, kebutuhan bensin non-subsidi justru meningkat dari 24.055 KL per hari menjadi 25.254 KL per hari.

Rizwi menyampaikan struktur konsumsi tersebut menunjukkan kebutuhan bensin nasional tetap tinggi, terutama untuk menopang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

“Dengan kebutuhan minyak bensin nasional pada 2025 mencapai 100.986 kiloliter per hari, dan pada 2026 hingga Februari sedikit menurun menjadi 99.661 kiloliter per hari,” ujarnya.

Dari sisi asal pasokan impor, bensin Indonesia pada 2025 paling banyak didatangkan dari Singapura dengan porsi 63 persen dan Malaysia 33,14 persen. Selebihnya berasal dari China, Oman, Uni Emirat Arab (UEA), Korea, Mesir, dan Taiwan dalam porsi yang lebih kecil.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan stok bensin dan avtur nasional dalam kondisi aman dan masih mencukupi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan konsumsi bensin nasional pada 2025 mencapai 36,98 juta kiloliter.

Penggunaan terbesar tahun lalu berasal dari Pertalite (RON 90) mencapai 28,19 juta kiloliter. Sementara, hingga Februari 2026, konsumsi Pertalite tercatat sebesar 5,88 juta kiloliter.

"Posisi penyerapannya masih di bawah dari kuota yang ditetapkan," ujar Wahyudi dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Untuk BBM jenis gasoil (diesel), konsumsi nasional pada 2025 mencapai 40,48 juta kiloliter dengan konsumsi terbesar berasal dari CN48 sebesar 39,02 juta kiloliter. Hingga Februari 2026, konsumsi CN48 tercatat 6,57 juta kiloliter.

"Artinya, posisinya (konsumsi gasoil) masih di bawah dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Wahyudi.

Sementara itu, konsumsi avtur nasional pada 2025 tercatat sebesar 4,64 juta kiloliter. Hingga Februari 2026, konsumsinya mencapai 0,74 juta kiloliter.

Adapun konsumsi BBM nasional lainnya pada 2025 sebesar 3,04 juta kiloliter, sedangkan pada 2026 hingga Februari tercatat 0,41 juta kiloliter.

"Ini menggambarkan bahwasannya kebutuhan masyarakat tetap lancar, stok masih cukup aman dan cukup baik untuk melayani kegiatan ekonomi masyarakat," ujar Wahyudi.

Ia juga menyebut kapasitas penyimpanan BBM nasional, baik yang dikelola Pertamina, badan usaha swasta, maupun pemegang izin usaha lainnya, mencapai 9.161.471 kiloliter.

Menurut dia, kapasitas tersebut berjalan optimal, sehingga distribusi BBM di seluruh provinsi, termasuk daerah dengan kebutuhan tinggi, dapat dipenuhi.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pemenuhan kebutuhan bensin Indonesia masih didominasi impor.

Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan pada 2025 impor bensin mencapai 60,18 persen dari kebutuhan. Sementara, pada 2026 porsi impor sedikit turun, tetapi tetap dominan.

"Pada tahun 2026 impor minyak bensin sebesar 59 persen dari kebutuhan," katanya dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Ia menjelaskan kebutuhan minyak bensin nasional pada 2025 mencapai 100.986 kiloliter per hari. Pada 2026 hingga Februari, kebutuhan sebesar 99.661 kiloliter per hari.

Jika dirinci berdasarkan jenisnya, kebutuhan bensin subsidi atau jenis JBKP pada 2025 mencapai 76.932 kiloliter per hari. Angka tersebut turun menjadi 74.407 kiloliter per hari pada 2026 hingga Februari.

Sementara itu, kebutuhan bensin nonsubsidi atau JBU pada 2025 sebesar 24.055 kiloliter per hari. Pada 2026 hingga Februari, kebutuhannya meningkat menjadi 25.254 kiloliter per hari.

Rizwi juga mengungkap impor bensin Indonesia masih didominasi pasokan dari Singapura dan Malaysia.

Per 1 April 2026, Singapura menjadi pemasok terbesar dengan porsi yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025 impor bensin dari Singapura mencapai 63 persen, lalu naik menjadi 64,23 persen pada 1 April 2026.

Malaysia menjadi pemasok terbesar kedua, tetapi porsinya turun dari 33,14 persen pada 2025 menjadi 27,18 persen pada 2026 pada periode yang sama.

Selain itu, impor dari Oman meningkat signifikan dari 1,05 persen pada 2025 menjadi 5,55 persen pada 2026.

Pasokan dari Uni Emirat Arab juga bertambah dari 0,72 persen menjadi 3,03 persen pada periode yang sama.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan implementasi campuran bahan bakar nabati (BBN) berupa bioetanol 10% atau E10 ke bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin mulai 2028 untuk sejumlah wilayah secara bertahap.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM No. 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN).

Beleid yang ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 3 Maret 2026 itu mewajibkan badan usaha bahan bakar minyak melakukan pencampuran BBN dengan BBM untuk tujuan komersial.

“Badan usaha bahan bakar minyak wajib melakukan pencampuran bahan bakar nabati dengan bahan bakar minyak untuk tujuan komersial,” demikian tertulis dalam beleid tersebut pada Diktum Kesatu halaman 2.

Dalam lampiran keputusan tersebut, tahapan kewajiban pencampuran bioetanol ke jenis BBM umum berupa bensin diperinci dengan pendekatan berbasis wilayah.

Pada 2026, implementasi pencampuran bioethanol ke bensin masih berada pada level 5% alias E5. Kebijakan itu juga masih difokuskan di wilayah utama, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Pada 2027, implementasi masih berada pada level E5, tetapi fokus wilayah utama diperluas dengan menambahkan area Bali.

Selanjutnya, kadar campuran baru meningkat menjadi 10% atau E10 mulai 2028 hingga 2030. Pada fase ini, cakupan wilayah diperluas dengan tetap mencakup seluruh wilayah Jawa, serta mulai masuk ke Bali dan Lampung sebagai area ekspansi awal di luar pusat konsumsi utama.

Dalam keterangan resminya, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, BBN memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian energi nasional.

Selain itu, pemanfaatannya turut mendorong peningkatan bauran energi terbarukan, mengurangi ketergantungan impor, serta mendukung pertumbuhan industri berbasis sumber daya domestik, sekaligus menekan emisi di sektor energi.

Eniya menjelaskan, penguatan kebijakan ini dirancang agar implementasi mandatory biofuel dapat berlangsung secara konsisten. Namun, tetap adaptif terhadap kesiapan nasional.

“Melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan penahapan yang jelas, kita ingin memastikan pemanfaatan BBN dapat diimplementasikan secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan bahan baku, infrastruktur, serta dukungan industri,” jelas Eniya melalui keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), khususnya bensin.

Pada 2025, impor bensin RI mencapai 60,18 persen dari kebutuhan nasional, sementara untuk 2026 diperkirakan menurun menjadi 59 persen dari kebutuhan nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan, impor bensin Indonesia saat ini paling banyak berasal dari Singapura dan Malaysia.

"Importasi minyak bensin yang paling dominan ini berasal dari Singapura dan Malaysia karena kebutuhan sampai saat ini memang masih membutuhkan importasi," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan, kebutuhan bensin nasional pada 2025 mencapai 100.986 kiloliter (KL) per hari. Sementara pada 2026, proyeksi hingga saat ini kebutuhan sedikit menurun menjadi 99.661 KL per hari.

Jika dirinci, kebutuhan bensin bersubsidi yakni Pertalite, pada 2025 tercatat sebesar 76.932 KL per hari, lalu turun menjadi 74.107 KL per hari pada 2026.

Sementara untuk kebutuhan bensin nonsubsidi pada 2025 sebesar 24.055 KL per hari, kemudian meningkat menjadi 25.254 KL per hari pada 2026.

Selain bensin, pemerintah juga mencatat perkembangan pada komoditas solar. Kebutuhan solar nasional pada 2025 mencapai 110.932 KL per hari dan meningkat menjadi 111.356 KL per hari pada 2026 hingga Februari.

Meski kebutuhan naik, porsi impor solar justru berhasil ditekan. Pada 2025, impor solar mencapai 12,17 persen dari kebutuhan nasional, lalu turun menjadi 6,26 persen pada 2026.

Rinciannya, kebutuhan solar bersubsidi yakni Biosolar pada 2025 sebesar 50.466 KL per hari dan meningkat menjadi 52.373 KL per hari pada 2026. Sementara kebutuhan solar nonsubsidi turun dari 60.466 KL per hari pada 2025 menjadi 58.983 KL per hari pada 2026.

"Di mana untuk importasinya (solar) juga paling dominan berdasar dari Singapura dan Malaysia, baik tahun 2025 maupun 2026," ungkap Rizwi.