Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) mengungkap kondisi pasar tenaga kerja global pada 2026 yang tampak stabil di permukaan, tetapi menyimpan persoalan mendasar terkait kualitas pekerjaan.

Dalam laporan Employment and Social Trends 2026, tingkat pengangguran global diproyeksikan bertahan di angka 4,9 persen. Namun di balik itu, sekitar 284 juta pekerja masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, serta lebih dari 2 miliar pekerja berada di sektor informal.

ILO menilai stagnasi ini terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan produktivitas, serta transformasi struktural yang berjalan lambat. Kondisi tersebut membuat penciptaan pekerjaan berkualitas tertinggal dibanding pertumbuhan ekonomi.

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan kondisi ini menciptakan semacam 'ilusi' penyerapan tenaga kerja.

"Situasinya memang ada pekerja yang seolah terserap di pasar tenaga kerja, tapi sebagian besar beralih ke sektor informal. Ini menyebabkan kemiskinan struktural dan pertumbuhan pendapatan riil yang melambat," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).

Ia menilai penurunan angka pengangguran terbuka tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kualitas pasar kerja. Sebaliknya, saat ini banyak pekerjaan yang tersedia justru memiliki upah rendah, minim perlindungan, dan tanpa kepastian kerja.

"Kalau tidak diatasi, statistik pengangguran terlihat menurun, tapi kualitas pekerjaan rendah-baik dari sisi upah, keselamatan kerja, maupun kepastian kerja. Apalagi pekerja informal umumnya tidak punya jenjang karier," katanya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai indikator pengangguran saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi riil pasar tenaga kerja.

"Secara global terlihat stabil, tapi kalau masuk ke indikator yang lebih dalam, ada selisih besar antara pengangguran resmi dan jobs gap. Artinya banyak orang sebenarnya ingin bekerja, tapi tidak tercatat dalam statistik," ujarnya.

Menurut Yusuf, kondisi ini mencerminkan tingginya underutilization of labor, bukan sekadar pengangguran terbuka. Underutilization of labor adalah kondisi ketika tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara optimal, meski mereka secara resmi tidak semuanya tercatat sebagai pengangguran. Sederhananya, orangnya bekerja, tapi kerjanya tidak penuh atau tidak maksimal, misalkan karena jam kerja sedikit atau upah tak layak.

Di saat yang sama, Yusuf mengatakan dominasi sektor informal dan tingginya jumlah pekerja miskin menunjukkan lemahnya kualitas pekerjaan yang tersedia.

Ia juga menyoroti perlambatan transformasi struktural, yakni perpindahan tenaga kerja dari sektor informal ke formal yang seharusnya mendorong produktivitas dan kenaikan upah.

"Sekarang proses itu melambat. Artinya, ekonomi tetap tumbuh, tapi penciptaan pekerjaan berkualitas tidak optimal," jelasnya.

Dalam konteks Indonesia, kondisi ini dinilai berisiko menahan perbaikan struktur ekonomi. Yusuf memperingatkan potensi jebakan kelas menengah dari sisi pasar tenaga kerja.

"Kita tidak lagi cukup kompetitif di sektor padat karya murah, tapi juga belum unggul di sektor berbasis teknologi dan keterampilan tinggi," katanya.

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan tempat penitipan dan pengasuhan anak (Daycare) Tripartit Berdikari yang berada di kawasan Rusunawa Gedanganak, Ungaran, Kabupaten Semarang, pada Jumat (1/5/2026), bertepatan dengan Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

Disela acara peresmian, Luthfi sempat melihat kondisi daycare tersebut. Ia juga membagikan mainan kepada anak-anak yang dititipkan di Daycare Tripartit Berdikari.

Luthfi menyampaikan bahwa daycare tersebut merupakan fasilitas yang diberikan untuk mendukung efektivitas kerja bagi pekerja atau buruh yang memiliki anak. Dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan para buruh dapat fokus bekerja tanpa kepikiran tentang pengasuhan anak.

"Hari ini daycare dibangun dan diresmikan di daerah Ungaran. Ada beberapa daerah yang sudah juga seperti di Batang dan lainnya, agar tenaga kerja atau buruh kita maksimal, anak-anak bisa dititipkan di sini untuk mendapatkan pola asuh dan asih," katanya seusai peresmian didampingi Sekda Jateng Sumarno dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha.

Luthfi meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan instansi terkait untuk mengembangkan daycare di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Selain daycare, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan seluruh perusahaan yang ada di Jawa Tengah untuk menyediakan fasilitas penunjang bagi pekerja dan buruh. Salah satunya adalah koperasi karyawan, yaitu koperasi yang menyediakan segala kebutuhan pokok karyawan. Saat ini, sudah ada sekitar 537 koperasi karyawan yang tersebar di berbagai daerah di Jateng.

"Barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok karyawan, harganya dari produsen langsung. Misal beras dan cabai langsung dari petani, minyak goreng langsung dari Bulog," katanya.

Selain itu, juga ada insentif transportasi kepada pekerja dan buruh yang sudah berjalan sejak tahun lalu. Berikutnya adalah insentif berupa perumahan bagi pekerja dan buruh berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Ketua Yayasan Anugerah Tripartit Serasi Sakun Adi Wiratmoko mengatakan, Daycare Tripartit Berdikari dapat menampung peserta didik sekitar 15 anak dengan 1 guru PAUD, 1 guru pendamping, dan 1 guru pendamping muda.

"Operasionalnya setiap hari Senin-Sabtu, pukul 06.30-17.00 WIB. Ke depan kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari rekan-rekan pekerja atau buruh, karena tujuan daycare ini untuk membantu persoalan waktu asuh dan pola asuh bagi anak-anak dari pekerja," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pemerintah melalui Danantara telah membeli saham aplikator ojek online (ojol) demi menurunkan potongan menjadi 8% sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini dia sampaikan saat menerima audiensi bersama buruh dalam memperingati Hari Buruh, Jumat (1/5/2026), di Kompleks Parlemen. Dasco menyampaikan upaya ini sebagai langkah untuk menguntungkan pengemudi ojek daring.

"Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator [ojol] dan mengambil bagian saham," katanya.

Dasco menyebut secara rinci tujuannya untuk menurunkan biaya aplikator dari semula 20% atau 10% menjadi 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," ucap Dasco.

Mengenai tuntutan status pengemudi ojek dari mitra menjadi pekerja, Ketua Harian Partai Gerindra tersebut mengungkapkan hal itu masih disimulasikan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.

"Nah, tadi pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra itu masih disimulasikan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online atau ojol online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni hanya 8% saat Hari Buruh atau May Day 2026.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa telah meneken Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online, sehingga pengemudi online harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan juga mendapatkan BPJS Kesehatan.

“Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%. Saya mau di bawah 10%. Kalau tidak bersedia, tidak usah berusaha di Indonesia,” tegasnya di depan puluhan ribu buruh dari pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo mengatakan bahwa dari setiap pendapatan, ojol hanya mendapatkan 80% saja, tetapi sekarang harus diubah menjadi minimal 92% untuk pengemudi.

“Kita juga mengatur dan telah menekan Pepres 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Ojol harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, juga pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi menjadi minimal 92% untuk pengemudi,” ungkap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pemerintah melalui Danantara telah membeli saham aplikator ojek online (ojol) demi menurunkan potongan menjadi 8% sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini dia sampaikan saat menerima audiensi bersama buruh dalam memperingati Hari Buruh, Jumat (1/5/2026), di Kompleks Parlemen. Dasco menyampaikan upaya ini sebagai langkah untuk menguntungkan pengemudi ojek daring.

"Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator [ojol] dan mengambil bagian saham," katanya.

Dasco menyebut secara rinci tujuannya untuk menurunkan biaya aplikator dari semula 20% atau 10% menjadi 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," ucap Dasco.

Mengenai tuntutan status pengemudi ojek dari mitra menjadi pekerja, Ketua Harian Partai Gerindra tersebut mengungkapkan hal itu masih disimulasikan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.

"Nah, tadi pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra itu masih disimulasikan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online atau ojol online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni hanya 8% saat Hari Buruh atau May Day 2026.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa telah meneken Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online, sehingga pengemudi online harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan juga mendapatkan BPJS Kesehatan.

“Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%. Saya mau di bawah 10%. Kalau tidak bersedia, tidak usah berusaha di Indonesia,” tegasnya di depan puluhan ribu buruh dari pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo mengatakan bahwa dari setiap pendapatan, ojol hanya mendapatkan 80% saja, tetapi sekarang harus diubah menjadi minimal 92% untuk pengemudi.

“Kita juga mengatur dan telah menekan Pepres 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Ojol harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, juga pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi menjadi minimal 92% untuk pengemudi,” ungkap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA— Grab Indonesia merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berjanji menurunkan potongan aplikator transportasi online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni 8%, dalam peringatan May Day atau Hari Buruh 2026.

Chief Executive Officer (CEO) Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan perusahaan saat ini masih menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden (Perpres) untuk dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail arahan tersebut. Pada prinsipnya, perusahaan menghormati arahan yang disampaikan Presiden dalam pidato Hari Buruh.

“Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, perusahaan tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Neneng dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Neneng menjelaskan, usulan perubahan struktur komisi tersebut merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace. Oleh karena itu, perusahaan akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Langkah itu, lanjutnya, dilakukan guna memastikan kebijakan mampu mencapai tujuannya dalam melindungi mitra pengemudi, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen serta keberlanjutan industri.

Sejak awal kehadirannya di Indonesia, Grab disebut telah mendampingi jutaan mitra pengemudi dan pelaku UMKM dalam mengembangkan ekonomi digital, sekaligus mendukung penghidupan mereka dan keluarganya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menurunkan potongan aplikator transportasi online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni 8%, dalam peringatan Hari Buruh 2026.

“Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%, saya mau di bawah 10%, kalau tidak bersedia tidak usah berusaha di Indonesia,” kata Prabowo di hadapan puluhan ribu buruh, termasuk pengemudi ojek online, Jumat (1/5/2026).

Prabowo menambahkan, porsi pendapatan pengemudi ojek online yang sebelumnya sekitar 80% akan ditingkatkan menjadi minimal 92%.

Kepala Negara juga menegaskan telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online.

“Kita juga mengatur dan telah meneken Perpres 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Ojol harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, juga pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi menjadi minimal 92% untuk pengemudi,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA—PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkap telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online.

Dalam beleid tersebut, pengemudi diwajibkan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta kepesertaan BPJS Kesehatan.

Direktur Utama GOTO Hans Patuwo mengatakan perusahaan senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni 8%, yang disampaikan pada peringatan Hari Buruh 2026. Kepala Negara meminta seluruh aplikator untuk menaati ketentuan tersebut.

Menanggapi hal itu, Hans mengatakan perusahaan akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi, dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut.

“ Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait sehingga GoTo/ Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” kata Hans.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk menurunkan potongan aplikator transportasi online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni 8%, dalam peringatan Hari Buruh 2026.

“Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%, saya mau di bawah 10%, kalau tidak bersedia tidak usah berusaha di Indonesia,” kata Prabowo di depan puluhan ribu buruh, termasuk pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo menambahkan, dari setiap pendapatan, pengemudi ojol sebelumnya hanya memperoleh 80%, namun ke depan harus ditingkatkan menjadi minimal 92%.

Kepala Negara juga menegaskan telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online.

“Kita juga mengatur dan telah meneken Perpres 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Ojol harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, juga pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi menjadi minimal 92% untuk pengemudi,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia merespons janji Presiden Prabowo Subianto yang akan menurunkan batas maksimal potongan aplikasi dari 20% menjadi 8%. Janji tersebut disampaikan pada momentum peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026).

Presiden juga menegaskan telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pengemudi Transportasi Online.

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan regulasi ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan representasi konkret keberpihakan negara terhadap jutaan pengemudi transportasi online yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional.

“Salah satu poin paling krusial dalam Perpres tersebut adalah penetapan batas maksimal potongan aplikasi sebesar 8%, yang berarti pengemudi memperoleh porsi jaminan pendapatan hingga 92%,” kata Igun dalam keterangan pada Jumat (1/5/2026).

Igun menyebut angka tersebut melampaui ekspektasi tuntutan awal asosiasi dan para pengemudi yang selama ini memperjuangkan skema potongan maksimal 10%, serta berkaitan dengan jaminan kecelakaan dan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Dia menambahkan, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 menjadi puncak dari perjuangan panjang, konsolidasi gerakan, serta solidaritas ribuan pengemudi di seluruh Indonesia.

“Ini adalah kemenangan kolektif bukan hanya bagi para pengemudi ojol, tetapi juga bagi prinsip keadilan dalam ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Igun.

Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan keberanian politik sekaligus sensitivitas sosial pemerintah dalam merespons aspirasi akar rumput. Ia juga menilai pengemudi ojol sebagai penerima manfaat harus siap mengimplementasikan kebijakan tersebut secara komprehensif.

Dia menekankan Garda Indonesia menyampaikan apresiasi tinggi dan penghargaan atas langkah progresif Presiden.

“Kebijakan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan ekonomi, tetapi juga mempertegas pengakuan negara terhadap profesi pengemudi ojol sebagai bagian integral dari ekosistem gig economy modern,” katanya.

Garda Indonesia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengemudi yang telah konsisten mengawal perjuangan ini. Dari tuntutan 10% hingga realisasi 8%, lanjutnya, hal ini membuktikan bahwa suara yang terorganisir, berbasis data, dan diperjuangkan secara konsisten mampu menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan.

Ke depan, dia menekankan implementasi Perpres tersebut harus dikawal secara ketat untuk memastikan kepatuhan platform digital, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem antara perusahaan aplikasi dan pengemudi.

“Garda Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan pengemudi ojol di Indonesia,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni 8%, pada peringatan Hari Buruh 2026.

Presiden Prabowo mengatakan telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online, sehingga pengemudi harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%, saya mau di bawah 10%, kalau tidak bersedia tidak usah berusaha di Indonesia,” kata Prabowo di depan puluhan ribu buruh, termasuk pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo menambahkan, dari setiap pendapatan, pengemudi ojol sebelumnya hanya memperoleh 80%, namun kini harus ditingkatkan menjadi minimal 92%.

“Kita juga mengatur dan telah meneken Perpres 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Ojol harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, juga pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi menjadi minimal 92% untuk pengemudi,” ungkap Prabowo.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Peringatan Hari Buruh pada 1 Mei kembali menjadi momentum untuk menunjukkan solidaritas, apresiasi, dan penghormatan kepada para pekerja di seluruh dunia.

Pada 2026, Hari Buruh jatuh pada Jumat, 1 Mei 2026, sehingga bertepatan dengan akhir pekan panjang bagi sebagian masyarakat. Di Indonesia, Hari Buruh 2026 ditetapkan sebagai hari libur nasional dan setiap tahun diperingati melalui berbagai kegiatan, mulai dari aksi penyampaian aspirasi, kegiatan sosial, hingga kampanye apresiasi bagi pekerja di berbagai sektor.

Hari Buruh Internasional atau May Day berawal dari aksi besar para pekerja di Chicago, Amerika Serikat, pada 1886. Saat itu, ribuan buruh turun ke jalan untuk menuntut pembatasan jam kerja menjadi delapan jam per hari karena kondisi kerja yang sangat berat.

Aksi tersebut berkembang menjadi rangkaian demonstrasi besar yang kemudian dikenal sebagai Haymarket Affair. Peristiwa itu menjadi simbol perjuangan buruh dan mendorong perubahan kebijakan ketenagakerjaan di berbagai negara.

Sejak saat itu, 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional yang identik dengan solidaritas pekerja dan penghargaan atas kontribusi mereka dalam pembangunan ekonomi global. Di Indonesia, momentum ini juga digunakan untuk mengapresiasi dedikasi buruh sekaligus menyuarakan isu ketenagakerjaan, seperti kesejahteraan, perlindungan buruh, dan hak-hak pekerja.

Bagi masyarakat yang ingin ikut menyemarakkan Hari Buruh (May Day) 2026, berikut ucapan dan twibbon Hari Buruh yang sudah Bisnis rangkum.

Twibbon dan Ucapan Hari Buruh 2026:

Twibbon Hari Buruh 2026 menjadi pilihan populer karena mudah digunakan dan tersedia dalam berbagai desain. Mulai dari tema perjuangan buruh hingga ucapan selamat Hari Buruh, pengguna dapat memilih desain yang sesuai dengan preferensi masing-masing.

Platform Twibbonize.com menyediakan beberapa desain twibbon Hari Buruh 2026 yang bisa diakses secara gratis. Desain yang tersedia beragam, mulai dari gaya minimalis, retro, hingga desain yang menonjolkan semangat orasi.

1. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may1

2. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may2

3. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may3

4. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may4

5. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologikutech-labour5

6. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may6

7. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may7

8. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may8

9. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may9

10. https://www.twibbonize.com/gs-buruh26a

11. https://www.twibbonize.com/gs-buruh26b

12. https://www.twibbonize.com/hariburuhsedunia2026

13. https://www.twibbonize.com/selamathariburuh2025

14. https://www.twibbonize.com/hariburuhpandai

15. https://www.twibbonize.com/hariburuhdesain5

16. https://www.twibbonize.com/hariburuhdesain6

17. https://www.twibbonize.com/hariburuh22

18. https://www.twibbonize.com/hariburuhhl

19. https://www.twibbonize.com/hariburuhi3313

20. https://www.twibbonize.com/hrbruhnsnl

21. https://www.canva.com/id_id/contoh/EAGis6fFric-kuning-putih-modern-hari-buruh-internasional-twibbon/

22. https://www.canva.com/id_id/contoh/EAGljlqhfXc-kuning-modern-hari-buruh-twibbon/

23. https://www.canva.com/id_id/contoh/EAF-nfI-Yb0-kuning-hijau-twibbon-selamat-hari-buruh/

24. https://www.canva.com/id_id/contoh/EAFb1xxb8Io-merah-dan-putih-geometris-selamat-hari-buruh-twibbon-ra1361/

25. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may3

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah resmi menerbitkan permenaker outsourcing terbaru yang membatasi penggunaan tenaga alih daya hanya pada enam jenis pekerjaan.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Kamis (30/4/2026).

Aturan baru outsourcing ini menjadi bagian dari langkah pemerintah menjelang Hari Buruh 2026 atau May Day, sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan pembatasan praktik alih daya.

“Permenaker ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya,” ujar Yassierli dalam keterangan resmi.

Melalui aturan baru outsourcing, pemerintah menegaskan bahwa praktik alih daya kini hanya diperbolehkan pada enam bidang pekerjaan, yaitu:

• Layanan kebersihan
• Penyediaan makanan dan minuman
• Pengamanan
• Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja
• Layanan penunjang operasional
• Pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan

Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari agenda Prabowo ubah aturan outsourcing yang sebelumnya dikeluhkan kalangan buruh karena dinilai terlalu longgar.

Yassierli menegaskan, regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja, serta menjaga keberlangsungan usaha. Pemerintah juga ingin memastikan praktik outsourcing pekerja berjalan lebih adil.

Selain pembatasan jenis pekerjaan, Permenaker 7/2026 mewajibkan perusahaan pemberi kerja yang menggunakan jasa alih daya untuk memiliki perjanjian tertulis dengan perusahaan outsourcing.

Perjanjian tersebut minimal memuat jenis pekerjaan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah tenaga kerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

Di sisi lain, perusahaan alih daya wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Hak tersebut mencakup upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya keagamaan, hingga hak atas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Permenaker ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan pemberi kerja maupun perusahaan alih daya yang melanggar ketentuan. Pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan mematuhi aturan ini secara konsisten.

“Regulasi ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan praktik alih daya berjalan lebih adil dan memberikan perlindungan yang jelas bagi pekerja,” kata Yassierli.

Dalam ketentuan transisi, perusahaan diberikan waktu paling lama dua tahun untuk menyesuaikan jenis dan bidang pekerjaan outsourcing dengan aturan baru.

Sebelumnya, kalangan serikat pekerja telah menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari perubahan besar terhadap sistem outsourcing yang selama ini mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja.

Bahkan, praktik alih daya sebelumnya dinilai terlalu luas karena hampir semua jenis pekerjaan dapat dialihdayakan tanpa batas yang jelas.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, pemerintah memang telah memberi sinyal pembatasan sejak sebelum Outsourcing May Day 2026.

“Dulu semua pekerjaan boleh di-outsourcing-kan, tidak ada batas waktu di Omnibus Law. Saya mendengar kabar dan sudah bertemu langsung dengan pemerintah, (nantinya) akan dibatasi jenis pekerjaannya,” ujar Andi Gani.

Ia juga menyebut, perubahan ini akan dilanjutkan dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saat ini masih dalam proses legislasi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sah! Pemerintah Batasi Outsourcing Hanya 6 Bidang Pekerjaan, Ini RinciannyadanPemerintah Batasi Outsourcing, Hanya di Bidang Tertentu

Jakarta (ANTARA) - Serikat pekerja/buruh menyoroti sejumlah isu ketenagakerjaan seperti percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan baru hingga pentingnya dukungan pemerintah dalam layanan penitipan anak (daycare) bagi orang tua pekerja pada Hari Buruh Internasional/May Day 2026 di Jakarta, Jumat.

“Mengenai UU Ketenagakerjaan, kami percaya bahwa Bapak (Presiden Prabowo Subianto) melihat kami sebagai kaum yang sangat membutuhkan tentang peraturan kontrak pengupahan dan outsourcing,” kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Ely Rosita Silaban.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan menyusul perintah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dalam waktu maksimal dua tahun.

“Mudah-mudahan di May Day tahun depan, UU Ketenagakerjaan sudah disahkan dan melindungi kaum buruh di seluruh Indonesia,” ujar Iqbal.

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah mengatakan, momentum ini sekaligus untuk mendorong kemudahan akses perumahan bagi pekerja, terutama yang terintegrasi dengan kawasan industri.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti kewajiban pengupahan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, Ilhamsyah menekankan pentingnya layanan penitipan anak (daycare) yang ramah anak guna mendukung produktivitas orang tua pekerja dan menjamin tumbuh-kembang anak selama ibu dan ayah bekerja.

“Daycare di tempat-tempat kawasan-kawasan industri, di pemukiman-pemukiman buruh ini agar anak-anak buruh bisa hidup layak, agar anak-anak buruh bisa tumbuh dan berkembang dengan baik,” kata Ilhamsyah.

“Negara harus hadir untuk menciptakan manusia-manusia yang lebih baik ke depan dari balita sehingga anak-anak buruh mendapatkan jaminan,” ujarnya menambahkan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan memperjuangkan hak-hak pekerja sebagaimana disampaikan oleh para perwakilan buruh.

Kepala Negara mengatakan siap mendorong keberadaan tempat penitipan anak atau daycare untuk buruh yang bekerja dalam waktu secepatnya, sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk mendukung kesejahteraan buruh.

Presiden juga merespons usulan terkait isu perumahan yang terjangkau untuk buruh. Secara khusus, dia menyoroti bahwa pemerintah sudah mulai membangun rumah untuk masyarakat dengan ditargetkan penyelesaian 1 juta rumah.

“Rumah-rumah ini akan sesuai dengan saran saudara akan dibuat di kluster-kluster yang dekat dengan kawasan industri. Dekat dengan tempat bekerja,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kesejahteraan buruh di Indonesia masih jadi isu yang terus disorot. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja belum benar-benar berhenti, terlebih sejak pandemi covid-19 mengguncang perekonomian pada 2020.

Krisis datang bergelombang dan berganti bentuk, tetapi dampaknya hampir selalu sama: perusahaan menahan produksi, melakukan efisiensi, lalu buruh kembali menjadi pihak yang paling dulu merasakan pukulan.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 88.519 pekerja terkena PHK, naik dibanding 2024 yang tercatat 77.965 pekerja.

Memasuki 2026, serikat pekerja kembali memperingatkan ancaman gelombang PHK baru di tengah tekanan geopolitik global dan lonjakan biaya industri.

Dalam enam tahun terakhir, setidaknya ada empat momentum besar yang terus membuat posisi buruh berada dalam tekanan. Berikut daftarnya:

Gelombang tekanan pertama datang saat covid-19 meledak pada 2020. Pembatasan mobilitas membuat pusat perbelanjaan tutup, hotel kosong, restoran sepi, ekspor tersendat, dan pabrik mengurangi jam operasi. Dalam situasi itu, jutaan pekerja langsung terdampak.

Sebagian buruh dirumahkan tanpa kepastian, sebagian dipotong gajinya, dan banyak yang langsung kehilangan pekerjaan.

Perusahaan saat itu menghadapi penjualan yang anjlok sementara biaya operasional tetap berjalan, sehingga pengurangan tenaga kerja menjadi jalan tercepat untuk menahan kerugian.

Sejak pandemi itulah pola efisiensi lewat pemangkasan pekerja mulai menjadi respons yang berulang setiap kali ekonomi terguncang.

Belum sepenuhnya pulih dari pandemi, buruh kembali dihadapkan pada perubahan aturan ketenagakerjaan lewat Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Lewat aturan ini, perusahaan mendapat fleksibilitas lebih besar dalam mengatur hubungan kerja, mulai dari perluasan outsourcing, penyesuaian formula pengupahan, hingga mekanisme PHK yang dinilai lebih sederhana.

Dampaknya, status kerja makin banyak berbentuk kontrak pendek dan pekerja lebih mudah diganti ketika perusahaan ingin menekan biaya.

Artinya, ancaman PHK tidak selalu hadir dalam bentuk pemecatan massal sekaligus, tetapi melalui situasi kerja yang makin tidak pasti dan posisi tawar pekerja yang makin lemah saat industri mengalami tekanan.

Ketika dunia mulai pulih, perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022 dan kembali memukul industri global. Konflik ini mendorong harga minyak, gas, pupuk, logam, gandum, hingga ongkos logistik internasional naik tajam.

Bagi industri Indonesia, terutama yang masih bergantung pada impor bahan baku, kenaikan itu membuat biaya produksi ikut melonjak. Pabrik tekstil, makanan, kimia, plastik, dan manufaktur harus menghadapi bahan baku mahal sementara daya beli masyarakat belum pulih penuh.

Dalam kondisi itu, banyak perusahaan memilih menahan ekspansi, mengurangi shift, tidak memperpanjang kontrak pekerja, dan membatasi perekrutan baru.

Pasar kerja masuk ke fase rapuh karena industri lebih fokus bertahan daripada menambah tenaga kerja.

Tekanan terbaru datang dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran pada 2026. Konflik ini kembali memanaskan harga minyak dunia, menekan rupiah, dan membuat ongkos impor bahan baku industri membengkak.

Sektor padat karya menjadi yang paling cepat merasakan imbas karena biaya energi dan bahan baku adalah komponen penting produksi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sedikitnya 10 perusahaan mulai memberi sinyal efisiensi dengan sekitar 9.000 buruh berada dalam posisi terancam PHK, terutama di industri tekstil, garmen, plastik, petrokimia, dan otomotif.

Polanya masih sama, ketika ongkos produksi naik dan pasar sedang tidak pasti, biaya tenaga kerja menjadi salah satu pos pertama yang ditekan, baik lewat pengurangan lembur, pemangkasan jam kerja, kontrak yang tidak diperpanjang, hingga PHK langsung.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memprediksikan jumlah buruh yang akan ikut demo dalam aksi May Day atau Hari Buruh 1 Mei 2026 mencapai 200.000.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan bahwa kepolisian telah melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh direktorat lalu lintas di beberapa wilayah, mulai dari Ditlantas Polda Jatim, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, sampai dengan Lampung untuk membahas demo Hari Buruh, 1 Mei 2026.

"Diperkirakan sampai dengan data terakhir yang kami terima, sekitar 200.000 buruh yang akan ke Monas dan ada beberapa kelompok yang mungkin akan melaksanakan kegiatan di beberapa titik Jakarta," ungkapnya, Kamis (30/4/2026).

Dia mengatakan bahwa aksi demo buruh di Jakarta bakal berlangsung sangat padat. Pihaknya juga telah melakukan rekayasa dan mengatur rute perjalanan agar buruh dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai dengan Lampung, bisa teratur mengarah ke Monas, termasuk kantong-kantong parkir bus yang akan digunakan.

"Kalau diasumsikan ada sekitar 4.000 bus nanti yang akan mengarah ke Jakarta, sudah kita atur sedemikian rupa, termasuk juga ada beberapa kegiatan masyarakat yang juga perlu mendapat perhatian, seperti di Istora itu ada kegiatan dan juga aktivitas masyarakat yang lain mengingat memang ini waktunya libur panjang ya," tuturnya.

Rekayasa Lalu Lintas

Polda Metro Jaya melakukan pengalihan ataupun penutupan di ruas-ruas jalan yang padat dan volumenya cukup berat. Selain itu, kepolisian memberikan keterangan 3 zona jalan dengan konsep pengamanan terkait demo buruh yakni zona hijau, zona kuning, dan zona merah.

Zona hijau, artinya bahwa seluruh ruas jalan tersebut tetap bisa digunakan untuk sirkulasi pergerakan baik kendaraan roda dua, roda empat, dan bus peserta yang nanti akan masuk.

Zona kuning yakni memiliki kepadatan yang luar biasa:

1. Ruas jalan Merdeka-Merdeka ya

2. Merdeka Barat

3. Merdeka Timur

4. Merdeka Utara

5. Merdeka Selatan

"Kami akan mainkan zona kuning, di mana akan kami alihkan ya mulai dari Sarinah, kemudian juga Tugu Tani, kemudian juga Harmoni, ini sudah mulai akan kami alihkan ataupun kami kurangi volumenya sehingga mengantisipasi kepadatan yang bertambah panjang dan lama," ungkapnya.

Komarudin juga meminta kerja sama dari seluruh pengguna jalan yang beraktivitas pada Hari Buruh agar mengikuti petunjuk dan arah yang diberikan oleh petugas. Dia menambahkan ada sekitar 1.793 personil lalu lintas tersebar di lapangan.