Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) terus memperkuat transmisi kebijakan moneter melalui implementasi Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) guna mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa sejak implementasi penguatan KLM, insentif yang diberikan kepada perbankan semakin diarahkan untuk mendorong kredit ke sektor-sektor prioritas serta mempercepat transmisi penurunan suku bunga.

“Insentif KLM diarahkan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor tertentu serta mendorong bank lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru,” ujar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026, Selasa (17/3/2026).

Hingga minggu pertama Maret 2026, realisasi insentif KLM tercatat mencapai Rp427,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp357,6 triliun disalurkan melalui lending channel, sementara Rp69,5 triliun melalui interest rate channel.

Berdasarkan kelompok bank, insentif KLM paling besar diterima oleh bank BUMN sebesar Rp225,6 triliun, diikuti bank swasta nasional (BUSN) Rp166,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp28 triliun, serta kantor cabang bank asing sebesar Rp7,7 triliun.

Secara sektoral, kebijakan ini difokuskan pada pembiayaan sektor prioritas seperti pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estate dan perumahan, hingga UMKM, koperasi, inklusi, dan pembiayaan berkelanjutan.

BI juga mencatat transmisi pelonggaran kebijakan moneter terus berlanjut, meski belum sepenuhnya optimal. Penurunan BI Rate sebesar 125 basis poin sepanjang 2025 telah mendorong turunnya berbagai suku bunga pasar uang. Suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan masing-masing turun menjadi 5,25%, 5,30%, dan 5,33%.

Sementara itu, suku bunga deposito satu bulan turun dari 4,81% pada Januari 2025 menjadi 4,17% pada Februari 2026. Namun, penurunan suku bunga kredit masih terbatas, yakni dari 9,20% menjadi 8,8% pada periode yang sama.

“Ke depan, penurunan suku bunga dana dan kredit perlu terus diperkuat agar dapat mendorong pertumbuhan kredit yang lebih tinggi,” kata Perry.

Dari sisi kinerja, pertumbuhan kredit perbankan pada Februari 2026 tercatat sebesar 9,37% secara tahunan (yoy), sedikit melambat dibandingkan Januari 2026 sebesar 9,96% yoy. Pertumbuhan ini ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 20,7%, kredit modal kerja 3,88%, serta kredit konsumsi 6,3%.

BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada di kisaran 8% hingga 12%. Optimisme ini didukung oleh masih besarnya potensi penyaluran kredit, tercermin dari undisbursed loan yang mencapai Rp2.536,4 triliun atau 22,86% dari total plafon kredit.

Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan dinilai tetap memadai dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,4%, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai 13,18% pada Februari 2026.

Ketahanan perbankan juga tetap kuat, tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi sebesar 25,87% serta rasio kredit bermasalah (NPL) yang terjaga rendah di level 2,14% bruto dan 0,82% neto pada Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat telah menggelontorkan Rp427,5 triliun insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) sampai pekan pertama Februari 2026.

Adapun, implementasi KLM yang diperkuat sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, penguatan KLM dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Lending Channel dan Interest Channel.

Melalui skema ini, Bank Indonesia mendorong perbankan agar lebih responsif dalam menyalurkan kredit ke sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia Lending Center, sekaligus menyesuaikan suku bunga kredit baru agar sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

“Dengan KLM, insentif yang lebih tinggi diberikan bagi bank yang lebih responsif dalam menyesuaikan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ujar Perry dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (19/2/2026).

Perry menjelaskan bahwa dari total insentif KLM yang telah disalurkan, alokasi melalui Lending Channel tercatat sebesar Rp357,9 triliun dan melalui Interest Channel sebesar Rp69,6 triliun.

Berdasarkan kelompok bank, insentif KLM disalurkan kepada bank BUMN sebesar Rp207,1 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) Rp184,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp28,5 triliun, serta kantor cabang pembantu asing (KCPA) Rp7,1 triliun.

Secara sektoral, insentif tersebut mengalir ke berbagai sektor prioritas, antara lain pertanian, industri, dan real estate. Selain itu, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, perumahan, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi keuangan, dan pembiayaan berkelanjutan juga menjadi sasaran utama.

Menurut Perry, langkah ini menjadi bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global.

Bank Indonesia berharap transmisi kebijakan moneter ke sektor riil dapat berlangsung lebih efektif, sehingga mendukung peningkatan kredit perbankan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Kinerjaperbankan nasional sepanjang 2025 tidaklah mudah di tengah era suku bunga tinggi dan juga ketidakpastian global yang menekan profitabilitas. Lalu, bagaimana dengan prospek raihan laba lembaga intermediasi pada tahun kuda api 2026?

Sebagai informasi, berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK Juni 2025, pergerakan laba industri perbankan dipengaruhi oleh kelompok bank milik negara atau Himbara. Pasalnya, laba empat bank pelat merah memiliki kontribusi terhadap profit industri sebesar 48,41%, paling besar dibandingkan dengan kelompok bank umum lainnya.

Sementara, kelompok bank umum swasta nasional (BUSN) menyumbang porsi sebesar 40,91%, lalu bank pembangunan daerah (BPD) sebesar 5,31%, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar 5,38%.

Laba industri perbankan RI sempat mencatatkan koreksi pada Januari 2025 sebesar 7,28% YoY. Hal ini sejalan dengan penurunan tajam laba kelompok BUMN yang turun 25,79% YoY. Hingga Juni 2025, laba Himbara belum menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan.

Kelompok BPD juga sempat mengalami penurunan laba sejak kuartal akhir 2024, tetapi mulai positif pada Februari 2025. Profitabilitas bank asing juga mengalami penurunan sejak Januari 2025 hingga Juni 2025, dengan pertumbuhan positif hanya pada Maret 2025.

Sementara itu, kelompok bank swasta nasional mencatatkan kinerja positif hingga Juni 2025, di tengah tantangan yang dihadapi kelompok lain, baik dari sisi biaya dana hingga dampak ketidakpastian global.

Perbankan juga menghadapi risiko pemburukan aset pada tahun ini, khususnya di sektor perumahan dan segmen UMKM. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) komponen KPR pada Maret 2025 berada pada level 2,93%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 2,49%.

Pada medio Juli 2025, Bank Indonesia juga ikut menyampaikan sorotan terhadap kenaikan NPL sektor perumahan, khususnya pada KPR. Bank Sentral mengakui adanya pemburukan kualitas kredit pada sektor perumahan, tetapi menyatakan peningkatan tersebut tidak signifikan, yaitu ke level 3,17%.

Tak hanya perumahan, penyaluran kredit ke segmen UMKM juga mengalami pemburukan kualitas kredit. OJK menyampaikan rasio NPL UMKM pada Juli 2025 mengalami peningkatan menjadi 4,43%. Angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 4,41% maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 4,05%.

Meski demikian, rasio kredit berisiko atau LaR segmen UMKM mencatatkan perbaikan. Pada Juli 2025, LaR UMKM turun ke level 12,70%, lebih rendah dibanding posisi sebelum pandemi sebesar 12,74%. Angka itu juga lebih rendah dibanding Juni 2025 sebesar 12,82%.

Untuk tahun depan, OJK memperkirakan tekanan terhadap laba industri perbankan berpotensi mereda seiring dengan tren penurunan risiko kredit dan normalisasi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa kinerja intermediasi perbankan hingga Oktober 2025 masih relatif stabil dengan profil risiko yang terjaga. Kredit perbankan tercatat tumbuh 7,36% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp8.220,2 triliun.

Di sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah tetap terkendali. Rasio NPL gross berada pada level 2,25%, sementara NPL net tercatat sebesar 0,9%. “Loan at risk juga relatif stabil dan menunjukkan tren penurunan. Per Oktober 2025, LaR tercatat sebesar 9,4%, turun dibandingkan September 2025 yang sebesar 9,52%,” ujar Dian dalam jawaban tertulis, Minggu (21/12/2025).

Penurunan LAR tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi industri perbankan. Pasalnya, sepanjang tahun ini kenaikan beban pencadangan menjadi salah satu faktor utama yang menahan pertumbuhan laba bank.

Meski demikian, Dian menegaskan perbankan tetap membentuk CKPN sebagai langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi potensi perubahan kondisi eksternal yang dapat memengaruhi kinerja debitur. Menurutnya, pembentukan CKPN tersebut masih berada pada level yang wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

“Secara tren, pembentukan CKPN menunjukkan penurunan secara industri, namun masih berada di level yang memadai. Hal ini sejalan dengan normalisasi kualitas kredit yang tecermin dari LaR yang semakin menurun,” jelasnya.

Ke depan, OJK menilai industri perbankan tetap memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi dan agen pembangunan nasional melalui penyaluran kredit.

Namun demikian, peran tersebut harus dijalankan dengan tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta manajemen risiko yang memadai agar kinerja keuangan perbankan dapat tetap terjaga secara berkelanjutan.

Pertumbuhan Kredit

Perhimpunan Bank Nasional alias Perbanas menargetkan pertumbuhan kredit nasional pada 2026 terkonsentrasi di rentang high single digit hingga low double digit atau sekitar 9% sampai 11%.

Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi mengatakan bahwa menjelang penutupan 2025, industri perbankan berada pada kondisi likuiditas yang sangat longgar.

Hal itu terlihat dari rasio loan to deposit ratio (LDR) yang terus menurun dan kini berada di kisaran 84%, jauh di bawah batas regulasi OJK dan Bank Indonesia sebesar 92%.

“Artinya bank punya uang, bank punya likuiditas untuk ekspansi,” ujar Hery dalam konferensi pers CEO Forum Economic Outlook 2026, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, kelonggaran tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang cenderung progrowth sepanjang tahun, mulai dari relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) hingga kebijakan penurunan suku bunga acuan BI rate.

Hery juga menyoroti instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang pada 2023 sempat menawarkan imbal hasil tinggi sehingga menjadi kompetitor deposito perbankan. Namun saat ini, dengan likuiditas yang melimpah, bank-bank mulai mampu menekan cost of fund lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Perbanas mencatat kondisi undisbursed loan atau kredit yang sudah disetujui tetapi belum ditarik oleh debitur masih cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan banyak pelaku usaha masih bersikap wait and see sebelum melakukan ekspansi. “Banyak debitur yang sudah mendapatkan pembiayaan, tetapi masih menunggu momentum yang tepat untuk menarik dananya,” tuturnya.

Tak hanya itu, Hery menyebutkan daya beli masyarakat menengah ke bawah juga melemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga turut memengaruhi permintaan kredit.

Meski demikian, Hery optimistis bahwa prospek ekonomi pada 2026 akan lebih baik dibandingkan 2025. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pertumbuhan kredit perbankan pun akan ikut terdorong.

“Tentunya kalau pertumbuhan ekonomi lebih baik, salah satu parameternya adalah kredit perbankan tumbuh. Namun dari kajian kami, kredit perbankan kelihatannya akan tumbuh antara 9% sampai 11%,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat, total insentif likuiditas makroprudensial yang telah digelontorkan otoritas mencapai Rp388,1 triliun hingga Desember 2025. Pemberian insentif dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan.

Insentif tersebut masing-masing disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA).

“Hingga 16 Desember 2025, total insentif KLM mencapai Rp388,1 triliun,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Perinciannya, kelompok bank BUMN sebesar Rp177,1 triliun, BUSN sebesar Rp169,5 triliun, BPD sebesar Rp34,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp7,0 triliun.

Menurut sektornya, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan, serta UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.

Ke depan, Perry mengharapkan transmisi suku bunga yang lebih efektif dapat mendorong permintaan kredit sehingga penyaluran kredit perbankan menjadi lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, otoritas moneter juga kembali memperkuat implementasi KLM berbasis kinerja dan berorientasi ke depan yang berlaku sejak 1 Desember 2025.

Perry menuturkan, otoritas moneter merilis kebijakan insentif baru untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit/pembiayaan. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 16 Desember 2025.

Penguatan implementasi KLM yang berlaku efektif 16 Desember 2025 itu mencakup mempertahankan besaran insentif KLM paling tinggi sebesar 5,5% dari dana pihak ketiga (DPK).

Kemudian, menyesuaikan besaran insentif KLM yang berasal dari penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lending channel) dari semula paling tinggi sebesar 5% menjadi paling tinggi sebesar 4,5%.

Terakhir, menyesuaikan besaran insentif yang berasal dari penetapan suku bunga kredit/persentase imbalan pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel), dari semula dari semula paling tinggi sebesar 0,5% menjadi paling tinggi sebesar 1,0%.

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) meminta pemerintah mengkaji ulang wacana sentralisasi devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pasalnya, kebijakan ini dapat berdampak signifikan terhadap bank-bank swasta nasional.

Wakil Ketua Umum Perbanas Lani Darmawan menyampaikan, saat ini Perbanas dan Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (Perbina) tengah melakukan kajian mengenai dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap bank non Himbara. Kajian sudah masuk dalam tahap finalisasi.

“Pada intinya, asosiasi perbankan, baik Perbina maupun Perbanas, kami ingin minta untuk dikaji ulang,” kata Lani di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Meski pemerintah belum secara resmi menerbitkan aturan tersebut, Presiden Direktur & CEO CIMB Niaga itu menilai dampaknya terhadap bank swasta berpotensi cukup besar.

Salah satu dampak yang dia soroti yang terkait dana valas yang dapat berkurang di bank-bank non Himbara. Kendati begitu, dia menekankan bahwa dampak ke depan akan sangat bergantung pada kebutuhan kredit nasabah.

Menurutnya, bank sebetulnya melihat dua hal. Pertama, apakah permintaan kredit memang ada di valas atau tidak. Kedua, apakah biaya dana (cost of fund) antara valas dan rupiah berbeda jauh.

“Kalau misalkan sama, misalkan bedanya dikit, sama, tapi kemudian tidak ada demand untuk loan valas, ya kami akan arahkan rupiah saja. Saat ini sekarang pun juga kalau kita lihat, mayoritas tetap ada di rupiah,” tuturnya.

Selain berdampak terhadap valas, Lani menyebut bahwa kebijakan ini berpotensi memengaruhi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta dapat memengaruhi pandangan investor terhadap sektor perbankan di Indonesia.

Lebih lanjut, Lani menyebut pihaknya dapat memahami tujuan pemerintah menetapkan kebijakan tersebut. Sebab dengan mewajibkan eksportir menempatkan DHE SDA di Himbara, pemerintah dapat mengontrol lalu lintas dari dana hasil ekspor.

Namun alih-alih mewajibkan penempatan DHE SDA di Himbara, asosiasi mengusulkan agar pemerintah dapat mengatur kebijakan penempatan DHE SDA di bank-bank Tanah Air. Adapun asosiasi tengah berkomunikasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai wacana kebijakan ini.

“Mungkin kami usulkan ini diatur saja, baik bank swasta pun laporannya seperti apa,” ujarnya.

Pemerintah resmi merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA), dengan perubahan signifikan pada klausul penempatan dana hasil ekspor.

Melalui perubahan kedua ini, penempatan DHE SDA kini wajib ditempatkan di bank-bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), mengakhiri kebebasan eksportir untuk memilih bank dalam negeri manapun seperti pada ketentuan sebelumnya. Ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi sebelumnya mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

Selama penerapan PP sebelumnya, Purbaya menuturkan bahwa sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

“Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memastikan, tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat. Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan realisasi penyaluran insentif likuiditas makroprudensial (KLM) hingga pekan pertama November 2025. Insentif ini diarahkan untuk menggenjot pertumbuhan/pembiayaan kredit perbankan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan hingga pekan pertama November 2025, total insentif yang disalurkan otoritas moneter mencapai Rp404,6 triliun.

“Hingga minggu pertama November 2025, total insentif KLM mencapai Rp404,6 triliun,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan November 2025, Rabu (19/11/2025).

Dari total insentif yang disalurkan, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) mendapat insentif terbesar di antara kelompok bank lainnya. Perinciannya, total insentif yang disalurkan BI ke BUSN sebesar Rp179,9 triliun.

Kemudian, insentif kepada BUMN sebesar Rp179,4 triliun, diikuti Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp39,3 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp6 triliun.

Secara sektoral, Perry menyebut bahwa insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni sektor Pertanian, Perdagangan dan Manufaktur, sektor Real Estate, Perumahan Rakyat, dan Konstruksi, sektor Transportasi, Pergudangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM, Ultra Mikro, dan Hijau.

Adapun otoritas moneter telah memperkuat implementasi KLM yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan. Kebijakan ini mulai berlaku efektif mulai 1 Desember 2025.

Perry menuturkan, insentif likuiditas diberikan kepada bank yang berkomitmen menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (lending channel) dan menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel).

Dia memperkirakan, implementasi penguatan KLM dapat memberikan tambahan insentif likuiditas dari insentif KLM saat ini.

“Implementasi penguatan KLM tersebut diprakirakan dapat memberikan tambahan insentif likuiditas sekitar Rp18,5 triliun dari insentif KLM saat ini,” pungkasnya.