Menanti Hasil Siasat Prabowo Dongkrak Kualitas Pendidikan RI
Prabowo Subianto berencana meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan renovasi 100.000 sekolah per tahun, program Sekolah Rakyat, dan digitalisasi pendidikan.
(Bisnis.Com) 08/05/26 17:00 215855
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memiliki sejumlah program terkait pendidikan, mulai dari Sekolah Rakyat hingga revitalisasi ribuan sekolah. Bagaimana kemudian efektivitas program-program Prabowo ini dalam mendongkrak kualitas pendidikan di Tanah Air?
Dalam beberapa kesempatan pidatonya, Prabowo memang kerap kali menyinggung ragam program terkait pendidikannya. Hal itu juga diungkapkan Prabowo saat melakukan inspeksi mendadak terhadap hasil pembaruan fasilitas pendidikan sekaligus meninjau implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap pada akhir bulan lalu (29/4/2026).
Prabowo menargetkan renovasi lebih dari 100.000 sekolah per tahun guna mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah selesai diperbaiki paling lambat pada 2028.
Dalam kunjungan itu, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas sarana pendidikan merupakan bagian penting dari upaya membangun masa depan bangsa.
"Tahun ini sudah 70.000 [direnovasi], anggaran tahun lalu 17.000 sekolah. Tahun ini 70.000 sekolah, tahun depan target saya lebih dari 100.000 sekolah," kata Prabowo kepada wartawan.
Menurutnya, pemerintah akan mempercepat perbaikan sekolah secara bertahap mengingat jumlah sekolah di Indonesia mencapai ratusan ribu unit.
"Saya berharap semua sekolah selesai 2028, kita kalau tidak salah punya 288.000 sekolah. Kalau tahun ini berarti 87.000 akan selesai akhir tahun berarti kita masih punya 200.000 [sekolah]. Kalau 100.000 di 2027, 100.000 pada 2028 semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki," ujarnya.
Di forum internasional, yakni World Economic Forum 2026 di Davos, Prabowo pun menjelaskan bahwa sektor pendidikan sangat penting karena modal manusia menentukan pertumbuhan jangka panjang atau keuntungan jangka panjang.
"Pengembangan manusia, sumber daya manusia adalah kunci bagi negara yang makmur dan sukses. Kurangnya pendidikan adalah jalan menuju negara gagal. Tidak ada negara yang dapat berharap untuk stabil dan makmur jika rakyatnya buta huruf, jika rakyatnya tidak mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern," ujarnya awal tahun ini.
Dalam forum tersebut, Prabowo pun membeberkan program Sekolah Rakyat. Sekolah tersebut dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Jadi ini mungkin unik karena biasanya anak-anak dari kelas atas, anak-anak orang kaya, bersekolah di sekolah berasrama. Tetapi sekarang saya membangun sekolah berasrama untuk kaum sangat miskin," ujar Prabowo.
Komitmen Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Siapkan Sekolah Berkualitas dan Berbasis Teknologi
— Sekretariat Negara (@KemensetnegRI) April 29, 2026
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan nasional. Dalam keterangannya usai meninjau SMAN 1 Cilacap di Kabupaten… pic.twitter.com/MAEFU5oTpw
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis dengan menyediakan akses pendidikan formal SD hingga SMA berkualitas, fasilitas asrama, makanan, pakaian, dan layanan kesehatan bagi anak-anak keluarga miskin atau miskin ekstrem. Tujuannya untuk memutus rantai kemiskinan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.
“Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat akhir bulan lalu.
Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 di 63 lokasi, kemudian berkembang secara bertahap hingga mencapai 166 titik dengan jumlah siswa mendekati 16.000 orang.
Pemerintah terus mempercepat pengembangan Sekolah Rakyat dengan target menampung lebih dari 400.000 peserta didik pada 2028, seiring peningkatan kapasitas dan pembangunan fasilitas baru.
Upaya lainnya, pemerintah mengembangkan Panel Interaktif Digital (PID) ke sekolah-sekolah. Hingga akhir 2025, pemerintah telah mendistribusikan PID ke 288.000 sekolah. Tahun ini, rencananya akan menyalurkan lagi 1 juta unit PID.
Di tingkat perguruan tinggi, upaya pun dilakukan. Pemerintah misalnya berencana membangun 10 universitas baru dan sedang berdiskusi dan bernegosiasi dengan universitas-universitas terbaik di Eropa, Inggris Raya, dan Amerika Utara untuk menjalin kemitraan dan menghasilkan universitas di kampus dengan standar internasional.
Di sisi lain, tahun ini pemerintah menganggarkan untuk bidang pendidikan di APBN sebesar Rp769,1 triliun. Selain untuk Sekolah Rakyat hingga renovasi sekolah, di antara sasaran anggaran pendidikan itu yakni untuk program PIP dan KIP Kuliah, beasiswa, hingga kesejahteraan guru/dosen/tenaga pendidik, bantuan operasional sekolah/PAUD/pendidikan tinggi.
Tantangan Mengadang
Pengamat pendidikan Ina Liem mengatakan pemerintah memang saat ini patut diapresiasi karena menunjukkan political will yang cukup besar untuk berinvestasi di sektor pendidikan, baik dari sisi infrastruktur sekolah, Sekolah Rakyat, digitalisasi, maupun rencana internasionalisasi perguruan tinggi.
"Ini menunjukkan pendidikan mulai dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan sekadar program sosial," katanya kepada Bisnis pada Rabu (6/5/2026).
Namun, yang menjadi pertanyaan menurutnya bukan hanya seberapa besar investasinya, akan tetapi bagaimana agar investasi tersebut tepat sasaran dan menyentuh akar masalah pendidikan Indonesia.
"Misalnya renovasi sekolah memang penting, karena masih banyak sekolah rusak dan timpang fasilitasnya. Tetapi kualitas pendidikan tidak otomatis naik hanya karena gedung baru. Faktor paling menentukan tetap kualitas guru, kepemimpinan sekolah, dan tata kelola anggaran yang bersih dan akuntabel," ujarnya.
Begitu juga dengan digitalisasi pendidikan. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar membagikan perangkat atau memasang layar di kelas. Sebab, jika akhirnya hanya dipakai menampilkan soal pilihan ganda, itu bukan transformasi pendidikan.
"Digitalisasi seharusnya memperkuat tata kelola, transparansi, kualitas pembelajaran, akses guru terhadap pelatihan, serta pengambilan kebijakan berbasis data," katanya.
Untuk Sekolah Rakyat, dia menilai program tersebut menjadi ide yang baik, terutama untuk kelompok miskin ekstrem yang memang membutuhkan intervensi lebih intensif dan terstruktur. Akan tetapi, tantangannya adalah skalabilitas dan keberlanjutan.
Dia berharap agar jangan sampai kualitas sekolah bagus di awal karena proyek prioritas, tetapi sulit dipertahankan dalam jangka panjang ketika diperluas secara nasional.
Di tingkat perguruan tinggi, langkah kerja sama internasional menurutnya menjadi upaya positif dari pemerintah. Akan tetapi, perlu juga hati-hati agar tidak terjebak pada pembangunan simbolik atau gengsi internasional semata.
"Tantangan terbesar pendidikan tinggi Indonesia justru bagaimana menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, inovatif, adaptif terhadap AI [kecerdasan buatan/artificial intelligence] dan perubahan industri, serta mampu menciptakan lapangan kerja, bukan hanya mencari kerja," ujarnya.
Di samping itu, dia menjelaskan bahwa tantangan terbesar bagi pemerintah di sektor pendidikan saat ini bukan soal ide atau program, akan tetapi eksekusi dan tata kelola.
Indonesia menurutnya sudah terlalu sering berganti kebijakan sebelum kebijakan sebelumnya matang dievaluasi. Akibatnya pendidikan menjadi sangat politis dan jangka pendek.
Selain itu, ketimpangan antar daerah juga masih sangat besar. Ada sekolah yang sudah bicara AI dan coding. Akan tetapi, di daerah lain masih kesulitan guru, internet, bahkan ruang kelas layak. Karena itu kebijakan pendidikan harus berbasis data dan kebutuhan masing-masing daerah.
"Jadi secara arah, investasi pendidikan saat ini cukup ambisius dan patut diapresiasi. Tetapi keberhasilannya nanti akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, keberanian membereskan kebocoran anggaran, konsistensi kebijakan jangka panjang, dan kemampuan pemerintah membangun sistem yang meritokratis, bukan sekadar proyek populis," jelasnya.
Pengamat pendidikan Darmaningtyas juga mengatakan bahwa ambisi dalam mendongkrak kualitas pendidikan di Tanah Air harus diiringi dengan anggaran yang besar.
Dia menyoroti salah satu program yakni Sekolah Rakyat yang menurutnya lebih baik diintegrasikan dengan sekolah reguler. Kelompok masyarakat miskin ekstrem harusnya tetap bersekolah di sekolah reguler. Asramanya saja yang kemudian difasilitasi Kementerian Sosial.
"Kalau sekolahnya diintegrasikan ke sekolah reguler, lalu pembinaan karakter tetap di Kementerian Sosial, baru mereka punya kepercayaan diri dan relasi yang luas dengan sesamanya," katanya.
Di samping itu, untuk perguruan tinggi, menurutnya dibandingkan mendirikan 10 universitas baru, lebih baik mengoptimalkan universitas-universitas yang ada. Sebab, jumlah universitas yang ada di Indonesia saat ini sudah terlalu banyak.
"Jadi daripada mendirikan universitas baru lebih baik memperbaiki kualitas pendidikannya," ujarnya.
Daftar Program Prioritas Pendidikan Presiden Prabowo Subianto:
1. Renovasi 100.000 Sekolah per Tahun
Target 288.000 sekolah direnovasi sampai 2028. Pada 2026 sudah 70.000 sekolah direnovasi.
2. Program Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 di 63 lokasi, kemudian berkembang secara bertahap hingga mencapai 166 titik dengan jumlah siswa mendekati 16.000 orang. Targetnya menampung lebih dari 400.000 peserta didik pada 2028.
3. Transformasi Digital Pendidikan
Pengembangan Panel Interaktif Digital (PID) ke sekolah-sekolah. Hingga akhir 2025, PID telah terdistribusi ke 288.000 sekolah. Tahun ini, rencananya akan menyalurkan lagi 1 juta unit PID.
4. SMA Garuda
Targetnya dibangun 20 SMA Garuda. Sasarannya di tiap provinsi dibentuk 20 SMA Garuda atau hadir SMA Taruna Nusantara sebagai sekolah unggulan.
5. Insentif Guru Honorer
Presiden Prabowo Subianto menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000 per bulan pada 2026, naik dari sebelumnya Rp300.000.
6. Pembentukan 10 Universitas Baru
Berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan bidang STEM. Kualitas universitas berstandar internasional, bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di Eropa, Inggris Raya, dan Amerika Utara.
Sumber: diolah dari pidato Presiden Prabowo, informasi Kantor Staf Presiden, dan Badan Komunikasi Pemerintah.
#prabowo-pendidikan #sekolah-rakyat #revitalisasi-sekolah #kualitas-pendidikan #program-makan-bergizi #renovasi-sekolah #pendidikan-indonesia #sekolah-berasrama #digitalisasi-pendidikan #panel-interakt