Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk segera melakukan konsolidasi fiskal moneter demi mengatasi fenomena melemahnya kurs rupiah yang kini sudah tembus Rp18 ribu per dolar AS.

Menurut ia, Bank Indonesia memahami dari tahun ke tahun untuk melakukan operasi moneter ketika terjadi fluktuasi terhadap rupiah.

"Kita minta Menteri Keuangan untuk terus solid dengan Bank Indonesia menjalankan fungsi fiskal dan moneter ini," kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Cucun mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar mata uang itu harus benar-benar disikapi dengan baik.

Ia mengatakan bahwa saat ini DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disahkan menjadi undang-undang.

Melalui UU P2SK itu, pemerintah bisa melakukan berbagai skema dan kreasi untuk menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah itu.

"Itu penting ya, sekarang yang harus dilakukan segera. Mau siapa yang inisiatif, mau Menteri Keuangan atau BI melakukan konsolidasi," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyakini bahwa kementerian-kementerian terkait terus berupaya untuk mencegah tren turunnya nilai rupiah agar tidak semakin dalam.

Saan menyampaikan bahwa pemerintah juga sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Untuk mewujudkan hal itu, ia meminta agar upaya-upaya dilakukan sesegera mungkin.

"Ini harus memang benar-benar ditangani secara serius oleh seluruh otoritas yang memang bertanggung jawab terkait penanganan itu," kata Saan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal bereaksi keras menanggapi mencuatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pesantren di Pati, Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi tindakan asusila, terlebih di lingkungan institusi pendidikan agama.

"Negara tidak boleh mentolerir setiap kekerasan seksual, apalagi di dunia pesantren yang merupakan lembaga pencetak karakter anak bangsa. Dari dulu kita telah menyiapkan berbagai regulasi untuk melindungi semua anak didik," kata pria yang akrab disapa Kang Cucun, Rabu (6/5/2026).

Dia meminta aparat penegak hukum tidak ragu dalam menindak pelaku. Menurutnya, kasus di Pati sudah berada di luar batas kewajaran dan sangat mencederai martabat pesantren secara nasional.

"Saya minta aparat menegakkan hukum seberat-beratnya kepada pelaku agar terjadi efek jera. Sampaikan secara terbuka kepada publik karena ini sudah merusak citra pesantren. Padahal, melalui UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, kita berjuang agar lembaga ini mendapat rekognisi dan kesetaraan yang layak," ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menyoroti peran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (khususnya bagian Pesantren) dalam melakukan fungsi pengawasan. Ia mendesak adanya instrumen ukur (denier) yang jelas untuk memantau keamanan santri secara optimal.

Beberapa poin krusial yang ditekankan di antaranya; Standar Pembinaan: Pesantren putri wajib memiliki pembina atau pengasuh dari kalangan perempuan guna menjamin keamanan dan kenyamanan santriwati. Pengetatan Izin: Kementerian Agama diminta tidak hanya sekadar mengeluarkan izin operasional tanpa memiliki mekanisme pengawasan yang kuat di lapangan.

Satgas Anti-Kekerasan: Mendorong pemerintah segera merealisasikan pembentukan Satgas Anti-Kekerasan di lingkungan pesantren yang telah digagas sebelumnya.

"Jangan sampai Kementerian Agama mengeluarkan izin tapi tidak tahu pengawasannya seperti apa. Sekarang sudah ada Dirjen Pesantren, saya kira harus segera membuat alat ukur pengawasan yang optimal. Ini saatnya pemerintah bertindak cepat agar orang tidak seenaknya mendirikan pesantren tanpa pengawasan yang kuat," pungkasnya.

BANDUNG - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bandung. Hal ini bertujuan agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti kegiatan kunjungan CPB BSPS dan simulasi tender rakyat (PTT) di Desa Banyusari, Kecamatan Katapang. Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Senin (13/4/2026).

Dalam keterangannya, Cucun menuturkan pengawasan program pemerintah, khususnya yang menjadi bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari tugasnya di parlemen.

“Ini bagian dari pengawasan saya. Saya ingin melihat bagaimana program-program kinerja para bupati benar-benar menjadi program kerakyatan,” ujarnya.

Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah harus dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti hunian layak. “Anggaran yang besar ini harus betul-betul bermanfaat untuk rakyat secara langsung dan dirasakan. Tadi kita lihat warga menerima rumah yang sudah direnovasi menjadi lebih baik,” katanya.

Selain sektor perumahan, Cucun juga menyinggung dampak program Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pertumbuhan pelaku UMKM. Di sisi lain, dia mengungkapkan masih adanya kendala dalam pelaksanaan program BSPS, terutama terkait keterbatasan lahan.

Menurut dia, sebagian wilayah di daerah pemilihannya berada di kawasan perkebunan milik BUMN yang tidak dapat dibangun melalui skema BSPS. Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, terdapat 24.000 unit rumah belum tersentuh olah program BSPS dan 17.000 unit rumah di atas lahan BUMN yang tidak bisa mendapatkan program BSPS.

Wilayah seperti Kertasari, Ciwidey, dan Pangalengan menjadi contoh lokasi dengan persoalan tersebut, karena banyak rumah warga berdiri di atas lahan milik BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara maupun Perhutani.

Kondisi tersebut dinilai perlu segera dicarikan solusi agar masyarakat tetap mendapatkan hak atas hunian yang layak. Untuk mengatasi persoalan itu, dia berupaya mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra kerja di DPR, pemerintah, serta pihak BUMN guna membahas solusi bersama.

Salah satu opsi yang dibahas yakni pemberian izin pemanfaatan lahan dalam jangka waktu tertentu tanpa menghilangkan status kepemilikan, sehingga pembangunan rumah bagi masyarakat tetap dapat dilakukan.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menganggap, kehadiran sekolah rakyat dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Program ini juga disebutnya bukti bahwa negara hadir.

Hal itu disampaikan Kang Cucun saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu 8 April 2026. Dia menyebut kunjungannya bagian dari pengawasan terhadap implementasi program pendidikan berbasis kerakyatan yang diinisiasi pemerintah.

Kang Cucun mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya mereka yang selama ini terkendala akses pendidikan akibat keterbatasan ekonomi.

“Sekolah Rakyat adalah bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar rakyat, terutama di bidang pendidikan,” ujarnya.

Ia mengaku telah berdialog langsung dengan para siswa di sekolah tersebut. Dari perbincangan itu, diketahui bahwa banyak anak sebelumnya tidak pernah membayangkan bisa mengenyam pendidikan formal.

“Saya sudah bertemu dengan anak-anak yang sekolah di sini. Mereka mengaku sebelumnya tidak terbayang bisa sekolah karena keterbatasan biaya dan faktor lainnya. Kehadiran Sekolah Rakyat ini benar-benar membantu mereka,” lanjutnya.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan inklusif dan berkualitas. Fasilitas yang disediakan dalam program ini mencakup ruang kelas yang layak, asrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu, layanan makan bergizi, serta dukungan tenaga pengajar yang disiapkan secara khusus.

Selain itu, Sekolah Rakyat juga mengintegrasikan pendidikan karakter dan keterampilan hidup sebagai bekal masa depan siswa, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan sumber daya manusia yang unggul dan mandiri.

Kang Cucun menilai fasilitas Sekolah Rakyat di Banjarbaru sudah cukup baik dan representatif, meskipun saat ini masih memanfaatkan gedung Balai Besar milik Kementerian Sosial.

“Untuk di Banjarbaru ini saya kira sudah bagus fasilitasnya. Meski gedungnya masih menempati balai besar milik Kemensos, namun sudah sangat representatif bagi para siswa,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata political will pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang unggul di masa depan.

Kang Cucun juga berharap pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah yang saat ini tengah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat segera rampung.

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menekankan bahwa partai ini berdiri atas landasan dan fondasi nilai, bukan semata politik transaksional. Hal itu disampaikan Huda saat menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PKB di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut, Rabu 8 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Huda menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dari DPP PKB. Hal ini ditandai dengan penunjukan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, sebagai Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan.

“Kalimantan Selatan termasuk yang mendapat keberkahan karena langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI. Banyak DPW yang menginginkan beliau menjadi ketua, dan Alhamdulillah beliau ditunjuk langsung oleh Ketua Umum,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan salam dari Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, kepada seluruh kader dan pejuang PKB di Kalimantan Selatan sejak 1998. “Salam hormat dari Gus Muhaimin untuk seluruh pejuang PKB di Kalimantan Selatan. Semoga perjuangan bapak dan ibu sekalian menjadi amal jariyah,” lanjutnya.

Ketua DPW PKB Jawa Barat itu menegaskan bahwa Kalimantan Selatan memiliki dua nilai utama yang menjadi kekuatan politik, yakni nilai perjuangan keagamaan dan semangat kebangsaan. Menurutnya, kedua nilai tersebut harus terus dijaga dan dipadukan dalam praktik politik.

“Gerakan politik tidak cukup hanya berbasis nasionalisme semata, tetapi harus menggabungkan semangat religiusitas dengan kecintaan pada tanah air,” tegasnya.

Ia menyebut, PKB merupakan partai yang secara konsisten memadukan dua nilai tersebut. Karena itu, PKB diyakini akan terus tumbuh sebagai partai masa depan. “Kalau ada pertanyaan partai mana yang menggabungkan religiusitas dan nasionalisme, maka jawabannya adalah PKB,” katanya.

Lebih lanjut, Huda menegaskan bahwa PKB dilahirkan sebagai representasi politik idealisme, yakni politik yang berpihak pada kepedulian terhadap umat dan rakyat secara bersamaan. “PKB adalah partai yang mengusung politik idealisme. Politik yang berbasis kepedulian, bukan pragmatisme. Karena itu, partai yang mengedepankan pragmatisme adalah lawan PKB,” ujarnya.

Huda mengaku optimistis kader PKB di Kalimantan Selatan siap menjadi garda terdepan dalam melawan praktik politik pragmatis. “Saya yakin di Kalimantan Selatan banyak kader PKB yang siap membasuh praktik politik pragmatisme,” tandasnya.

BLITAR - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun A. Syamsurijal membuka Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Blitar dan Kota Blitar, Sabtu (28/3/2026). Agenda ini menjadi momentum krusial konsolidasi internal partai dalam memperkuat struktur dan strategi menghadapi tantangan politik masa depan.

Cucun hadir mewakili Ketua Umum PKB Gus Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dalam kesempatan itu, Cucun menyampaikan pesan strategis kepada seluruh kader di Blitar Raya. Ia menegaskan filosofi perjuangan partai yang harus dipegang teguh oleh setiap pengurus dan simpatisan.

“Pesan Ketua Umum jelas, kita harus menanamkan sikap 'Merawat Akar, Menyapa Zaman'. PKB harus tetap kuat berpijak pada nilai-nilai tradisi dan basis konstituen, namun di saat yang sama harus adaptif dan progresif menjawab tantangan zaman yang kian berubah dengan sangat cepat,” ujar Cucun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Dalam kesempatan itu, Cucun mematok target tinggi bagi PKB Kabupaten Blitar dan Kota Blitar untuk menjadi pemenang mutlak pada Pemilu 2029. Ia memaparkan bahwa capaian saat ini merupakan modal kuat yang harus ditingkatkan, di mana PKB Kabupaten Blitar dan Kota Blitar harus bisa memenangkan hati rakyat Blitar.

“Target kita adalah menjadi pemenang pada Pemilu 2029. Muscab ini bukan hanya agenda rutin organisasi, tetapi ajang evaluasi dan penyusunan strategi agar PKB semakin solid dan mampu menjawab harapan masyarakat kapan pun dan di mana pun,” tambahnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran petinggi partai dan tokoh penting, di antaranya Ketua Harian DPW PKB Jatim Thoriqul Haq, Bendahara DPW PKB Jatim Muchammad Solichul Umam, Anggota DPRD Provinsi Jatim Gus Tamim, Wakil Ketua PKB Jatim Ibu Khofida Ketua DPC dan PAC Se-Kabupaten Blitar Raya.

Turut hadir pula jajaran Dewan Syuro, perwakilan lintas partai politik, unsur Forkopimda, HIPMI, badan otonom (Banom) NU, Kesbangpol, KPU Kabupaten Blitar, serta ribuan kader dan simpatisan dari tingkat DPAC se-Blitar Raya. Melalui Muscab ini, PKB berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memperkuat posisi politiknya di Jawa Timur.

BANDUNG - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi dengan 2.500 konstituen di Gymnasium Si Jalak Harupat, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Bandung. Dalam pertemuan tersebut, dia membawa pesan penting terkait stabilitas keamanan nasional dan solidaritas global.

Menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri, Kang Cucun mengimbau masyarakat untuk proaktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah masing-masing. Dia menekankan bahwa kondusifitas lingkungan adalah kunci kenyamanan dalam merayakan hari kemenangan.

“Saya mengajak seluruh warga masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kerukunan. Pastikan lingkungan kita aman, tertib, dan kondusif, terutama saat memasuki fase arus mudik Lebaran agar seluruh perjalanan masyarakat berjalan lancar dan selamat sampai tujuan,” ujar pria yang akrab disapa Kang Cucun ini dalam sambutannya.

Selain isu domestik, Kang Cucun juga menyoroti dinamika geopolitik internasional, khususnya konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah. Dia mengingatkan bahwa menjaga persatuan di dalam negeri adalah prioritas utama untuk membentengi bangsa dari dampak negatif ketidakstabilan global.

“Di tengah situasi dunia yang penuh tantangan, termasuk konflik di Timur Tengah, kita harus merapatkan barisan. Jangan biarkan perbedaan memecah belah kita. Mari kita perkuat ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa) agar Indonesia tetap damai dan terhindar dari segala bala bencana,” tambahnya.

Menutup pesannya, Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengajak para hadirin untuk memanjatkan doa bagi keselamatan bangsa dan dunia. Dia berharap agar semangat Idulfitri dapat menjadi momentum bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

“Semoga negara kita Indonesia senantiasa dalam lindungan-Nya, dijauhkan dari marabahaya, dan semoga kondisi dunia segera pulih menjadi damai dan kondusif bagi semua umat manusia,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, Ketua Fraksi PKB DPRD/Sekretaris DPC PKB Kabupaten Bandung H. Tarya Witarsa, Sekretaris FPKB DPRD/Bendahara DPC PKB Kabupaten Bandung Hadiat, dan Anggota FPKB Kabupaten Bandung Khoiril Anwar.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kang Cucun sebagai kader PKB untuk terus hadir setiap saat menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan memastikan kehadiran negara di tengah-tengah konstituen.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) merupakan inisiatif DPR.

Cucun menjelaskan bahwa tidak mungkin revisi UU KPK dijalankan tanpa adanya Surat Perintah Presiden (Surpres).

"Masa DPR bisa jalan bahas undang-undang tanpa harus Surpres (Surat Perintah Presiden). Udah, itu jawabannya," kata Cucun di Kompleks Parlemen, dikutip Kamis (19/2/2026).

Cucun menyampaikan bahwa saat ini masyarakat sudah cerdas dalam memaknai suatu informasi.

"Nah, masyarakat sudah cerdas sekarang, enggak mungkin ada undang-undang jalan tanpa surat dari presiden," sambungnya.

Di sisi lain, menurut Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi Presiden Prabowo Subianto belum membahas mengenai wacana revisi Undang-Undang KPK

"Belum ada, belum ada kita bahas," katanya.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa tidak ada pembahasan wacana UU KPK saat Prabowo bertemu dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad. Pemerintah, katanya, juga tidak berkeinginan merevisi undang-undang tersebut.

"Enggak ada, tidak ada membahas sama sekali mengenai itu," jelasnya.

Ketika ditanya wartawan terkait pernyataan Jokowi yang menyetujui wacana itu, Prasetyo menyampaikan bahwa tidak ada hubungannya antara tanggapan Jokowi dengan Istana.

"Apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Enggak ada, belum ada," tuturnya.

Sebelumnya, Abraham Samad mengusulkan kepada Prabowo agar UU KPK dikembalikan ke versi sebelum revisi 2019. Sebab, revisi UU KPK pada 2019 dinilai melemahkan kinerja lembaga antirasuah. Bahkan, menurutnya ,pemberantasan korupsi menurun setelah perubahan undang-undang.

Menanggapi hal tersebut, Presiden ke-7 Jokowi menyambut baik agar UU KPK kembali ke versi sebelum direvisi.

"Ya, setuju, bagus," kata Jokowi di Solo, Jumat (13/2/2026).

Jokowi menyatakan dirinya tidak pernah mengusulkan perubahan UU KPK dan bahwa itu merupakan usulan DPR RI.

"Saat itu, atas [UU KPK] inisiatif DPR RI direvisi. Tapi saya tidak pernah tanda tangan," ucap Jokowi.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan kritik terhadap pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ihwal proses revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Ia membantah pernyataan Jokowi yang menyebut revisi beleid tersebut murni inisiatif DPR tanpa peran Presiden.

Cucun menegaskan bahwa DPR tak mungkin berani jalan sendirian melakukan revisi UU KPK tanpa adanya peran dari pemerintah kala itu. "Masyarakat sudah cerdas beliau itu presiden, masa DPR bisa jalan bahas UU tanpa ada supres (Surat Presiden)," kata Cucun di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Legislator PKB itu menegaskan, semua Undang-Undang yang berjalan diproses di DPR pasti melalui Surat Presiden atau Supres. "Masyarakat udah cerdas sekarang ga mungkin ada undang undang jalan tanpa surat dari presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju jika Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK direvisi.

"Ya saya setuju, bagus," kata Jokowi di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2/2026) sore.

Jokowi menegaskan, revisi UU KPK yang terjadi pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Dia meminta publik tidak keliru memahami proses saat itu. "Jangan keliru ya, inisiatif DPR," ucapnya.

Dia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi tersebut. "Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI meminta publik memberikan kepercayaan kepada Thomas AM Djiwandono dalam menjalankan fungsi moneternya, pasca terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal usai menghadiri rapat paripurna, yang salah satu agendanya mengesahkan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI.

“Insya Allah, berikan dulu kepercayaan untuk bekerja Deputi Gubernur yang baru ini, menjalankan fungsi moneternya,” kata Cucun dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, sosok Deputi Gubernur BI yang baru itu akan menjadi perekat, mediator, sekaligus katalisator antara fiskal dan moneter. Dia menilai, hal itu diperlukan dalam sebuah negara, khususnya ketika menghadapi shock absorber.

“Kita berikan kepercayaan bahwa pemerintah ingin melihat bagaimana antara fiskal dan moneter ini betul-betul solid,” ujarnya.

Seiring dengan terpilihnya Thomas sebagai Deputi Gubernur BI, posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang ditinggalkan mantan Bendahara Umum Partai Gerindra itu memicu pertanyaan baru.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pihaknya akan menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Mengingat, pergantian Menteri/Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Kepala Negara.

“Kita tunggu saja kapan Presiden mengumumkan untuk pergantian Wamen,” tegas Saan.

Untuk diketahui, DPR RI resmi memutuskan Thomas AM Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI secara aklamasi pada rapat paripurna hari ini, Selasa (27/1/2026).

Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun dalam laporannya kepada sidang dewan menuturkan bahwa Komisi XI DPR RI memutuskan Thomas sebagai calon Deputi Gubernur terpilih untuk periode 2026-2031.

“Rapat Internal Komisi XI DPR RI, tanggal 26 Januari 2026, memutuskan secara musyawarah mufakat untuk menyetujui saudara Thomas A.M. Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih untuk periode 2026-2031,” ungkap Misbakhun dalam laporannya, Selasa (27/1/2026).

Terhadap laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa lantas meminta persetujuan pada sidang dewan, apakah hasil tersebut dapat disetujui.

“Sekarang perkenankan kami menanyakan pada sidang dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi XI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon deputi Bank Indonesia dapat disetujui?” tanya Saan sembari mengetok palu.

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana di Pulau Sumatera. Bantuan ini dikirimkan menggunakan pesawat kargo yang diterbangkan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (30/11/2025).

Pantauan di lokasi, serah terima itu dilakukan di Sasana Manggala Praja, Kompleks Bandara Halim Perdanakusuma. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad , Cucun Ahmad Syamsurijal , dan Saan Mustopa.

"Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan bantuan untuk Sumatera, berupa kargo pesawat yang akan disampaikan kepada saudara-saudara yang mengalami musibah," ujar Dasco kepada wartawan.

Dasco menjelaskan bantuan yang diberikan merupakan bantuan logistik berupa selimut, pembalut, hingga sarung. Bantuan juga berisi makanan ringan hingga makanan cepat saji.

Dasco menjelaskan, bantuan ini akan dikirimkan secara bertahap ke Tapanuli Tengah, Padang, hingga ke Aceh. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal akan ikut untuk mengantarkan bantuan tahap pertama ini ke Tapanuli Tengah.

"Mungkin saya akan serah terimakan kepada Pak Cucun yang akan mengantarkan sampai ke lokasi pesawat yang akan berangkat pada sore ini ke Tapanuli Tengah dulu," kata Dasco.

Politikus Partai Gerindra itu berharap, uluran bantuan dari DPR RI bisa bermanfaat bagi warga terdampak musibah di seluruh wilayah Sumatera. "Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Dewan Perwakilan Rakyat bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah," tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan keberadaan ahli gizi tetap menjadi komponen wajib dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan hal itu usai melakukan pertemuan dengan para ahli gizi yang tergabung dalam Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) merespons perdebatan publik mengenai status profesi tersebut dalam program nasional itu.

"Satu, MBG tetap dan harus, wajib, perlu (ada) profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Perlu ahli gizi, karena harus diukur nanti. Saya ulang lagi, MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Zulhas menjelaskan peran ahli gizi tidak dapat dipisahkan dari tujuan program MBG yang menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kecukupan gizi menjadi penentu perkembangan fisik hingga kecerdasan anak.

"Ini tema penting kita bahas, karena kata kunci itu negara kita bisa maju tergantung SDM-nya, SDM itu orangnya, orang itu akan hebat apa tidak tergantung asupannya," ujarnya.

Ia menambahkan hasil program MBG direncanakan akan dievaluasi secara berkala.

"Asupannya itu membuat kita pintar, kuat atau tidak tergantung gizinya. Bicara gizi, ini para ahlinya, jadi MBG penting sekali menentukan, karena nanti akan diukur, akan diukur enam bulan kalau sudah dikasih makan bergizi, tingkat pertumbuhannya, fisiknya, IQ-nya dan lain-lain itu akan diukur," katanya.

Selain memastikan kewajiban keterlibatan ahli gizi, Zulhas juga mengajak para profesional di bidang tersebut untuk turut mengawasi konsumsi masyarakat, terutama anak-anak. Menurutnya, kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman tinggi gula kini semakin marak.

"Kami tadi mengajak agar para ahli gizi untuk ikut mengawasi makanan di mana pun. Tadi kami diskusi, sekarang Indonesia tinggi sekali masyarakat yang kena penyakit gula, atau gula tinggi, bahkan ada anak-anak," ujarnya.

Ia juga meminta edukasi gizi diperluas, baik di lingkungan sekolah maupun SPPG sebagai dapur pelaksana MBG.

"Mengajak ahli gizi untuk melakukan edukasi terhadap makanan-makanan yang anak-anak kita layak, bagus untuk dikonsumsi dan mana yang perlu dihindari termasuk yang tadi gulanya tinggi itu," kata Zulhas.

Zulhas juga menyoroti perlunya penguatan edukasi mengenai keamanan pangan, khususnya di lingkungan sekolah dan dapur penyelenggara MBG. Ia menyampaikan Persagi memiliki peran dalam membantu memberikan pemahaman kepada anak-anak dan masyarakat mengenai makanan yang aman serta layak dikonsumsi agar terhindar dari keracunan.

Upaya ini, menurut Zulhas, dilakukan secara dua arah, yakni penyempurnaan berkelanjutan di internal program MBG serta peningkatan literasi publik mengenai gizi dan keamanan pangan.

Polemik mengenai status ahli gizi di program MBG mencuat setelah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal yang menyebut program tersebut tidak memerlukan ahli gizi, melainkan pengawas gizi dengan latar pendidikan SMA yang mendapat pelatihan tiga bulan.

Wacana perubahan istilah ahli gizi memicu kritik hingga akhirnya Cucun meminta maaf dan menegaskan profesi ahli gizi tetap dioptimalkan dalam program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kemudian menjelaskan SPPG idealnya diisi sarjana gizi, tetapi jumlahnya saat ini belum mencukupi.