Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menepis isu penggabungan Partai Gerindra dan Partai NasDem.

Dasco mengatakan bahwa dirinya bingung atas informasi "merger" karena tidak ada pembicaraan tersebut.

"Seperti yang disampaikan oleh NasDem bahwa itu kita tidak pernah ada pembicaraan seperti itu. Kita juga bingung begitu dengar juga kita bingung sumbernya dari mana.

Wakil Ketua DPR RI itu tidak ingin memperpanjang isu penggabungan Partai Gerindra dan NasDem. Dia berpendapat bahwa Gerindra dalam persoalan ini tidak perlu memberikan bantahan karena klarifikasi lebih dulu disampaikan oleh Partai NasDem.

"Tapi karena NasDem juga sudah duluan menjelaskan karena subjeknya NasDem, ya kita pikir sudah cukup," ucapnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan wacana fusi kedua partai tersebut adalah hal yang wajar dalam dinamika politik.

Dia memastikan wacana tersebut belum menjadi pembahasan internal NasDem. Saat ini, katanya, Partai NasDem masih fokus pada konsolidasi organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk penguatan struktur partai dan pendidikan politik kader.

"Kita bahkan belum belum ini, belum belum ada hal yang khusus terkait dengan itu semua. Dan saya yakin di apa tempat lain juga sama. Karena kita sekarang masih fokus mengonsolidasikan apa internal kita,"katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen pada Senin (13/4/2026).

Namun menurutnya, realisasi gagasan tersebut memerlukan pertimbangan matang, terutama terkait ideologi, identitas, dan eksistensi masing-masing partai.

"Nah, ketika misalnya rencana atau ada wacana terkait dengan fusi, faktor itu juga kan perlu harus kita pertimbangkan ya. Ideologi, identitas, eksistensi masing-masing partai dengan semangat, motivasi, dan filosofi membangun partai masing-masing. Itu juga apa, apakah itu masih nanti apa menjadi pertimbangan semua," jelasnya.

JAKARTA - Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya berkelakar ihwal isu yang menyebut jika Partai Gerindra dan Partai NasDem berpotensi merger atau bergabung. Willy diketahui merupakan politikus Partai Gerindra.

Momen ini terjadi saat sesi penyampaikan tanggapan dari anggota Komisi XIII DPR saat rapat bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Senin (13/4/2026).

Secara tiba-tiba, Willy yang juga legislator Nasdem melontarkan candaan tersebut. "Kita lanjut ke Gerindra atau Nasdem dulu? Atau mau merger Nasdem dengan Gerindra?" canda Willy dalam rapat.

Willy melontarkan kelakar itu karena melihat kader Nasdem, Muslim Ayub duduk berdekatan dengan kader Gerindra, Anwar Sadad. Setelahnya, ia kemudian mempersilakan Muslim Ayub memberi tanggapan lebih dahulu.

"Karena duduknya udah sebelahan, ya kursi kosong itu bridging pak, silakan," ujarnya.

Candaan Willy tak sampai di situ. Selepas Muslim Ayub memberikan tanggapan untuk BPIP, Willy kembali menyinggung Nasdem dan Gerindra yang saling sahut-menyahut.

"Lanjut sebelahnya, sahut menyahut dari Gondangdia ke Brawijaya. eh, dari Gondangdia ke Kertanegara," celetuknya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi partai-partai politik.

Menurutnya, ambang batas parlemen masih tetap dibutuhkan sebagai syarat. Namun, 7 persen masih terlalu tinggi. Ahmad Muzani mengatakan penentuan ambang batas parlemen ke depannya tergantung dengan kebutuhan.

"Saya kira kalau 7 persen ya, memang terlalu tinggi dan itu tidak ringan bagi partai politik untuk mencapai itu," kata Muzani di Jakarta, Minggu (22/2).

"Saya kira nanti menjadi kesepakatan teman-teman di DPR berapa parliamentary threshold yang sekarang ini 4 persen akan dinaikkan berapa atau berapa persen, tetapi saya kira kalau 7 persen terlalu tinggi," kata dia.

Sebelumnya, Partai NasDem mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen. Hal itu pun selalu menjadi pernyataan dari elit Partai NasDem dan belum berubah hingga saat ini.

Baik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh maupun Wakil Ketua Umum Partai Saan Mustopa, menyatakan bahwa NasDem selalu mengusulkan agar angka itu naik menjadi 7 persen untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

Adapun, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengungkapkan pembahasan revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu akan mulai bergulir pada tahun 2026 setelah Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU tersebut masuk ke Prolegnas Tahun 2026.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 Februari 2024 telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang dilayangkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Putusan MK terdaftar dengan nomor 116/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan tersebut, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen paling sedikit empat persen sebagaimana sebelumnya diatur pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu. Oleh karena itu, MK meminta pembentuk UU untuk segera mengubah ketentuan ambang batas parlemen sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Nazaruddin Dek Gam menyatakan kembalinya Ahmad Sahroni jadi pimpinan Komisi III tak menyalahi aturan.

Nazaruddin mengatakan kembalinya Sahroni menjabat sebagai pimpinan DPR karena telah selesai menjalani sanksi yang dijatuhkan. Dengan begitu, politisi Nasdem tersebut bisa kembali bertugas.

“Ahmad Sahroni dinonaktifkan oleh Partai Nasdem pada 31 Agustus 2025,” ujar Nazaruddin Dek Gam dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026)

Nazaruddin menjelaskan bahwa MKD sejatinya menjatuhkan sanksi nonaktif selama enam bulan kepada Ahmad Sahroni pada (5/11/2025).

Namun demikian, perhitungan sanksi itu justru dilakukan sejak Sahroni disanksi oleh partai sejak (3/8/2025). Alhasil, Sahroni dipastikan telah menjalani sanksi dari MKD.

“Jika mengikuti putusan MKD, maka sanksi Ahmad Sahroni akan berakhir pada 5 Maret 2026,” imbuhnya.

Di samping itu, ihwal penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR RI, Nazaruddin menyampaikan bahwa keputusan tersebut diusulkan oleh Partai NasDem pada 19 Februari 2026.

Alhasil, dia memastikan proses pelantikan Sahroni kembali menjadi pimpinan Komisi III DPR sesuai dengan mekanisme di UU MD3 serta peraturan dan tata tertib DPR.

“Penetapan Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR pada 19 Februari 2026 atas pengusulan dari Partai NasDem berlaku efektif per 10 Maret 2026, karena DPR RI memasuki masa reses dari tanggal 19 Februari sampai dengan 10 Maret 2026,” pungkasnya.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menggelar kegiatan buka puasa bersama anak yatim yang dihadiri jajaran fungsionaris DPP serta anggota DPR Fraksi Partai NasDem. Acara berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan mencerminkan semangat kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengapresiasi kehadiran para tamu yang memenuhi undangan DPP Partai NasDem untuk berbuka puasa bersama. “Kami bersuka cita dan berbesar hati atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan memenuhi undangan DPP Partai NasDem untuk berbuka puasa bersama,” katanya, Kamis (19/2/2026). Urusan Dukungan Pilpres 2029, Nasdem Akan Bicarakan di Internal

Menurutnya, momentum buka puasa bersama memiliki makna penting dalam menjaga dan memperkuat silaturahmi. Kebersamaan yang terjalin selama ini harus terus dirawat agar semakin kokoh. “Berbuka puasa bersama memberikan makna tersendiri agar hubungan silaturahmi yang telah terbangun tetap terjaga, bahkan semakin diperkuat melalui kebersamaan kita,” ujarnya.

Surya Paloh menegaskan Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai ibadah menahan lapar dan dahaga. Bulan Suci ini sebagai ruang refleksi untuk memurnikan semangat pengabdian serta memperkuat ketahanan moral dan spiritual. “Ramadan menjadi momentum untuk mempersucikan semangat dan memperkuat spirit pengabdian kita dalam memaknai kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Ia berharap nilai-nilai Ramadan dapat menjadi energi moral dalam menapaki hari-hari ke depan. Spirit kebersamaan dan kepedulian sosial, lanjutnya, harus menjadi bagian dari perjuangan bersama membangun bangsa dan negara. “Kita harus menjaga spirit kebersamaan dan kepedulian sosial agar makna bulan suci ini memberi arti penting bagi perjuangan kita bersama membangun bangsa yang kita cintai,” tegasnya.

Kehadiran anak-anak yatim dalam kegiatan ini menegaskan komitmen Partai NasDem untuk terus menumbuhkan empati, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Acara ditutup dengan doa bersama serta ungkapan terima kasih kepada seluruh tamu yang hadir, seraya menegaskan pentingnya merawat persatuan dan nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa. 2 Doa Buka Puasa yang Populer, Jangan Lupa Amalkan Nanti!

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh nasional. Mereka antara lain Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Sari Yuliati, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga, Mensos Saifullah Yusuf, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Anies Baswedan dan Presiden PKS Almuzammil Yusuf, serta Waketum PKB Jazilul Fawaid, Wakil Ketua PBNU KH Zulfa Mustopa.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan DPR menyampaikan alasan pengangkatan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III. Pelantikan dirinya karena telah sesuai aturan dan berpengalaman.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pengangkatan Sahroni merupakan usulan dari Fraksi Partai NasDem dan dinilai telah sesuai mekanisme yang berlaku.

"Semua AKD di sini mekanismenya kan fraksi yang mengirim kepada kita semua. Jadi pimpinan menetapkan itu sesuai dengan karena itu semua ada di fraksi untuk usulan menunjuk siapa pun. Begitu ya," katanya saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Kamis (19/2/2026).

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa menyampaikan pelantikan Sahroni mengikuti putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang telah mengizinkan agar Sahroni menjabat kembali sebagai pimpinan Komisi III DPR RI.

Menurutnya, Sahroni telah berpengalaman sebagai pimpinan Komisi III sehingga dirasa kompeten untuk menjabat sebagai wakil ketua.

"Pak Sahroni memang memiliki pengalamanlah ya di Komisi III DPR RI. Jadi dari dua periode menjadi Pimpinan Komisi III, dan masih hari ini misalnya ditetapkan kembali menjadi Pimpinan III, memang memiliki apa, pengalaman, kemampuan yang memadai untuk menjadi pimpinan Komisi III DPR RI," jelasnya.

Sebagai informasi, Sahroni kembali menjadi Wakil Ketua Komisi III yang disahkan dalam rapat pleno, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (19/2/2026) untuk menggantikan Rusdi Masse Mappasessu.

"Saudara Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. (A-384) akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Saudara H. Rusdi Masse Mappasessu (A-424)," kata Dasco.

Dasco kemudian meminta pendapat kepada anggota rapat pleno dan para anggota menyatakan setuju atas diangkatnya Sahroni menjadi Wakil Ketua Komisi III. Dengan dilantiknya Sahroni maka susunan pimpinan Komisi III, sebagai berikut:

1. Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H. (Ketua) dari fraksi Partai Gerindra.

2. Dede Indra Permana Soediro, S.H., M.H. (Wakil Ketua) dari fraksi PDIP.

3. Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. (Wakil Ketua) dari fraksi Partai NasDem.

4. Moh. Rano Alfath, S.H., M.H. (Wakil Ketua) dari fraksi PKB.

Sahroni sempat disidang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI karena disinyalir pemicu pecahnya demo akhir Agustus 2025.

Kendati demikian berdasarkan putusan MKD, Sahroni dinyatakan tidak melanggar kode etik DPR, tetapi dinonaktifkan selama 6 bulan sesuai keputusan DPP Partai NasDem.

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Sahroni dilantik sebagai pimpinan Komisi III menggantikan Rusdi Masse Mappasessu .

Pelantikan Sahroni dilakukan dalam rapat pleno pelantikan yang digelar di Ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Seusai dilantik, Sahroni berkelakar bahwa dirinya tidak perlu memperkenalkan diri kembali dengan para anggota Komisi III. Diketahui, Sahroni sebelumnya sempat dinonaktifkan sebagai anggota DPR dan dicopot Nasdem sebagai pimpinan Komisi III.

"Assalamualaikum, selamat berpuasa dan terima kasih Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya," kata Sahroni di Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

Sahroni pun menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang telah memberikan putusan atas kasus etik yang menyeretnya. "Dan terima kasih untuk pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya," ujarnya.

Pada Rabu (5/11/2025), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memutuskan Ahmad Sahroni dinonaktifkan selama 6 bulan. Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam menyatakan Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik DPR dan menghukum Sahroni nonaktif selama 6 bulan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR dari Fraksi Nasdem per 1 September 2025. Hal itu disampaikan melalui maklumat DPP Partai Nasdem.

"Bahwa atas pertimbangan di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai Nasdem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Nasdem," ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi F Taslim melalui keterangannya, Minggu (31/8/2025).

Posisi Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR kemudian diisi oleh Rusdi Masse Mappasessu pada 4 September 2025. Kini, Sahroni kembali ke posisi awalnya sebagai pimpinan Komisi III DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR berdasarkan hasil rapat pleno, Kamis (19/2/2026).

Padahal, Sahroni sempat disidang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI karena disinyalir memicu aksi demonstrasi yang pecah pada akhir Agustus 2025.

Berdasarkan putusan MKD, Sahroni dinyatakan tidak melanggar kode etik DPR, tetapi dinonaktifkan selama 6 bulan sesuai keputusan DPP Partai NasDem.

Kembali ke rapat pleno, rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengatakan pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan fraksi Partai NasDem nomor F-NasDem/107/DPR RI/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 perihal penyampaian pergantian nama Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Kapoksi Banggar, dan Anggota Banggar dari fraksi NasDem DPR RI.

"Saudara Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. (A-384) Akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Saudara H. Rusdi Masse Mappasessu (A-424)," kata Dasco.

Dasco kemudian meminta pendapat kepada anggota rapat pleno dan para anggota menyatakan setuju atas diangkatnya Sahroni menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Susunan Pimpinan Komisi III DPR RI

Dengan dilantiknya Sahroni maka susunan pimpinan Komisi III DPR RI, sebagai berikut:

1. Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H. (Ketua) dari Fraksi Partai Gerindra.

2. Dede Indra Permana Soediro, S.H., M.H. (Wakil Ketua) dari Fraksi PDIP.

3. Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. (Wakil Ketua) dari Fraksi Partai NasDem.

4. Moh. Rano Alfath, S.H., M.H. (Wakil Ketua) dari Fraksi PKB.

Dalam kesempatan itu, Sahroni menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan rekan-rekan di parlemen yang telah mendukungnya. Dia tidak banyak menyampaikan sambutan dan menyebutnya aneh jika harus berkenalan kembali.

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat berpuasa dan terima kasih, Pak Ketua dan teman-teman. Srasanya aneh kalau kenalan lagi, ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih," jelasnya.

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dia menggantikan posisi Rusdi Masse Mappasessu .

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melantik Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR RI dalam Rapat Pleno Pelantikan Pimpinan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Dasar pelantikan Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III tertuang dalam surat Fraksi NasDem nomor FNasdem107/DPR RI/ii/2026 tanggal 12 Februari 2026.

"Yang semula Saudara Rusdi Masse Mappasessu A24 digantikan Ahmad Sahroni A38. Ahmad Sahroni akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Rusdi Masse," kata Dasco dalam rapat pleno.

Selanjutnya, Dasco mengambil persetujuan tentang pergantian pimpinan Komisi III dari Fraksi Nasdem. "Untuk itu kami sebagai pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota komisi III DPR RI apakah Ahmad Sahroni dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua komisi III DPR RI?" ucap Dasco.

"Setuju," jawab anggota Komisi III DPR yang hadir.

JAKARTA - Partai Nasdem belum memutuskan dukungan figur untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Nasdem berencana akan membahas secara internal dukungan pilpres mendatang.

“Nasdem akan bicarakan di internal ya,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Saan mengungkapkan, pihaknya kini tengah fokus mendukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, kata dia, Nasdem merupakan koalisi pemerintah.

"Nasdem tentu punya kepentingan bertanggung jawab agar periode Pak Prabowo ini bisa berjalan dengan sukses, berhasil dan semua agenda-agenda prioritas, kebijakan-kebijakan prioritas Pak Prabowo itu bisa terealisasi dengan baik," ujar Saan.

Wakil Ketua DPR ini menegaskan, Nasdem dalam posisi mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo sampai akhir periodenya. “Nanti soal lainnya nanti kita ikuti dan sebagainya. Tapi Nasdem fokus dalam bertanggung jawab untuk menyukseskan Pak Prabowo," pungkas Saan.

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat, menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD memiliki pijakan konstitusional yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai Pancasila. Viktor mengatakan, konstitusi Indonesia tidak menetapkan satu model tunggal dalam demokrasi elektoral di tingkat daerah.

Karena itu, mekanisme pilkada melalui DPRD dapat dipandang sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang sah dan konstitusional. “Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” ujar Viktor di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Viktor menuturkan, perubahan mekanisme pilkada bukan dimaksudkan untuk mematikan demokrasi, melainkan untuk memastikan demokrasi tetap berjalan secara sehat dan tidak tereduksi hanya menjadi ritual elektoral lima tahunan.

“Demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang mampu beradaptasi, memperbaiki diri, dan tetap menjamin keterwakilan rakyat. Selama prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga, demokrasi tidak sedang dimatikan, tetapi justru diperkuat,” ujarnya.

Menurut Viktor, demokrasi tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai prosedur memilih, tetapi sebagai instrumen untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang berintegritas, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Viktor menegaskan gagasan pilkada melalui DPRD juga sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Menurut Viktor, demokrasi Indonesia sejak awal tidak hanya dirancang sebagai demokrasi elektoral, tetapi sebagai demokrasi yang menempatkan musyawarah dan perwakilan sebagai fondasi pengambilan keputusan politik.

“DPRD adalah lembaga perwakilan yang lahir dari mandat rakyat. Mekanisme pilkada melalui DPRD dapat menjadi ruang untuk menghadirkan kepemimpinan daerah yang lahir dari proses permusyawaratan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab kolektif,” ucapnya.

Viktor juga mengingatkan bahwa berbagai kasus hukum yang menjerat kepala daerah belakangan ini harus menjadi refleksi bersama. Menurutnya, tuntutan terhadap integritas personal kepala daerah harus dibarengi dengan pembenahan sistem politik yang membentuk kepemimpinan di daerah.

“Kita tidak bisa hanya menuntut integritas individu, sementara sistem politiknya masih mahal, kompetitif secara tidak sehat, dan rentan mendorong penyalahgunaan kekuasaan,” ungkapnya.

Viktor menilai kesepahaman nasional menjadi kunci agar perbedaan pandangan mengenai sistem pilkada tidak berkembang menjadi polarisasi politik. Stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan daerah, menurutnya, harus dijaga sebagai kepentingan bersama. “Perbedaan pandangan boleh ada, tapi jangan sampai ganggu persatuan dan arah kemajuan bangsa” ujarnya.

Viktor pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyikapi wacana pilkada melalui DPRD dengan kejernihan nalar dan kedewasaan sikap, serta tetap berpegang pada nilai-nilai konstitusi sebagai pijakan bersama.

“Demokrasi harus kita pastikan mampu menghasilkan kepemimpinan daerah yang stabil, bertanggung jawab, dan bebas dari tekanan sistemik yang justru menjauhkan kekuasaan dari kepentingan rakyat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan sepakat atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto, terlepas dari kontroversinya.

Dia mengatakan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut. Meski ada kekurangan, dia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

"Sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi, peran, dan arti, keberadaan beliau sebagai Presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita cukup berarti, seperti apa yang kita nikmati hari ini," kata Surya Paloh usai acara FunWalk HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Minggu (9/11/2025) seperti dikutip dari Antara.

Selama 32 tahun memimpin Indonesia, menurut dia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan. Namun jika ingin membawa gerakan perubahan, dia mengatakan bahwa faktor objektif atas peran Soeharto juga harus dihargai bersama.

"Saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, bagi NasDem melihat sisi positifnya saja," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.

Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh lain yang diusulkan, antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).