Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah rumor yang beredar soal pergeseran dirinya dari jabatan Bendahara Negara.

Untuk diketahui, rumor ini beredar pada hari yang sama Purbaya hadir di DPR untuk menghadiri Sidang Paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Purbaya juga menghadiri agenda penyampaian pandangan setiap fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

"Enggak benar lah," ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis (4/6/2026).

Purbaya justru mengungkap bahwa esok hari akan menyampaikan realisasi APBN sampai akhir Mei 2026. Dia mengeklaim defisit sampai akhir bulan lalu sebesar 0,7% terhadap PDB.

Tidak hanya itu, dia menyebut penerimaan pajak tumbuh 22% (yoy). Pertumbuhannya meningkat lebih tinggi dari akhir April yaitu 16% (yoy).

"Fiskalnya kan bagus. Besok ada itu, [konferensi pers] APBN KiTa. Anda boleh tanya lagi di situ, saya jelaskan lagi. Kalau nggak saya ngulang lagi ini, tapi pada dasarnya aman," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun juga mengaku tidak mengetahui soal rumor pergeseran kursi Menkeu itu.

"Saya belum mendengar dan sepertinya hanya rumor," ujarnya di Gedung DPR.

Komisi XI DPR RI dan pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ke Sidang Paripurna pada Kamis (4/6).

Ketua Panja RUU Perubahan UU P2SK sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal menuturkam pembahasan revisi UU P2SK telah berlangsung sejak awal Februari 2026. Pembahasan melibatkan pemerintah, otoritas sektor keuangan, pelaku industri, hingga akademisi.

“Secara resmi Komisi XI mulai membahas RUU Perubahan P2SK pada 4 Februari 2026 dengan melaksanakan rapat kerja bersama perwakilan pemerintah,” kata Hekal saat rapat kerja Komisi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Ia mengatakan, pembahasan di tingkat Panja dimulai pada 31 Maret 2026 dan dilanjutkan dalam sejumlah rapat pada April hingga Juni 2026. Untuk memenuhi prinsip meaningful participation, Panja juga menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perbanas, Perbarindo, Asbanda, Asbisindo, serta akademisi.

Panja membahas sebanyak 1.212 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan pemerintah. Ini terdiri dari 805 DIM batang tubuh dan 407 DIM penjelasan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 709 DIM dinyatakan tetap, 246 DIM mengalami perubahan redaksional, 42 DIM mengalami perubahan substansi, 136 DIM merupakan penambahan substansi, dan 79 DIM dihapus.

Hasil pembahasan kemudian dirumuskan oleh tim perumus dan tim sinkronisasi menjadi draf akhir RUU Perubahan UU P2SK yang terdiri atas dua pasal dengan 105 angka perubahan dan total 145 pasal.

Hekal menjelaskan terdapat 17 pokok materi yang menjadi fokus pengaturan dalam revisi UU P2SK, sebagau berikut:

1. Kelembagaan LPS
2. Kelembagaan OJK
3. Kelembagaan BI
4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR
5. Cakupan perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah
6. Demutualisasi bursa efek di pasar modal
7. Transfer margin dalam transaksi di pasar keuangan
8. Surat utang danantara
9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi
10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas
11. Bursa mineral dan komoditas strategis
12. Aset kripto
13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring
14. Pusat Finansial Internasional Indonesia
15. Penanganan piutang macet pada UMKM
16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta Mekanisme Keadilan Restoratif
17. Bank dalam Penyehatan

"Kami yakin dengan diundangkannya RUU Perubahan UU P2SK ini akan mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh melalui optimalisasi, pengembangan, dan penguatan sektor keuangan," kata Hekal.

Setelah mendengar pemaparan Panja, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta persetujuan anggota terhadap laporan Panja. Seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju.

Setelah menerima laporan Panja, rapat kemudian dilanjutkan dengan agenda penyampaian pandangan akhir mini fraksi terhadap RUU Perubahan UU P2SK.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan, RUU ini merupakan upaya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing global, kepastian hukum, serta memperkuat kejelasan pembagian peran dan kewenangan antar lembaga di sektor keuangan.

“Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan pendalaman dan stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan,” kata Purbaya.

Purbaya menegaskan, perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekadar perubahan regulasi melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.

Setelah mendengar penyampaian Purbaya, Misbakhun yang memimpin rapat lalu meminta persetujuan untuk membawa RUU P2SK ke pembicaraan tingkat II di pat Paripurna DPR. Setelah itu, dokumen lalu diserahkan pada DPR oleh Purbaya.

Umar Jahidin

Mantan Wakil Ketua PP Jaringan Saudagar Muhammadiyah (PP-JSM),

CEO Alvin Group dan Mahasiwa Doktoral Ekonomi Manajemen UMJ Jakarta

PIDATO Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026 lalu berapi-api, menggebrak, penuh optimisme, dan sarat semangat nasionalisme ekonomi. Dalam banyak bagian, pidato tersebut terasa seperti ajakan besar agar bangsa ini percaya bahwa Indonesia mampu melompat menjadi negara maju.

Namun di balik optimisme itu, ada satu hal penting yang menurut saya perlu dipahami secara lebih mendalam, yaitu soal politik anggaran negara. Sebab pada akhirnya, seluruh visi pembangunan akan bertumpu pada bagaimana negara mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN sesungguhnya bukan sekadar dokumen angka-angka fiskal tahunan. Secara politis, APBN merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendistribusikan hasil pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, arah dan penggunaan APBN selalu mencerminkan pilihan politik pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan nasional.

Perlu dipahami bahwa sumber utama APBN berasal dari rakyat sendiri: pajak masyarakat, penerimaan sumber daya alam, bea cukai, dividen BUMN, serta berbagai penerimaan negara lainnya. Karena itu, anggaran negara pada hakikatnya adalah milik publik yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Pemerintah hanya menerima mandat untuk mengelola anggaran tersebut melalui pembangunan nasional: membangun pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, ketahanan pangan, industrialisasi, dan berbagai program kesejahteraan lainnya. Maka pengelolaan APBN harus dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran anggaran.

Di titik inilah pentingnya penghematan belanja negara, disiplin fiskal, dan keberanian memberantas korupsi. Sebab sebesar apa pun anggaran negara, jika bocor akibat korupsi, mark up proyek, atau birokrasi yang tidak efisien, maka manfaat pembangunan tidak akan sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai sekitar 5,8–6,5 persen pada tahun 2027 menurut saya merupakan target yang sangat optimistis. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak di kisaran 5 persen dan belum menunjukkan lompatan yang terlalu signifikan.

Optimisme tentu penting. Tetapi realitas pertumbuhan ekonomi membutuhkan fondasi yang kuat. Setidaknya ada beberapa faktor utama yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk benar-benar mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.

Pertama, proyek hilirisasi sumber daya alam memang mulai berjalan, tetapi masih sangat terkonsentrasi pada sektor pertambangan, terutama nikel dan mineral lainnya. Padahal semangat hilirisasi seharusnya diperluas ke sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga industri pangan nasional.

Hilirisasi pada dasarnya adalah upaya meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah dengan harga murah, tetapi mulai mengolahnya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi.

Dampaknya sangat besar bagi ekonomi nasional. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas sumber penerimaan pajak negara, membuka lapangan kerja, mempercepat alih teknologi, serta meningkatkan kemampuan tenaga kerja nasional dalam proses produksi modern. Karena itu, hilirisasi sesungguhnya dapat menciptakan multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kedua, industrialisasi dan pembangunan kawasan industri harus berjalan lebih cepat dan lebih luas. Dengan berkembangnya hilirisasi, maka kebutuhan pembangunan pabrik dan manufaktur otomatis akan meningkat.

Kawasan industri seperti Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah, kawasan industri nikel di Sulawesi, pembangunan industri di Kalimantan, hingga potensi pengembangan industri di Papua dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Industrialisasi sangat penting karena mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, melahirkan kelas menengah baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua negara maju bertumpu pada kekuatan industrinya. Korea Selatan, China, dan Jepang berhasil melompat menjadi kekuatan ekonomi dunia karena membangun manufaktur yang kuat, disiplin kerja tinggi, serta investasi besar pada pendidikan dan teknologi.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi syarat mutlak. Pembangunan pabrik dan alih teknologi akan sia-sia jika anak-anak bangsa tidak dipersiapkan untuk naik kelas menjadi tenaga kerja modern yang mampu mengoperasikan mesin, teknologi industri, sistem digital, hingga pekerjaan level manajerial dan teknologi informasi.

Persoalan ini juga menyangkut kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jika Indonesia ingin meningkatkan devisa dan kualitas tenaga kerja global, maka pekerja migran Indonesia juga harus diarahkan memasuki sektor-sektor pekerjaan berpenghasilan tinggi seperti yang dilakukan Filipina dan India.

Filipina misalnya telah mampu menjadikan remitansi pekerja migran sebagai salah satu penopang penting ekonomi nasional dengan nilai puluhan miliar dolar setiap tahun. Sementara Indonesia masih relatif tertinggal karena sebagian besar PMI masih terkonsentrasi pada pekerjaan berupah rendah akibat keterbatasan keterampilan, sertifikasi internasional, dan penguasaan bahasa asing.

Karena itu, peningkatan kualitas SDM bukan hanya penting bagi PMI, tetapi menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh tenaga kerja Indonesia jika bangsa ini benar-benar ingin naik kelas menjadi negara industri modern.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah keberanian memberantas korupsi dan membangun kepastian hukum. Investor hanya akan masuk dalam jumlah besar jika negara mampu memberikan rasa aman, regulasi yang jelas, birokrasi yang efisien, dan kepastian hukum yang konsisten. Dalam hal ini, Indonesia harus bersaing dengan Malaysia, Thailand, dan terutama Vietnam yang saat ini berkembang sangat cepat sebagai basis manufaktur global.

Karena itu, pidato ekonomi Presiden sesungguhnya tidak cukup hanya dimaknai sebagai optimisme politik semata. Ia harus diterjemahkan menjadi kerja besar nasional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, industrialisasi yang nyata, hilirisasi yang luas, peningkatan kualitas manusia Indonesia, dan keberanian melakukan reformasi ekonomi secara konsisten.

Optimisme tetap penting. Sebab bangsa yang kehilangan optimisme akan sulit bergerak maju. Tetapi optimisme hanya akan menjadi kenyataan jika bertemu dengan kerja keras, disiplin nasional, dan kesediaan untuk berjuang menghadapi kenyataan yang tentu tidak mudah.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (HanStra) Pengurus Pusat Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (PP P2N) Abi Rekso mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026) tentang kebijakan ekonomi nasional. Menurut dia, arahan Presiden perlu didukung serta sebagai patriotik wajib hukumnya berpartisipasi.

“Bagi kami ini adalah jalan manifestasi dari Pasal 33 UUD’ 45. Fiskal APBN untuk proteksi ekonomi rakyat, sedangkan Danantara harus agresif melakukan investasi dan intervensi global market. Negara berkepentingan melakukan proteksi industri dalam negeri, terhadap dinamika pasal global. Dalam istilah saya Ekonomi Parriotik,” kata Abi Rekso, Kamis (21/5/2026).

Abi Rekso juga mengapresiasi positif kebijakan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait pemberian penugasan khusus kepada TNI-AD untuk produksi padi dan jagung, sedangkan TNI-AL produksi kedelai. Abi Rekso menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga perlu dipimpin dari kalangan militer. Dengan BGN dipimpin dari militer maka sinergitas kebijakan pangan akan afirmatif.

“Nah itu manifestasi Ekonomi Patriotik, keterlibatan militer menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi bidang pangan. Jadi ada 3 pilar Ekonomi Patriotik; militer, masyarakat sipil dan kalangan profesional. Jika elemen ini bisa bekerja sama, Insyaallah stabilitas ekonomi terjaga,” pungkas Abi Rekso.



Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (HanStra) Pengurus Pusat Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (PP P2N) Abi Rekso.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa pelaksanaan sistem perekonomian nasional sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Menurut Prabowo, para pendiri bangsa telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa yang dijalankan sebagai bangsa melalui pasal 33 tersebut.

Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh unsur bangsa untuk berani menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan negara. Presiden menilai tantangan dan hambatan harus dijawab dengan keberanian serta semangat memperbaiki keadaan demi masa depan rakyat Indonesia.

“Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa membeli susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bilamana anak mereka sakit, atau bapak mereka sakit,” kata Prabowo pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

“Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita,” sambungnya.

Setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan kekayaan nasional, Prabowo meyakini bahwa pelaksanaan amanat UUD 1945 merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Prabowo juga menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Untuk itu, menurut pendapat pemerintah dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita, dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua,” jelasnya.

Prabowo pun berharap agar Indonesia dapat menjadi negara yang damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Dia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, terutama bagi masyarakat kecil dan kelompok yang paling tidak berdaya. “Negeri di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak,” pungkasnya.

Jakarta: Lembaga kajian di bidang teknologi, ekonomi, dan politik, Great Institute, memberikan apresiasi atas pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR yang menegaskan komitmen pemerintah menjaga arah kebijakan fiskal 2027 agar tetap berhati-hati (prudent) di tengah tekanan global yang masih tinggi.

Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto, dikutip dari Antara, Kamis, 21 Mei 2026, menyampaikan pidato Presiden dalam forum tersebut menunjukkan arah yang lebih luas dari sekadar penyampaian rencana anggaran tahunan. Menurutnya, APBN 2027 diposisikan sebagai instrumen strategis negara untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus menata ulang arah kebijakan fiskal nasional.

Ia menilai Presiden tidak melihat APBN hanya sebagai dokumen teknis keuangan negara, melainkan sebagai alat kebijakan yang memiliki fungsi lebih besar, yakni melindungi masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memperbaiki kelemahan struktural dalam sistem ekonomi Indonesia.

Dalam pandangannya, kekuatan utama dari pidato tersebut terletak pada keberanian Presiden mengaitkan APBN dengan agenda yang lebih luas, termasuk perlindungan sosial, perbaikan struktur penerimaan negara, serta penguatan kedaulatan atas sumber daya alam nasional.

Presiden dalam pidatonya juga menegaskan bahwa APBN harus mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkokoh perekonomian nasional, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata. Selain itu, arah fiskal 2027 disebut harus tetap dijaga dalam koridor kehati-hatian dan keberlanjutan, mengingat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang masih tidak stabil.

Sudarto menambahkan bahwa pesan tersebut menjadi semakin relevan karena disampaikan di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia, termasuk perubahan proyeksi peringkat kredit oleh lembaga seperti Moody’s dan Fitch, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta pelemahan pasar saham dalam beberapa waktu terakhir.

Ia juga menyoroti bahwa Presiden secara terbuka menyinggung persoalan struktural yang selama ini menjadi tantangan fiskal, seperti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB serta potensi kebocoran dalam pengelolaan kekayaan nasional.

Menurutnya, Presiden tidak berhenti pada target makroekonomi seperti pertumbuhan maupun defisit anggaran, tetapi juga menyoroti akar masalah seperti praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga lemahnya kontrol negara terhadap rantai nilai komoditas strategis.

Lebih jauh, Presiden menekankan pentingnya kembali pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini, menurut Sudarto, menunjukkan adanya upaya menyatukan kebijakan fiskal dengan pembenahan struktur ekonomi nasional secara lebih mendasar.

Meski arah kebijakan tersebut dinilai positif, tantangan utama tetap berada pada tahap implementasi. Dengan target penerimaan negara yang masih berada di kisaran 11,82–12,40 persen dari PDB, ruang fiskal Indonesia dinilai masih terbatas untuk membiayai berbagai program prioritas tanpa meningkatkan risiko fiskal.

Sudarto menekankan bahwa jika pemerintah ingin APBN benar-benar menjadi alat transformasi, maka diperlukan langkah konkret yang lebih kuat. Reformasi penerimaan negara perlu dipercepat, pengawasan ekspor komoditas harus diperketat, integrasi data antar-lembaga harus diperkuat, serta tata kelola perpajakan dan kepabeanan harus ditingkatkan hingga level operasional.

Tanpa perbaikan tersebut, ia menilai arah kebijakan yang disampaikan Presiden akan tepat secara diagnosis, namun belum tentu diikuti oleh penguatan kapasitas fiskal yang dibutuhkan negara.

(SAW)

Danantara Indonesia menjamin PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN baru pengelola ekspor tunggal komoditas akan menjual produk sesuai harga pasar internasional.

"Harganya akan sebagus harga di pasar," kata Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas dalam konferensi pers di kantor Wisma Danantara, Indonesia, Rabu (20/5).

Ia menjelaskan harga komoditas seperti batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO) sudah memiliki acuan internasional.

"Harga komoditas-komoditas saat ini apalagi batubara, sawit itu sudah ada bursanya secara internasional. Harga CPO sudah ada, harga minyak mentah sudah ada," ujarnya.

DSI baru akan melakukan transaksi mulai 1 September nanti. Mereka akan menjadi pembeli langsung komoditas dari produsen dalam negeri.

Dalam skema tersebut, DSI akan membeli komoditas seperti sawit dan batu bara, lalu menjualnya langsung ke pasar internasional, sehingga devisa hasil ekspor masuk ke Indonesia.

[Gambas:Youtube]

"PT DSI ini jadi buyer. Jadi ada orang jual sawit, jual komoditas batu bara ataupun yang lain, itu dibeli oleh PT DSI. Lalu DSI melakukan penjualan, yang beli kan di luar negeri kan, uang dari luar negeri itu diterima dong sama DSI karena dia udah beli putus sama penjualnya," ujar Rohan.

Ia menegaskan tujuan utama pembentukan DSI adalah memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia memberi manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.

Ketika berpidato di Rapat Paripurna DPR pada Rabu pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor SDA strategis. Melalui aturan itu, ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN khusus ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik kurang bayar ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita," ujarnya.

PT DSI menjadi BUMN khusus tersebut. Pada tahap awal, komoditas yang mereka ekspor adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloys).

PT DSI tidak akan langsung menjadi eksportir tunggal. Ada dua tahap yang akan dilalui.

Tahap I adalah masa transisi pengalihan ekspor yang akan dimulai pada 1 Juni-31 Agustus 2026, dan Tahap II adalah implementasi penuh yang akan dimulai 1 September 2026.

Tahap I

Tahap I adalah masa transisi proses pengurusan ekspor, dalam hal ini perusahaan harus mengalihkan transaksinya ke BUMN. Selanjutnya, BUMN harus melakukan transaksi dan kontrak dengan semua buyer di luar negeri.

Dalam proses pengurusan ekspor di masa transisi, akan dilakukan bersama perusahaan dan BUMN.

Tahap awal adalah pre-clearance dilakukan oleh perusahaan, yakni eksportir harus memenuhi legalitas perizinan seperti NPWP dan NIB, serta pemenuhan larangan terbatas (lartas).

Berikutnya dilanjutkan dengan pembuatan kontrak jual beli, dengan memasukkan rincian barang harga dan jumlahnya. Lalu, menentukan skema pembayaran yang disepakati, apakah menggunakan transfer atau letter of credit (L/C), telegraphic transper (TT).

Selanjutnya, mempersiapkan barang melalui packing, pembuatan rincian isi, hingga memesan ruang kargo kapal.

Kedua, tahap clearance dilakukan oleh BUMN. Proses ini mencakup pengurusan dokumen ekspor elektronik ke Sistem Bea Cukai, kemudian membayar Bea Keluar dan penerbitan izin.

Setelah itu, proses pengangkatan barang dari gudang ke pelabuhan hingga penerbitan bill of landing (B/L) oleh agen pelayaran.

Ketiga, post clearance dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah tahapan akhir yakni melakukan pembayaran. Dalam hal ini, eksportir mengirimkan dokumen pengiriman barang (B/L), invoice, packing hingga certificate of origin (COO) melalui bank.

Tahap II

Tahap II adalah implementasi penuh kebijakan mulai 1 September 2026. Dalam hal ini, proses ekspor dilakukan sepenuhnya oleh BUMN baik dalam tahapan pre-clearance, clearance, dan post clearance.

Pada kondisi tersebut, transaksi dan kontrak hingga tanggung jawab serta kewenangan pengurusan ekspor semuanya dilakukan oleh BUMN.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 menunjukkan keberanian arsitektur ekonomi nasional.

Menurut dia, keberanian arsitektur ekonomi nasional yang tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama pembangunan.

"Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional," kata Tamsil Linrung dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis.

Tamsil mengemukakan konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden Prabowo merupakan formulasi penting di tengah ketidakpastian global dan menguatnya ketimpangan ekonomi dunia.

Menurut dia, Indonesia memang membutuhkan model ekonomi yang memberi ruang bagi inovasi dan kompetisi, tetapi tetap menempatkan peran negara sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi.

Dia menambahkan Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat.

"Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila," ujarnya.

Tamsil juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai sangat relevan bagi pembangunan nasional berbasis gotong royong.

Menurutnya, konsep tersebut merupakan energi baru untuk memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.

"Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, di mana kue ekonomi dinikmati segelintir elit," kata Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu.

"Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional, namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional," imbuhnya.

Tamsil menegaskan bahwa DPD RI memandang keberpihakan Presiden kepada UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah.

Sebab struktur ekonomi daerah pada dasarnya ditopang oleh sektor-sektor rakyat yang membutuhkan akses pembiayaan lebih murah dan lebih adil.

Oleh karena itu, Tamsil mendorong perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, agar segera menerjemahkan arahan Presiden secara konkret dan terukur.

"Arahan Presiden kepada bank-bank pemerintah harus dibaca sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan ekonomi. Bank negara tidak boleh hanya menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi," katanya menegaskan.

Menurut Tamsil, selama ini masih terjadi paradoks dalam akses pembiayaan nasional, tampak dari kelompok usaha besar yang lebih mudah memperoleh kredit murah, sementara pelaku usaha kecil justru dibebani bunga lebih tinggi dan persyaratan lebih rumit.

"Presiden benar ketika mengatakan bahwa situasi seperti itu sudah di luar akal sehat. UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,” katanya.

Tamsil juga mengatakan bahwa keberanian Presiden mendorong pendidikan kewirausahaan dan akses kredit bagi generasi muda merupakan langkah penting untuk menciptakan transformasi ekonomi jangka panjang.

"Bangsa ini tidak boleh hanya mencetak pencari kerja. Kita harus melahirkan generasi pencipta lapangan kerja. Dan untuk itu, negara harus hadir membuka akses modal, pendampingan, dan keberanian untuk bertumbuh," ujarnya.

Tamsil menegaskan bahwa DPD RI siap mengawal agenda pembangunan Presiden agar benar-benar berpihak pada daerah dan mempersempit kesenjangan antarwilayah.

"Daerah harus menjadi subjek utama pembangunan nasional. Ketika Presiden berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat kecil, sesungguhnya beliau sedang berbicara tentang masa depan daerah-daerah Indonesia. Karena di sanalah mayoritas rakyat bekerja, bertahan, dan menggantungkan harapan hidupnya," tutupnya.

Sebelumnya, untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo akan berpidato menyampaikan secara langsung kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN 2027 pada Rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) Chamad Hojin menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa pesan optimisme yang kuat. Hal itu di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan.

Substansi pidato Presiden tidak hanya berbicara mengenai target-target ekonomi makro seperti pertumbuhan, inflasi, dan fiskal negara. Tetapi juga memperlihatkan arah pembangunan yang ingin memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas.

“Pidato Presiden Prabowo di DPR membawa pesan optimisme yang tidak main-main. Target pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta komitmen menjaga rasio gini agar tidak semakin timpang menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencoba merumuskan agenda pembangunan yang tidak sekadar mengejar angka, tetapi juga memperhatikan siapa yang benar-benar merasakan pertumbuhan itu,” ujar Chamad Hojin di Jakarta, Rabu (20/5/2025).

Dia menilai, kehadiran langsung Presiden dalam forum paripurna DPR juga memiliki makna politik yang penting. Dalam situasi ekonomi yang sensitif, komunikasi langsung kepala negara dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional.

“Dalam politik, kehadiran adalah bahasa. Ketika seorang pemimpin memilih hadir sendiri pada forum yang secara teknis bisa diwakilkan, ia sedang mengirim sinyal bahwa masalah ini penting dan ia bersedia menanggungnya secara langsung,” lanjut Chamad Hojin.

Menurut dia, pesan tersebut menjadi relevan di tengah kondisi nilai tukar rupiah yang sempat mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir, ditambah situasi pasar global yang masih fluktuatif.

“Sinyal semacam ini tidak boleh diremehkan. Di tengah rupiah yang bergerak dalam tekanan, di tengah pasar yang sensitif dan publik yang gelisah, ada saat ketika kepala negara perlu berbicara sendiri. Bukan untuk mengambil alih semua urusan, melainkan untuk memberi arah dan menegaskan bahwa negara tidak sedang berjalan tanpa kemudi,” jelasnya.

Puspoll Indonesia juga melihat bahwa langkah Presiden hadir langsung di DPR memperlihatkan upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan legislatif sejak tahap awal pembahasan RAPBN. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi pemerintah.

Selain itu, penekanan Presiden terhadap kebijakan fiskal berkelanjutan dan ekonomi kerakyatan dinilai menjadi pesan bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan kebutuhan sosial masyarakat.

“Pasar membutuhkan kepastian, masyarakat membutuhkan rasa aman, dan politik membutuhkan arah. Pidato Presiden hari ini mencoba menjawab tiga hal itu sekaligus,” pungkas Chamad Hojin.

BPI Danantara Indonesia buka suara soal calon pimpinan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), BUMN baru yang akan berperan sebagai eksportir tunggal hasil sumber daya alam (SDA).

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas masih belum bisa mengungkap sosok yang akan memimpin PT DSI.

Menurut dia, Danantara masih menjalankan proses perekrutan untuk mencari figur terbaik.

"Nanti ya (diumumkan) karena kita juga harus rekrut yang bagus-bagus," ujar Rohan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Ia memastikan nama calon pimpinan PT DSI sudah dikantongi Danantara dan akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Calon sudah ada dan pasti segera diumumkan," ujar Rohan.

Ketika berpidato di Rapat Paripurna DPR pada Rabu pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor SDA strategis.

Melalui aturan itu, ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN khusus ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik kurang bayar ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita," ujarnya.

PT DSI menjadi BUMN khusus yang akan menjadi ekspor tunggal komoditas strategis RI secara bertahap. Pada tahap awal, komoditas yang mereka ekspor adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Ada dua tahap yang akan dilalui sebelum BUMN tersebut sepenuhnya menjadi eksportir tunggal.

Tahap I adalah masa transisi pengalihan ekspor yang akan dimulai pada 1 Juni-31 Agustus 2026, dan Tahap II adalah implementasi penuh yang akan dimulai 1 September 2026.

Tahap I adalah masa transisi proses pengurusan ekspor. Dalam hal ini perusahaan harus mengalihkan transaksinya ke BUMN. Lalu, BUMN harus melakukan transaksi dan kontrak dengan semua buyer di luar negeri.

Dalam proses pengurusan ekspor di masa transisi, akan dilakukan bersama oleh perusahaan dan BUMN.

Tahap pertama, pre clearance dilakukan oleh perusahaan yakni eksportir harus memenuhi legalitas, perizinan seperti NPWP dan NIB, serta pemenuhan larangan terbatas (lartas).

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kontrak jual beli dengan memasukkan rincian barang harga dan jumlahnya. Lalu, menentukan skema pembayaran yang disepakati, apakah menggunakan transfer atau L/C, TT.

Selanjutnya, mempersiapkan barang melalui packing, pembuatan rincian isi hingga memesan ruang kargo kapal.

Kedua,clearance dilakukan oleh BUMN. Proses ini mencakup pengurusan dokumen ekspor elektronik ke Sistem Bea Cukai, membayar Bea Keluar dan penerbitan izin.

Setelah itu, proses pengangkatan barang dari gudang ke pelabuhan hingga penerbitan Bill of Lading (B/L) oleh agen pelayaran.

Ketiga,post clearance dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah tahapan akhir yakni melakukan pembayaran. Dalam hal ini, eksportir mengirimkan dokumen pengiriman barang (B/L), invoice, packing hingga COO melalui bank.

Tahap II adalah implementasi penuh kebijakan mulai 1 September 2026. Dalam hal ini, proses ekspor dilakukan sepenuhnya oleh BUMN baik dalam tahapan pre clearance, clearance, dan post clearance.

Artinya, transaksi dan kontrak hingga tanggung jawab serta kewenangan pengurusan ekspor semuanya dilakukan oleh BUMN.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena dinilai berjasa terhadap demokrasi.

Hal itu dia sampaikan di penghujung paparan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026).

Dia menyadari bahwa tidak semua partai bagian dari pemerintah, tetapi dirinya tetap menghormati dan menghargai. Sebab dalam sistem demokrasi penting adanya check and balance melalui partai oposisi.

"Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita.

Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik," ucapnya.

Dia menegaskan bahwa setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif wajib diawasi oleh masyarakat maupun lembaga legislatif.

PDIP, katanya, memiliki anggota yang lantang mengkritik pemerintah. Bahkan dia mengaku kerap melihat kritik dari anggota Partai PDIP sebelum tidur.

"Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, iya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita," jelasnya.

Dia juga menceritakan ketika para menteri laporan kepada dirinya saat menjalankan tender untuk sebuah proyek di mana perusahaan yang mengikuti tender memiliki terafiliasi dengan PDIP. Pernyataan ini sontak membuat tamu undangan tertawa.

Namun, baginya hal itu tidak masalah selagi perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah. Dia juga menyampaikan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat membantunya di bidang ekonomi saat dirinya tidak berkuasa.

"Enggak, saya mau terbuka saya enggak berkuasa waktu itu alias luntang lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan 'kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan'," urainya.

Atas hal itu, dia mengaku mengikuti jejak Megawati dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan tanpa melihat latar belakang politik.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyindir adanya aparat yang bermain nakal. Bahkan, jadi 'bekingan' para pengusaha.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo mulanya menjelaskan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang baik, bukan yang santai dan berleha-leha. Kemudian, Prabowo memberikan peringatan kepada para pejabat untuk tidak melakukan penyimpangan.

Dia menilai di era teknologi yang canggih dan informasi yang terbuka, pejabat akan gampang ketahuan jika bertindak menyimpang.

"Kita tahu kalau sekarang ada penyimpangan, kalau pejabat korupsi cepat ketahuan," katanya.

Begitu pun ketika ada upaya penipuan atas kekayaan negara yang dilakukan oleh pengusaha. Teknologi modern akan berhasil mengungkapnya.

"Mereka punya kebun-kebun luas, ada satelit, sekarang kita enggak usah cek fisik. Penipuan bisa ditemukan," jelasnya.

Namun, Prabowo menjelaskan bahwa tetap saja para pengusaha nakal itu bermain curang dengan memiliki 'bekingan' aparat.

"Akan tetapi. Biasanya mereka-mereka itu biasanya ada 'bekingnya'. 'Bekingnya' biasanya seragamnya kalau enggak hijau ya coklat," ujar Prabowo.

Di sisi lain, di era informasi yang terbuka, Prabowo meminta masyarakat apabila terdapat aparat yang menyimpang untuk mempublikasikannya.

"Kalau ada aparat yang enggak beres, video, langsung video. Jangan lawan. Video saja, langsung lapor ke saya," ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembentukan badan ekspor baru akan menjadi sentimen positif bagi perusahaan Indonesia yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Purbaya, selama ini ada potensi keuntungan perusahaan yang tidak sepenuhnya tercermin di laporan keuangan emiten karena mengalir ke pemegang saham mereka di luar negeri.

"Potensi ke perusahaan Indonesia yang listed di bursa justru akan positif karena yang tadinya profitnya diambil sama pemegang saham utamanya mungkin main di luar negeri, sekarang akan terefleksi secara fair di pembukuan mereka," kata Purbaya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Ia mengatakan profitabilitas perusahaan bahkan bisa meningkat signifikan jika praktik tersebut berhasil ditekan. Oleh karena itu, ia menilai kebijakan tersebut menjadi kabar baik bagi investor pasar modal.

"Ini berita positif untuk perusahaan yang di bursa. Profitnya akan gelembung. Jadi kalau saya bilang it's time to buy, siap-siap serok aja," katanya.

Pernyataan itu menyusul langkah pemerintah menunjuk BUMN baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis Indonesia, termasuk sawit dan batu bara.

[Gambas:Youtube]

Pada Rapat Paripurna DPR pada Rabu (20/5) pagi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor SDA strategis. Melalui aturan itu, ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN khusus ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik kurang bayar ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita," ujarnya.

Ia menilai penerimaan negara dari sektor SDA selama ini masih tertinggal dibanding negara lain karena lemahnya pengelolaan ekspor komoditas strategis.

"Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa kita sendiri," katanya.

Dalam tahap awal, pemerintah menetapkan tiga komoditas strategis yang wajib melalui DSI, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloys). Skema tersebut nantinya akan diperluas ke seluruh komoditas SDA strategis secara bertahap.

Pemerintah juga menyiapkan dua tahapan implementasi kebijakan tersebut. Pada tahap pertama, transaksi ekspor masih dilakukan langsung oleh perusahaan eksportir dengan pembeli di luar negeri. Namun, seluruh dokumentasi ekspor akan diproses melalui DSI.

Skema awal akan berlaku selama tiga bulan sebelum dievaluasi pemerintah. Setelah masa transisi berakhir, seluruh proses ekspor komoditas strategis mulai dari kontrak, pengiriman barang, hingga pembayaran akan dilakukan sepenuhnya oleh DSI sebagai eksportir tunggal pemerintah.

Pemerintah menargetkan skema penuh tersebut berlaku pada 1 September 2026.