JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa penerapan sistem e-voting pada Pemilu 2029 memungkinkan diterapkan. Namun, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi.

"Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang soal apakah kita mau menerapkan e-voting atau tidak, pertama ini kan adalah bagian dari isu-isu yang harus kita selesaikan dalam revisi Undang-Undang Pemilu, ya," kata Doli di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Senin (1/5/2026).

Sejumlah prasyarat yang dimaksud salah satunya soal kesiapan infrastruktur yang dimiliki lembaga penyelenggara pemilu. Menurutnya infrastruktur seperti jaringan internet sangat dibutuhkan untuk mendukung pemilu dengan sistem e-voting.

"Infrastruktur jaringan internet kita misalnya. Kita kan masih banyak PR, jangankan jaringan internet, jaringan listrik kita juga masih belum ini," ucapnya.

Selain infrastruktur, hal yang tak kalah penting juga soal aspek literasi digital masyarakat Indonesia. Sebab, sistem digital ini harus diimbangi dengan kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi.

"Nah, jadi saya kira kalaupun kita mau menerapkannya tahun 2029 atau mau kapan pun, kita harus memenuhi prasyarat-prasyarat yang cukup panjang tadi soal infrastruktur, soal apa namanya kultur dan mental digital kita dan seterusnya itu," ucapnya.

Penggunaan sistem e-voting dalam pemilu menurutnya memberikan sejumlah keuntungan, seperti memudahkan masyarakat untuk menentukan calon pemimpinnya. Selanjutnya, lebih murah secara biaya dan efisien.

"Kita berharap kalaupun dipergunakan sistem digital atau elektronik ini menjadi transparan dan lebih akuntabel gitu."

JAKARTA - PDI Perjuangan ( PDIP ) meminta kepada pembuat undang-undang segera memproses agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ( RUU Pemilu ). Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa partainya sudah menyiapkan tim untuk mengidentifikasi beberapa isu krusial RUU Pemilu.

Menurut Ganjar, PDIP juga sudah berdikusi dengan masyarakat sipil. "Sehingga, insyaallah kita sudah siap. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya hari ini adalah kita harus mempercepat pemrosesan atau pembahasan Undang-Undang Paket Pemilu ini agar kita tidak terlambat," kata Ganjar di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, jika pembahasan beleid ini terlambat dilakukan, bakal memiliki sejumlah persoalan yang cukup rumit, misal isu-isu apa saja yang harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kepemiluan. "Dan kemudian political interplay antarpartai-partai dan kita butuh lobi segera," ujarnya.

Capres 2024 itu mengaku sebenarnya PDIP sudah memiliki sikap terkait isu-isu krusial yang akan dibahas dalam RUU Pemilu nanti. Namun, hal itu belum bisa disampaikannya secara gamblang.

"Tapi kita juga membaca apa yang menjadi sikap masing-masing partai khususnya yang ada di DPR gitu ya, sehingga kita akan bisa mendiskusikan dengan mereka. Kalaulah ini lobinya bisa dilakukan lebih cepat, maka insyaallah sih tidak akan ada persoalan di belakang," tuturnya.

Namun, kata Ganjar, kalau pembahasan berlarut atau bahkan belum ada agenda, akan berbahaya untuk penyiapan RUU berikutnya.

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mengaku, telah mendengar Pemerintah akan mengambil alih inisiatif Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ia menyatakan PDIP telah membentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu.

"Ya di PDI Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Pemilu dan persiapan-persiapan menuju pada Pemilu 2029," ucap Andreas saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Andreas menyampaikan, RUU Pemilu sedang mendapat pembicaraan di DPR. Pasalnya, kata dia, revisi regulasi itu akan mengatur persiapan Pemilu 2029.

"Tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah jadi inisiatifnya adalah pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR mengakui proses penyusunan draf revisi Undang-Undang (UU) Pemilu masih berjalan alot. Keadaan ini disebabkan belum adanya titik temu di antara lintas fraksi terkait sejumlah isu krusial dalam rancangan beleid tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyampaikan perbedaan pandangan masih terjadi dalam pembahasan sejumlah materi, mulai dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, ambang batas calon presiden atau presidential threshold, hingga desain pemilu nasional dan daerah.

“Kalau ada yang mengatakan penundaan-penundaan, pembahasannya ulet, alot, memang tidak mudah menerjemahkan putusan MK yang kali ini,” kata Aria di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Legislator PDIP itu menekankan perbedaan pandangan menjadi tantangan utama ketika revisi UU Pemilu menjadi inisiatif DPR. Sebab, seluruh fraksi di DPR harus memiliki satu daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sama sebelum dibahas bersama pemerintah.

“Kalau urusan inisiatif DPR, kita ini satu DIM. Engak bisa kita ini beda DIM antar satu fraksi dengan fraksi yang lain. DIM kita DPR dengan pemerintah,” ujarnya.

JAKARTA - Suasana hangat Hari Raya Iduladha mewarnai kediaman tokoh senior Golkar sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan PPK Kosgoro 1957, Agung Laksono, di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (27/5/2026). Tradisi silaturahmi hari raya yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan itu sekaligus menjadi ruang konsolidasi organisasi.

Sejumlah tokoh senior Golkar serta kader Kosgoro 1957 berkumpul dan membicarakan masa depan organisasi menjelang Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957.

Agung Laksono mengungkapkan, momentum regenerasi kepemimpinan di tubuh Kosgoro membutuhkan figur yang memahami sejarah organisasi, memiliki jejaring nasional, serta mampu menjembatani semangat kaderisasi dan kebutuhan transformasi organisasi di masa kini dan mendatang.

"Kosgoro membutuhkan kepemimpinan yang bukan hanya memahami sejarahnya, tetapi juga mampu membawa organisasi menjawab tantangan zaman," ujarnya.

Agung Laksono juga menilai, jika La Ode Safiul Akbar terpilihnya menjadi ketua umum Kosgoro periode 2026-2031, maka dapat mengangkat elektabilitas Partai Golkar. "Saya berharap jika terpilih jadi ketua Kosgoro, semoga dapat mengangkat suara Golkar pada Pemilu 2029 mendatang," jelasnya.

Atmosfer dukungan yang muncul di rumah Agung Laksono dinilai menjadi sinyal menguatnya arus dukungan dari para sesepuh dan kelompok senior Kosgoro kepada La Ode Safiul Akbar. Kehadiran para tokoh Golkar dan Kosgoro pada momen Iduladha itu juga dibaca sebagai pesan mengenai pentingnya menjaga soliditas organisasi menjelang Mubes.

Lihat video: Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja



Sebelumnya, La Ode Safiul Akbar telah mendeklarasikan diri maju sebagai calon ketua umum PPK Kosgoro 1957 dan menyatakan telah memperoleh restu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ia membawa gagasan mengembalikan Kosgoro 1957 pada akar perjuangannya sebagai organisasi karya yang dekat dengan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan, kaderisasi, dan pengembangan organisasi.

Dukungan dari senior organisasi sebelumnya juga telah disampaikan Agung Laksono. Ia menilai LSA bukan sosok baru di lingkungan Kosgoro. Rekam jejak LSA disebut tumbuh dari proses kaderisasi internal organisasi, mulai dari kiprahnya di Barisan Muda Kosgoro hingga jajaran kepengurusan PPK Kosgoro.

BANDUNG - Di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, kepemimpinan bukan hanya soal pengaruh, melainkan kemampuan menghadirkan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Jawa Barat (Jabar) menjadi ruang besar tempat berbagai gagasan diuji, mulai dari pengangguran muda, penguatan UMKM hingga kebutuhan akan politik yang benar-benar memberi manfaat bagi warga.

Di tengah dinamika itu, nama Rifqi Ali Mubarok hadir membawa perpaduan pengalaman yang tidak banyak dimiliki: akademisi, organisator, sekaligus figur yang lama berkecimpung dalam tata kelola demokrasi.

Mantan penyelenggara Pemilu ini dipercaya memimpin DPW Partai Perindo Jabar dengan gagasan membangun politik yang lebih membumi dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Rifqi Dorong Politik yang Menyentuh Masyarakat

Bagi Rifqi, Jabar memiliki posisi strategis, bukan hanya karena jumlah penduduknya yang besar, tetapi juga perannya sebagai ruang pembentukan kepemimpinan. “Jawa Barat ini penduduknya kurang lebih 52 juta, maka punya peran yang strategis dan penting bagi kita semua,” katanya, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, partai politik tidak cukup berhenti pada pengenalan simbol, tetapi harus hadir di tengah masyarakat dan ikut menjawab persoalan yang mereka hadapi.

“Jawa Barat bukan hanya basis suara, tetapi ruang pembentukan kepemimpinan. Kami akan memastikan kader hadir langsung di tengah masyarakat, membawa solusi atas persoalan ekonomi, terutama pengangguran muda dan penguatan UMKM,” tuturnya.

Karena itu, Rifqi ingin keberadaan Partai Perindo di Jabar tidak sekadar dikenal, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Bukan hanya sebagai partai politik yang dikenal, tetapi menjadi partai politik yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.

Latar Akademik dan Pengalaman Demokrasi Jadi Modal Kepemimpinan

Visi tersebut tidak lahir tanpa fondasi. Rifqi dikenal memiliki latar akademik yang kuat. Dia menempuh pendidikan doktoral bidang Ilmu Manajemen di Universitas Padjadjaran setelah sebelumnya meraih gelar Magister Sains (M.Si.) Manajemen Sumber Daya Manusia di kampus yang sama pada 2007. Sementara pendidikan sarjananya ditempuh di Universitas Islam Negeri Bandung pada bidang Muamalah pada 1995-1999.

Pengalaman panjang di dunia pendidikan turut membentuk cara pandangnya terhadap kepemimpinan. Sejak 2007 hingga kini, Rifqi aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Bandung. Hampir dua dekade berada di lingkungan kampus mempertemukannya dengan dinamika generasi muda, persoalan sosial-ekonomi, sekaligus tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun perjalanan Rifqi tidak berhenti di ruang akademik. Namanya juga lekat dengan dunia kepemiluan. Dia pernah menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada 2013-2018 sebelum dipercaya menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jabar periode 2018-2023.

Pengalaman itu memberinya pemahaman mendalam mengenai demokrasi, tata kelola organisasi, hingga karakter sosial-politik masyarakat Jabar.

Di luar profesi formal, Rifqi juga aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Dia tercatat aktif di KNPI Kota Bandung, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, memimpin Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung pada 2010-2018 dan beberapa organisasi lainnya.

Di balik perjalanan tersebut, Rifqi memegang satu filosofi yakni setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Baginya, kepemimpinan bukan semata tentang posisi, melainkan momentum untuk hadir dan memberi manfaat, sekaligus memahami kapan harus memberi ruang bagi peran berikutnya.

“Ada satu periode di mana orang harus eksis dan berperan besar di situ, tapi ada satu waktu di mana dia harus bergeser ke tempat lain,” ungkap Rifqi.

Filosofi itu pula yang menjadi pijakan dalam melihat politik di Jawa Barat: tumbuh bersama masyarakat dan memastikan keberadaan partai memberi dampak nyata. “Kita maju bersama rakyat, kita juga menang bersama rakyat. Harapannya, Perindo tidak hanya dikenal, tapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.

BALI - Jajaran pengurus DPW dan DPD Partai Perindo se-Bali menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi internal guna menghadapi verifikasi partai politik menuju Pemilu 2029 . Ketua DPW Partai Perindo Bali I Ketut Putra Ismaya Jaya menegaskan, jajaran internal Partai Perindo se-Bali solid untuk lolos verifikasi.

"Kami dalam hal verifikasi hari ini rapat, menyatakan diri sangat solid dan sangat kuat, karna kebetulan saya sendiri sudah berpengalaman verifikasi dan saya punya tim Pak Sekwi itu mantan orang KPU. Sehingga, kita bisa sinergikan untuk lolos verifikasi, dan saya yakin Bali akan lolos," kata dia, Minggu (24/5/2026).

Untuk memperkuat basis suara, DPW Partai Perindo Bali akan turun untuk menjangkau masyarakat. Pihaknya juga menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memperkenalkan Perindo dengan masyarakat di sana.

"Untuk memperkuat basis suara, kita akan sering turun, blusuk ke masyarakat dan akan kegiatan-kegiatan khususnya di masyarakat yang ada di Bali. Sehingga, kita semakin dikenal dan Perindo semakin diterima di tanah Bali."

Dia pun berharap, Perindo Bali bisa membentuk fraksi di sejumlah wilayah yang ada di Bali. "Target Bali, untuk provinsi saya targetkan 4, untuk di masing-masing kabupaten kita targetkan fraksi minimal bisa hadir, walaupun ada dua kabupaten yang tidak mungkin mampu mencapai fraksi, tapi di 7 kabupaten lainnya saya harap fraksi lainnya bisa lahir di Perindo," jelasnya.

Ketua DPD Pattai Perindo Kabupaten Badung Tri Tonce Yusak Wibowo menegaskan, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah anggota untuk memimpin di sektor DPC. Pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah program penunjang, mulai dari kesehatan hingga pendidikan.

"Kita otomatis perlu kaderisasi, cuma bagaimana kita untuk mengaderisasi. Sebenarnya ada beberapa program penunjang yang kita sudah siapkan di kepengurusan di DPD Badung. Satu itu ada kesehatan, ada pendidikan juga. Terus yang lagi ramai di media sosial itu masalah sosial itu ada masalah sampah dan juga beberapa tempat wilayah di Badung itu banjir," jelasnya.

Jadi, kata Tri, pihaknya sudah memiliki rencana memberikan bantuan. "Juga kita berencana mendukung UMKM yang ada di Badung sebagai tempat wadah aspirasi dan kaderisasi juga."

KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan saat ini belum memikirkan soal maju atau tidak pada Pilgub 2029. Dia masih fokus menyelesaikan tanggung jawab dan pekerjaan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pernyataan itu disampaikan ASR menanggapi berkembangnya isu politik usai dirinya berdiskusi bersama Ketua BEM Universitas Halu Oleo (UHO), UM Kendari, dan IAIN Kendari pada Kamis (21/5/2026).

“Masih lama kok sudah sekarang diomongin ya. Jadi sebenarnya masih ada empat tahun. Nah berikanlah kesempatan kepada saya dulu untuk bekerja,” ujar ASR, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, berbagai pembicaraan yang berkembang terkait Pilgub 2029 muncul dalam suasana diskusi santai bersama mahasiswa. Dalam forum itu, dia lebih banyak berbicara mengenai makna kepemimpinan dan tanggung jawab seorang pemimpin kepada masyarakat.

“Nah kalau bicara masalah isu, saya yakin itu mungkin cerita-cerita setelah saya bicara lepas dengan adik-adik. Saya memberikan gambaran bahwa untuk menjadi pemimpin ya harus siap berkorban perasaan,” katanya.

Seorang pemimpin pada dasarnya harus siap mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat luas. Dalam diskusi tersebut, ASR bahkan memberi gambaran langsung kepada para mahasiswa mengenai beratnya tanggung jawab seorang pemimpin.

“Saya kasih tahu sama adik-adik bahwa anda harus siap kalau ingin jadi pemimpin. Saya tunjukkan itu kursi gubernur, kalau mau duduk di situ harus siap dengan persoalan-persoalan seperti ini,” ujarnya.

Terkait kemungkinan kembali maju pada Pilgub 2029, ASR menegaskan belum mengambil keputusan apa pun dan masih ingin fokus bekerja pada periode saat ini. Keputusan tersebut nantinya tidak hanya mempertimbangkan dirinya pribadi, tetapi sepenuhnya kepada keinginan masyarakat Sultra dan restu dari keluarga.

Karena itu, ASR meminta agar isu Pilgub 2029 tidak dibahas terlalu jauh saat ini. Masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan untuk masyarakat Sultra.

“Yang penting kerja periode ini sekarang. Saya tidak mau memberikan komentar apakah saya maju atau tidak pada 2029, karena masih banyak pekerjaan. Jadi kalau saya bilang belum tentu maju, bukan berarti tidak mau maju lagi, tapi statusnya memang belum tentu. Kita mau bekerja saja dulu, step by step, masih jauh,” ungkapnya.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut belum ada urgensi yang mengharuskan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ( RUU Pemilu ) dibahas secepatnya. Terlebih, kata dia, pelaksanaan pemilu juga masih lama.

"Nggak ada yang urgensi (untuk dibahas secepatnya) sekarang, kan waktu pemilu masih lama," kata Menkum di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut Supratman, Undang-Undang Pemilu yang sekarang masih bisa diterapkan meskipun ada tahapan Pemilu 2029 yang sudah mulai berjalan. Sehingga, dia menilai bahwa pembahasan RUU Pemilu ini tidak perlu terburu-buru.

"Kalau toh sudah masuk tahapan, boleh menggunakan undang-undang yang ada sekarang, ya kan? Jadi tidak ada tidak ada sesuatu yang urgen terkait dengan itu," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah dalam kaitan RUU Pemilu ini hanya bersifat menunggu kesiapan dari parlemen. Sebab, RUU ini merupakan usul inisiatif DPR.

"Karena itu kita tunggu kapan waktunya, pemerintah siap untuk membahas, tapi kita tunggu dari DPR," pungkasnya.

JAKARTA - Persiapan menghadapi dinamika politik menuju Pemilu 2029 mulai dilakukan sejumlah partai melalui penguatan struktur organisasi hingga tingkat bawah. Konsolidasi dinilai penting agar kerja politik partai tidak hanya berfokus pada agenda elektoral, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat secara langsung di daerah.

Langkah itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Partai Perindo Kabupaten Deli Serdang oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah didampingi Wakil Ketua Umum Tama Satrya Langkun di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).

Perindo Dorong Penguatan Organisasi hingga Daerah

Menurut Ferry, penguatan struktur partai penting agar kerja organisasi tidak berhenti di tingkat elit, tetapi benar-benar hadir hingga masyarakat bawah melalui program yang menyentuh kebutuhan publik.

“Partai harus menjadi rumah perjuangan bersama bagi masyarakat yang ingin berkontribusi terhadap perubahan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, konsolidasi hingga tingkat bawah menjadi penting untuk memperkuat kerja-kerja organisasi,” ujar Ferry.

DPD Deli Serdang Fokus Bentuk Struktur Kecamatan

Ketua DPD Partai Perindo Deli Serdang Herti Sastra Br. Munthe menyampaikan komitmennya memperkuat kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan ranting sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik ke depan.

“Dengan kepercayaan yang diberikan, kami akan membentuk pengurus di 22 kecamatan hingga ke tingkat ranting, sekaligus memperkuat kader hingga ke akar rumput,” ujar Herti.

Dia menjelaskan dari total 22 kecamatan di Deli Serdang, saat ini baru 10 pengurus anak cabang (PAC) yang telah terbentuk. Karena itu, konsolidasi organisasi akan terus dilakukan dengan melibatkan kader lama maupun tokoh baru yang memiliki komitmen membesarkan partai.

Herti berharap penguatan struktur hingga tingkat ranting dapat memperbesar keterlibatan masyarakat dalam kerja politik partai sekaligus memperkuat kesiapan organisasi menghadapi Pemilu 2029.

Bisnis.com, SURABAYA – Sejumlah partai politik non-parlemen saat ini tengah menggodok rumusan usulan penurunan persentase ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebagai upaya agar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang menyatakan ambang batas sebesar 4% tidak lagi berlaku pada Pemilu 2029 mendatang, dapat diimplementasikan secara penuh.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan bahwa penataan ulang ambang batas parlemen secara mendesak harus dilakukan supaya selaras dengan prinsip sistem pelaksanaan pemilihan umum yang terkandung dalam konstitusi.

"Iya, saya ingin tegaskan bahwa proses untuk merumuskan parlemen thresholds harus betul-betul sesuai dengan rasio logika dan matematika pemilunya," ujar Ferry kepada Bisnis usai menghadiri Pelantikan dan Konsolidasi DPW-DPD Partai Perindo Jawa Timur, Minggu (17/5/2026) malam.

Ferry menjelaskan formula penghitungan ambang batas yang ideal sangat penting untuk diterapkan guna menekan angka suara sah pemilih yang tidak dapat dikonversi partai menjadi kursi di Senayan. Berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2024, ia menyebut tingginya ambang batas dapat memicu fenomena disproporsionalitas hasil pemilu yang masif.

"Karena kita berangkat pada sistem proporsional, apalagi dengan sistem proporsional terbuka. Nah, oleh karena itu supaya nanti tidak terjadi disproporsionalitas, bahkan 17,3 juta surat suara terbuang di [Pemilu] 2024, maka ini harus ada perbaikan, dan putusan ini kan diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan 116," lanjutnya.

Melihat kondisi tersebut, Ferry menyatakan Perindo serta partai-partai non-parlemen lainnya menilai bahwa angka 1% menjadi ambang batas yang paling masuk akal jika dihitung menggunakan formula matematis pemilu. Walau begitu, partai-partai non-parlemen juga berharap opsi untuk menghapuskan ambang batas secara total atau mencapai 0% tetap terbuka.

"Nah, oleh karena itu Partai Perindo yang mengusulkan bahwa angka 1% menjadi sesuatu yang sangat rasional dengan rumusan-rumusan materi-materi pengeluh yang ada, dan ini juga kita juga berharap kalau toh memang tidak 1%, maka kalau memang 0% pun itu menjadi luar biasa," jelasnya.

Dalam memperjuangkan perubahan regulasi ini, Perindo tidak bergerak sendirian. Ferry mengungkapkan pihaknya saat ini aktif membangun komunikasi dan konsolidasi bersama kekuatan politik di luar parlemen lewat wadah Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR).

"Kalau itu kan kita bergabung dalam Sekber. Jadi ada sekretariat bersama namanya GKSR, gerakan kedaulatan suara rakyat. Jadi kami ada delapan partai politik non-parlemen. Kita membuat satu rumusan yang nantikan rumusan-rumusan tersebut nanti kita akan sampaikan kepada pimpinan-pimpinan DPR dan juga kepada pemerintah," ungkapnya.

Saat ditanya mengenai sejauh mana perkembangan draf usulan tersebut telah bergulir, Ferry menyebutkan bahwa dokumen rekomendasi tersebut saat ini telah memasuki fase finalisasi dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

"Sedang dirumuskan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan sampaikan," katanya.

Saat ditegaskan kembali mengenai target final partai-partai non-parlemen mengenai besaran angka parliamentary thresholds yang akan disodorkan pihaknya kepada DPR RI dan pemerintah, Ferry menyatakan angka 1% tetap menjadi opsi paling realistis pihaknya berdasarkan kalkulasi internal GKSR.

"Ya, kalau dari hitungan kami sih 1% itu sudah sangat pas sekali. Kalau toh memang ada yang mengusulkan 0% dia lebih baik juga," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan setuju dengan usulan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda agar pelaku money politics atau politik uang bisa di-blacklist. Sebab, kata dia, praktik politik uang bisa merusak demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

“Wah, setuju banget! Setuju banget! Karena salah satu yang merusak demokrasi adalah politik uang. Politik uang itu menghancurkan, merusak demokrasi, dan sekaligus merusak kesejahteraan rakyat," kata Daniel saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Namun, Daniel menilai, Bawaslu harus tetap menjalankan fungsi sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu. Ia meminta Bawaslu tak hilang bila ada praktik politik uang.

"Yang paling gampang, nomor satu, Bawaslu tegakkan aturan, jalankan tugas dengan baik. Jangan justru pada saat terjadi politik uang, malah Bawaslu-nya hilang," tegas Daniel.

Kendati demikian, Daniel mendorong usulan pelaku politik uang diblacklist dari peserta pemilu masuk ke RUU Pemilu. Pasalnya, kata dia, praktik politik uang merupakan masalah besar di Tanah Air.

"Kita dorong. Kita dorong. Sebenarnya bukan hanya sekarang, ya, dari kemarin-kemarin kita selalu menyatakan politik uang masalah besar di Indonesia. Itu akar, akar awal untuk selanjutnya, kita suram masa depan, ntar," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, mengusulkan agar revisi UU Pemilu memuat sanksi lebih tegas bagi pelaku politik uang, termasuk larangan mengikuti pemilu pada periode berikutnya.

Menurut Herwyn, pelaku politik uang semestinya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi yang sedang berlangsung, tetapi juga dilarang mengikuti Pemilu maupun Pilkada berikutnya guna memberikan efek jera.

“Yang sudah pernah terbukti melakukan politik uang, minimal satu periode Pemilu berikutnya tidak boleh ikut, termasuk Pilkada,” ujar Herwyn dalam diskusi publik di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Pulogadung, Jakarta Timur. Rakorda tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi verifikasi faktual partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkirakan berlangsung pada 2027.

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur Fajar Agusta, mengatakan Rakorda diikuti perwakilan dari 10 kecamatan di wilayah tersebut. Fajar menyebut kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi program kerja selama setahun terakhir sekaligus persiapan menuju verifikasi partai pada 2027.

“Alhamdulillah kita berhasil mengumpulkan 10 kecamatan. Tujuannya salah satunya kita ingin melaporkan kegiatan-kegiatan kita selama setahun kemarin, selama kita mulai menjabat dari bulan April sampai per hari ini apa saja yang sudah kita lakukan,” ujarnya, Minggu (26/4/2026),.

Fajar menambahkan, setelah Rakorda pihaknya akan melanjutkan dengan rapat koordinasi kecamatan guna memastikan struktur organisasi di tingkat bawah rampung. Dengan demikian, Perindo di Jakarta Timur diharapkan siap mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi oleh KPU.

“Ya, setelah rapat koordinasi daerah ini kita ada namanya rapat koordinasi kecamatan. Nanti insyaallah karena kita memiliki 10 kecamatan kita akan memastikan juga bahwa struktur di kecamatan pun juga mulai rampung. Supaya kita bisa rapi dan diterima oleh KPU untuk mendaftarkan partai Perindo 2027 nanti,” katanya.

Lihat video: Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai Perindo



Plt Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra, mengatakan Rakorda tersebut menjadi langkah untuk memperkuat internal organisasi sekaligus membahas isu-isu publik di Jakarta. Ia menyebut persoalan banjir dan penanggulangan sampah menjadi perhatian yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Sekaligus juga sebenarnya memperkuat internal ya, organisasi dan juga membahas masalah-masalah publik di Jakarta yang kira-kira harus diambil langkah konkret oleh Partai Perindo,” ujarnya.

Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta, Dina Masyusin, mengatakan pihaknya tengah melakukan roadshow ke sejumlah wilayah di DKI Jakarta menjelang tahapan verifikasi. Ia menyebut optimistis Perindo di Jakarta Timur dapat lolos verifikasi dengan melihat semangat pengurus di tingkat daerah.

“Hari ini kita melihat semangatnya kawan-kawan pengurus DPD, DPC, DPRt se-Jakarta Timur itu sangat luar biasa. Saya punya optimis bahwa Partai Perindo di Jakarta Timur akan lolos verifikasi,” lanjutnya.

Dina berharap semangat serupa juga ditunjukkan oleh pengurus di wilayah lain di DKI Jakarta agar Partai Perindo dapat lolos verifikasi secara cepat di tingkat nasional.

“Harapannya untuk DPD-DPD lain di DKI Jakarta itu semangatnya sama dengan Jakarta Timur, sehingga partai ini, Partai Perindo bisa lolos verifikasi tercepat di seluruh Indonesia. Itu target kita,” tandasnya.