JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan satu unit kapal asing, MV Silver Island, yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju luar negeri. Kapal tersebut dicegat oleh Kapal Pengawas (KP) Orca 04 di laut Sulawesi saat dalam pelayaran menuju Hong Kong pada Jumat, 29 Mei 2026.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyatakan, hasil pemeriksaan di laut oleh KP Orca 04 menemukan MV Silver Island membawa 1,2 ton ikan Napoleon tanpa izin resmi dari Pemerintah Indonesia.

“Kapal ini mengangkut ikan hidup, berangkat dari Sumenep, Jawa Timur pada 26 Mei 2026 menuju Hong Kong. Hasil pemeriksaan jelas, terdapat Napoleon dalam jumlah besar, tidak ada izinnya, dan kuotanya pun tidak ada,” ungkap Ipunk, Kamis (4/6/2026).

Selain tidak mengantongi izin, Ipunk mengungkap adanya indikasi kuat pelaku untuk mengelabui Pengawas Perikanan. Ikan Napoleon disembunyikan di lokasi tersembunyi yang sulit dijangkau petugas.

“Napoleon ini ditempatkan di palka kapal yang tidak biasa, yaitu di bagian yang sulit dimasuki petugas pemeriksa. Bahkan pintunya rahasia dan harus melalui gudang spare part mesin kapal,” jelas Ipunk.

Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari operasi ini diperkirakan mencapai Rp16 miliar. Angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah muatan ikan Napoleon serta potensi pendapatan negara, baik berupa pajak maupun non-pajak, yang seharusnya dibayarkan.

Lihat video: Viral Pulau Umang Dijual Rp65 Miliar, KKP Langsung Segel Lokasi!



Atas kegiatan ilegal ini, pelaku diduga kuat melanggar Pasal 88 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

“Kasus ini akan kami lanjutkan ke proses hukum. Kami akan mendalami dan mengembangkannya sesuai dengan temuan-temuan yang ada,” tegas Ipunk.

Direktur Pengendalian Operasi Armada, Teuku Elvitrasyah, menambahkan MV Silver Island yang berukuran 492 GT merupakan jenis kapal pengangkut ikan hidup berkebangsaan Sao Tome and Principe (sebuah negara di kawasan Afrika Tengah) dan dimiliki oleh perusahaan yang berdomisili di Hong Kong.

“Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat mengenai indikasi MV Silver Island membawa salah satu jenis ikan dilindungi secara ilegal dari Sumenep, Jawa Timur menuju Hong Kong,” jelas Teuku.

Informasi awal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan analisis pergerakan kapal. MV Silver Island terpantau berlayar di Selat Makassar dan Laut Sulawesi menuju Hong Kong, hingga akhirnya dilakukan pencegatan (intercept) oleh KP Orca 04.

Ikan Napoleon merupakan jenis ikan yang dilindungi terbatas sesuai dengan daftar pada Appendix II CITES. Pemanfaatannya diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Sesuai ketentuan ini, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan ikan Napoleon wajib memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Luar Negeri dan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN).

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, KKP berkomitmen menerapkan pengaturan larangan penuh maupun terbatas terhadap spesies ikan tertentu. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi sumber daya ikan agar tidak punah, terutama ikan asli Indonesia (indigenous species), sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem asli alam Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan memperluas program penukaran sampah rumah tangga untuk mengurangi angsuran KPR atau disebut “Bayar Angsuranmu dengan Sampahmu” ke 8 provinsi serta 15 kota di Indonesia.

Hingga Maret 2026, perseroan mencatat program ini telah mengumpulkan lebih dari 1.261 kilogram sampah dari 21 klaster perumahan.

Direktur Commercial Banking BTN Hermita dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa program ini memperkuat kedekatan BTN dengan masyarakat melalui layanan yang hadir dalam aktivitas sehari-hari.

“BTN ingin hadir tidak hanya saat masyarakat membeli rumah, tetapi juga mendukung kebiasaan baru yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” kata Hermita.

Adapun belum lama ini, perseroan memperkuat program “Bayar Angsuranmu dengan Sampahmu” melalui kolaborasi dengan Bank Sampah Muria Berseri di Kudus, Jawa Tengah.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan, melalui kerja sama ini masyarakat dapat ikut mengelola sampah dengan menyetorkan sampah anorganik seperti plastik, kardus, aluminium, besi, hingga kaca. Sampah tersebut akan dikonversi menjadi nilai ekonomi yang langsung masuk ke rekening BTN.

Ia mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah dari rumah tangga sangat penting.

Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), rumah tangga berkontribusi sekitar 46,3 persen terhadap produksi sampah nasional atau setara 34,1 juta ton per tahun. Namun, baru 31,3 persen atau sekitar 10,7 juta ton sampah yang berhasil dikelola.

Sebagai bank yang telah membiayai jutaan hunian di Indonesia, Setiyo mengatakan bahwa perseroan juga memiliki peran strategis mendorong perubahan perilaku masyarakat dari rumah.

“BTN percaya pengurangan emisi bisa dimulai dari rumah. Melalui kolaborasi dengan komunitas bank sampah lokal, kami ingin masyarakat merasakan bahwa setor sampah di BTN menjadi lebih cuan sekaligus ikut menjaga lingkungan,” kata Setiyo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal Presiden Partai Buruh, Said Iqbal akan masuk menjadi anggota Kabinet Merah Putih. Prasetyo mengatakan bahwa hal ini masih dalam proses diskusi.

"Sedang kita diskusikan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Sementara mengenai jabatan yang akan diemban Said Iqbal, Prasetyo hanya menjawab dengan kegiatannya sehari-hari. "Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga melantik ketua Umum Konfedereasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada 27 April 2026.

Prasetyo pun mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga akan melantik melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN pada Senin (8/6/2026) pekan depan.

"Berkenaan dengan masalah pelantikan, kami agendakan di minggu depan. Karena kita semua berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dahulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan di Badan Gizi Nasional kita," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjangkau 173.853 pelanggan pada 2026.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan target tersebut akan dicapai melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan di 2.065 lokasi di berbagai daerah.

Menurut Tri, pemerintah telah menyiapkan empat skema untuk memperluas akses listrik, yakni melalui perluasan jaringan (grid), mini-grid, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) individual yang dilengkapi baterai, serta bantuan pasang baru listrik.

"Pemerintah telah menetapkan empat strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah, di mana terdiri dari perluasan jaringan atau grid, kemudian mini-grid, PLTS individual dan battery, dan terakhir dengan bantuan pasang baru listrik,” kata Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Dia menjelaskan peta jalan Program Lisdes dan BPBL 2025–2029 disusun untuk memperluas akses listrik, terutama di daerah terpencil, terluar, dan wilayah yang belum terjangkau jaringan utama.

Pada 2025, pemerintah awalnya menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 lokasi dengan potensi melayani 77.616 pelanggan. Namun, target tersebut meningkat menjadi 1.516 lokasi setelah adanya optimalisasi anggaran.

"Target awal untuk lisdes adalah untuk tahun 2025 sebesar 1.285 lokasi di mana dalam perjalanan kita mengalami optimalisasi anggaran yang dapat meningkat menjadi 1.516 lokasi di mana realisasi konstruksi sudah selesai 100 persen,” ujar Tri.

Pada 2026, cakupan program ditargetkan meningkat menjadi 2.065 lokasi dengan potensi melayani 173.853 pelanggan.

Pemerintah selanjutnya menargetkan program tersebut menjangkau 2.759 lokasi dengan 215.108 pelanggan pada 2027. Adapun pada 2028 dan 2029, cakupan program masing-masing ditargetkan mencapai 1.735 lokasi dan 1.942 lokasi.

“Pada 2027 mulai menjangkau 2.759 lokasi dengan 215.108 pelanggan, dilanjutkan tahun 2028 1.735 lokasi, terakhir 2029 1.942 lokasi,” tutur Tri.

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta Saiful Mujani menjalani pemeriksaan selama sekitar 5 jam 30 menit di Polda Metro Jaya, Kamis (4/6/2026). Pemeriksaan tersebut terkait laporan dugaan penghasutan atas pernyataannya mengenai seruan penggulingan pemerintahan.

Saiful tiba memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 11.00 WIB dan pemeriksaan berakhir pada pukul 16.30 WIB. Usai pemeriksaan, ia mengungkapkan penyidik mengajukan sebanyak 37 pertanyaan.

"Ada ya 37 pertanyaan. Yang didalami terutama pernyataan saya yang beredar di media itu, media sosial yang viral itu. Itu dikonfirmasi saja apakah itu pernyataan saya benar tidak seperti itu, terus kemudian maksudnya apa, dan seterusnya. Ya jadi itu saja," kata Saiful.

Saiful menuturkan, penyidik meminta penjelasan pernyataannya yang menanyakan tentang kemungkinan mengonsolidasikan kekuatan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

"Cuma pertanyaan saya, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri kita untuk menjatuhkan Prabowo? Itu kan pertanyaan saya. Nah, itu saya diminta penjelasan. Saya bilang saya bertanya seperti itu, itu bentuknya pertanyaan karena mengonsolidasikan diri menjadi kekuatan besar itu tidak mudah," ujarnya.

Ia menegaskan pernyataan tersebut merupakan pertanyaan terbuka kepada publik dalam konteks diskusi politik, bukan sebuah ajakan untuk menggulingkan pemerintah seperti yang dituduhkan pelapor.

"Itu pertanyaan terbuka terhadap publik. Publik yang namanya melihat tidak ada alternatif lain untuk menghentikan Prabowo kecuali dengan aksi-aksi. Pertanyaannya, bisa tidak aksi-aksi itu dilakukan efektif dan seterusnya? Yang jawab siapa? Ya tanyalah sama semua publik ini, pertanyaan itu jawabannya publik," kata Saiful.

Dalam pemeriksaan tersebut, Saiful didampingi tim kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi, termasuk Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan. Fadhil mengungkap terdapat empat laporan polisi yang dilayangkan terhadap sejumlah akademisi, aktivis, dan pengamat yang hadir dalam forum halal bihalal di Komunitas Utan Kayu pada 31 Maret 2026.

Menurut dia, keterangan yang disampaikan Saiful kepada penyidik menunjukkan tidak adanya unsur penghasutan sebagaimana dilaporkan.

"Profesor Saiful Mujani tidak sama sekali mengajak, tidak sama sekali mendorong, tidak sama sekali apalagi memaksa orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum atau menggulingkan kekuasaan. Yang ada adalah analisa politik berdasarkan riwayat keilmuan beliau dan juga pertanyaan reflektif berdasarkan diskusi yang ada di situ," ujar Fadhil.

Sementara itu, perwakilan YLBHI, Arif Maulana, menilai pernyataan Saiful merupakan bentuk pendapat dan ekspresi seorang akademisi yang dilindungi konstitusi. Ia berharap kepolisian tidak melanjutkan proses hukum tersebut karena menilai unsur pidana penghasutan tidak terpenuhi.

"Pernyataan beliau dalam forum tersebut itu adalah bagian dari pendapat, bagian dari ekspresi beliau sebagai seorang ahli politik menyampaikan pandangannya terkait dengan situasi politik hari ini, pemerintahan hari ini, dan itu sah. Itu dilindungi oleh Konstitusi dan itu bagian dari demokrasi," kata Arif.

beberapa provinsi telah mencapai 100 persen, yaitu di Bali dan di Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 99,832 persen per triwulan I 2026, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan rasio elektrifikasi pada 2025 sebesar 99,831 persen.

“Berdasarkan data pada triwulan I tahun 2026, rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 99,83 persen, meningkat signifikan dibanding 91,16 persen pada tahun 2016,” ujar Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurut Tri, capaian tersebut menunjukkan bahwa akses listrik kepada masyarakat Indonesia semakin nyata dan mendekati elektrifikasi penuh. Sebagian besar provinsi, lanjut dia, sudah mencapai elektrifikasi di atas 95 persen.

“Bahkan, beberapa provinsi telah mencapai 100 persen, yaitu di Bali dan di Jakarta,” kata Tri.

Tri menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk memberikan akses listrik kepada semua desa di seluruh Indonesia dalam waktu 4 tahun, sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program untuk merealisasikan komitmen tersebut adalah program Listrik Desa (Lisdes).

Dalam upaya memperluas akses listrik, pemerintah juga telah menetapkan empat strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah, seperti perluasan jaringan atau grid extension untuk desa yang dekat jaringan distribusi existing.

Kemudian, terdapat strategi mini grid untuk daerah yang sulit dijangkau perluasan jaringan listrik PLN dan masyarakatnya bermukim secara berkelompok.

“Lalu ada PLTS individual dan baterai, terakhir ada bantuan pasang baru listrik (BPBL),” ucap Tri Winarno.

Program bantuan pasang baru listrik (BPBL) ditujukan kepada rumah tangga miskin belum berlistrik yang di sekitar rumahnya telah tersedia jaringan listrik tegangan rendah PLN.

“Roadmap (peta jalan) untuk program Lisdes dan BPBL pada tahun 2025–2029 disusun sebagai peta jalan nasional untuk menuntaskan pemerataan akses listrik secara berkelanjutan,” kata Tri.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang juga turut menghadiri RDP dengan Komisi XII menyampaikan siap menjalankan penugasan dari pemerintah, sebab PLN merupakan perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan program pemerintah di sektor kelistrikan.

“Baik itu untuk Listrik Desa maupun ada penugasan tambahan yaitu (PLTS) 100 GW, kami siap menjalankan,” ujar Darmawan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bauran energi baru terbarukan (EBT) berdasarkan kapasitas pembangkit listrik telah mencapai 17,89% per April 2026. Realisasi tersebut melampaui target tahun ini yang ditetapkan sebesar 16,46%.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan peran EBT dalam sistem ketenagalistrikan nasional, meskipun pembangkit berbasis energi fosil masih mendominasi kapasitas terpasang.

"Porsi ini tentu cukup menggembirakan dan menunjukkan kinerja yang cukup positif dari energi baru terbarukan," ujar Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas pembangkit tenaga surya tercatat 1,62 gigawatt (GW) atau 2%, panas bumi 2,75 GW atau 3%, dan biomassa 3,67 GW atau 3%.

Meski capaian bauran EBT telah melampaui target tahun ini, Tri mengakui batu bara masih menjadi sumber energi utama dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Berdasarkan jenisnya, kapasitas pembangkit berbasis batu bara mencapai 60,53 GW atau 56% dari total kapasitas nasional, disusul gas sebesar 24,72 GW atau 23%, tenaga air 7,6 GW atau 7%, serta pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) sebesar 6 GW atau 6%.

Adapun total kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai 108 GW per April 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 91,58 GW atau 85% masih berasal dari energi fosil.

Tri menjelaskan wilayah usaha PT PLN (Persero) mencakup kapasitas pembangkit sebesar 79,05 GW atau sekitar 73% dari total kapasitas nasional.

Perinciannya, pembangkit milik PLN dan grup mencapai 48,79 GW atau 45% dari total kapasitas nasional, Independent Power Producer (IPP) sebesar 29,27 GW atau 27%, pembangkit sewa sekitar 1%, serta pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang terhubung ke sistem PLN sebesar 0,14 GW.

Selain kapasitas terpasang, produksi listrik nasional yang berasal dari PLN, IPP, wilayah usaha lain (wilus), dan IUPTLS mencapai 165,51 terawatt hour (TWh) per April 2026.

Produksi tersebut terdiri atas PLN sebesar 61,79 TWh, IPP 55,03 TWh, IUPTLS 40,29 TWh, dan wilus 8,4 TWh.

Tekanan jual berlanjut dari perdagangan sehari sebelumnya akibat maraknya berbagai macam rumor di pasar domestik di tengah ketidakpastian yang tinggi serta rendahnya kepercayaan investor

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis sore ditutup melemah 101,28 poin atau 1,70 persen ke level 5.839,78.

Sepanjang perdagangan, IHSG sempat anjlok hingga menyentuh level terendah harian di 5.644 sebelum memangkas sebagian kerugiannya menjelang penutupan.

Kepala Riset Phintraco Sekuritas menilai, pelemahan indeks terjadi seiring maraknya berbagai rumor di pasar domestik di tengah tingginya ketidakpastian dan rendahnya kepercayaan investor.

"Tekanan jual berlanjut dari perdagangan sehari sebelumnya akibat maraknya berbagai macam rumor di pasar domestik di tengah ketidakpastian yang tinggi serta rendahnya kepercayaan investor," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Selain itu, pelemahan rupiah yang ditutup turun sekitar 0,46 persen ke level Rp18.049 per dolar AS turut membebani sentimen pasar.

Di kawasan Asia, mayoritas indeks saham juga bergerak melemah akibat meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran yang mendorong kenaikan harga minyak serta memicu kekhawatiran terhadap potensi peningkatan inflasi global.

Berdasarkan analisis teknikal, pelebaran histogram negatif Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan terbentuknya pola death cross pada Stochastic RSI mengindikasikan tekanan jual masih cukup kuat.

Meski IHSG berhasil menjauhi level terendah intradayi, pergerakan indeks diperkirakan masih fluktuatif dengan kecenderungan melemah dan berpotensi menguji area support pada kisaran 5.700-5.800.

Sementara, pengamat pasar modal Elandry Pratama menilai penurunan IHSG dipicu kombinasi sejumlah sentimen negatif yang datang secara bersamaan.

Menurut dia, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar AS terjadi bersamaan dengan berlanjutnya arus keluar dana asing, baik dari pasar saham maupun surat berharga negara.

"Di saat yang sama, pasar juga mendapat sentimen negatif dari outlook Moody's terhadap Danantara," tuturnya.

Dari eksternal, ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat, sementara kebijakan tarif terbaru Presiden AS Donald Trump berpotensi menekan sejumlah sektor ekspor Indonesia.

"Kombinasi berbagai sentimen negatif tersebut kemudian diperparah oleh faktor teknikal berupa panic selling dan efek margin call, sehingga aksi jual semakin besar dan membuat penurunan IHSG menjadi lebih dalam pada perdagangan hari ini," jelasnya.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, seluruh sebelas sektor ditutup di zona merah. Pelemahan terdalam dialami sektor industri yang turun 4,07 persen, diikuti sektor properti sebesar 3,28 persen dan sektor barang konsumsi primer sebesar 2,36 persen.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2,29 juta kali transaksi dengan volume perdagangan mencapai 39,68 miliar lembar saham senilai Rp25,53 triliun. Sebanyak 106 saham menguat, 623 saham melemah, dan 85 saham tidak mengalami perubahan harga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Insya Allah dalam waktu dekat ketentuan minimal 87 persen nanti dapat dipenuhi

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan minimal sebanyak 970.000 hektare (ha) lahan sawah dilindungi (LSD) sedangkan saat ini masih mencapai 825.000 ha.

"Hari ini kita mengundang dari Kementerian ATR/BPN untuk menentukan luas baku lahan, di mana Provinsi Jawa Tengah sudah 85,11 persen LSD yang kita ajukan," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Kamis.

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jawa Tengah.

"Insya Allah dalam waktu dekat ketentuan minimal 87 persen nanti dapat dipenuhi," kata mantan Kapolda Jateng itu.

Karena itu, Ia mengumpulkan seluruh bupati dan dan wali kota untuk mempercepat penentuan LSD tersebut.

Menurut dia, penentuan luas baku sawah sangat penting untuk revitalisasi lahan sawah tetap menjadi lahan pertanian dan memudahkan dalam menetapkan peta lokasi investasi yang akan masuk.

"Semua harus berjalan bersama-sama antara Kementerian, Provinsi, maupun kabupaten/kota," katanya.

Kondisi saat ini di Jateng, sudah ada 24 kabupaten/kota yang sudah memenuhi batas minimal 87 persen luas baku sawah (LBS).

Lima besar LSB tertinggi adalah Kabupaten Magelang dengan luas 24.818 ha (97,18 persen), Purworejo 27.872,82 ha (96,54 persen); Wonogiri 36.025,37 ha (96,23 persen), Batang 15.009,34 ha (93,75 persen); dan Demak 52.671,39 ha (93,22 persen).

Selain itu, masih ada 11 kabupaten/kota yang belum memenuhi atau masih di bawah 87 persen, yakni Kabupaten Kudus, Kabupaten Temanggung, Kota Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen.

Kemudian, Kabupaten Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kota Semarang, dan Kota Surakarta.

"Yang belum itu rata-rata di kota seperti Kota Solo dan Kota Semarang. Hari ini kita tata, agar jangan sampai lahan hijau beralih fungsi," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan mengapresiasi pengumpulan kepala daerah untuk akselerasi penentuan luas baku sawah.

"Jateng bisa mengambil posisi sebagai role model nasional. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh nasional dalam menyelesaikan permasalahan alih fungsi lahan sawah ini," katanya.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Jateng yang sudah masuk dalam RTRW mencapai 825.000 ha, sedangkan LSD sekitar 970.000 ha, yakni sudah 85,11 persen.

"Jawa Tengah termasuk kelompok yang progresif. Tinggal sedikit lagi yang harus dikejar agar bisa mencapai target nasional," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk segera melakukan konsolidasi fiskal moneter demi mengatasi fenomena melemahnya kurs rupiah yang kini sudah tembus Rp18 ribu per dolar AS.

Menurut ia, Bank Indonesia memahami dari tahun ke tahun untuk melakukan operasi moneter ketika terjadi fluktuasi terhadap rupiah.

"Kita minta Menteri Keuangan untuk terus solid dengan Bank Indonesia menjalankan fungsi fiskal dan moneter ini," kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Cucun mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar mata uang itu harus benar-benar disikapi dengan baik.

Ia mengatakan bahwa saat ini DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disahkan menjadi undang-undang.

Melalui UU P2SK itu, pemerintah bisa melakukan berbagai skema dan kreasi untuk menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah itu.

"Itu penting ya, sekarang yang harus dilakukan segera. Mau siapa yang inisiatif, mau Menteri Keuangan atau BI melakukan konsolidasi," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyakini bahwa kementerian-kementerian terkait terus berupaya untuk mencegah tren turunnya nilai rupiah agar tidak semakin dalam.

Saan menyampaikan bahwa pemerintah juga sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Untuk mewujudkan hal itu, ia meminta agar upaya-upaya dilakukan sesegera mungkin.

"Ini harus memang benar-benar ditangani secara serius oleh seluruh otoritas yang memang bertanggung jawab terkait penanganan itu," kata Saan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mengalirkan listrik ke Dusun Noemuke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), selama 24 jam penuh melalui Program Listrik Desa (Lisdes), sehingga memberi manfaat kepada 149 kepala keluarga.

“Sebagai badan usaha milik negara yang diberi amanah menyediakan energi listrik, PLN berkomitmen untuk terus menghadirkan akses listrik hingga ke pelosok negeri,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Darmawan menegaskan bahwa setiap rumah yang berhasil dialiri listrik di pelosok negeri memiliki cerita dan harapan yang berbeda.

Oleh karena itu, upaya pemerintah bersama PLN untuk menghadirkan listrik hingga ke wilayah terpencil tidak semata membangun jaringan listrik, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap peluang yang lebih luas.

“Hadirnya listrik menjadi fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan. Karena itu, PLN terus berkomitmen agar tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam kegelapan,” kata Darmawan.

Bagi PLN, lanjut dia, capaian tersebut merupakan hasil dari kolaborasi banyak pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga warga setempat turut mengambil peran agar pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat berjalan dengan baik.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur F. Eko Sulistyono mengatakan bahwa upaya menghadirkan listrik ke desa-desa terpencil akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen PLN mendukung pembangunan daerah.

Eko menambahkan, di balik lampu yang kini menyala di 149 rumah warga, tersimpan perjalanan panjang yang tidak selalu mudah.

Kondisi geografis berbukit dan akses yang terbatas membuat pembangunan infrastruktur kelistrikan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan.

Untuk menghadirkan listrik ini, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 1,03 kilometer sirkuit (kms) Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 4,9 kms, serta gardu distribusi berkapasitas 50 kVA.

“Wilayah seperti Noemuke memerlukan kesiapan teknis dan waktu. Dengan infrastruktur yang sudah beroperasi, kami berharap listrik ini dapat dimanfaatkan warga untuk mendukung berbagai aktivitas produktif sehari-hari,” ujarnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) menyatakan menghormati kebijakan pemerintah terkait pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih/KMP) dan menilai keberadaan koperasi tersebut tidak akan mengganggu model bisnis perseroan yang menyasar segmen pasar berbeda.

Direktur Corporate Legal dan Compliance MIDI Afid Hermeily menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha ritel memiliki model bisnis, segmentasi konsumen, dan target pasar yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

MIDI juga menilai wacana pembatasan operasional atau ekspansi ritel modern di sejumlah daerah belum memberikan dampak material terhadap bisnis perseroan. Menurut Afid lokasi usaha dan segmentasi pasar yang dibidik perseroan umumnya berada di kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi.

"Kami melihat segmentasi bisnis yang berbeda sehingga pembatasan saat ini belum berdampak terhadap perseroan. Namun demikian, kami tetap tunduk dan patuh terhadap seluruh regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah," ujarnya usai RUPST, Kamis (4/6/2026).

Sejauh ini MIDI tetap berfokus pada pengembangan jaringan ritel modern sesuai strategi bisnis yang telah dijalankan selama ini.

Direktur Finance MIDI Suantopo Po menargetkan pembukaan sekitar 200 gerai baru sepanjang 2026 sebagai bagian dari strategi ekspansi organik.

Rencana ekspansi tersebut didukung alokasi belanja modal (capital expenditure/Capex) sekitar Rp1,5 triliun yang akan digunakan untuk pembukaan gerai baru, penguatan infrastruktur operasional, serta pengembangan layanan digital.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2026, MIDI telah mengoperasikan sebanyak 2.627 gerai. Jumlah gerai ini bertambah sebanyak 40 gerai dibandingkan akhir 2025.

Dari sisi keuangan MIDI membukukan pendapatan bersih senilai Rp5,88 triliun pada kuartal I/2026 tumbuh 6,43% secara tahunan dibandingkan dengan pada kuartal I/2025 sebesar Rp5,52 triliun.

Laba bersih MIDI tumbuh 39,50% pada kuartal I/2026 secara tahunan senilai Rp265,57 miliar dibandingkan dengan pada kuartal I/2025 sebesar Rp190,37 miliar.

Di tengah berbagai dinamika regulasi dan kondisi ekonomi, MIDI optimistis prospek bisnis ritel modern masih cukup menjanjikan hingga akhir tahun. Perseroan meyakini fundamental usaha tetap kuat dan mampu mencatatkan pertumbuhan yang sehat.

"Kami berupaya agar kinerja tahun 2026 dapat tumbuh secara moderat dibandingkan tahun 2025. Fundamental perseroan masih cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan tersebut," katanya.