Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan memperluas program penukaran sampah rumah tangga untuk mengurangi angsuran KPR atau disebut “Bayar Angsuranmu dengan Sampahmu” ke 8 provinsi serta 15 kota di Indonesia.

Hingga Maret 2026, perseroan mencatat program ini telah mengumpulkan lebih dari 1.261 kilogram sampah dari 21 klaster perumahan.

Direktur Commercial Banking BTN Hermita dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa program ini memperkuat kedekatan BTN dengan masyarakat melalui layanan yang hadir dalam aktivitas sehari-hari.

“BTN ingin hadir tidak hanya saat masyarakat membeli rumah, tetapi juga mendukung kebiasaan baru yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” kata Hermita.

Adapun belum lama ini, perseroan memperkuat program “Bayar Angsuranmu dengan Sampahmu” melalui kolaborasi dengan Bank Sampah Muria Berseri di Kudus, Jawa Tengah.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan, melalui kerja sama ini masyarakat dapat ikut mengelola sampah dengan menyetorkan sampah anorganik seperti plastik, kardus, aluminium, besi, hingga kaca. Sampah tersebut akan dikonversi menjadi nilai ekonomi yang langsung masuk ke rekening BTN.

Ia mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah dari rumah tangga sangat penting.

Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), rumah tangga berkontribusi sekitar 46,3 persen terhadap produksi sampah nasional atau setara 34,1 juta ton per tahun. Namun, baru 31,3 persen atau sekitar 10,7 juta ton sampah yang berhasil dikelola.

Sebagai bank yang telah membiayai jutaan hunian di Indonesia, Setiyo mengatakan bahwa perseroan juga memiliki peran strategis mendorong perubahan perilaku masyarakat dari rumah.

“BTN percaya pengurangan emisi bisa dimulai dari rumah. Melalui kolaborasi dengan komunitas bank sampah lokal, kami ingin masyarakat merasakan bahwa setor sampah di BTN menjadi lebih cuan sekaligus ikut menjaga lingkungan,” kata Setiyo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung mempercepat program pengolahan sampah di tingkat wilayah seiring berkurangnya kuota pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kuota pembuangan sampah Kota Bandung ke TPA Sarimukti terus dikurangi secara bertahap setiap dua pekan. Saat ini, kuota yang sebelumnya sekitar 980 ton per hari ditargetkan turun hingga 600 ton per hari.

“Kondisi sampah saat ini masih terkendali, tetapi harus diwaspadai karena kuota terus berkurang. Ini membutuhkan langkah antisipasi yang serius,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, Pemkot Bandung akan memperkuat pengelolaan sampah di tingkat RW dan kelurahan, terutama untuk sampah organik yang mendominasi volume sampah harian.

Salah satu kebijakan yang disiapkan ialah pembatasan operasional Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pemkot berencana menutup TPS setiap akhir pekan mulai Jumat hingga Minggu guna mendorong masyarakat mengelola sampah dari sumbernya.

“Warga harus mulai mencari solusi di wilayah masing-masing, khususnya untuk sampah organik. Tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada TPS,” tegasnya.

Selain itu, Pemkot Bandung akan memperketat pengawasan di wilayah perbatasan untuk mencegah masuknya sampah dari luar daerah. Pembatasan kapasitas TPS juga dilakukan guna menghindari penumpukan sampah.

Farhan menilai persoalan sampah memerlukan keterlibatan masyarakat, terutama dalam pemilahan sampah rumah tangga.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Darto mengatakan saat ini tersedia 1.510 unit kompos pit dengan kapasitas lebih dari 2.800 meter kubik. Namun kapasitas tersebut dinilai belum cukup untuk menampung sampah organik yang mencapai lebih dari 600 ton per hari.

Pemkot Bandung menargetkan pembangunan hingga 25.000 unit kompos pit di seluruh RW untuk memperkuat pengolahan sampah berbasis wilayah.

“Setiap RW minimal memiliki empat unit komposter agar sampah organik bisa dikelola di wilayah masing-masing selama kurang lebih tiga bulan sebelum dipanen,” jelas Darto.

Selain pengomposan, Pemkot juga mengembangkan pengolahan sampah melalui budidaya maggot, loseda, serta konversi sampah menjadi pakan ternak.

Pemkot Bandung juga akan mengoperasikan kembali 18 unit alat pengolah sampah berkapasitas total 18 ton per hari dan menambah dua unit alat berbasis teknologi Air Pollution Control (APC).

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan pengembangan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kawasan Sarimukti sebagai solusi jangka panjang pengelolaan sampah regional.

“Kita harus bergerak bersama. Kalau tidak, kondisi ini bisa semakin berat,” pungkas Farhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penanganan tempat pemrosesan akhir (TPA) berstatus darurat rampung paling lambat Mei 2028 melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di sejumlah daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan persoalan sampah tidak lagi dapat dipandang sebagai isu pinggiran karena berdampak langsung terhadap pencemaran tanah, air, udara, hingga keselamatan masyarakat.

Menurutnya, Indonesia sulit menjadi negara maju apabila persoalan sampah tidak segera diselesaikan.

“Tidak mungkin nanti kita akan jadi negara maju kalau sampahnya kita tidak diselesaikan,” katanya saat penandatanganan kesepakatan bersama pemerintah daerah dan Danantara untuk pembangunan proyek PSEL, di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Tahap awal penanganan difokuskan pada lokasi berstatus darurat, terutama TPA dengan sistem open dumping dan timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari.

Zulkifli menyebut saat ini terdapat 25 lokasi prioritas yang mencakup 62 kabupaten dan kota dengan kategori berat dan darurat. Volume tersebut merepresentasikan sekitar 22,5% persoalan sampah nasional yang paling mendesak.

Kasus sampah yang menimbulkan korban jiwa di Jakarta disebut menjadi alarm bahwa kondisi darurat sampah telah menimbulkan risiko serius.

Pemerintah menargetkan proses administrasi proyek selesai dalam enam bulan, kemudian dilanjutkan pembangunan fisik selama dua tahun. Dengan skema tersebut, sebagian proyek diperkirakan selesai pada 2027 dan seluruh lokasi prioritas tuntas pada Mei 2028.

“Yang darurat tadi harus kita selesaikan. Dari musuh menjadi bermanfaat,” ujarnya.

Setelah itu, pemerintah akan menangani sisa 77,5% persoalan sampah nasional yang berasal dari daerah dengan timbulan sampah 500 ton hingga 700 ton per hari dan diharapkan rampung hingga 2029.

Untuk mempercepat proses, pemerintah membuka ruang penggunaan berbagai teknologi sesuai kebutuhan daerah, mulai dari refuse derived fuel (RDF), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), hingga pirolisis.

Zulkifli mengatakan pemerintah menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memastikan teknologi yang digunakan sesuai kebutuhan lapangan.

Di sisi lain, pemerintah menilai penyelesaian sampah tidak cukup hanya mengandalkan proyek skala besar. Peran kepala daerah dinilai krusial agar sampah rumah tangga, pasar, sekolah, restoran, pertokoan, hingga perkantoran dapat dikelola dari sumbernya.

Menurutnya, gubernur, wali kota, dan bupati harus menjadi contoh pengelolaan sampah mandiri paling lambat 2029.

“Kuncinya adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Yang paling penting kesadaran,” katanya.

Pekan depan, pemerintah menjadwalkan penandatanganan kontrak lanjutan untuk tiga proyek awal bersama Danantara agar pembangunan segera dimulai.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat gerakan pengurangan sampah dari sumber melalui deklarasi “Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah” yang digelar dalam rangkaian HUT ke-499 Jakarta menuju 5 abad, Minggu (10/5/2026) di Koridor Jalan H.R. Rasuna Said, Pasar Festival.

Kegiatan ini mengajak masyarakat berperan aktif mengelola sampah sejak dari rumah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi menegaskan bahwa pemilahan sampah dari rumah menjadi langkah paling krusial untuk menekan volume sampah yang terus meningkat di Jakarta.

Ia menyebut hampir separuh sampah Jakarta merupakan sampah organik, sementara sisanya masih memiliki potensi untuk didaur ulang, dengan mayoritas berasal dari rumah tangga.

Menurutnya, jika pemilahan dilakukan secara konsisten sejak sumber, maka sebagian besar sampah dapat diselesaikan di tingkat hulu.

“Melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, kami ingin mengajak seluruh masyarakat melihat bahwa pilah sampah bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan bersama untuk menyelamatkan Jakarta dari darurat sampah,” ujar Dudi, dikutip melalui laman Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa hanya residu yang nantinya akan masuk ke fasilitas pengolahan akhir. Saat ini, beberapa wilayah seperti Kelurahan Rorotan telah mulai menerapkan sistem pemilahan sampah yang akan diperluas ke daerah lain di Jakarta.

Hal ini menjadi penting mengingat mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantargebang hanya akan menerima sampah residu, dan pada 2027 ditargetkan tidak lagi menerima sampah.

Acara deklarasi tersebut rencananya dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, serta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Berbagai aktivitas edukatif juga disiapkan, termasuk program menabung sampah anorganik yang mendorong masyarakat memahami nilai ekonomi dari sampah.

Sejumlah mitra Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Lingkungan Hidup Klaster Persampahan seperti Rekosistem, Plasticpay, Paragon Technology & Innovation, dan Rumah Sosial Kutub turut berpartisipasi.

DLH DKI Jakarta juga mengerahkan 200 petugas kebersihan beserta berbagai fasilitas pendukung di sepanjang lokasi kegiatan, mulai dari road sweeper, truk pengangkut, hingga fasilitas kebersihan dan sanitasi untuk memastikan area tetap tertata.

“Gerakan memilah sampah organik, anorganik, B3 rumah tangga, dan residu dari sumber merupakan langkah sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi masa depan Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan,” tutup Dudi.

Bisnis.com, JAKARTA – Program PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) bertajuk “Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu” mendapat apresiasi dari Ratu Belanda Queen Máxima. Program ini memungkinkan masyarakat mengurangi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menukarkan sampah rumah tangga.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan program ini menjadi salah satu poin yang dilihat oleh Queen Máxima dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai wujud peran aktif BTN di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (environment, social, and governance/ESG). Program ini juga merupakan upaya perseroan dalam memberikan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan literasi keuangan kepada masyarakat.

“Dari sisi ESG, ini tahun kedua kita sangat aktif mendorong project ESG di mana sampah rumah tangga dikumpulkan dan dikonversi menjadi rupiah, kemudian masuk ke tabungan untuk mengurangi angsuran yang bisa mencapai 10-15% per bulan,” jelas Nixon dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/11/2025).

Nixon menuturkan, jika angsuran sekitar Rp1,1-Rp1,2 juta per bulan, nasabah dapat menabung dari sampah rumah tangga sekitar Rp100.000-Rp200.000 per bulan. Menurutnya, langkah ini sekaligus membantu negara, bumi, dan lingkungan agar lebih bersih dan green.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa keluarga Indonesia rata-rata mampu menghasilkan hingga empat kilogram sampah per hari. Melalui program ini, sampah dipilah, ditimbang, dan dikonversi menjadi tabungan untuk mengurangi cicilan rumah. “Semakin rajin memilah, semakin ringan cicilan mereka,” ujarnya.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menambahkan BTN memiliki program edukasi menabung dengan produk tabungan bulanan dengan sistem autodebet untuk memudahkan nasabah menyisihkan dana darurat secara konsisten. Program ini termasuk menabung dengan memanfaatkan sampah rumah tangga melalui program “Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu”.

Dia menuturkan, sampah yang dikumpulkan dan dipilah, terutama jenis yang memiliki nilai ekonomi, dapat ditukarkan melalui rekosistem menjadi saldo tabungan di BTN.

“Dari sampah bisa menjadi tabungan. Nilai sampah yang disetorkan ibu rumah tangga dapat masuk ke tabungan dan membantu mengurangi cicilan sekitar 10%-15%,” jelas Setiyo.

Adapun program “Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu” telah diterapkan di beberapa lokasi. Hingga akhir 2026, BTN membidik akan melaksanakan program tersebut di 100 titik di Pulau Jawa.

Di sisi lain, Queen Maxima juga mengunjungi rumah rendah emisi yang dibiayai dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Nixon menuturkan, pengembangan pembiayaan rumah rendah emisi BTN memiliki roadmap jangka panjang.

BTN menargetkan pembangunan 150.000 unit rumah rendah emisi pada 2029. Sebagai tahap awal, BTN menjalankan proyek percontohan yang melibatkan delapan pengembang dengan total 1.317 unit rumah yang telah dibangun dan dipasarkan. Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30% porsi penggunaan material eco-friendly yang dibiayai BTN hingga 2029.