Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjangkau 173.853 pelanggan pada 2026.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan target tersebut akan dicapai melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan di 2.065 lokasi di berbagai daerah.

Menurut Tri, pemerintah telah menyiapkan empat skema untuk memperluas akses listrik, yakni melalui perluasan jaringan (grid), mini-grid, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) individual yang dilengkapi baterai, serta bantuan pasang baru listrik.

"Pemerintah telah menetapkan empat strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah, di mana terdiri dari perluasan jaringan atau grid, kemudian mini-grid, PLTS individual dan battery, dan terakhir dengan bantuan pasang baru listrik,” kata Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Dia menjelaskan peta jalan Program Lisdes dan BPBL 2025–2029 disusun untuk memperluas akses listrik, terutama di daerah terpencil, terluar, dan wilayah yang belum terjangkau jaringan utama.

Pada 2025, pemerintah awalnya menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 lokasi dengan potensi melayani 77.616 pelanggan. Namun, target tersebut meningkat menjadi 1.516 lokasi setelah adanya optimalisasi anggaran.

"Target awal untuk lisdes adalah untuk tahun 2025 sebesar 1.285 lokasi di mana dalam perjalanan kita mengalami optimalisasi anggaran yang dapat meningkat menjadi 1.516 lokasi di mana realisasi konstruksi sudah selesai 100 persen,” ujar Tri.

Pada 2026, cakupan program ditargetkan meningkat menjadi 2.065 lokasi dengan potensi melayani 173.853 pelanggan.

Pemerintah selanjutnya menargetkan program tersebut menjangkau 2.759 lokasi dengan 215.108 pelanggan pada 2027. Adapun pada 2028 dan 2029, cakupan program masing-masing ditargetkan mencapai 1.735 lokasi dan 1.942 lokasi.

“Pada 2027 mulai menjangkau 2.759 lokasi dengan 215.108 pelanggan, dilanjutkan tahun 2028 1.735 lokasi, terakhir 2029 1.942 lokasi,” tutur Tri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah mempercepat penyediaan akses listrik nasional melalui Program Listrik Desa (Lisdes), meski masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno dalam Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Lisdes Tahun 2026 menyampaikan pelaksanaan Program Lisdes di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti proses perizinan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Menurutnya, keberhasilan Program Lisdes sebagai program prioritas Presiden memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan di lapangan.

“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Tri dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Tri juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan Program Lisdes melalui pembiayaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 dengan target awal 1.285 lokasi dan dioptimalisasi menjadi 1.516 lokasi. Hingga 30 April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5%.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan ketersediaan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami menargetkan pada 2029 tidak ada lagi satu pun desa di Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik. Sulawesi Tengah siap mendukung dan menghadapi berbagai tantangan maupun kendala dalam pelaksanaan program ini,” tegas Anwar.

Dia juga berharap Program Lisdes dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah sebagaimana program prioritas nasional lainnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Andriah Feby Misna, menjelaskan, Kementerian ESDM telah menetapkan roadmap Program Lisdes 2025–2029. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan Lisdes di 2.065 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemerintah sangat fokus menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga no one left behind,” ujar Feby

Bisnis.com, JAKARTA – Eks MendikbudristekNadiem Makarim menegaskan pengadaan laptop Chromebook tidak diperuntukkan di daerah terdepan, terluar dan tertinggal alias 3 T.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat menjadi saksi mahkota terhadap tiga terdakwa kasus a Chromebook seperti Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) mencecar soal rencana strategis Kemendikbudristek yang membahas persoalan pendidikan di 3T. Menurut jaksa kala itu Pusdatin Kemendikbudristek telah mengingatkan soal ketidakcocokan Chromebook digunakan di daerah 3T.

Setelah itu, Nadiem menekankan bahwa isu persoalan konektivitas pada Chromebook sudah dibahas dalam rapat 6 Mei 2020. Dalam pembahasannya, Nadiem menyatakan bahwa laptop Chrome OS hanya digunakan untuk daerah yang memiliki akses internet.

“Target daripada pengadaan laptop ini hanya untuk daerah yang memiliki akses listrik, memiliki akses internet, tidak pernah menerima laptop sebelumnya, dan punya kapasitas siswa yang cukup,” ujar Nadiem.

Lebih jauh, Nadiem mengemukakan berdasarkan saksi yang dihadirkan di sidang atau fakta persidangan bahwa pengadaan Chrome OS tak pernah ditujukan untuk daerah 3T.

“Dan ternyata melalui proses persidangan, semua saksi juga menyebut bahwa target daripada program ini bukan daerah 3T, tapi justru sekolah yang memiliki akses internet dan listrik. Begitu Pak Jaksa,” pungkas Nadiem.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

Bisnis.com,BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengklaim program-program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga habis dan tersisa Rp500.000 bukanlah kebijakan populis.
"Hari ini ada wacana yang dikembangkan bahwa Gubernur Jawa Barat sangat ambisius terhadap program populis. Padahal yang kita kerjakan, yang kita selesaikan hari ini adalah kebutuhan dasar masyarakat dan itu layanan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah," kata Dedi, Jumat (9/1/2026).

Ia menyebut belanja APBD hingga optimal seperti pembangunan sekolah merupakan kewajiban pemerintah daerah. Akses pendidikan harus dipastikan hingga tingkat SMA dan SMK agar tidak terus memicu persoalan saat penerimaan siswa baru.
"Kalau pemerintah provinsi tidak bangun sekolah, nanti teriak-teriak ketika penerimaan siswa baru karena ruang kelasnya tidak cukup," katanya.
Selain pendidikan, ia menyebut belanja APBD ditujukan untuk pemenuhan layanan kesehatan sebagai kebutuhan mendesak. Menurutnya Puskesmas dengan rumah sakit harus terkoneksi untuk memudahkan pelaksanaan layanan.
Pihaknya juga menyinggung persoalan warga yang belum memiliki akses listrik akibat kemiskinan. Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terus terjadi.
"Kemudian kalau ada rakyat Jawa Barat ratusan ribu yang tidak punya jaringan listrik karena kemiskinan, lantas kita membiarkan Indonesia merdeka 80 tahun warganya tidak punya listrik. Itu kan pemerintah yang abai dan kita ingin menyelesaikannya," tuturnya.
Pembangunan irigasi, normalisasi sungai, serta perbaikan jalan juga ditegaskan sebagai kebutuhan dasar. Infrastruktur harus dibangun secara menyeluruh dan berkualitas.
"Kalau kita membangun jaringan jalan yang baik, tidak tambal-tambalan, tapi langsung di-hotmix, di beton, dilengkapi oleh penerangan jalan umum, membuat drainase, itu adalah kebutuhan dasar," kata Dedi
Dedi pun mengajak masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga Jawa Barat.
"Pemimpin adalah menyelesaikan seluruh problem masyarakat agar minimal kebutuhan dasarnya terselesaikan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Bisnis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2025 hanya Rp500.000, dan diklaim menunjukkan belanja daerah efektif. Minimnya silpa disebut sebagai optimalisasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, sekaligus lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp1 triliun.

Meski demikian, masih terdapat belanja pembangunan 2025 yang belum terbayarkan senilai Rp621 miliar dan akan dilunasi pada 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan ketersediaan dana seiring adanya pemasukan kas daerah sekitar Rp2 triliun pada Januari 2026, meski sebagian digunakan untuk belanja rutin. Ia menambahkan, tunda bayar terjadi akibat dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang tidak sepenuhnya disalurkan pada 2025

REPUBLIKA.CO.ID, AGAM -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan akses listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) di Sumatra Barat berangsur pulih pascabencana banjir dan longsor. Bahlil mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsi di SDN 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (18/12/2025).

Peninjauan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengecekan penanganan pengungsi serta progres pembangunan hunian sementara. Pemerintah menyiapkan 100 unit hunian sementara di sekitar lokasi terdampak sebagai solusi awal sebelum proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

“Saya pikir di sini listrik aman, BBM dan LPG tertangani dengan baik,” ujar Bahlil di Bandar Udara Minangkabau usai mendampingi Presiden, dikutip Jumat (19/12/2025).

Tim Siaga Bencana ESDM mencatat pemulihan kelistrikan di Sumatra Barat hampir tuntas. Hingga Kamis (18/12/2025) pukul 12.00 WIB, sebanyak 274.419 dari total 274.564 pelanggan terdampak telah kembali menyala, menyisakan 145 pelanggan yang masih padam di Jorong Lambeh, FCO Tulang Gajah Tinggi.

PT PLN mengonfirmasi pembangunan menara darurat Brandan–Langsa telah rampung pada Rabu sore (17/12/2025). Sistem kelistrikan telah tersinkronisasi dan pembebanan dilakukan secara bertahap untuk menyalakan sisa pelanggan.

Pemulihan pasokan energi berlangsung beriringan dengan penanganan pengungsi. Presiden Prabowo meninjau langsung progres pembangunan hunian sementara serta kondisi 271 pengungsi dari 85 kepala keluarga di lokasi posko.

“Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara mulai dibangun, supaya ibu-ibu dan bapak-bapak semua tidak perlu lagi tinggal di tenda,” kata Prabowo.

Di sektor BBM dan LPG, distribusi di wilayah terdampak mulai kembali normal. Seluruh 147 SPBU telah beroperasi, diikuti 172 agen LPG dan 14 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) yang kembali melayani kebutuhan masyarakat.

Kendala masih muncul pada sejumlah jalur logistik energi. Akses dari Integrated Terminal Teluk Kabung menuju Kajai Pasaman Timur, Surian Solok Selatan, Lembah Anai, Palupuh Pasaman Timur, dan Malalak masih tersendat akibat jalan terputus serta kemacetan di kawasan Sitinjau.

Pemerintah menargetkan pemulihan energi dan pembangunan hunian sementara berjalan secara paralel agar aktivitas warga dapat segera kembali normal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak di Sumatra Barat.

Bisnis.com, KONAWE - Pada momentum peringatan Hari Pahlawan, PT PLN (Persero) hadir untuk menyalakan harapan bagi keluarga prasejahtera di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Melalui program Light Up The Dream (LUTD), sepuluh warga kini dapat menikmati akses listrik mandiri yang selama ini mereka nantikan.

Program LUTD merupakan program sosial PLN untuk memberikan sambungan listrik gratis dan layak kepada masyarakat prasejahtera, terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), yang berasal dari dana donasi sukarela pegawai PLN.

Salah satu penerima manfaat, Sofyanto, tak dapat menyembunyikan rasa syukurnya, ketika kini ia dapat menikmati akses listrik yang telah lama ia impikan.

“Terima kasih kepada pegawai PLN atas bantuan (pemasangan) listrik gratis ini. Sebelumnya saya menyalur listrik dari tetangga. Sekarang, dengan adanya meteran kWh sendiri, saya bisa menikmati listrik dengan lebih leluasa. Semoga hal ini bermanfaat bagi kehidupan keluarga kami,” ungkap Sofyanto saat penyalaan sambungan listrik gratis pada Minggu (16/11).

Komisaris Independen PT PLN (Persero), Ali Masykur Musa yang turut hadir dalam penyalaan simbolis pemasangan listrik gratis menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dan sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, PLN memiliki tanggung jawab memastikan akses listrik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

“Kegiatan ini mencerminkan kepedulian dan solidaritas insan PLN. Melalui LUTD, PLN ingin memastikan seluruh keluarga di Indonesia dapat memanfaatkan listrik untuk kehidupan yang lebih baik,” ujar Ali Masykur.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menekankan bahwa program LUTD merupakan semangat gotong royong insan PLN dalam mewujudkan energi berkeadilan hingga seluruh pelosok tanah air.

“Bagi PLN, LUTD tidak hanya sekadar program bantuan, melainkan komitmen perseroan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia agar dapat merasakan manfaat listrik. Kami pastikan tidak ada satu pun keluarga di Indonesia yang tertinggal dalam menikmati energi listrik,” kata Darmawan.

Pada kesempatan yang sama, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah mencatat bahwa UID Sulselrabar telah menyalakan mimpi 5.866 keluarga sejak program LUTD diluncurkan pada tahun 2020.

“Listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi. Dengan adanya listrik, anak-anak dapat belajar lebih baik, dan kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi,” jelas Edyansyah.

Edyansyah menegaskan bahwa tujuan PLN adalah menumbuhkan semangat berbagi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera.

“Dengan gotong royong, kita dapat membantu mewujudkan akses listrik bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.

PT PLN (Persero) melalui program Light Up The Dream (LUTD), hadir menyalakan harapan bagi 10 keluarga prasejahtera di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Program LUTD merupakan program sosial PLN untuk memberikan sambungan listrik gratis dan layak kepada masyarakat prasejahtera, terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), yang berasal dari dana donasi sukarela pegawai PLN.

Komisaris Independen PT PLN (Persero), Ali Masykur Musa yang turut hadir dalam penyalaan simbolis pemasangan listrik gratis pada Minggu (16/11) menyampaikan, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, PLN memiliki tanggung jawab memastikan akses listrik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

"Kegiatan ini mencerminkan kepedulian dan solidaritas insan PLN. Melalui LUTD, PLN ingin memastikan seluruh keluarga di Indonesia dapat memanfaatkan listrik untuk kehidupan yang lebih baik," ujar Ali Masykur.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menekankan bahwa program LUTD merupakan semangat gotong royong insan PLN dalam mewujudkan energi berkeadilan hingga seluruh pelosok tanah air.

"Bagi PLN, LUTD tidak hanya sekadar program bantuan, melainkan komitmen perseroan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia agar dapat merasakan manfaat listrik. Kami pastikan tidak ada satu pun keluarga di Indonesia yang tertinggal dalam menikmati energi listrik," kata Darmawan.

Pada kesempatan yang sama, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah mencatat bahwa UID Sulselrabar telah menyalakan mimpi 5.866 keluarga sejak program LUTD diluncurkan pada tahun 2020.

"Listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi. Dengan adanya listrik, anak-anak dapat belajar lebih baik, dan kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi," tutur Edyansyah.

Ia menegaskan, bahwa tujuan PLN adalah menumbuhkan semangat berbagi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera.

"Dengan gotong royong, kita dapat membantu mewujudkan akses listrik bagi seluruh masyarakat," katanya.

Salah satu penerima manfaat, Sofyanto, tak dapat menyembunyikan rasa syukur ketika mendapatkan akses listrik yang selama ini diimpikan.

"Terima kasih kepada pegawai PLN atas bantuan (pemasangan) listrik gratis ini. Sebelumnya saya menyalur listrik dari tetangga. Sekarang, dengan adanya meteran kWh sendiri, saya bisa menikmati listrik dengan lebih leluasa. Semoga hal ini bermanfaat bagi kehidupan keluarga kami," pungkas Sofyanto saat penyalaan sambungan listrik gratis.

Indonesia memasuki fase penting dalam pembangunan energi. Dalam dua tahun terakhir, perluasan akses listrik menunjukkan kemajuan signifikan, menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya gelap gulita dan menghadirkan perubahan nyata bagi jutaan warga.

Pemerintah mencatat peningkatan tajam pada distribusi listrik ke rumah tangga. Pada 2024, lebih dari 155 ribu rumah mendapatkan sambungan baru melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).Angka ini meningkat menjadi 215 ribu rumah tangga pada 2025. Upaya tersebut diperkuat oleh Program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029, yang menargetkan pembangunan jaringan listrik di lebih dari 10 ribu lokasi untuk menghadirkan 1,28 juta pelanggan baru.Di wilayah timur Indonesia-Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara-aliran listrik kini mulai menggerakkan roda ekonomi lokal. Cold storage bagi nelayan, aktivitas pedagang di malam hari, hingga pengurangan penggunaan genset menjadi bukti bahwa elektrifikasi membawa dampak langsung bagi keseharian masyarakat.Fondasi Transisi Energi BersihDosen Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muhammad Nurun Najib, menilai capaian elektrifikasi ini merupakan tonggak penting bagi ketahanan energi nasional."Keseluruhan hasil kerja tersebut menjadi penanda keseriusan negara memperkuat ketahanan energi sekaligus menyiapkan fondasi transisi menuju energi bersih," ujarnya, Senin (17/11).Selain program elektrifikasi, proyek-proyek energi besar turut berjalan. Hilirisasi mineral dan investasi energi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah menunjukkan dorongan besar menjadikan sektor energi sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.Namun, menurut Najib, kemajuan ini juga mengandung tantangan struktural yang perlu dikelola dengan lebih matang-terutama terkait keadilan energi, pemerataan manfaat, dan partisipasi publik.Komitmen Pemerintah: 5.700 Desa Belum Teraliri ListrikDalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses listrik hingga ke pelosok.Ia menyebut, meski Indonesia telah merdeka selama delapan dekade, masih terdapat 5.700 desa yang belum menikmati listrik."Saya tahu hidup tanpa listrik pakai pelita. Kami targetkan 2029-2030 Insya Allah seluruh Indonesia sudah terlistriki," ujarnya.Program BPBL menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai target tersebut. Bantuan ini menyasar rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).Dari Genset Bising ke Rumah yang HidupSalah satu penerima manfaat BPBL adalah Ruslan (52), warga Dusun Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia menerima pemasangan listrik gratis pada 16 Juni 2025.Sebelumnya, Ruslan hanya mengandalkan genset kecil yang dinyalakan sesekali. Selain bahan bakarnya mahal dan suaranya bising, dayanya pun terbatas-hanya cukup menyalakan satu atau dua lampu.Kini, lampu menyala setiap malam tanpa rasa khawatir. Bagi Ruslan, listrik bukan sekadar penerangan; listrik membuka waktu belajar lebih panjang bagi anak-anak, memberi ruang istrinya untuk menjahit pesanan hingga malam, dan membuat rumah terasa lebih hidup.Ketimpangan dan Sentralisasi Pengelolaan EnergiMeski capaian elektrifikasi meningkat, sejumlah persoalan mendasar masih membayangi. Hilirisasi mineral dan pembangunan infrastruktur energi sering kali berjalan dalam model pengelolaan terpusat, di mana negara dan korporasi besar memegang kendali utama.Najib menilai pola pembangunan teknokratik seperti ini berpotensi menciptakan ketimpangan baru."Transisi energi masih dijalankan melalui model yang sangat terpusat. Masyarakat sering kali menjadi penerima manfaat pasif, bukan bagian dari proses pengambilan keputusan," jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan makro tidak selalu langsung terasa di tingkat keluarga dan komunitas, terutama di daerah penghasil energi atau wilayah terpencil.Dari Infrastruktur Menuju PartisipasiNajib menegaskan bahwa keadilan energi harus menjadi prinsip utama dalam pembangunan energi ke depan.

Kebijakan selama ini terlalu fokus pada indikator teknis seperti jumlah pelanggan atau kapasitas jaringan, sementara dimensi sosial-siapa yang menguasai dan menikmati manfaat energi-kurang mendapatkan perhatian.Ia menekankan pentingnya memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui model-model seperti:• Energi berbasis komunitas,• Koperasi listrik desa,• BUMDes energi, atau skema kepemilikan bersama.Dengan pendekatan ini, manfaat ekonomi dari proyek energi tidak berhenti di lingkar elite atau korporasi besar, melainkan berputar di tingkat lokal.Demokratisasi Energi sebagai Arah BaruMenurut Najib, demokratisasi energi adalah langkah korektif yang perlu segera ditempuh. Model ini memandang energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga distribusi manfaat dan pembagian kendali."Jika dimensi sosial dan partisipatif dijadikan tolok ukur keberhasilan, transisi energi dapat menjadi instrumen redistribusi kesejahteraan yang nyata," ujarnya.Ia menyimpulkan bahwa tantangan utama pembangunan energi di Indonesia berada pada dua hal: dominasi pendekatan teknokratik, dan lemahnya inovasi sosial yang menghubungkan infrastruktur energi dengan kebutuhan masyarakat.Menuju Energi yang Adil dan InklusifDengan rasio elektrifikasi yang hampir sempurna dan banyaknya proyek energi baru yang sedang berjalan, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, menurut Najib, pembangunan energi harus melampaui capaian teknis."Elektrifikasi akan kehilangan makna jika hanya berhenti pada perluasan infrastruktur tanpa redistribusi manfaat dan partisipasi masyarakat," tegasnya.Ia menambahkan, arah kebijakan energi ke depan harus memberi ruang lebih besar bagi warga sebagai pemilik dan pengambil keputusan.Pemerataan akses listrik menjadi simbol penting kemandirian nasional. Namun agar cahaya yang menyala di seluruh negeri benar-benar mampu memperkuat daya sosial masyarakat, pembangunan energi wajib dikawal dengan prinsip keadilan, partisipasi, dan pemberdayaan komunitas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan hasil kunjungan kerjanya di sejumlah daerah kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025). Laporan tersebut mencakup perkembangan program listrik desa, capaian produksi minyak nasional, hingga kesiapan menuju kedaulatan energi.

Bahlil menjelaskan, kunjungan yang dilakukannya meliputi wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, serta beberapa wilayah lain yang menjadi lokasi strategis program penyediaan energi nasional. Dalam pertemuan dengan Kepala Negara, ia memaparkan langkah-langkah percepatan agar seluruh wilayah Indonesia dapat teraliri listrik secara merata.

“Saya memberikan laporan karena beberapa hari ini saya melakukan kunjungan kerja di daerah, di Sulawesi dan sekitarnya, khususnya berbicara tentang realisasi listrik desa,” ujar Menteri ESDM kepada wartawan di kompleks istana, dikutip Selasa (4/11/2025).

Menurut Bahlil, Prabowo menaruh perhatian besar terhadap pemerataan akses listrik bagi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air. Pemerintah menargetkan program listrik desa dapat rampung paling lambat pada 2030. “Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk listrik desa 2029–2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun itu harus selesai semua,” kata dia.

Kementerian ESDM menyiapkan rencana percepatan hingga 2029 untuk memperluas akses listrik di 10.068 lokasi dengan total 1,28 juta calon pelanggan. Khusus tahun 2025, penyediaan listrik akan difokuskan di 1.285 lokasi bagi 77.616 pelanggan baru.

Selain program elektrifikasi, Bahlil juga melaporkan capaian lifting minyak nasional. Hingga November 2025, produksi minyak harian Indonesia tercatat telah melampaui target APBN sebesar 605 ribu barel per hari. Kinerja tersebut menjadi indikator penting stabilitas pasokan energi domestik.

Potensi peningkatan lifting, jelas dia, juga terbuka melalui optimalisasi pengelolaan sumur tua. Pemerintah telah menginventarisasi sekitar 45 ribu sumur yang akan segera dikelola melalui kerja sama dengan koperasi, pelaku UMKM, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Pendekatannya tidak hanya dari sisi korporasi besar, tetapi juga melibatkan usaha rakyat agar nilai tambah energi bisa lebih merata,” tutur Bahlil.

Ia menambahkan, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi juga menunjukkan tren positif. Dari target Rp260 triliun pada 2025, realisasi saat ini telah mencapai sekitar 74 sampai 75 persen. Peningkatan tersebut menjadi salah satu penopang utama penerimaan fiskal nasional.

Bahlil menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan segera mencapai kedaulatan energi. Ia memastikan pada 2026 mendatang Indonesia tidak lagi mengimpor solar seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.

“RDMP di Balikpapan insyaallah 10 November ini akan diresmikan. Dengan dorongan B50, kita berpotensi memenuhi kebutuhan solar nasional bahkan bisa ekspor,” ujar Menteri ESDM.

Bahlil menekankan berbagai langkah yang dilakukan merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden. Ia menyebut pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan program energi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.

Seluruh laporan yang disampaikan, kata dia, merupakan bagian dari upaya bersama menuju kemandirian energi nasional dan pemerataan pembangunan di daerah. Pemerintah berharap capaian ini menjadi fondasi kuat untuk memperkuat ketahanan ekonomi di seluruh Tanah Air.

Bisnis.com, PANDEGLANG - Hari itu, suasana Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten dipenuhi rasa haru dan sukacita. Dari balik jendela rumah-rumah sederhana, warga menyambut hangat kehadiran listrik yang kini benar-benar menyala di rumah mereka sendiri. Terang yang kini menyapa setiap sudut rumah membawa sebuah harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik.

Sebanyak 108 rumah tangga di Provinsi Banten kini menikmati hadirnya akses listrik melalui program bantuan pasang baru “Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan” dari PT PLN (Persero) dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80.

Juniah, salah satu penerima manfaat yang sehari-hari mengandalkan saluran listrik dari tetangga, tampak tak kuasa menahan haru. Kini, rumahnya terang, menghadirkan kenyamanan baru baginya dan keluarga.

“Alhamdulillah, sekarang rumah saya sudah terang. Anak-anak bisa belajar dengan nyaman, terima kasih PLN sudah membantu kami,” tutur Juniah sambil tersenyum, matanya berbinar diterpa cahaya lampu saat seremoni penyalaan di rumahnya pada Jumat (17/10).

Cerita serupa datang dari Aminah, warga desa yang juga menerima bantuan sambungan listrik gratis. Saat saklar di rumahnya dinyalakan, air mata haru pun menetes tak bisa dibendung.

“Syukur Alhamdulillah, terima kasih PLN. Semoga berkah untuk semuanya,” ungkap Aminah penuh syukur.

Di kesempatan lain, Camat Carita, Yadi Priyadi menyampaikan apresiasi atas kepedulian PLN terhadap warganya. Ia menyebut, program ini menjadi berkah besar bagi keluarga yang selama ini hidup dengan akses listrik yang terbatas.

“Kami sangat berterima kasih kepada PLN yang telah menghadirkan program ini, khususnya di Desa Pejamben. Program sambungan listrik gratis ini sangat membantu warga prasejahtera untuk dapat hidup lebih layak. Ini bukti nyata bahwa PLN tidak hanya menyalurkan listrik, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi masyarakat,” ujar Yadi.

Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly yang hadir langsung dalam prosesi penyalaan listrik secara simbolis, mengatakan bahwa program ini menyasar lebih dari 8.000 rumah tangga di seluruh Indonesia yang belum memiliki sambungan listrik mandiri.

“Kami berharap setiap sambungan listrik yang diberikan membawa semangat baru bagi masyarakat, menghadirkan peluang untuk tumbuh, berdaya, dan menatap masa depan dengan lebih optimistis,” ujar Sinthya.

Sinthya menambahkan bahwa listrik merupakan hak dasar seluruh rakyat Indonesia yang berperan penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, kemajuan pendidikan, dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Banten, Mohammad Joharifin menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud komitmen dan kepedulian insan PLN untuk menghadirkan perubahan di tengah masyarakat melalui akses energi yang berkeadilan.

“Program ini bukan hanya menyalurkan bantuan, tapi wujud kepedulian seluruh insan PLN. Kami ingin setiap masyarakat dapat merasakan manfaat listrik untuk kehidupan yang lebih baik,” tutup Joharifin.

REPUBLIKA.CO.ID, DEMAK -- Siang itu, suasana di Desa Karangasem, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah terasa penuh haru. Senyum mengembang di wajah warga saat satu per satu rumah mulai tersambung listrik.

Bagi mereka, cahaya yang hadir bukan sekadar penerangan, melainkan simbol harapan dan perubahan yang dibawa PT PLN (Persero) melalui program “Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan.”

Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80, sekaligus wujud nyata komitmen PLN dalam menghadirkan energi berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebanyak sepuluh rumah tangga penerima manfaat, yang mayoritas berprofesi sebagai petani, sebelumnya masih menumpang sambungan listrik dari tetangga. Kini, mereka dapat menikmati listrik secara mandiri dan legal berkat dukungan program tersebut.

Salah satu penerima manfaat, Kuzaemah, mengungkapkan rasa syukurnya saat rumahnya memiliki sambungan listrik sendiri, kini ia dan keluarga dapat beraktivitas lebih nyaman dan produktif.

“Alhamdulillah, sekarang rumah saya terang. Terima kasih PLN, semoga berkah untuk semuanya,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Camat Sayung, Sukarman menyampaikan apresiasi atas kepedulian PLN yang terus membantu masyarakat memperoleh akses listrik mandiri. Hadirnya energi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kepada PLN yang telah membantu masyarakat kami mendapatkan sambungan listrik gratis. Kini mereka bisa menikmati listrik dengan aman dan legal. Ini bukan hanya bantuan, tetapi bukti nyata perhatian kepada masyarakat kecil,” ungkapnya saat penyalaan sambungan listrik gratis di Desa Karangasem, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (23/10/2025).

Direktur Distribusi PLN, Arsyadany G Akmalaputri menyampaikan, kehadiran listrik merupakan fondasi penting bagi pemerataan pembangunan, penggerak roda perekonomian, serta peningkatan kualitas pendidikan.

Seperti pepatah Jawa mengatakan saka pepadhang bakal tuwuh pangarep-arep, dari cahaya akan tumbuh harapan. Melalui program ini, PLN berkomitmen memastikan setiap rumah tangga di seluruh Tanah Air bisa menikmati manfaat listrik.

‘’Ketika listrik hadir, kehidupan akan menjadi lebih mudah, anak-anak bisa belajar dengan terang, dan usaha kecil bisa berkembang,” jelas Arsyadany dalam keterangan yang dikutip Rabu (29/10/2025).

Lebih lanjut, Arsyadany menjelaskan, program ini menjadi jembatan antara ketersediaan listrik dan kemampuan masyarakat. Meskipun jaringan listrik telah tersedia hingga depan rumah, sebagian warga belum mampu melakukan penyambungan mandiri.

Melalui “Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan”, PLN berupaya menutup kesenjangan tersebut dengan menghadirkan akses listrik bagi masyarakat prasejahtera. Program ini menyasar lebih dari 8.000 rumah tangga di seluruh Indonesia.

“Semoga dengan nyalanya listrik di rumah-rumah mereka, kehidupan menjadi lebih mudah dan masa depan keluarga makin terang,” ujar Arsyadany.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bramantyo Anggun Pambudi menambahkan, PLN berkomitmen menghadirkan energi untuk semua, tanpa terkecuali.

“Melalui program bertajuk ‘Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan’, kami ingin memastikan tak ada lagi masyarakat yang hidup tanpa akses listrik. Setiap rumah yang tersambung berarti membuka peluang baru bagi kehidupan yang lebih sejahtera,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SUMBA TIMUR — Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, mengungkapkan masih terdapat 23 desa dan satu ibu kota kecamatan di wilayahnya yang belum menikmati aliran listrik. Ia menyampaikan hal tersebut saat peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Wairara di Desa Wairara, Rabu (29/10/2025).

Umbu menjelaskan, sebagian besar wilayah yang belum teraliri listrik berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN secara on-grid. Beberapa di antaranya terletak di kawasan hutan, sehingga memerlukan solusi energi alternatif seperti mikrohidro dan tenaga surya.

“Kami dari Sumba Timur menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kementerian ESDM, Bapak Menteri, dan seluruh tim atas perhatian terhadap desa-desa kami yang memang cukup sulit dijangkau dengan layanan PLN secara on-grid,” ujarnya.

Ia menuturkan, kehadiran listrik di sejumlah desa terpencil yang telah terlayani memberi dampak nyata terhadap peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Warga mulai membuka usaha kecil seperti perbengkelan, pertukangan, serta produksi es untuk mendukung nelayan pesisir mengirim hasil tangkapan ke kota.

Selain menggerakkan ekonomi, kata Umbu, listrik juga memperluas akses layanan dasar di sektor kesehatan dan pendidikan. Di Desa Wairara, fasilitas kesehatan kini dapat menyimpan vaksin secara mandiri karena tersedianya listrik yang stabil dari PLTMH. Kondisi ini mendorong peningkatan cakupan imunisasi di tingkat desa.

“Kami berharap ke depan, 23 desa dan satu ibu kota kecamatan yang belum terlayani listrik dapat mendapat perhatian kembali dari Bapak Menteri dan jajarannya,” ucapnya.

Umbu menambahkan, sejumlah wilayah di Sumba Timur memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Selain PLTMH, daerah tersebut memiliki intensitas cahaya matahari tinggi yang memungkinkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam skala lebih luas.

Ia menegaskan, pembangunan energi bersih di Sumba Timur merupakan langkah penting untuk mendorong kemandirian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang masih tertinggal.

Pernyataan Umbu disampaikan bersamaan dengan agenda penyalaan pertama dan peresmian Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Minahasa, Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut juga mencakup peresmian PLTMH Wairara (128 kW) di Sumba Timur, PLTMH Anggi I (150 kW) di Papua Barat, serta peletakan batu pertama PLTMH Anggi II (500 kW) di Pegunungan Arfak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang memimpin kegiatan dari Minahasa langsung menanggapi permintaan Bupati Sumba Timur dengan menginstruksikan jajarannya. “Nanti Ibu Enya Dirjen EBTKE sama Pak Yuliot Pak Wamen identifikasi yang 23 desa dan satu kecamatan. Segera turunkan tim untuk mengecek apakah memakai solar panel atau air, dan segera anggarkan di 2026,” kata Bahlil.

Menteri ESDM menegaskan, perluasan akses listrik di daerah tertinggal menjadi bagian penting dari agenda kedaulatan energi nasional. Ia menilai, dukungan bagi desa-desa terpencil seperti di Sumba Timur merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam pemerataan pembangunan.