Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bauran energi baru terbarukan (EBT) berdasarkan kapasitas pembangkit listrik telah mencapai 17,89% per April 2026. Realisasi tersebut melampaui target tahun ini yang ditetapkan sebesar 16,46%.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan peran EBT dalam sistem ketenagalistrikan nasional, meskipun pembangkit berbasis energi fosil masih mendominasi kapasitas terpasang.

"Porsi ini tentu cukup menggembirakan dan menunjukkan kinerja yang cukup positif dari energi baru terbarukan," ujar Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas pembangkit tenaga surya tercatat 1,62 gigawatt (GW) atau 2%, panas bumi 2,75 GW atau 3%, dan biomassa 3,67 GW atau 3%.

Meski capaian bauran EBT telah melampaui target tahun ini, Tri mengakui batu bara masih menjadi sumber energi utama dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Berdasarkan jenisnya, kapasitas pembangkit berbasis batu bara mencapai 60,53 GW atau 56% dari total kapasitas nasional, disusul gas sebesar 24,72 GW atau 23%, tenaga air 7,6 GW atau 7%, serta pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) sebesar 6 GW atau 6%.

Adapun total kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai 108 GW per April 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 91,58 GW atau 85% masih berasal dari energi fosil.

Tri menjelaskan wilayah usaha PT PLN (Persero) mencakup kapasitas pembangkit sebesar 79,05 GW atau sekitar 73% dari total kapasitas nasional.

Perinciannya, pembangkit milik PLN dan grup mencapai 48,79 GW atau 45% dari total kapasitas nasional, Independent Power Producer (IPP) sebesar 29,27 GW atau 27%, pembangkit sewa sekitar 1%, serta pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang terhubung ke sistem PLN sebesar 0,14 GW.

Selain kapasitas terpasang, produksi listrik nasional yang berasal dari PLN, IPP, wilayah usaha lain (wilus), dan IUPTLS mencapai 165,51 terawatt hour (TWh) per April 2026.

Produksi tersebut terdiri atas PLN sebesar 61,79 TWh, IPP 55,03 TWh, IUPTLS 40,29 TWh, dan wilus 8,4 TWh.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua negara konsumen listrik berbasis batu bara terbesar di dunia, China dan India, melaporkan penurunan pembangkitan dari komoditas tersebut sepanjang 2025. Penurunan ini merupakan yang pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun.

Berdasarkan laporan terbaru, China dan India sama-sama mencatat penurunan produksi listrik dari pembangkit batu bara pada tahun lalu. Analis utama Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), Lauri Myllyvirta, menuliskan dalam Carbon Brief bahwa pembangkitan listrik berbasis batu bara di China turun 1,6%, sementara di India merosot 3%.

“Ini merupakan kali pertama kedua negara mengalami penurunan secara bersamaan sejak 1973, ketika dunia terdampak embargo minyak Arab,” tulis Myllyvirta, dikutip dari Bloomberg.

Penurunan ganda tersebut terjadi di tengah ekspansi energi terbarukan yang mencetak rekor di masing-masing negara. Di China, lonjakan besar kapasitas tenaga surya dan angin mampu memenuhi peningkatan konsumsi listrik yang pesat.

Sementara itu, di India, penurunan pembangkitan batu bara turut dipengaruhi oleh cuaca yang lebih sejuk serta melambatnya permintaan listrik secara struktural.

Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah tren penurunan ini menandai titik balik jangka panjang atau sekadar bersifat sementara. Menurut Myllyvirta, China hanya perlu mempertahankan laju penambahan energi terbarukan untuk mendorong penurunan batu bara secara berkelanjutan.

Sebaliknya, India masih perlu mempercepat pembangunan pembangkit surya dan angin, yang menuntut investasi besar pada infrastruktur jaringan listrik guna mengakomodasi sumber energi yang bersifat intermiten.

Penurunan pembangkitan tersebut terjadi di tengah rencana ekspansi kapasitas pembangkit batu bara di kedua negara. Kondisi ini meningkatkan risiko rendahnya tingkat utilisasi pembangkit baru dan berpotensi memicu tekanan finansial bagi perusahaan listrik milik negara.

Di India, pada Januari lalu bahkan terjadi lonjakan kembali pembangkitan listrik batu bara seiring meningkatnya permintaan selama musim dingin dan turunnya produksi listrik bertenaga air.

“Meski masih banyak tantangan, penurunan produksi listrik batu bara di kedua negara ini menandai momen bersejarah yang berpotensi mendorong tercapainya puncak emisi global,” ujar Myllyvirta.

Bisnis.com, JAKARTA— Raksasa teknologi Meta kembali memperluas investasi energinya dengan menandatangani tiga kesepakatan baru untuk membeli hampir 1 gigawatt (GW) tenaga surya dalam sepekan terakhir.

Dengan demikian, total pembelian tenaga surya Meta dilaporkan telah mencapai 3 GW sepanjang tahun ini.

Melansir laman TechCrunch pada Minggu (2/11/2025) langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan energi masif yang muncul akibat pertumbuhan pesat pusat data (data center) dan pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Energi surya menjadi pilihan utama perusahaan teknologi karena biayanya yang relatif murah serta waktu pembangunan proyek yang lebih singkat dibandingkan sumber energi lain.

Adapun, dua dari tiga kesepakatan terbaru Meta ditandatangani di Louisiana, di mana perusahaan akan membeli atribut lingkungan (environmental attributes) setara dengan total kapasitas 385 megawatt (MW). Kedua proyek tersebut diperkirakan rampung dalam dua tahun mendatang.

Sebelumnya, Meta juga mengumumkan pembelian 600 MW dari proyek pembangkit listrik tenaga surya berskala besar di dekat Lubbock, Texas, yang dijadwalkan mulai beroperasi secara komersial pada 2027.

Meskipun pembangkit di Texas tersebut tidak terhubung langsung dengan pusat data Meta, listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke jaringan listrik setempat untuk mengimbangi konsumsi energi fasilitas Meta di wilayah tersebut.

Berbeda dengan proyek di Texas, dua proyek di Louisiana melibatkan pembelian sertifikat atribut lingkungan (Environmental Attribute Certificates/EACs). Melalui sertifikat ini, Meta disebut dapat mengimbangi penggunaan energi dari sumber yang lebih intensif karbon.

Namun, praktik ini menuai kritik karena dianggap menutupi jejak karbon sebenarnya dari operasi perusahaan, terutama di tengah lonjakan penggunaan listrik akibat AI. Sertifikat EAC sendiri diperkenalkan beberapa tahun lalu ketika energi terbarukan masih jauh lebih mahal dibandingkan bahan bakar fosil.

Skema ini memungkinkan pembeli listrik membayar tambahan biaya untuk menutupi selisih harga tersebut, sekaligus membantu mendorong pembangunan proyek energi hijau baru.

Namun kini, dengan biaya pembangunan tenaga surya dan angin yang jauh lebih murah bahkan mampu bersaing dengan pembangkit batu bara dan gas alam banyak pakar menilai efektivitas EAC mulai berkurang.

Mereka menilai sertifikat tersebut tidak lagi memberikan insentif yang kuat untuk menambah kapasitas energi terbarukan baru. Menurut para ahli, jika perusahaan seperti Meta benar-benar ingin menyeimbangkan lonjakan konsumsi energi akibat AI, mereka seharusnya berfokus pada pendanaan proyek energi terbarukan baru secara langsung, bukan hanya mengandalkan pembelian sertifikat kompensasi karbon.