Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjangkau 173.853 pelanggan pada 2026.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan target tersebut akan dicapai melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan di 2.065 lokasi di berbagai daerah.

Menurut Tri, pemerintah telah menyiapkan empat skema untuk memperluas akses listrik, yakni melalui perluasan jaringan (grid), mini-grid, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) individual yang dilengkapi baterai, serta bantuan pasang baru listrik.

"Pemerintah telah menetapkan empat strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah, di mana terdiri dari perluasan jaringan atau grid, kemudian mini-grid, PLTS individual dan battery, dan terakhir dengan bantuan pasang baru listrik,” kata Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Dia menjelaskan peta jalan Program Lisdes dan BPBL 2025–2029 disusun untuk memperluas akses listrik, terutama di daerah terpencil, terluar, dan wilayah yang belum terjangkau jaringan utama.

Pada 2025, pemerintah awalnya menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 lokasi dengan potensi melayani 77.616 pelanggan. Namun, target tersebut meningkat menjadi 1.516 lokasi setelah adanya optimalisasi anggaran.

"Target awal untuk lisdes adalah untuk tahun 2025 sebesar 1.285 lokasi di mana dalam perjalanan kita mengalami optimalisasi anggaran yang dapat meningkat menjadi 1.516 lokasi di mana realisasi konstruksi sudah selesai 100 persen,” ujar Tri.

Pada 2026, cakupan program ditargetkan meningkat menjadi 2.065 lokasi dengan potensi melayani 173.853 pelanggan.

Pemerintah selanjutnya menargetkan program tersebut menjangkau 2.759 lokasi dengan 215.108 pelanggan pada 2027. Adapun pada 2028 dan 2029, cakupan program masing-masing ditargetkan mencapai 1.735 lokasi dan 1.942 lokasi.

“Pada 2027 mulai menjangkau 2.759 lokasi dengan 215.108 pelanggan, dilanjutkan tahun 2028 1.735 lokasi, terakhir 2029 1.942 lokasi,” tutur Tri.

beberapa provinsi telah mencapai 100 persen, yaitu di Bali dan di Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 99,832 persen per triwulan I 2026, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan rasio elektrifikasi pada 2025 sebesar 99,831 persen.

“Berdasarkan data pada triwulan I tahun 2026, rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 99,83 persen, meningkat signifikan dibanding 91,16 persen pada tahun 2016,” ujar Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurut Tri, capaian tersebut menunjukkan bahwa akses listrik kepada masyarakat Indonesia semakin nyata dan mendekati elektrifikasi penuh. Sebagian besar provinsi, lanjut dia, sudah mencapai elektrifikasi di atas 95 persen.

“Bahkan, beberapa provinsi telah mencapai 100 persen, yaitu di Bali dan di Jakarta,” kata Tri.

Tri menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk memberikan akses listrik kepada semua desa di seluruh Indonesia dalam waktu 4 tahun, sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program untuk merealisasikan komitmen tersebut adalah program Listrik Desa (Lisdes).

Dalam upaya memperluas akses listrik, pemerintah juga telah menetapkan empat strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah, seperti perluasan jaringan atau grid extension untuk desa yang dekat jaringan distribusi existing.

Kemudian, terdapat strategi mini grid untuk daerah yang sulit dijangkau perluasan jaringan listrik PLN dan masyarakatnya bermukim secara berkelompok.

“Lalu ada PLTS individual dan baterai, terakhir ada bantuan pasang baru listrik (BPBL),” ucap Tri Winarno.

Program bantuan pasang baru listrik (BPBL) ditujukan kepada rumah tangga miskin belum berlistrik yang di sekitar rumahnya telah tersedia jaringan listrik tegangan rendah PLN.

“Roadmap (peta jalan) untuk program Lisdes dan BPBL pada tahun 2025–2029 disusun sebagai peta jalan nasional untuk menuntaskan pemerataan akses listrik secara berkelanjutan,” kata Tri.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang juga turut menghadiri RDP dengan Komisi XII menyampaikan siap menjalankan penugasan dari pemerintah, sebab PLN merupakan perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan program pemerintah di sektor kelistrikan.

“Baik itu untuk Listrik Desa maupun ada penugasan tambahan yaitu (PLTS) 100 GW, kami siap menjalankan,” ujar Darmawan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mengalirkan listrik ke Dusun Noemuke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), selama 24 jam penuh melalui Program Listrik Desa (Lisdes), sehingga memberi manfaat kepada 149 kepala keluarga.

“Sebagai badan usaha milik negara yang diberi amanah menyediakan energi listrik, PLN berkomitmen untuk terus menghadirkan akses listrik hingga ke pelosok negeri,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Darmawan menegaskan bahwa setiap rumah yang berhasil dialiri listrik di pelosok negeri memiliki cerita dan harapan yang berbeda.

Oleh karena itu, upaya pemerintah bersama PLN untuk menghadirkan listrik hingga ke wilayah terpencil tidak semata membangun jaringan listrik, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap peluang yang lebih luas.

“Hadirnya listrik menjadi fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan. Karena itu, PLN terus berkomitmen agar tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam kegelapan,” kata Darmawan.

Bagi PLN, lanjut dia, capaian tersebut merupakan hasil dari kolaborasi banyak pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga warga setempat turut mengambil peran agar pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat berjalan dengan baik.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur F. Eko Sulistyono mengatakan bahwa upaya menghadirkan listrik ke desa-desa terpencil akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen PLN mendukung pembangunan daerah.

Eko menambahkan, di balik lampu yang kini menyala di 149 rumah warga, tersimpan perjalanan panjang yang tidak selalu mudah.

Kondisi geografis berbukit dan akses yang terbatas membuat pembangunan infrastruktur kelistrikan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan.

Untuk menghadirkan listrik ini, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 1,03 kilometer sirkuit (kms) Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 4,9 kms, serta gardu distribusi berkapasitas 50 kVA.

“Wilayah seperti Noemuke memerlukan kesiapan teknis dan waktu. Dengan infrastruktur yang sudah beroperasi, kami berharap listrik ini dapat dimanfaatkan warga untuk mendukung berbagai aktivitas produktif sehari-hari,” ujarnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dinilai berpotensi membantu mengurangi risiko pemadaman listrik di wilayah pedesaan Indonesia.

Gagasan tersebut dipresentasikan oleh siswi SMA Pelita Harapan Karawaci, Elaine Wynette Wijaya, dalam Jakarta Scholars Symposium (JSS) 2026 di Soehanna Hall, Energy Building SCBD, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Mengutip riset bertajuk Blackout in Villages, Elaine menyoroti masih tingginya frekuensi pemadaman listrik di sejumlah daerah seperti Papua, Aceh, dan Lombok akibat tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur transmisi, hingga ketergantungan pada sistem microgrid.

Menurut dia, pemadaman listrik di wilayah desa tidak hanya berdampak pada penerangan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi, layanan kesehatan, hingga pendidikan masyarakat.

“Pemadaman listrik bukan hanya soal ketiadaan penerangan, tetapi telah menjadi krisis multidimensi yang menghambat produktivitas ekonomi, mengganggu layanan kesehatan dan pendidikan,” ujarnya dalam hasil riset, dikutip Kamis (28/5/2026).

Elaine menjelaskan penerapan AI berbasis machine learning, deep learning, dan reinforcement learning dapat membantu sistem kelistrikan mendeteksi gangguan jaringan lebih cepat, memprediksi pola konsumsi energi, serta mengatur distribusi daya secara otomatis.

Dalam penelitiannya, implementasi AI pada sistem kelistrikan pedesaan disebut berpotensi menurunkan frekuensi pemadaman hingga 15% serta memangkas biaya operasional hingga 25,6%.

Dia menilai teknologi AI juga dapat mempercepat proses pemulihan listrik saat terjadi gangguan jaringan, khususnya di wilayah terpencil dengan akses infrastruktur yang terbatas.

Berdasarkan data PT PLN tahun 2024 yang dikutip dalam riset tersebut, rata-rata frekuensi pemadaman listrik nasional mencapai 3,23 kali per pelanggan per tahun dengan durasi pemadaman sebesar 320,24 menit per pelanggan per tahun. Papua dan Biak menjadi wilayah dengan tingkat gangguan tertinggi, yakni mencapai 9,72 kali per pelanggan per tahun.

Elaine menilai kondisi geografis menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga stabilitas pasokan listrik di daerah terpencil. Di Papua, misalnya, banyak desa masih bergantung pada microgrid berbasis solar dan diesel yang rentan mengalami fluktuasi daya.

Sementara itu di Aceh, jalur transmisi jarak jauh dinilai rentan terdampak banjir dan badai sehingga proses identifikasi kerusakan jaringan sering memakan waktu lama. Adapun di Lombok, lonjakan konsumsi listrik sektor pariwisata disebut kerap memicu beban berlebih pada sistem kelistrikan berbasis pulau.

Melalui teknologi AI, sistem dapat membaca sensor jaringan secara real time untuk mendeteksi lokasi kerusakan secara presisi dan mengalihkan distribusi daya ke jalur alternatif secara otomatis.

“Kecerdasan buatan menawarkan harapan nyata untuk mengakhiri siklus pemadaman yang telah lama menjadi beban masyarakat desa,” jelas Elaine.

Selain membantu menjaga stabilitas pasokan listrik, implementasi AI pada sistem kelistrikan desa juga dinilai memberikan manfaat multidimensi.

Dari sisi ekonomi, teknologi tersebut berpotensi menekan kerugian produktivitas, mengurangi penutupan usaha akibat blackout, meningkatkan reliabilitas sektor pariwisata, hingga menghemat biaya bahan bakar dan meningkatkan efisiensi industri.

Di aspek sosial, sistem AI dinilai dapat meningkatkan keandalan layanan rumah sakit dan sekolah, memperkuat konektivitas internet, serta mempercepat respons darurat saat terjadi gangguan listrik.

Adapun dari sisi teknis, AI memungkinkan proses pemulihan pemadaman berlangsung lebih cepat, mendukung integrasi energi terbarukan, meningkatkan efisiensi grid, dan menekan kehilangan daya transmisi.

Sementara itu, dari sisi lingkungan, penggunaan AI dinilai dapat mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap generator diesel sehingga membantu menekan emisi karbon.

Meski demikian, Elaine mengingatkan implementasi AI di sektor kelistrikan pedesaan masih menghadapi sejumlah tantangan.

“Meskipun AI menawarkan solusi yang menjanjikan, kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan implementasinya. Keterbatasan infrastruktur, biaya tinggi, dan kekhawatiran keamanan siber adalah hambatan nyata yang harus diatasi,” ujarnya.

Dia menjelaskan salah satu tantangan utama adalah minimnya pengujian di dunia nyata serta keterbatasan dataset dari desa-desa terpencil. Selain itu, sistem AI dinilai masih beroperasi layaknya “black box” sehingga sulit dipahami masyarakat dalam proses pengambilan keputusan otomatis.

Risiko keamanan siber juga menjadi perhatian karena sistem smart breaker dan komunikasi digital berpotensi menjadi sasaran peretasan yang dapat mengganggu kontrol jaringan listrik.

Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur desa seperti pasokan listrik yang belum stabil, akses internet terbatas, hingga mahalnya sensor pintar dinilai menjadi hambatan dalam penerapan teknologi AI secara luas.

Karena itu, Elaine mendorong pengembangan sistem AI berdaya rendah dan berbiaya terjangkau agar lebih mudah diterapkan di wilayah pedesaan.

“Langkah selanjutnya adalah mengembangkan sistem AI bertenaga rendah yang terjangkau dan dapat dijelaskan keputusannya kepada masyarakat. Yang paling penting, kita perlu menguji sistem AI microgrid ini secara nyata di desa-desa Indonesia untuk membuktikan efektivitasnya di lapangan,” katanya.

Dia juga merekomendasikan pengembangan sensor pintar berbiaya rendah untuk pengumpulan data serta penerapan explainable AI agar masyarakat dapat memahami proses kerja sistem secara lebih transparan.

Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam percepatan penyediaan akses listrik nasional melalui Program Listrik Desa (Lisdes).

“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno yang dikutip melalui laman resmi Kementerian ESDM yang diakses dari Jakarta, Selasa.

Tri menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Lisdes di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain proses perizinan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Menurutnya, keberhasilan Program Lisdes sebagai program prioritas Presiden memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, ia menggelar Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Lisdes Tahun 2026 di Jakarta, Senin (25/5).

Tri juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan Program Lisdes melalui pembiayaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 dengan target awal 1.285 lokasi dan dioptimalisasi menjadi 1.516 lokasi.

Hingga 30 April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen.

Dalam forum tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa ketersediaan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami menargetkan pada tahun 2029 tidak ada lagi satu pun desa di Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik. Sulawesi Tengah siap mendukung dan menghadapi berbagai tantangan maupun kendala dalam pelaksanaan program ini,” kata Anwar.

Ia juga berharap Program Lisdes dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah sebagaimana program prioritas nasional lainnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Andriah Feby Misna menjelaskan bahwa Kementerian ESDM telah menetapkan roadmap Program Lisdes 2025–2029. Pada Tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan Lisdes di 2.065 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemerintah sangat fokus menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga no one left behind,” ujar Feby.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah mempercepat penyediaan akses listrik nasional melalui Program Listrik Desa (Lisdes), meski masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno dalam Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Lisdes Tahun 2026 menyampaikan pelaksanaan Program Lisdes di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti proses perizinan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Menurutnya, keberhasilan Program Lisdes sebagai program prioritas Presiden memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan di lapangan.

“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Tri dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Tri juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan Program Lisdes melalui pembiayaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 dengan target awal 1.285 lokasi dan dioptimalisasi menjadi 1.516 lokasi. Hingga 30 April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5%.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan ketersediaan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami menargetkan pada 2029 tidak ada lagi satu pun desa di Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik. Sulawesi Tengah siap mendukung dan menghadapi berbagai tantangan maupun kendala dalam pelaksanaan program ini,” tegas Anwar.

Dia juga berharap Program Lisdes dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah sebagaimana program prioritas nasional lainnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Andriah Feby Misna, menjelaskan, Kementerian ESDM telah menetapkan roadmap Program Lisdes 2025–2029. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan Lisdes di 2.065 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemerintah sangat fokus menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga no one left behind,” ujar Feby

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pemerintah menargetkan sekitar 8.000 lokasi akan sepenuhnya teraliri listrik paling lambat 2029.

Dalam forum HIPMI Power Development Forum 2026 di Jakarta, Rabu, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P Hutajulu mengatakan wilayah yang belum terjangkau listrik tersebut umumnya berada di daerah terpencil hingga pelosok desa.

Ia menegaskan pemerintah menargetkan seluruh wilayah tersebut dapat teraliri listrik paling lambat pada 2029. “Masih ada sekitar 8.000 lokasi, baik desa maupun di bawah desa, yang belum mendapatkan akses listrik dan ini harus kita selesaikan".

Menurut dia, pemerintah telah mulai mempercepat upaya elektrifikasi di daerah tertinggal. Pada tahun 2025, ia menyebut sekitar 1.500 lokasi berhasil dialiri listrik, dan pada tahun 2026 pelaksanaannya ditargetkan lebih masif.

Meski berbagai program pembangunan pembangkit listrik terus dilakukan dan rasio elektrifikasi nasional saat ini sudah tergolong tinggi, Jisman mengakui masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses listrik, khususnya di wilayah terpencil.

Ia menilai selama ini pembangunan kapasitas listrik nasional yang besar belum sepenuhnya diikuti dengan distribusi listrik hingga ke desa-desa.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya dukungan pendanaan, termasuk melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), guna mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah yang sulit dijangkau.

Menurut dia, keterlibatan negara diperlukan karena pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil membutuhkan biaya besar dan tidak sepenuhnya layak secara komersial bagi PLN.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal ESDM Ahmad Erani Yustika di Jakarta, Selasa (19/5), menyampaikan pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp14 triliun pada 2026 untuk mendukung program strategis, termasuk listrik desa (lisdes).

Ia menegaskan program listrik desa menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses listrik pada 2029.

“Tahun 2029 harus beres, semua rakyat harus teraliri listrik,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen pada 2029.

Saat ini, rasio elektrifikasi berada di kisaran 98 persen.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menyebut percepatan membutuhkan sinergi pemerintah dan industri.

Fokus diarahkan pada perluasan akses listrik, efisiensi energi, dan penggunaan produk dalam negeri.

"Kita dari tahun 2025 sudah mulai, sampai dengan 2029 menargetkan elektrifikasi untuk seluruh wilayah sekitar 100 persen. Jadi ini tidak ada lagi daerah-daerah yang gelap. Jadi merdeka dari kegelapan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan ke industri manufaktur peralatan listrik dan pencahayaan di Tangerang.

Kunjungan menjadi bagian dari upaya menyiapkan industri nasional dalam mendukung program ketenagalistrikan.

Pemerintah terus mempercepat program listrik desa. Program ini menjadi kunci pemerataan akses energi.

Pada 2025, program mencakup sekitar 1.516 desa. Secara keseluruhan, sekitar 10.000 desa ditargetkan mendapat akses listrik hingga 2029.

Program ini mendorong kebutuhan infrastruktur ketenagalistrikan dalam skala besar.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk terlibat dalam penyediaan peralatan dan teknologi.

Pemerintah juga mendorong efisiensi energi. Langkah ini dilakukan melalui pengembangan bangunan hemat energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan.

Salah satu fokusnya adalah penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atap di sektor industri.

Pemerintah juga menyiapkan regulasi terkait keselamatan instalasi listrik.

Aturan tersebut mencakup penggunaan perangkat pengaman seperti Residual Current Breaker with Overcurrent.

Pemerintah mendorong kebutuhan perangkat ini dipenuhi oleh industri dalam negeri.

"Kalau ini bisa diproduksi di sini, kita tidak memberikan kelonggaran untuk melakukan impor dari luar," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — Pemerintah mempercepat target elektrifikasi nasional dengan melibatkan industri dalam negeri. Langkah ini ditempuh untuk memperluas akses listrik sekaligus menekan ketergantungan impor perangkat ketenagalistrikan.

Kolaborasi ini juga bertujuan mendukung efisiensi energi dan penggunaan produk lokal. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung mengatakan, rasio elektrifikasi saat ini telah mencapai sekitar 98 persen. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah teraliri listrik dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita dari tahun 2025 sudah mulai, sampai dengan 2029 kita akan menargetkan elektrifikasi untuk seluruh wilayah mencapai sekitar 100 persen,” kata Wamen ESDM, di Tangerang, Kamis (16/4/2026).

Menurut Yuliot, percepatan elektrifikasi dilakukan melalui program listrik desa yang menyasar wilayah belum terjangkau jaringan. Pada 2025, program ini mencakup sekitar 1.516 desa sebagai bagian dari target tahunan.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan sekitar 10 ribu desa akan memperoleh akses listrik hingga 2029. Program ini menjadi tulang punggung pemerataan energi di berbagai daerah.

Kementerian ESDM juga menggandeng industri manufaktur peralatan listrik untuk memastikan kesiapan pasokan. Kunjungan ke sektor industri dilakukan guna melihat kapasitas produksi dalam negeri dalam mendukung program tersebut.

Yuliot menilai, kebutuhan elektrifikasi skala besar akan meningkatkan permintaan infrastruktur dan peralatan listrik. Hal ini membuka peluang bagi industri nasional untuk memperkuat peran dalam rantai pasok.

Pemerintah juga mendorong efisiensi energi melalui pengembangan bangunan hijau serta pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk PLTS atap di sektor industri. Selain itu, regulasi disiapkan untuk memperkuat keselamatan instalasi listrik melalui penggunaan perangkat pengaman.

“Kalau ini bisa diproduksi di dalam negeri, kita tidak memberikan kelonggaran untuk melakukan impor,” kata Yuliot.

Pemerintah menilai penguatan industri nasional menjadi kunci dalam percepatan elektrifikasi. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses listrik sekaligus mendukung transisi energi.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil menghubungkan 38 desa ke jaringan PLN dalam satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Bambang Arwanto menyatakan penambahan cakupan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) yang menjadi langkah strategis Pemprov Kaltim bersama PLN untuk memperluas akses energi hingga ke wilayah terpencil.

Menurut data yang dihimpun Dinas ESDM Kaltim, terdapat 928 desa yang telah menikmati listrik PLN, sementara 110 desa masih bergantung pada sumber listrik non-PLN seperti diesel atau tenaga surya mandiri dari total sekitar 1.038 desa di Kalimantan Timur.

"Dalam satu tahun terakhir, melalui program Lisdes, sebanyak 38 desa berhasil terhubung dengan jaringan listrik PLN," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

Dia menambahkan, dari angka tersebut, jumlah desa yang belum teraliri listrik PLN kini menurun menjadi 72 desa.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan rasio desa berlistrik dapat mencapai 100 persen pada tahun 2027.

Jika dipetakan secara matematis, untuk mencapai target tersebut, Pemprov Kaltim dan PLN harus mengalirkan listrik ke sekitar 36 desa per tahun atau rata-rata tiga desa per bulan.

Adapun, capaian 38 desa dalam satu tahun terakhir memang sedikit melampaui target proporsional, meski tantangan geografis dan aksesibilitas di desa-desa tersisa yang umumnya lebih terpencil dan berpotensi memperlambat implementasi.

Kami akan mendorong program PLTS, agar daerah-daerah, kampung-kampung, atau pulau-pulau yang susah kita datangi, bisa pakai PLTS

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambah jumlah target program bantuan pasang baru listrik (BPBL) untuk 2026, dari 250 ribu rumah tangga menjadi 500 ribu rumah tangga.

“Itu pemasangan baru listriknya, sekarang 250 ribu untuk 2026 dinaikkan menjadi 500 ribu,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Peningkatan target tersebut dilandasi oleh permintaan Komisi XII yang membidangi sektor ESDM untuk meningkatkan akses listrik kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan.

Untuk membiayai peningkatan target program BPBL, Bahlil meminta sinkronisasi dengan Komisi XII ihwal pergeseran anggaran.

Bahlil meminta agar anggaran dari program lain dapat disesuaikan, sebab ia ingin fokus kepada listrik desa.

Adapun target yang ditetapkan oleh pemerintah adalah pada akhir 2029, seluruh desa dan dusun di Indonesia teraliri listrik, dan hal itu mencakup sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa pada Rabu (21/1), dirinya rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas program-program Kementerian ESDM.

“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memerintahkan kepada saya untuk membuat program lebih,” ucapnya.

Apabila permohonan anggaran yang diajukan l disetujui, ia berjanji akan mengalokasikan tambahan anggaran tersebut untuk meningkatkan kelistrikan di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Mudah-mudahan anggaran kami disetujui, maka kami prioritaskan kepada daerah-daerah 3T. Kami akan mendorong program PLTS, agar daerah-daerah, kampung-kampung, atau pulau-pulau yang susah kita datangi, bisa pakai PLTS,” ucap Bahlil.

Sepanjang tahun 2025, Program Lisdes telah melistriki 77.616 pelanggan di 1.516 lokasi. Adapun hingga 31 Desember 2025 program BPBL telah terpasang bagi 205.968 rumah tangga.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun sepanjang 2025 untuk mempercepat pemerataan akses listrik melalui program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Hasilnya, sebanyak 205.968 rumah tangga di 1.516 lokasi di berbagai wilayah Indonesia kini menikmati akses listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan program elektrifikasi desa menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong keadilan energi bagi masyarakat di wilayah terpencil dan tertinggal.

“Dengan program 2025 listrik desa mampu kita menyelesaikan sebesar 1.516 lokasi dengan bantuan pemasangan langsung sebesar 205.968 rumah tangga,” ujar Bahlil, dalam paparan kepada Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1/2026).

Seiring dengan bertambahnya sambungan listrik baru, konsumsi listrik nasional turut mengalami peningkatan. Bahlil melaporkan, konsumsi listrik per kapita naik dari 1.411 kWh pada 2024 menjadi 1.584 kWh per kapita pada 2025. Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat program elektrifikasi.

Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa tantangan pemerataan listrik masih cukup besar. Hingga kini, masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum memiliki akses listrik sama sekali.

“Kita tahu bahwa ada sekitar 5.700 desa yang belum ada listriknya kemudian 4.400 dusun yang belum ada listriknya,” ungkapnya.

Jika digabungkan, masih terdapat sekitar 10.100 titik desa dan dusun yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam penyediaan akses listrik nasional. Untuk itu, Kementerian ESDM menargetkan penyelesaian menyeluruh sesuai mandat langsung Presiden.

“Target Bapak Presiden yang memberitakan kepada kami 2029 seluruh desa dan dusun harus semuanya selesai. Jadi ini yang kita akan lakukan,” tegas Bahlil.

Memasuki tahun anggaran 2026, Kementerian ESDM telah menyiapkan strategi pendanaan guna mengejar target tersebut. Meski pagu anggaran kementerian mengalami penyesuaian melalui kebijakan efisiensi dari Rp 10,12 triliun menjadi Rp 9,34 triliun, pemerintah memastikan prioritas belanja tetap diarahkan pada program berbasis kerakyatan.

Bahlil menegaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk percepatan elektrifikasi desa dan pengembangan jaringan energi lainnya.

“Ini kita dorong untuk membangun listrik desa, kemudian kita bangun pipa, kemudian jargas dan beberapa program-program kerakyatan lainnya,” pungkasnya.