Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjangkau 173.853 pelanggan pada 2026.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan target tersebut akan dicapai melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan di 2.065 lokasi di berbagai daerah.

Menurut Tri, pemerintah telah menyiapkan empat skema untuk memperluas akses listrik, yakni melalui perluasan jaringan (grid), mini-grid, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) individual yang dilengkapi baterai, serta bantuan pasang baru listrik.

"Pemerintah telah menetapkan empat strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah, di mana terdiri dari perluasan jaringan atau grid, kemudian mini-grid, PLTS individual dan battery, dan terakhir dengan bantuan pasang baru listrik,” kata Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Dia menjelaskan peta jalan Program Lisdes dan BPBL 2025–2029 disusun untuk memperluas akses listrik, terutama di daerah terpencil, terluar, dan wilayah yang belum terjangkau jaringan utama.

Pada 2025, pemerintah awalnya menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 lokasi dengan potensi melayani 77.616 pelanggan. Namun, target tersebut meningkat menjadi 1.516 lokasi setelah adanya optimalisasi anggaran.

"Target awal untuk lisdes adalah untuk tahun 2025 sebesar 1.285 lokasi di mana dalam perjalanan kita mengalami optimalisasi anggaran yang dapat meningkat menjadi 1.516 lokasi di mana realisasi konstruksi sudah selesai 100 persen,” ujar Tri.

Pada 2026, cakupan program ditargetkan meningkat menjadi 2.065 lokasi dengan potensi melayani 173.853 pelanggan.

Pemerintah selanjutnya menargetkan program tersebut menjangkau 2.759 lokasi dengan 215.108 pelanggan pada 2027. Adapun pada 2028 dan 2029, cakupan program masing-masing ditargetkan mencapai 1.735 lokasi dan 1.942 lokasi.

“Pada 2027 mulai menjangkau 2.759 lokasi dengan 215.108 pelanggan, dilanjutkan tahun 2028 1.735 lokasi, terakhir 2029 1.942 lokasi,” tutur Tri.

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mengalirkan listrik ke Dusun Noemuke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), selama 24 jam penuh melalui Program Listrik Desa (Lisdes), sehingga memberi manfaat kepada 149 kepala keluarga.

“Sebagai badan usaha milik negara yang diberi amanah menyediakan energi listrik, PLN berkomitmen untuk terus menghadirkan akses listrik hingga ke pelosok negeri,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Darmawan menegaskan bahwa setiap rumah yang berhasil dialiri listrik di pelosok negeri memiliki cerita dan harapan yang berbeda.

Oleh karena itu, upaya pemerintah bersama PLN untuk menghadirkan listrik hingga ke wilayah terpencil tidak semata membangun jaringan listrik, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap peluang yang lebih luas.

“Hadirnya listrik menjadi fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan. Karena itu, PLN terus berkomitmen agar tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam kegelapan,” kata Darmawan.

Bagi PLN, lanjut dia, capaian tersebut merupakan hasil dari kolaborasi banyak pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga warga setempat turut mengambil peran agar pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat berjalan dengan baik.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur F. Eko Sulistyono mengatakan bahwa upaya menghadirkan listrik ke desa-desa terpencil akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen PLN mendukung pembangunan daerah.

Eko menambahkan, di balik lampu yang kini menyala di 149 rumah warga, tersimpan perjalanan panjang yang tidak selalu mudah.

Kondisi geografis berbukit dan akses yang terbatas membuat pembangunan infrastruktur kelistrikan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan.

Untuk menghadirkan listrik ini, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 1,03 kilometer sirkuit (kms) Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 4,9 kms, serta gardu distribusi berkapasitas 50 kVA.

“Wilayah seperti Noemuke memerlukan kesiapan teknis dan waktu. Dengan infrastruktur yang sudah beroperasi, kami berharap listrik ini dapat dimanfaatkan warga untuk mendukung berbagai aktivitas produktif sehari-hari,” ujarnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah mempercepat penyediaan akses listrik nasional melalui Program Listrik Desa (Lisdes), meski masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno dalam Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Lisdes Tahun 2026 menyampaikan pelaksanaan Program Lisdes di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti proses perizinan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Menurutnya, keberhasilan Program Lisdes sebagai program prioritas Presiden memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan di lapangan.

“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Tri dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Tri juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan Program Lisdes melalui pembiayaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 dengan target awal 1.285 lokasi dan dioptimalisasi menjadi 1.516 lokasi. Hingga 30 April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5%.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan ketersediaan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami menargetkan pada 2029 tidak ada lagi satu pun desa di Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik. Sulawesi Tengah siap mendukung dan menghadapi berbagai tantangan maupun kendala dalam pelaksanaan program ini,” tegas Anwar.

Dia juga berharap Program Lisdes dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah sebagaimana program prioritas nasional lainnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Andriah Feby Misna, menjelaskan, Kementerian ESDM telah menetapkan roadmap Program Lisdes 2025–2029. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan Lisdes di 2.065 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemerintah sangat fokus menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga no one left behind,” ujar Feby

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pemerintah menargetkan sekitar 8.000 lokasi akan sepenuhnya teraliri listrik paling lambat 2029.

Dalam forum HIPMI Power Development Forum 2026 di Jakarta, Rabu, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P Hutajulu mengatakan wilayah yang belum terjangkau listrik tersebut umumnya berada di daerah terpencil hingga pelosok desa.

Ia menegaskan pemerintah menargetkan seluruh wilayah tersebut dapat teraliri listrik paling lambat pada 2029. “Masih ada sekitar 8.000 lokasi, baik desa maupun di bawah desa, yang belum mendapatkan akses listrik dan ini harus kita selesaikan".

Menurut dia, pemerintah telah mulai mempercepat upaya elektrifikasi di daerah tertinggal. Pada tahun 2025, ia menyebut sekitar 1.500 lokasi berhasil dialiri listrik, dan pada tahun 2026 pelaksanaannya ditargetkan lebih masif.

Meski berbagai program pembangunan pembangkit listrik terus dilakukan dan rasio elektrifikasi nasional saat ini sudah tergolong tinggi, Jisman mengakui masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses listrik, khususnya di wilayah terpencil.

Ia menilai selama ini pembangunan kapasitas listrik nasional yang besar belum sepenuhnya diikuti dengan distribusi listrik hingga ke desa-desa.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya dukungan pendanaan, termasuk melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), guna mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah yang sulit dijangkau.

Menurut dia, keterlibatan negara diperlukan karena pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil membutuhkan biaya besar dan tidak sepenuhnya layak secara komersial bagi PLN.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal ESDM Ahmad Erani Yustika di Jakarta, Selasa (19/5), menyampaikan pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp14 triliun pada 2026 untuk mendukung program strategis, termasuk listrik desa (lisdes).

Ia menegaskan program listrik desa menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses listrik pada 2029.

“Tahun 2029 harus beres, semua rakyat harus teraliri listrik,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil menghubungkan 38 desa ke jaringan PLN dalam satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Bambang Arwanto menyatakan penambahan cakupan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) yang menjadi langkah strategis Pemprov Kaltim bersama PLN untuk memperluas akses energi hingga ke wilayah terpencil.

Menurut data yang dihimpun Dinas ESDM Kaltim, terdapat 928 desa yang telah menikmati listrik PLN, sementara 110 desa masih bergantung pada sumber listrik non-PLN seperti diesel atau tenaga surya mandiri dari total sekitar 1.038 desa di Kalimantan Timur.

"Dalam satu tahun terakhir, melalui program Lisdes, sebanyak 38 desa berhasil terhubung dengan jaringan listrik PLN," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

Dia menambahkan, dari angka tersebut, jumlah desa yang belum teraliri listrik PLN kini menurun menjadi 72 desa.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan rasio desa berlistrik dapat mencapai 100 persen pada tahun 2027.

Jika dipetakan secara matematis, untuk mencapai target tersebut, Pemprov Kaltim dan PLN harus mengalirkan listrik ke sekitar 36 desa per tahun atau rata-rata tiga desa per bulan.

Adapun, capaian 38 desa dalam satu tahun terakhir memang sedikit melampaui target proporsional, meski tantangan geografis dan aksesibilitas di desa-desa tersisa yang umumnya lebih terpencil dan berpotensi memperlambat implementasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah menyiapkan diskon tarif listrik bagi warga terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Rencana tersebut muncul setelah Kementerian ESDM menerima permohonan resmi dari sejumlah kepala daerah yang wilayahnya terdampak.

Karenanya, Kementerian ESDM saat ini melakukan penghitungan terkait durasi pemberian diskon serta besaran anggaran yang dibutuhkan.

"Ada surat permohonan dari beberapa kepala daerah kepada kami untuk meminta diskon listrik di wilayah lokasi bencana. Prinsipnya Kementerian ESDM akan memberikan diskon, namun kita lagi exercise berapa bulan dan biayanya berapa. Jadi kita lagi menghitung," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM, Kamis (8/1).

Bahlil menegaskan kebijakan tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum direalisasikan. Ia menyebut pemerintah pusat memiliki komitmen untuk hadir dan memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak bencana.

"Tapi saya pastikan saya akan melaporkan kepada Bapak Presiden karena pasti Bapak Presiden juga sudah memerintahkan kepada kami untuk hadir dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita," katanya.

Di sisi lain, Kementerian ESDM mencatat konsumsi listrik per kapita sepanjang 2025 mencapai 1.584 kWh. Angka ini melebihi target APBN yang sebesar 1.464 kWh.

"Jadi konsumsi kita naik. Kalau konsumsi naik, itu artinya terjadi pertumbuhan permintaan dan itu kaitannya pertumbuhan ekonomi dan yang kedua adalah terjadi juga pemerataan," jelasnya.

Konsumsi listrik yang meningkat sejalan dengan kapasitas terpasang pembangkit yang juga naik 6,8 persen hingga 107,51 gigawatt (GW) dibandingkan 2024 yang sebesar 100,65 GW.

Sementara itu, program listrik desa (lisdes) sepanjang 2025 sudah terealisasi kepada 77.616 pelanggan di 1.516 lokasi di seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian, untuk instalasi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sepanjang tahun lalu berhasil terpasang kepada 205.968 rumah tangga.

Bentuk apresiasi atas upaya dan kontribusinya dalam mendorong percepatan transisi energi sejak menjabat Menteri ESDM pada 2024.

Jakarta (ANTARA) - Bahlil Lahadalia meraih penghargaan Tokoh Penggerak Transisi Energi sebagai bentuk apresiasi atas upaya dan kontribusinya dalam mendorong percepatan transisi energi sejak menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2024.

Usai menerima penghargaan, Bahlil menyampaikan apresiasinya kepada penyelenggara dan menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran Kementerian ESDM.

"Saya ucapkan terima kasih kepada detikcom atas penghargaan ini. Sebenarnya yang berhak menerima ini adalah teman-teman dari Kementerian ESDM. Saya hanya mewakili saja. Saya ingin menyampaikan bahwa ini sekaligus motivasi dalam rangka implementasi Pasal 33 UUD 1945," ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dalam ajang penghargaan detikcom Award 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (25/11) itu, Bahlil dinilai sebagai tokoh kunci dalam mendorong transformasi sektor energi melalui program green energy, percepatan investasi energi baru dan terbarukan (EBT), serta hilirisasi tambang.

Beberapa waktu sebelumnya, Bahlil turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan 55 proyek EBT yang tersebar di 15 provinsi.

Dari jumlah tersebut, 50 proyek siap beroperasi secara komersial, terdiri atas tiga pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berkapasitas 91,9 megawatt (MW) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 27,8 MW, sementara lima proyek PLTP lainnya masih dalam tahap pembangunan dengan total kapasitas 260 MW.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses energi, Bahlil menggagas pembangunan PLTS di desa-desa yang belum teraliri listrik, dengan kapasitas hingga 100 GW.

Upaya tersebut dilengkapi program bantuan pasang baru listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu.

Program BPBL menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa yang belum terjangkau jaringan PLN, melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan perdesaan dan penyambungan listrik bagi sekitar 1,2 juta rumah tangga.

Target tersebut sejalan dengan arah kebijakan ketenagalistrikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025-2034.

Selain itu, Bahlil terus mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan bahan bakar nabati (BBN) untuk biodiesel.

Indonesia menargetkan peningkatan pemanfaatan biodiesel B40 menjadi B50 pada 2026.

Hingga September 2025, realisasi program B40 tercatat 10,57 juta kiloliter, menghasilkan peningkatan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) hingga Rp14,7 triliun.

Program tersebut juga berkontribusi pada penghematan devisa sebesar Rp93,43 triliun, penyerapan lebih dari 1,3 juta tenaga kerja, serta penurunan emisi karbon hingga 28 juta ton.

Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting menyampaikan detikcom Award 2025, yang kali ini mengangkat tema "Apresiasi Karya Insan Nusantara, Merajut Indonesia Gemilang", diberikan kepada individu, lembaga, dan merek yang dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan bangsa sepanjang 2025.

"Malam ini, para penerima penghargaan telah menunjukkan satu hal, bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan hati dapat menjadi cahaya bagi banyak orang. Karya-karya mereka adalah bukti bahwa Nusantara tidak pernah kehabisan cahaya," ujar Alfito.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Minahasa, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru saja meresmikan sejumlah proyek strategis ketenagalistrikan yang dilaksanakan secara terpusat di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, pada Rabu (29/10/2025).

Adapun proyek yang diresmikan meliputi tiga agenda utama. Pertama, Program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Kedua, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara dengan kapasitas terpasang 1 x 128 kilo Watt (kW) di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketiga, peresmian PLTMH Anggi Tahap I berkapasitas 1 x 150 kW, serta groundbreaking PLTMH Anggi Tahap II sebesar 2 x 250 kW di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Adapun, dalam peresmian serentak ini, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mewakili Kementerian ESDM di PLTMH Wairara, NTT. Sedangkan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menghadiri kegiatan di Distrik Anggi, Papua Barat untuk proyek PLTMH Anggi.

Bahlil menilai proyek ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan pemerataan akses listrik ke seluruh pelosok negeri. Langkah ini juga merupakan bagian dari amanat dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya bersama Pak Gubernur Sulawesi Utara, Pak Bupati Minahasa. Hadir di sini untuk meresmikan peresmian pembangkit listrik tenaga mikrohidro di dua tempat, di Provinsi Papua Barat, di Arfak dan di NTT, serta kami meresmikan pemasangan listrik langsung kepada masyarakat, gratis," ungkap Bahlil dalam acara peresmian di Minahasa, Rabu (29/10/2025).

Menurut Bahlil, pada 2025 ini, bantuan listrik baru di Kabupaten Minahasa telah menjangkau sekitar lebih dari 100 rumah tangga. Meski belum begitu besar hal ini cukup penting untuk memperluas akses listrik ke masyarakat.

"Kita tahun 2025 di Minahasa ini alhamdulillah puji tuhan, masyarakatnya yang perbantuan listrik langsung ini tidak banyak. Kurang lebih sekitar 100 lebih saja. Itu cukup luar biasa dan tahun ini selesainya," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa masih terdapat 11 desa di Sulawesi Utara yang belum mendapatkan akses listrik. Sebagian di antaranya berada di wilayah perbatasan laut dengan Filipina.

Oleh sebab itu, pihaknya menargetkan agar seluruh desa di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun depan sudah teraliri listrik. Terlebih, pihaknya juga sudah menganggarkan program listrik untuk desa.

"Target kami, pada Desember 2026 seluruh desa di provinsi ini sudah teraliri listrik dan tidak hanya di Sulawesi Utara, di daerah-daerah 3T maupun di Jawa, di Kalimantan, tapi kan programnya bertahap ya, sampai dengan 2029-2030," ujar Bahlil.

Sebagaimana diketahui, program BPBL turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara dengan realisasi sambungan listrik bagi 1.000 rumah tangga (RT) pada 2023, 550 rumah tangga pada 2024, dan target 2.700 rumah tangga pada 2025.

Khusus di Kabupaten Minahasa, program BPBL pada tahun 2023-2024 telah dirasakan oleh 20 rumah tangga. Sementara itu, pada tahun 2025 ini direncanakan sebanyak 112 rumah tangga akan menerima manfaat program tersebut.

Secara nasional, realisasi program BPBL pada tahun 2024 sebesar 155.429 rumah tangga dan periode Januari s.d September 2025 sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215.000 RT sampai akhir 2025.

Malam menebar gelap di Kampung Iraiweri, Pegunungan Arfak, Papua Barat Daya. Di tengah sunyi itu, Elias Inyomusi menatap anak-anaknya yang kini dapat belajar tanpa diterangi pelita atau lampu minyak sederhana.

"Dulu kami bikin api untuk belajar," katanya lirih dikutip dari media sosial Kementerian ESDM, Senin (27/10/2025).

Elias pun berharap kondisinya sekarang juga bisa dinikmati oleh saudara-saudara sebangsa lain yang hingga kini masih hidup dalam gelapnya malam tanpa ada akses listrik.

“Semua rumah itu harus setapak listrik supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar. Mama-mama bisa masak dengan lampu,” tambahnya.

Kini, kampung yang selama puluhan tahun gelap gulita itu telah disinari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Setiap lampu yang menyala bukan sekadar cahaya, tetapi simbol keadilan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, rumah Ruslam juga telah tersinari listrik. Sebelumnya, keluarga ini mengandalkan genset kecil yang harus diisi bahan bakar setiap beberapa jam.

"Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang," ucap Ruslam penuh lega.

Kisah Elias dan Ruslam hanyalah sebagian kecil dari ribuan cerita yang lahir dari program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Dua program ini bukan sekadar menyalakan lampu, tetapi membuka peluang pendidikan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat di pelosok.

Menteri Bahlil: Dari Lampu Pelita ke Listrik untuk Semua

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengenang masa kecilnya di desa tanpa listrik. "Saya lahir di desa, tidak ada listrik, tidak ada Puskesmas, yang ada cuma lampu pelita. Tidak ada dokter, hanya Mama Biang untuk membantu melahirkan anak," kisahnya saat HUT Kementerian ESDM, Jumat, (24/10/2025).

Pengalaman pribadi itu mendorongnya menekankan pentingnya keadilan energi. "Setelah 80 tahun merdeka, masih ada desa yang belum ada listrik. Inilah bentuk keadilan sosial. Siapa tahu, anak-anak desa ini suatu saat bisa menjadi Presiden, menteri, atau pemimpin bangsa," lanjut Bahlil.

Pemerintah menargetkan 1.287.000 warga yang belum menikmati akses listrik akan segera mendapat penerangan dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari jumlah tersebut, 783.000 warga bakal dialiri lewat Jaringan Listrik Desa (Lisdes) dan 503.000 lainnya melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) karena sudah terdapat jaringan listrik.

Jaringan Listrik Desa merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan akses listrik ke desa-desa yang belum terlistriki, khususnya di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T). Program ini dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk membangun infrastruktur kelistrikan di daerah tersebut.

Sementara BPBL adalah program pemerintah yang dijalankan melalui Kementerian ESDM untuk membantu masyarakat tidak mampu mendapatkan sambungan listrik secara gratis.

Sejak 2022 hingga 2024, 367.212 rumah tangga telah menerima BPBL:

• 2022: 80.183 RT
• 2023: 131.600 RT
• 2024: 155.429 RT
• Target 2025: 215.000 RT

Hal ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan melalui penyediaan akses listrik. Sementara hingga akhir 2024, melalui Lisdes, pemerintah tercatat telah berhasil menerangi sebanyak 83.693 desa dan kelurahan.

Program Lisdes pun akan terus digenjot dengan target elektrifikasi 10.068 titik yang mencakup 5.700 desa dan 4.400 dusun.

“Listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, tetapi juga meningkatkan akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Baik Lisdes maupun BPBL menjadi salah satu kebijakan strategis yang digencarkan Pemerintahan Presiden Prabowo dan telah tertuang dalam Rencana Usaha Penambahan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Kebijakan ini menjadi dasar pencapaian swasembada energi berbasis sumber daya domestik.

"Saya sudah laporan kepada Bapak Presiden, sudah saya rapatkan dengan Menteri Keuangan, agar ini di 2029, masa periode pertama Bapak Presiden, kita akan berusaha untuk semua kita listriki," ujar Bahlil dalam konferensi pers capaian kinerja Semester I 2025 sektor ESDM di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Bahlil menambahkan, Lisdes maupun BPBL tidak hanya memberi manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga mendorong peluang investasi hingga Rp50 triliun. Rinciannya sebagai berikut:

• 2025: Rp4,52 triliun

Jaringan listrik perdesaan: Rp3,85 triliun

Peningkatan jam nyala 24 jam: Rp0,22 triliun

BPBL: Rp0,45 triliun

• 2026: Rp7,33 triliun

Jaringan listrik perdesaan: Rp6,15 triliun

Peningkatan jam nyala: Rp0,73 triliun

BPBL: Rp0,45 triliun

• 2027: Rp14,21 triliun

Jaringan listrik perdesaan: Rp12,21 triliun

Peningkatan jam nyala: Rp1,55 triliun

BPBL: Rp0,45 triliun

• 2028: Rp12,8 triliun

Jaringan listrik perdesaan: Rp10,5 triliun

Peningkatan jam nyala: Rp1,23 triliun

BPBL: Rp0,45 triliun

• 2029: Rp11,7 triliun

Jaringan listrik perdesaan: Rp9,55 triliun

Peningkatan jam nyala: Rp1,77 triliun

BPBL: Rp0,45 triliun

"Tugas lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025–2029 sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo adalah segera menginventarisasi dan membuat terobosan untuk memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki," kata Bahlil, Jumat (30/5/2025).

Sejalan dengan itu, pemerintah juga meluncurkan program jangka panjang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Giga Watt (GW) yang dipasang secara bertahap. Program ini akan diintegrasikan di bawah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang diluncurkan Presiden pada 21 Juli 2025 silam.

Diharapkan, program ini menjadi enabler dalam upaya elektrifikasi nasional sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan KDMP.

“Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 GW, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," imbuh Bahlil.

Untuk memastikan energi tersedia selama 24 jam penuh, PLTS akan dilengkapi dengan Battery Energy Storage System (BESS). Produksi BESS sebentar lagi juga tengah berjalan di dalam negeri. Dengan begitu kebutuhan dari BESS pun ke depan bisa secara mandiri di produksi dalam negeri.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa PLTS 100 GW selain penting untuk elektrifikasi di pedesaan, juga selaras dengan program de-dieselisasi. Dalam program ini, pemerintah akan mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berbiaya mahal dengan PLTS.

Ia menjelaskan terdapat dua mekanisme penyaluran listrik: melalui pembangunan jaringan smart grid untuk mengontrol distribusi elektrifikasi baru ke penduduk, atau disalurkan langsung ke rumah warga tanpa melalui jaringan inti.

“Jadi ini kita ada dua opsi,” kata Yuliot. Ia menegaskan bahwa penerapan inisiatif ini tidak akan menambah beban masyarakat di daerah 3T. Biaya yang dibebankan hanya terbatas pada pemeliharaan.

Sementara itu, PLN memperkuat peran Lisdes dengan menghadirkan inovasi SuperSUN, yakni PLTS mikro terintegrasi dengan BESS dan smart meter berkapasitas 450 VA, 900 VA, hingga 1.300 VA. Pemakaian listriknya bahkan bisa dipantau melalui smartphone.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa perluasan akses listrik merupakan prioritas perusahaan yang sejalan dengan visi pemerintah.

“Melalui inovasi SuperSUN, PLN berhasil menghadirkan listrik di wilayah terpencil yang sebelumnya tidak terjangkau listrik PLN. Kehadiran listrik di sekolah-sekolah secara langsung mendukung program Pemerintah dalam Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Pembelajaran, sekaligus sejalan dengan program Lisdes untuk memperluas akses energi ke seluruh pelosok Nusantara,” ujar Darmawan, Selasa (19/8/2025).

Program ini terbukti bermanfaat dan efektif menjangkau masyarakat di 3T. Di Sulawesi Selatan, misalnya, hingga Mei 2025 tercatat 1.181 unit SuperSUN telah terpasang dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah kepulauan 3T.

Salah satu momen haru, PLN lewat program ini berhasil mengelektrifikasi UPT SDN 095 Beroppa, Kecamatan Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kehadiran akses listrik ini pun menjadi kado istimewa di momen Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kepala Sekolah, Meri Harianti Kambuno, menyampaikan rasa syukur atas perubahan ini. Kini, kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi lebih berkualitas, menghidupkan semangat baru bagi siswa dan guru.

“Dengan adanya listrik tentu akan membawa dampak positif pada proses pembelajaran di kelas. Kami kini dapat memanfaatkan media elektronik untuk menyajikan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan,” ujarnya penuh haru.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi kerja keras Kementerian ESDM dan PLN dalam menghadirkan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk wilayah 3T.

“Walaupun dihadapkan dengan tantangan akses yang sangat berat, melistriki Kecamatan Seko adalah sebuah mimpi lama yang akhirnya berhasil kita wujudkan. Wilayah yang selama ini gelap gulita di malam hari, kini telah diterangi berkat kerja keras banyak pihak dan kehadiran teknologi ramah lingkungan, yaitu SuperSUN dari PLN," pungkas Andi.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah membangun jaringan listrik di lebih dari 1.100 desa selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Peningkatan akses listrik ke desa-desa tersebut, kata dia, menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

“Tahun ini Bapak Presiden kita mampu membangun jaringan di 1.100 lebih desa. Total desa yang kita belum aliran listrik 5.700, ada 4.400 dusun. Sekarang lagi pasang 1.100 lebih desa, kemudian 250 ribu (akan) pasang,” ujarnya dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip pada Sabtu (25/10/2025).

Bahlil menuturkan, pemerintah menargetkan semua desa dan dusun di Indonesia sudah dialiri listrik pada 2030. Katanya, Prabowo menaruh perhatian khusus kepada anak-anak di seluruh pelosok Tanah Air agar bisa menikmati dukungan teknologi di sekolah-sekolah.

“Presiden mempunyai perhatian khusus kepada anak-anak kita di pedalaman-pedalaman, daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Bahwa Presiden punya keinginan agar sekolah-sekolah itu harus memakai teknologi, pakai layar. Jadi, mau tidak mau listrik harus kita masukkan,” kata dia.

Dia pun menerangkan ada dua model pasokan listrik yang dibangun pemerintah, salah satunya solar panel atau listrik tenaga surya.

“Sambil kita paralel untuk mendorong transisi energi dengan memakai tenaga surya. Ini juga kita lagi siapkan ke depan,” kata Bahlil.

Listrik Desa atau Lisdes merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menargetkan elektrifikasi 5.758 desa dan 1,2 juta rumah tangga. Program ini diprioritaskan bagi rumah tangga di desa-desa dengan ketertinggalan akses, tantangan geografis, dan kebutuhan sosial tertinggi.

Rasio elektrifikasi nasional telah mencapai sekitar 99,83 persen pada akhir 2024, sehingga Lisdes 2025-2029 difokuskan untuk menuntaskan kantong-kantong yang belum berlistrik.

(Dhera Arizona)

Pemerintah terus menunjukkan komitmen menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto, program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan energi hingga pelosok negeri.

Berkat Program Lisdes dan BPBL ini, hampir seluruh desa di berbagai wilayah Indonesia kini telah menikmati penerangan listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, kehadiran energi di desa bukan hanya soal penerangan, tetapi juga simbol hadirnya negara yang membuka kesempatan baru bagi peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10).

Kementerian ESDM mencatat, program Lisdes saat ini telah menjangkau 10.068 lokasi, menyentuh lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara itu, realisasi BPBL periode 2024 telah diterima oleh 155.429 rumah tangga (RT). Pada periode Januari-September 2025, tercatat sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215.000 RT hingga akhir tahun.

Melalui program ini, Bahlil mengatakan, pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan energi sebagai bagian dari keadilan dan kemandirian nasional. Meski capaian elektrifikasi nasional sudah tinggi, namun jalan menuju kesejahteraan energi belum sepenuhnya tuntas.

Bahlil menyebut rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 99,1 persen. Sisanya merupakan wilayah yang sulit dijangkau karena letak rumah penduduk yang terpencar di pulau-pulau terluar dan daerah pedalaman.

Untuk menjangkau wilayah tersebut, Kementerian ESDM terus melakukan transformasi menuju energi bersih dengan mempercepat pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik energi terbarukan. Hingga kini, pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi.

"Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," ucap Bahlil.

Bahlil menegaskan tekad pemerintah untuk mempercepat pencapaian elektrifikasi 100 persen. Menurutnya, setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih hidup dalam gelap gulita saat malam hari.

Salah satu penerima manfaat program BPBL adalah Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dia mengaku bersyukur kini rumahnya terang setiap malam. Sebelumnya, ia dan keluarganya hanya mengandalkan genset kecil dengan bahan bakar yang harus dibeli setiap hari.

"Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang," kata Ruslam.

Cerita serupa datang dari Elias Inyomusi, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat. Daerah tempat tinggalnya kini terang berkat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi. Lokasinya yang terpencil membuat pembangkit energi terbarukan menjadi solusi paling efektif.

"Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita," ujar Elias.

Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen pada 2030. Bahlil memastikan tidak boleh ada satu pun warga yang masih hidup dalam kegelapan. Setelah delapan dekade merdeka, listrik menjadi hak dasar seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus memperluas akses listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan perbatasan dalam rangka pemanfaatan energi, yang semakin merata.

"Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial dan ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, upaya yang dilakukan pemerintah di antaranya melalui program listrik desa (lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) sebagai wujud komitmen negara dalam pemerataan energi.

Program lisdes telah menjangkau 10.068 lokasi dan memberi manfaat bagi lebih dari 1,2 juta pelanggan baru.

Adapun realisasi BPBL periode 2024 telah diterima 155.429 rumah tangga, dan hingga September 2025 sebanyak 135.482 rumah tangga telah terpasang dari target 215.000 rumah hingga akhir tahun.

Program ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahlil menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi nasional saat ini telah mencapai 99,1 persen.

Wilayah yang belum terjangkau listrik merupakan daerah dengan kondisi geografis menantang, seperti pulau-pulau kecil dan kawasan pedalaman.

Untuk menjangkau wilayah tersebut, menurut dia, pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

"Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan," sebutnya.

Pemerintah juga sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi.

"Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," ujar Bahlil.

Ia menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat capaian elektrifikasi hingga 100 persen.

Masyarakat di berbagai daerah telah merasakan manfaat program ini.

Salah satunya Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang," ucapnya.

Sementara itu, di wilayah timur Indonesia, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat, kini menikmati listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi.

"Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita," tutur Elias Inyomusi, warga Anggi.

Pemerintah menargetkan seluruh wilayah Indonesia akan menikmati listrik sepenuhnya pada 2030.

Bahlil pun menegaskan bahwa target rasio elektrifikasi 100 persen harus tercapai agar seluruh warga dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025