Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan regulasi mengenai potongan komisi ojek online (ojol) 8 persen saat ini difokuskan bagi layanan roda dua, bukan roda empat.

Dudy mengatakan pemerintah memprioritaskan pengaturan komisi ojek online roda dua karena layanan tersebut memiliki jumlah pengguna dan mitra pengemudi yang paling besar.

"Sekarang ini (potongan komisi 8 persen) fokus dilakukan untuk roda dua karena memang pengguna maupun pelaku ojek online memang banyak yang di roda dua," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Menurut Dudy, regulasi yang tengah disiapkan pemerintah hanya berlaku bagi layanan roda dua sehingga belum mencakup angkutan sewa khusus berbasis aplikasi menggunakan kendaraan roda empat.

Ia menjelaskan kewenangan pengaturan angkutan sewa khusus roda empat berbeda dengan ojek online karena di wilayah Jabodetabek menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sedangkan daerah lain diatur pemerintah provinsi.

Dudy mengungkapkan terdapat usulan dari operator agar pengaturan kendaraan roda empat dipusatkan di pemerintah pusat sehingga berlaku seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, menurutnya, usulan tersebut masih perlu dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sehingga keputusan yang diambil dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.

Ia menegaskan pemerintah saat ini tetap memfokuskan penyusunan regulasi komisi ojek online pada layanan roda dua sebagai langkah awal dalam memperkuat kepastian pengaturan sektor transportasi berbasis aplikasi.

"Memang ada ada permintaan dari para operator supaya kiranya bisa untuk roda empat itu regulasinya dipusatkan saja. Tapi kita itu harus bicara dengan stakeholder yang terkait, tidak hanya operator tapi juga pemerintah daerah provinsi," beber Dudy.

Sebelumnya, Menhub menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Dudy mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan penyesuaian komisi ojek online tersebut pada 1 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Menhub.

Adapun, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5).

Kepala Negara menegaskan kebijakan itu diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan.

Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan alasan aturan terkait komisi 92% alias potongan 8% untuk aplikator baru berlaku untuk transportasi online roda dua.

Dudy menjelaskan, kebijakan tersebut difokuskan lebih dahulu pada layanan roda dua karena jumlah pengguna maupun mitra pengemudinya jauh lebih besar dibandingkan layanan roda empat.

"Jadi, sekarang ini yang fokus dilakukan adalah untuk roda dua, karena memang pengguna maupun pelaku ojek online memang banyak yang di roda dua," ujarnya dalam Media Briefing, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Dia mengatakan, regulasi terbaru mengenai komisi tersebut untuk sementara hanya berlaku bagi layanan ojekonline (ojol) roda dua.

Pemerintah akan lebih dulu melihat implementasi kebijakan tersebut sebelum mempertimbangkan pengaturan pada layanan roda empat.

Menurutnya, karakter regulasi angkutan daring roda empat berbeda dengan roda dua. Untuk wilayah Jabodetabek, pengaturan berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Adapun di luar Jabodetabek, kewenangan pengaturan diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Lebih lanjut, Menhub mengungkapkan operator angkutan daring tersebut memang telah mengusulkan agar pengaturan layanan roda empat dipusatkan di pemerintah pusat sehingga tidak berbeda-beda di setiap daerah.

Meski demikian, pemerintah menilai usulan tersebut masih memerlukan pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sebelum diambil keputusan.

"Tetapi kami harus bicara dengan stakeholder yang berkait, tidak hanya operator tetapi juga pemerintah daerah semua, apakah kami satukan saja pengaturan terhadap kendaraan roda empat," ujarnya.

Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) dan Grab Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk mulai menerapkan potongan 8% pada 1 Juli 2026

Sementara itu, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak kebijakan Gojek dan Grab yang menerapkan potongan aplikasi atau platform ojol sebesar 8% hanya untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan penolakan tersebut didasarkan pada komitmen Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menyatakan potongan platform sebesar 8% seharusnya berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojol, taksi online (taksol), dan kurir kargo.

“Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang [termasuk makanan] dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih,” kata Lily dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak kebijakan Gojek dan Grab yang menerapkan potongan aplikasi atau platform ojek online (Ojol) sebesar 8% hanya untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan penolakan tersebut didasarkan pada komitmen Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menyatakan potongan platform sebesar 8% seharusnya berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir kargo.

“Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang [termasuk makanan] dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih,” kata Lily dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Lily menilai kebijakan yang hanya berlaku untuk layanan transportasi penumpang roda dua tidak sejalan dengan semangat yang disampaikan pemerintah. Menurutnya, aturan yang kerap diterapkan secara sepihak oleh perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, InDrive, ShopeeFood, Lalamove, Deliveree, Borzo, Green SM, dan lainnya terjadi karena status pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo belum diakui sebagai pekerja.

Dia menilai kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pendapatan pekerja transportasi online yang hanya sekitar Rp100.000 per hari atau masih berada di bawah standar upah minimum, termasuk UMP Jakarta yang saat ini mencapai Rp5,7 juta per bulan.

“Demikian juga dengan kondisi kerja yang tidak layak, jam kerja panjang hingga 12-18 jam per hari yang sangat rawan kecelakaan kerja di jalan raya,” kata Lily.

Selain itu, menurut Lily, para pekerja transportasi online juga belum memperoleh berbagai hak ketenagakerjaan, seperti upah layak, jam kerja delapan jam per hari, cuti haid dan melahirkan, dukungan bagi penyandang disabilitas, jaminan sosial, hak membentuk serikat pekerja, serta hak untuk melakukan perundingan kerja bersama.

“Maka agar pekerja transportasi online mendapatkan pelindungan, SPAI mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform yang Juni lalu pemerintah juga telah menyetujui untuk disahkan di sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114,” kata Lily.

SPAI juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, segera memasukkan aturan perlindungan bagi pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo ke dalam pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mengumumkan akan mulai menerapkan potongan aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua atau GoRide mulai 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama sekaligus Deputi CEO GoTo Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.

“Hal ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan para Mitra Pengemudi ojek online,” kata Catherine dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Menurut Catherine, implementasi skema bagi hasil tersebut bukan langkah yang mudah karena akan menimbulkan tantangan bagi lini bisnis roda dua perseroan. Karena itu, perusahaan perlu melakukan berbagai penyesuaian dengan mempertimbangkan sejumlah aspek yang saling berkaitan, mulai dari peluang pendapatan mitra pengemudi, keterjangkauan tarif bagi pelanggan, hingga keberlanjutan ekosistem bisnis.

Dia juga memastikan Gojek akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan baik serta memberikan manfaat bagi mitra pengemudi dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.

Di sisi lain, Grab Indonesia juga menyatakan akan mulai menerapkan skema bagi hasil sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua, yakni GrabBike, efektif per 1 Juli 2026.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Grab Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan bagi Mitra Pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi ojek online di Indonesia,” kata Neneng dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Neneng menegaskan implementasi kebijakan tersebut juga tidak mudah. Oleh sebab itu, Grab akan melakukan sejumlah penyesuaian dengan penuh pertimbangan agar layanan tetap terjangkau bagi masyarakat, keberlanjutan ekosistem terjaga, dan peluang pendapatan mitra pengemudi tidak terganggu.

Lebih lanjut, Neneng mengatakan komitmen menjaga keseimbangan tersebut sejalan dengan perjalanan Grab selama lebih dari satu dekade sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari jutaan masyarakat Indonesia.

Menurutnya, hal itu tercermin dari kontribusi Grab terhadap sekitar 50% industri ride-hailing dan layanan pengantaran daring, dukungannya dalam menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM, serta pelaksanaan program Grab untuk Indonesia dengan nilai lebih dari Rp100 miliar bagi mitra pengemudi.

Ke depan, Grab menyatakan akan terus memperkuat komitmennya di Indonesia dan berkontribusi dalam membangun layanan transportasi online nasional yang inklusif, andal, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Bisnis.com, DHARMASRAYA - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, memiliki jurus jitu untuk menekan tingginya biaya tani dengan menyalurkan sejumlah alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani yang dapat digunakan secara gratis.

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengatakan adapun bantuan alsintan yang diberikan tersebut berupa 10 unit Traktor Roda Dua (TR2), 4 unit Traktor Roda Empat (TR4), serta benih padi tahap pertama sebanyak 26.900 kilogram untuk areal tanam seluas 1.076 hektare yang akan dimanfaatkan oleh 59 kelompok tani.

"Bantuan ini akan kami bagikan secara bertahap. Jadi untuk tahap kedua nantinya akan disalurkan kembali 68.950 kilogram benih padi untuk lahan seluas 2.258 hektare," kata Annisa Suci Ramadhani dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa pertanian bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan, menggerakkan ekonomi daerah, membuka lapangan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Di tengah tantangan perubahan iklim, kenaikan biaya produksi, keterbatasan tenaga kerja pertanian, serta kebutuhan peningkatan hasil produksi, transformasi menuju pertanian modern bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan," ujarnya.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pembangunan pertanian daerah yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi sekaligus mempercepat modernisasi pertanian di Kabupaten Dharmasraya.

Dia berharap penggunaan alsintan tersebut mampu mempercepat proses pengolahan lahan dan waktu tanam, menekan biaya usaha tani, mengatasi keterbatasan tenaga kerja, meningkatkan indeks pertanaman, serta mendorong produktivitas lahan.

Sementara bantuan benih padi diharapkan menghasilkan pertanian yang lebih baik, pertumbuhan yang seragam, serta produktivitas yang lebih tinggi sehingga berdampak pada peningkatan hasil panen dan pendapatan petani.

Annisa mengingatkan bahwa bantuan pemerintah bukan sekadar penyaluran barang, melainkan modal pembangunan yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan program tidak diukur dari jumlah bantuan yang diserahkan, melainkan dari manfaat yang dirasakan petani.

"Kepada 14 kelompok penerima alsintan dan 59 kelompok tani penerima benih padi, saya agar bantuan digunakan secara tepat sasaran, dirawat dengan baik sebagai aset bersama, serta menjadi pendorong lahirnya budaya pertanian yang maju, profesional, adaptif, produktif, dan berdaya saing," sebutnya.

Bupati juga meminta Dinas Pertanian beserta seluruh penyuluh pertanian di Kabupaten Dharmasraya untuk terus melakukan pendampingan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

"Ketika petani semakin kuat, produksi meningkat, dan pangan terjaga, maka ekonomi daerah akan tumbuh dan kesejahteraan masyarakat akan semakin baik," tegasnya.

Annisa mengajak seluruh pihak menjadikan momentum penyerahan bantuan tersebut sebagai penguat semangat bersama untuk mewujudkan pertanian Dharmasraya yang maju, mandiri, modern, berkelanjutan, dan menjadi kebanggaan daerah.

Sementara itu, Wali Nagari/Kepala Desa Sitiung Julisman mengatakan bantuan alsintan dan benih padi merupakan hal yang sangat dibutuhkan petani di desanya itu sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.

"Bantuan ke desa kami ini, merupakan sebuah perhatian yang besar dari Bupati Dharmasraya. Sesuai arahan dari bupati, kami akan berupaya agar target dari bantuan alsintan itu bisa terwujud dengan baik," tegasnya.

Dia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik oleh kelompok tani sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat mencatat lonjakan penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang signifikan selama periode siaga Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026.

Tercatat, transaksi di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melesat hingga lebih dari empat kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Selama periode siaga RAFI 2026 yang berlangsung pada 12 Maret hingga 31 Maret 2026, jumlah transaksi SPKLU menyentuh angka 74.366 transaksi.

Realisasi ini meningkat tajam dibandingkan periode RAFI 2025 yang tercatat sebanyak 17.966 transaksi. Kenaikan drastis ini mengindikasikan semakin tingginya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai solusi mobilitas yang efisien serta ramah lingkungan.

Dari sisi infrastruktur, PLN UID Jawa Barat terus memperkuat kesiapan layanan dengan menambah jumlah SPKLU dari 617 unit pada Maret 2025 menjadi 825 unit pada Maret 2026.

Ekspansi jaringan pengisian daya ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan pengguna kendaraan listrik, khususnya dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran.

Pertumbuhan signifikan juga tercermin pada segmen kendaraan listrik roda dua. Transaksi SPKLU roda dua melonjak drastis dari 519 transaksi pada 2025 menjadi 14.627 transaksi pada 2026. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah unit SPKLU R2 dari semula 40 unit menjadi 121 unit.

General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo menyampaikan bahwa peningkatan ini menjadi indikator kuat bahwa ekosistem kendaraan listrik di Jawa Barat kian berkembang pesat.

“Lonjakan transaksi SPKLU selama masa siaga RAFI 2026 menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan kendaraan listrik. PLN terus berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang andal, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sugeng.

Menurutnya, sebaran SPKLU yang semakin luas serta berbagai kemudahan layanan turut mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik yang lebih ekonomis.

Guna meningkatkan pengalaman pelanggan, PLN mengoptimalkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur tersebut, pengguna dapat menemukan lokasi SPKLU secara akurat, melakukan transaksi nontunai, hingga mengajukan pemasangan perangkat pengisian daya mandiri atau home charging.

Dalam rangka mempercepat adopsi EV, PLN menyalurkan berbagai program insentif, antara lain diskon tarif listrik sebesar 30 persen untuk pengisian daya pada pukul 22.00–05.00 WIB. Selain itu, terdapat potongan harga sebesar 50 persen untuk biaya pemasangan home charging yang berlaku hingga Juni 2026.

Di sisi lain, PLN UID Jawa Barat juga aktif mendukung program konversi motor BBM menjadi motor listrik melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program ini mencakup pengembangan pendidikan konversi di SMKN 8 Bandung sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang energi bersih.

Langkah konversi ini melibatkan rangkaian proses mulai dari pendaftaran, pengecekan teknis, hingga sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Beberapa bengkel konversi yang telah bermitra dengan PLN di Jawa Barat meliputi SMKN 8 Bandung, CV Magnet, CV Hidtech, dan SMK Cendekia Batujajar.

Sugeng menegaskan bahwa peran PLN telah bertransformasi dari sekadar penyedia tenaga listrik menjadi penggerak ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi secara menyeluruh.

“PLN hadir tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi, mulai dari infrastruktur, layanan digital, hingga pengembangan SDM. Ini adalah bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung transisi energi bersih,” tambahnya.

Upaya masif ini selaras dengan kebijakan Pemerintah RI dalam mempercepat penggunaan kendaraan listrik guna menekan emisi karbon dan mencapai target transisi energi nasional. Ke depan, PLN UID Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperluas jaringan SPKLU dan meningkatkan kualitas layanan demi mewujudkan ekosistem transportasi yang berkelanjutan.

Bisnis.com, SURABAYA – Antrean kendaraan bermotor tampak mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (31/3/2026) petang.

Ancang-ancang masyarakat yang rela antre panjang untuk mengisi BBM hari ini dilatarbelakangi oleh beredarnya isu kenaikan harga per 1 April 2026 imbas konflik bersenjata di Jazirah Arab yang berpengaruh pada stok maupun harga minyak dunia.

Pantauan Bisnis di SPBU 51.601.65 Jalan Raya Jemursari, antrean untuk mengisi BBM didominasi oleh kendaraan roda empat yang menjalar hingga tepi jalan raya. Terdapat dua petugas SPBU yang turut mengatur skema antrean agar tidak sampai mengganggu lalu-lintas para pengguna jalan lainnya.

Tak jauh dari lokasi pertama, kondisi di SPBU 54.602.57 Jalan Raya Jemursari juga terlihat serupa. Masyarakat pengguna kendaraan roda empat terlihat mengantre menunggu giliran untuk mengisi BBM.

Sementara itu, di SPBU 54.602.52 Jalan Rungkut Industri Raya, antrean didominasi oleh para pengendara roda dua yang hendak mengisi BBM jenis Pertalite.

Seorang petugas yang bekerja di SPBU 51.601.65 Jalan Raya Jemursari mengungkapkan antrean tersebut mulai terjadi pada siang hari sekitar pukul 11.00 WIB.

"Baru ramai antrean panjang sekali ya siang hari ini. Kami berdua juga turut ditugaskan mengatur skema antrean, Alhamdulillah sampai saat ini aman tidak menghalangi lalu-lintas jalan raya," ujar petugas tersebut kepada awak media.

Sementara itu, salah seorang warga Ahmad (40) yang mengantre BBM sembari mengendarai truk mengaku ia sengaja mengisi bahan bakar untuk kendaraannya usai mendengar rumor kenaikan harga BBM tadi malam.

"Kalau sampai saat ini belum naik ya. Cuma dengar-dengar awal bulan April besok itu naik. Makanya isi sekarang dan kebetulan isi tangki juga menipis," ungkap Ahmad.

Lebih lanjut, pengendara roda dua Handoko (30) di SPBU 54.602.52 Jalan Rungkut Industri Raya mengaku rela antre panjang dan memenuhi tangki kendaraan miliknya usai mendengar informasi mengenai penyesuaian harga BBM.

"Sempat baca berita katanya mau naik, tapi belum tahu jadi naik apa enggak harganya. Biasa saja, antrean panjang begini menjelang kenaikan harga," beber Handoko.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa informasi mengenai proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi lanjutan terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya, terutama yang beredar di media sosial maupun pesan berantai (broadcast message).

"Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026," ungkap Ahad saat dikonfirmasi Bisnis.

Lebih lanjut, Ahad mengingatkan agar masyarakat dapat senantiasa mengakses informasi resmi mengenai harga BBM Pertamina melalui berbagai saluran resmi milik perseroan.

"Dapatkan informasi valid harga BBM Pertamina hanya melalui saluran resmi www.pertamina.com," ucapnya.

Ahad juga menyatakan perusahaan turut serta mendukung imbauan pemerintah agar mengenai penggunaan energi secara bijak dan efisien di tengah dinamika kondisi yang terjadi akhir-akhir ini.

"Pertamina mendukung imbauan Pemerintah untuk menggunakan energi secara bijak," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Istana Kepresidenan telah angkat bicara terkait dengan kabar rencana penyesuaian harga BBM yang akan berlaku pada 1 April 2026.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa telah terdapat koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina, atas petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, Presiden Prabowo selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan.

"Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," kata Prasetyo, Selasa (31/3/2026).

Ia berharap masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, lebih akurat dan tidak perlu panik. Menurutnya, ketersediaan BBM pun dijamin pemerintah.

"Kita jamin [ketersediaan BBM]. Dan harga tidak terjadi penyesuaian," ujarnya.

Bisnis.com, KUNINGAN- Ruas Jalan Nasional Cirebon–Kuningan yang melintasi Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terpantau kembali normal pada Jumat (27/3/2026) atau H+6 Hari Raya Idulfitri.

Setelah sempat dilanda kemacetan akibat lonjakan pergerakan pemudik dan wisatawan, arus lalu lintas di jalur tersebut kini berangsur lancar dengan kecepatan kendaraan mencapai kategori sedang hingga tinggi.

Pantauan di lapangan sejak pagi hingga siang hari menunjukkan tidak adanya antrean panjang kendaraan seperti yang terjadi pada puncak arus mudik maupun awal arus balik.

Kendaraan roda dua maupun roda empat tampak melintas tanpa hambatan berarti, baik dari arah Cirebon menuju Kuningan maupun sebaliknya. Volume kendaraan masih terbilang ramai, namun tidak sampai menimbulkan kepadatan signifikan.

Sejumlah titik yang sebelumnya menjadi simpul kemacetan, seperti kawasan wisata di sekitar Cilimus dan akses menuju objek wisata kaki Gunung Ciremai, kini terpantau lengang. Petugas lalu lintas yang sebelumnya disiagakan untuk mengurai kepadatan pun mulai dikurangi intensitasnya, meski tetap berjaga untuk mengantisipasi lonjakan mendadak.

Arus balik menuju wilayah Jabodetabek mulai mendominasi pergerakan kendaraan. Mayoritas pengendara terlihat membawa barang bawaan khas perjalanan jauh, menandakan mereka kembali dari kampung halaman usai merayakan Idulfitri.

Kendaraan dengan pelat nomor luar daerah, terutama dari Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya, tampak lebih banyak dibandingkan kendaraan lokal.

Salah satu pemudik, Andri (34), mengaku perjalanan baliknya kali ini jauh lebih lancar dibanding saat berangkat mudik beberapa hari lalu. “Waktu berangkat sempat macet panjang di Cilimus, bisa sampai satu jam lebih. Sekarang sudah lancar, paling hanya ramai biasa saja,” ujarnya saat ditemui di salah satu SPBU di jalur tersebut.

Hal serupa disampaikan Nasrudin (40), pemudik asal Kuningan yang bekerja di Jakarta. Dia memilih perjalanan pada akhir arus balik untuk menghindari kemacetan. “Saya sengaja pulang hari ini karena diperkirakan sudah tidak terlalu padat. Ternyata benar, perjalanan lebih nyaman,” katanya.

Berdasarkan pantauan, kecepatan kendaraan di jalur ini rata-rata berkisar antara 40 hingga 60 kilometer per jam, bahkan di beberapa titik bisa mencapai lebih tinggi.

Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan saat puncak arus mudik, di mana kendaraan hanya mampu melaju dengan kecepatan di bawah 20 kilometer per jam akibat kepadatan.

Selain itu, cuaca yang cenderung berubah-ubah di wilayah Kuningan juga menjadi perhatian tersendiri. Jalan yang melintasi kawasan perbukitan memiliki potensi licin saat hujan, sehingga pengendara diminta untuk mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingginya angka kecelakaan lalu lintas kembali menjadi sorotan pada musim mudik Lebaran 2026.

Perhatian khusus tertuju pada kendaraan roda dua yang dinilai masih menjadi salah satu moda transportasi paling rentan terhadap kecelakaan, terutama saat mobilitas masyarakat meningkat tajam pada periode arus mudik.

Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menekankan perlunya intervensi yang lebih agresif dari pemerintah untuk menekan angka kecelakaan dan jumlah korban jiwa di jalan raya.

KOMPAS.COM/ACEP NAZMUDIN Pemudik mulai memadati Pelabuhan Ciwandan yang dikhususnya mengakut pemudik sepeda motor, Rabu (18/3/2026) dini hari.

Hal ini dinilai penting mengingat tren kecelakaan lalu lintas yang masih berada pada level mengkhawatirkan.

Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan, pada 2025 tercatat sebanyak 155.443 kejadian kecelakaan lalu lintas jalan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 75.000 orang meninggal dunia.

Angka tersebut setara dengan 26,33 korban jiwa per 100.000 penduduk.

“Artinya ini jumlah mengkhawatirkan, hampir tiga kali dari target Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK),” kata Saadiah dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan sebagai kerangka kebijakan untuk menekan angka fatalitas kecelakaan.

Program tersebut menargetkan penurunan fatalitas hingga 80 persen pada 2035 dengan menggunakan data tahun 2010 sebagai baseline.

Namun, menurut Saadiah, upaya tersebut perlu diiringi dengan penguatan standar keselamatan berkendara, khususnya pada kendaraan roda dua yang selama ini dinilai paling rawan kecelakaan.

ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra Pemudik menggunakan sepeda motor melintas di jalan Pantura, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (16/3/2026). Memasuki H-5 Lebaran 2026, sejumlah kendaraan pemudik sepeda motor terpantau mulai ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi berplat nomor dari Jakarta.

Ia menilai kelengkapan komponen keselamatan menjadi faktor krusial dalam menekan risiko kecelakaan pada moda transportasi tersebut.

“Kelengkapan komponen keselamatan roda dua itu penting karena moda ini paling rawan kecelakaan,” katanya.

Saadiah juga mengingatkan agar momen mudik Lebaran tidak sekadar menjadi rutinitas mobilitas tahunan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat.

Ia mendorong pemerintah memanfaatkan periode tersebut sebagai momentum untuk memperkuat penegakan regulasi keselamatan berkendara.

“Jadikan ini momen penegakan regulasi dan standar berkendara yang melindungi masyarakat,” simpul Saadiah.

Di tengah tingginya angka kecelakaan, penggunaan sepeda motor untuk mudik Lebaran masih menjadi perdebatan. Wacana pelarangan penggunaan kendaraan roda dua saat mudik kerap memunculkan pro dan kontra di masyarakat.

Di satu sisi, sepeda motor dipandang sebagai moda transportasi paling realistis bagi sebagian masyarakat untuk pulang kampung, terutama dari sisi biaya dan kemudahan akses.

Namun di sisi lain, kendaraan roda dua juga masih menjadi salah satu penyumbang terbesar angka kecelakaan selama periode arus mudik.

Musim mudik Lebaran 2026 diperkirakan akan memicu mobilitas sekitar 154 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 24,08 juta pemudik diprediksi menggunakan sepeda motor.

Data Kemenhub juga menunjukkan, pergerakan pemudik masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Arus terbesar berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

Sementara itu, tujuan utama pemudik adalah Jawa Tengah dengan sekitar 38,71 juta orang, diikuti Jawa Timur sebanyak 27,2 juta orang, serta Jawa Barat sekitar 25,09 juta orang.

Pola pergerakan ini menunjukkan jarak tempuh antarwilayah yang relatif masih terjangkau. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat tetap memilih sepeda motor sebagai moda transportasi untuk mudik.

ACHMAD NASRUDIN YAHYA/KOMPAS.com Pemudik sepeda motor dan mobil mulai melintasi Jalur Inspeksi Kalimalang yang berbatasan antara wilayah Jakarta Timur dengan Kota Bekasi pada Kamis (27/3/2025), sekitar pukul 22.30 WIB.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, penggunaan sepeda motor dalam aktivitas mudik tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi dan aksesibilitas.

Menurut dia, persepsi masyarakat mengenai kemampuan menempuh perjalanan dengan kendaraan roda dua masih kuat.

“Terlebih lagi, moda sepeda motor sangat murah bila dibandingkan dengan angkutan lainnya,” ungkapnya.

Trubus menambahkan, pelarangan penggunaan sepeda motor untuk mudik tidak bisa dilakukan secara sederhana. Meskipun pemerintah telah menggelar berbagai program seperti Mudik Gratis, kenyataannya puluhan juta pemudik tetap mengandalkan kendaraan roda dua.

Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah intervensi melalui kebijakan yang lebih tegas. Salah satunya dengan memperkuat standar teknologi keselamatan pada sepeda motor, termasuk sistem pengereman.

Menurut Trubus, standardisasi komponen keselamatan harus dipatuhi oleh para pengendara.

Dalam hal ini, aparat kepolisian berdasarkan regulasi perlu menetapkan ketentuan terkait kelengkapan komponen keamanan kendaraan.

“Tidak boleh lagi ada modifikasi yang mengubah fungsi komponen kendaraan, seperti ban maupun bagian penting lainnya. Selain itu, penggunaan komponen rem ABS (Antilock Braking System) perlu didorong karena terbukti bisa menekan angka kecelakaan dengan teknologinya,” papar Trubus.

Ia menilai, penguatan standardisasi dan teknologi keselamatan dapat menjadi salah satu cara untuk menekan angka kecelakaan sepeda motor.

Upaya tersebut dinilai lebih realistis dibandingkan pelarangan penggunaan kendaraan roda dua secara menyeluruh.

“Karena tidak mungkin melarang pemudik roda dua, ini terkait dengan persoalan sosial dan ekonomi,” kata Trubus.

Bisnis.com, DENPASAR — Pergerakan arus balikLebaran 2026 dari Jawa ke Bali mulai meningkat jelang berakhirnya periode cuti bersama Idulfitri 1447 H.

PT ASDP Indonesia Ferry(Persero)mencatat sejak akhir pekan, arus kendaraan bergerak dengan ritme yang stabil tanpa lonjakan antrean signifikan. Hal ini ditopang oleh pengaturan operasional yang adaptif, kesiapan armada, serta orkestrasi layanan yang terkoordinasi lintas pemangku kepentingan.

Dari Pelabuhan Ketapang, tercatat 162 trip kapal dengan total 26.424 penumpang. Lonjakan paling signifikan terjadi pada kendaraan roda dua yang mencapai 3.713 unit atau naik 37,3% dibandingkan tahun lalu.

Kendaraan logistik juga menunjukkan pertumbuhan tajam dengan 288 unit atau meningkat 64,6%, menandakan aktivitas distribusi barang tetap berjalan dinamis di tengah periode arus balik. Adapun kendaraan roda empat tercatat 3.320 unit dan bus 219 unit, dengan total kendaraan mencapai 7.540 unit atau tumbuh 4,2%.

Secara kumulatif, pergerakan dari Jawa ke Bali sejak H-10 hingga Hari H mencapai 246.892 penumpang dengan total 51.514 kendaraan.

Kemudian dari Bali ke Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk pada Minggu (22/3/2026) atau Hari H tercatat 156 trip kapal dengan total 23.929 penumpang, tumbuh 9,5% dibandingkan tahun lalu. Kendaraan roda dua menjadi kontributor utama dengan 3.995 unit, diikuti roda empat 2.948 unit, truk 298 unit, dan bus 136 unit.

Secara total, kendaraan mencapai 7.377 unit atau meningkat 14,3%, mencerminkan tingginya mobilitas arus balik dari Bali menuju Jawa yang tetap mampu diakomodasi dengan baik oleh kapasitas layanan.

Secara kumulatif sejak H-10 hingga Hari H, jumlah penumpang dari Bali ke Jawa mencapai 541.215 orang atau meningkat 5,1%, dengan total kendaraan 172.689 unit atau tumbuh 6%.

Wakil Direktur Utama ASDP, Yossianis Marciano meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam menentukan waktu perjalanan. Puncak arus balik diperkirakan terjadi pada Kamis (26/3/2026) hingga Sabtu (28/3/2026).

"Kami mengimbau pengguna jasa untuk mengatur jadwal perjalanan lebih awal atau memilih waktu di luar periode puncak, sehingga perjalanan tetap nyaman tanpa harus menghadapi antrean,” jelas Yossianis dikutip Selasa (24/3/2026).

Ia juga menegaskan pentingnya pembelian tiket secara mandiri melalui platform digital Ferizy, serta memastikan kedatangan di pelabuhan sesuai jadwal pada tiket.

"Kini tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Pengguna jasa wajib membeli tiket melalui Ferizy yang sudah tersedia hingga H-60. Hindari pembelian melalui calo atau agen tidak resmi untuk mencegah potensi kerugian,” tegasnya.

Selain itu, Yossi mengingatkan agar pengguna jasa mengisi data identitas secara lengkap dan benar saat pemesanan tiket guna mendukung akurasi manifest dan keselamatan pelayaran.

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Arief Eko, memastikan operasional di lintasan Ketapang–Gilimanuk berjalan sesuai skenario pengendalian arus balik.

"Arus kendaraan masih dalam batas kapasitas layanan. Pola kedatangan yang merata membuat proses bongkar muat kapal berlangsung cepat dan efisien tanpa hambatan berarti,” jelas Arief.

Bisnis.com, DENPASAR – Setelah penghentian operasional sementara dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Nyepi sejak Rabu (18/3/2026) di lintasan Ketapang–Gilimanuk dan Padangbai–Lembar, layanan penyeberangan kembali dibuka pada Jumat (20/3/2026).

Seiring dengan dibukanya kembali layanan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bergerak cepat memastikan arus kendaraan tetap terkendali dan layanan berjalan lancar.

Sebagai langkah antisipatif menghadapi lonjakan pergerakan pasca-penutupan sementara, ASDP mengoperasikan 33 kapal di lintasan Ketapang–Gilimanuk, yang terdiri atas 30 kapal reguler dan 3 kapal perbantuan jenis Landing Craft Machine (LCM) yang difokuskan untuk melayani kendaraan roda dua.

Penguatan armada ini menjadi bagian dari strategi percepatan layanan, sekaligus menjaga ritme operasional agar tetap stabil di tengah peningkatan mobilitas masyarakat menjelang puncak Angkutan Lebaran.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Windy Andale menjelaskan bahwa pengaturan operasional saat ini difokuskan pada kendaraan prioritas guna memastikan efisiensi layanan tetap terjaga.

“Fokus layanan kami arahkan pada kendaraan roda dua, mobil pribadi, dan bus agar proses penyeberangan berjalan lebih cepat dan mobilitas masyarakat tetap terlayani dengan baik,” jelas Windy dikutip dari keterangan pers, Jumat (20/3/2026).

Dia menegaskan bahwa pada lintasan Ketapang–Gilimanuk, pengoperasian kapal termasuk penjadwalan dan pola operasi merupakan kewenangan regulator, yakni BPTD. Sementara itu, ASDP berperan memastikan kesiapan fasilitas pelabuhan, pengaturan arus kendaraan, serta kelancaran layanan di area pelabuhan.

“Kami terus memperkuat koordinasi dengan BPTD dan seluruh stakeholder, serta melakukan penyesuaian operasional secara real time di sisi pelabuhan, termasuk pengaturan distribusi kendaraan, agar tidak terjadi penumpukan dan layanan tetap berjalan lancar,” tambah Windy.

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Arief Eko, menambahkan bahwa upaya percepatan layanan di lapangan terus dioptimalkan untuk menjaga ritme operasional tetap stabil pasca dibukanya kembali layanan.

“Kami memastikan proses bongkar muat kapal dapat dipercepat dari rata-rata 35 menit menjadi sekitar 20 menit, sehingga perputaran kapal lebih cepat dan kapasitas layanan meningkat,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa kondisi di lapangan pasca pembukaan layanan terpantau cukup padat, tetapi tetap terkendali. Kendaraan diarahkan ke area parkir pelabuhan dan area manuver di depan pelabuhan, kemudian diberangkatkan secara bertahap ke dermaga. Dengan pola ini, arus tetap mengalir dan tidak terjadi antrean panjang keluar kawasan pelabuhan.

Berdasarkan pemantauan di lapangan pada Jumat, 20 Maret 2026 pukul 16.00 WITA, arus kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk terpantau ramai lancar meski volume kendaraan meningkat. Optimalisasi buffer zone di Terminal Kargo Gilimanuk juga terus dilakukan untuk menjaga kepadatan tetap terkendali.

Saat ini, terpantau tidak ada antrean kendaraan di jalur utama menuju pelabuhan seiring dengan diterapkannya pemisahan jalur untuk mobil dan kendaraan besar seperti bus dan truk logistik.

Data Posko Gilimanuk pada periode H-2 (19 Maret 2026 pukul 00.00 hingga 05.00 WITA) mencatat sebanyak 22 trip kapal telah beroperasi. Jumlah penumpang yang menyeberang dari Bali ke Jawa mencapai 2.029 orang atau meningkat 142,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan juga terjadi pada seluruh kategori kendaraan, yakni sepeda motor sebanyak 278 unit, kendaraan ringan 194 unit, truk 18 unit, dan bus 26 unit. Total kendaraan yang diseberangkan mencapai 516 unit atau tumbuh 85,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara kumulatif sejak H-10 hingga H-2, jumlah penumpang tercatat mencapai 459.640 orang atau naik 7,4%, sedangkan total kendaraan mencapai 146.963 unit atau meningkat 8,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAWA BARAT – Di tengah dominasi Tol Trans-Jawa yang memangkas jarak Banten–Banyuwangi pada momentum mudik Lebaran 2026, masih ada denyut jalur legendaris Pantura yang belum sepenuhnya ditinggalkan pemudik.

Sebagian pemudik masih memilih setia pada rute lama untuk menolak tunduk pada efisiensi jalan bebas hambatan. Alasannya beragam, mulai dari kebiasaan hingga keinginan mencoba hal baru.

Nanang (46) menjadi salah satu pemudik yang masih setia dengan jalur Pantura. Bepergian bersama tiga orang anak dan seorang istri, Nanang memilih menggunakan mobil di luar jalur tol menuju Nganjuk, Jawa Timur.

Kebiasaan pulang kampung menggunakan jalur arteri telah biasa dilakukan Nanang dan keluarga saban tahun. Bukan lantaran biaya tol mahal, melainkan demi mengedukasi anak-anaknya.

Nanang (46) saat ditemui di posko mudik Dishub Kota Cirebon, Jumat (20/3/2026) / JIBI - Rama Paramahamsa

"Ingin menikmati suasana saja, suasana tiap kota. Itu kan berbeda-beda. Nah, setiap kota kadang-kadang keliling. Ngenalin ke anak-anak saja, ‘oh ini kota ini nih’," katanya kepada Bisnis di Cirebon, Jumat (20/3/2026).

Selain itu, menggunakan mobil di jalur arteri, Nanang mengaku dapat menikmati waktu lebih lama bersama istri dan anak-anaknya yang masih belia. Dia juga kerap melakukan wisata kuliner di daerah tertentu saat melintas.

Ihwal biaya, Nanang tidak ambil pusing. Hanya untuk membeli BBM, Nanang membutuhkan Rp700.000 dan masih tersisa setelah pulang-pergi. Memori bersama keluarga adalah hal yang sangat ia pentingkan.

"Justru momen menikmati perjalanan itu yang susah didapat. Coba misalkan langsung sampai tujuan, perjalanannya itu tidak ada nikmatnya," katanya.

Hal serupa dilakukan oleh Tri Joko Susilo (45). Pemudik dengan tujuan akhir Klaten, Jawa Tengah, ini memilih menggunakan sepeda motor untuk pulang ke kampung halaman.

Jarak yang biasanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat selama tujuh jam perjalanan kini membengkak menjadi sekitar 16 jam lantaran tidak menggunakan jalan bebas hambatan. Alasannya sederhana: mudik dengan sepeda motor telah menjadi kebiasaannya.

"Kalau saya lebih suka menikmati perjalanan saja. Jadi menikmati apa yang dilihat di kanan-kiri. Jadi kadang kita tahu dengan melihat sendiri," katanya saat ditemui Bisnis di Cirebon, Jumat (20/3/2026).

Joko berangkat seorang diri menggunakan Honda Beat. Ia membiarkan anak dan istrinya mudik terlebih dahulu menggunakan transportasi umum. Meskipun begitu, perjalanan sepanjang 545 kilometer tetap ia nikmati.

Alasan lainnya, Joko menikmati perjalanan karena adanya kesempatan untuk mengunjungi kawan lama di sepanjang perjalanan mudik.

Belum lagi, dia mengaku banyak mendapatkan pelajaran baru sepanjang perjalanan, seperti gestur tubuh pengendara untuk memberi tahu pengendara lain mengenai kondisi jalan.

"Dibandingkan capek, ya tidak apa-apa, demi mendapat pengalaman baru. Kalau capek, semua juga capek. Naik mobil juga capek," katanya.

Mudik kali ini menandai 20 tahun Joko pulang ke Klaten menggunakan sepeda motor. Ia mengaku masih berencana melakukan hal serupa di kemudian hari, selama kondisi fisiknya masih memungkinkan.

Namun, Joko tidak sendirian. Dinas Perhubungan Kota Cirebon mencatat terdapat 142.370 unit kendaraan yang melintas pada Kamis (19/3/2026).

Dirinci, sekitar 130.000 unit merupakan kendaraan roda dua, 9.335 unit kendaraan roda empat, 647 angkutan umum, dan sisanya angkutan barang. Indra menegaskan bahwa torehan tersebut merupakan puncak arus mudik di Kota Cirebon.

"Nah itu jumlahnya kalau dibandingkan dengan 2025 ada sedikit penurunan. Namun dibandingkan dengan hari sebelumnya, di H-3, terjadi peningkatan sekitar 12%," kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Indra Setiaman, saat ditemui Bisnis di Cirebon, Jumat (20/3/2026).

Indra menjelaskan bahwa meski secara tahunan (year-on-year/YoY) terdapat koreksi, intensitas kendaraan yang melintasi jalur arteri Cirebon tetap menunjukkan kepadatan yang signifikan dibandingkan hari-hari biasa.

Kenaikan 12% dari hari sebelumnya menandakan pergerakan pemudik, khususnya pengguna sepeda motor, masih mendominasi arus lalu lintas menuju arah timur Jawa.

Menjaga Denyut Ekonomi

Aksi ratusan ribu masyarakat yang tetap setia pada jalur Pantura turut memberikan kontribusi terhadap denyut ekonomi masyarakat di daerah sekitar. Kehadiran lebih dari seratus ribu orang dalam satu momen berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kawasan tujuan pemudik.

Empal Gentong Mang Darma di Cirebon menjadi salah satu UMKM yang meraup berkah dari periode mudik Lebaran 2026. Berada di dekat jalur arteri Cirebon, rumah makan ini diperkirakan mencatatkan pertumbuhan pendapatan pada periode mudik.

Adis, pengelola kedai Empal Gentong Mang Darma, mengaku jumlah pengunjung meningkat hingga 70% pada periode mudik tahun ini. Selama sepekan terakhir, pengunjung dari luar kota telah berdatangan.

Namun, lonjakan ini disebut belum sebesar biasanya. Berbagai spekulasi muncul, salah satunya kebijakan one way yang diterapkan di Tol Trans-Jawa.

"Baru 70% [pertumbuhan pengunjung]. Biasanya lebih ramai, cuma mungkin tahun ini belum terlalu ada lonjakan karena di tol-nya one way. Agak berkurang dibandingkan tahun lalu," katanya.

Namun, ia berharap arus balik dapat mendorong pertumbuhan jumlah pengunjung lebih tinggi.

"Kemungkinan di arus balik, karena jalur ini juga bisa jadi jalur alternatif. Kalau di tol one way, biasanya pemudik akan mengikuti jalur ini untuk ke Indramayu dari arah Jakarta," katanya.

Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri Indonesia memperkirakan potensi perputaran uang mencapai Rp148,39 triliun selama periode Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026, di tengah jumlah pemudik yang mengalami penurunan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menilai penurunan jumlah pemudik tidak serta-merta menekan perputaran uang.

Dengan asumsi rata-rata pengeluaran per keluarga mencapai Rp4,125 juta atau naik 10% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp3,75 juta, total perputaran uang selama periode Lebaran diperkirakan mencapai Rp148,39 triliun atau meningkat sekitar 8% dibandingkan tahun lalu.

Perputaran uang tersebut bahkan berpotensi menembus Rp161,88 triliun jika rata-rata pengeluaran per keluarga mencapai Rp4,5 juta.

“Angka perputaran uang ini berpotensi naik. Hitungan ini di angka yang moderat atau paling rendah. Masih berpotensi mencapai Rp161,88 triliun dengan asumsi rata-rata per keluarga membawa uang sebesar Rp4.500.000,” kata Sarman dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3/2026).

Adapun, perputaran uang tersebut diperkirakan tersebar di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta sebagian ke wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali.

Menurut dia, belanja masyarakat selama Lebaran mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari transportasi, bahan bakar, perawatan kendaraan, hingga konsumsi rumah tangga seperti makanan, pakaian, dan oleh-oleh.

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang Lebaran Idulfitri 2026, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat lonjakan penumpang mencapai 65,2% pada Rabu (18/3/2026). Bahkan, diperlukan sekitar 239 trip untuk mengakomodasi lonjakan penumpang tersebut.
Data ASDP pukul 00.01–23.59 WITA, Rabu (18/3/2026) mencatat realisasi total penumpang yang melakukan penyeberangan dari Bali ke Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk mencapai 74.213 orang atau naik 65,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 44.925 orang.
Sementara itu, ASDP mencatat 23.555 unit kendaraan yang telah menyeberang dari Bali ke Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk pada H-3 Lebaran. Angka ini mencerminkan kenaikan 58,8% dibandingkan realisasi periode dengan tahun lalu sebanyak 14.837 unit.
Diperinci, tercatat 14.659 unit kendaraan roda dua yang menyeberang pada periode tersebut. Realisasi itu naik 44,5% dibandingkan realisasi tahun lalu yaitu 10.143 unit.
Sementara kendaraan roda empat tercatat sebanyak 7.260 unit atau naik 87,7% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 3.868 unit.
Kemudian, total truk yang menyeberang mencapai 1.051 unit atau naik 139,4% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 439 unit.
Di satu sisi, total bus yang menyeberang mencapai 585 unit atau naik 51,2% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 387 unit.
Secara akumulatif, total penumpang yang menyeberang dari Bali ke Jawa pada periode 11–18 Maret 2026 sebanyak 457.611 orang atau naik 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 427.069 orang.
Sementara itu, total kendaraan yang telah menyeberang tercatat sebanyak 146.447 unit atau naik 8,8% dibandingkan realisasi periode 11–18 Maret 2025 sebanyak 134.633 unit.

Kemacetan Gilimanuk

Berdasarkan pemantauan Bisnis pada Rabu (18/3/2026) pukul 10.00 WITA, antrean kendaraan saat itu masih terlihat di wilayah Desa Melaya dengan panjang sekitar 11 kilometer dari pelabuhan.
Meski demikian, kondisi ini menunjukkan tren membaik dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai lebih dari 30 kilometer.
Peningkatan kapasitas layanan kapal serta pengaturan arus yang lebih terstruktur mulai berdampak pada kelancaran lalu lintas.
Arus kendaraan bergerak lebih stabil, meski pengguna jasa tetap diimbau untuk bersabar dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, pemerintah berharap kondisi lalu lintas di akses Pelabuhan Gilimanuk dapat kembali normal dalam waktu dekat, sehingga mobilitas masyarakat menjelang hari besar keagamaan dapat berjalan lebih lancar.
Penyebab Kemacetan
Direktur Utama ASDP Heru Widodo, menerangkan bahwa sedikitnya terdapat 3 alasan di balik mengularnya kemacetan di Pelabuhan Gilimanuk saat itu. Salah satunya adalah rangkaian perayaan Nyepi yang berdekatan dengan mudik Lebaran.
Heru menjelaskan bahwa Nyepi yang jatuh pada tanggal 19 Maret 2026, memiliki rangkaian upacara sejak 15 Maret. Masyarakat disebut memilih melakukan mudik sebelum hari raya berlangsung, sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan saat itu.
"Sementara para pemudik ini mereka ingin menghindari tiga rangkaian kegiatan keagamaan itu. Makanya kemudian beberapa hari yang lalu ini terjadi penumpukan," katanya kepada wartawan di Pelabuhan Merak, Selasa (17/3/2026).
Di satu sisi, memang terjadi penambahan volume kendaraan yang melakukan mudik dari Bali saat itu. Bali yang biasanya mencatatkan volume mudik kendaraan sebesar 21.000, kini mencatatkan volume hingga 27.000 kendaraan.
Terakhir, dia menilai bahwa kemacetan bersumber dari ketidakpatuhan pengendara sumbu tiga ke atas, yang tidak mematuhi aturan beroperasi pada jam-jam tertentu.
"Ditambah lagi, ini juga adanya ketidakpatuhan dari kendaraan sumbu tiga ke atas yang mestinya mereka dibatasi tapi masih tetap beroperasi di jam-jam yang sebelumnya dilarang. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab kemarin terjadi macet panjang yang ada di Gilimanuk," katanya.
Alasan serupa sempat disampaikan olehMenteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi yang menyayangkan masih adanya pengusaha logistik yang nekat mengoperasikan truk sumbu tiga atau lebih pada periode pembatasan angkutan barang sejak 13 Maret 2026, sehingga menyebabkan kemacetan.
Dalam peninjauan saat itu, Dudy menekankan bahwa pelanggaran tersebut berdampak pada meningkatnya kepadatan alias kemacetan di simpul transportasi pada jalur mudik.
“Ketidakpatuhan ini berdampak pada meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah titik strategis termasuk di pelabuhan penyeberangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (16/3/2026).