Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau membidik sedikitnya 2.430 penerima beasiswa sawit pada 2026 seiring peningkatan kuota nasional program tersebut menjadi 5.000 orang.
Bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), pemerintah daerah juga menargetkan penguatan tata kelola perkebunan agar Riau dapat menjadi rujukan pengelolaan sawit berkelanjutan di tingkat global.
Target tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo Riau periode 2025-2030 di Pekanbaru, Kamis (18/6/2026).
Syahrial menjelaskan peningkatan jumlah penerima beasiswa sawit menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia tersebut. Terlebih sektor sawit saat ini telah menjadi salah satu komoditas strategis yang menopang perekonomian daerah maupun nasional.
Saat kuota nasional beasiswa sawit masih 3.000 penerima pada 2024, Riau memperoleh sekitar 800 penerima. Ketika kuota nasional meningkat menjadi 4.000 penerima pada 2025, jumlah penerima dari Riau naik menjadi 1.321 orang. Dengan kuota nasional yang kembali meningkat menjadi 5.000 penerima pada 2026, Pemprov Riau berharap porsi penerima dari daerah tersebut dapat meningkat signifikan.
"Kalau luas perkebunan sawit Riau sekitar 21 persen dari nasional, maka penerima beasiswa dari Riau juga seharusnya tidak kurang dari angka tersebut. Ini menjadi tantangan bagi kita bersama," kata Syahrial.
Menurut dia, program beasiswa sawit telah memberikan dampak nyata bagi keluarga pekebun. Hingga saat ini, sebanyak 5.479 anak dari keluarga petani sawit di Riau telah memperoleh manfaat program tersebut, bahkan sebagian penerima angkatan pertama dijadwalkan menyelesaikan pendidikan dan diwisuda tahun ini.
Selain penguatan sumber daya manusia, Pemprov Riau juga terus mendorong sejumlah agenda strategis sektor sawit kepada pemerintah pusat. Agenda tersebut meliputi percepatan penyelesaian status kawasan hutan yang telah menjadi kebun sawit masyarakat, harmonisasi perizinan pabrik kelapa sawit pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, peningkatan status sawit menjadi komoditas strategis nasional, hingga percepatan hilirisasi industri crude palm oil (CPO) di Riau.
"Hilirisasi merupakan jawaban bagi masa depan Riau karena kita berbasis sumber daya alam. Nilai tambah dari industri sawit harus semakin banyak dinikmati di daerah," ujarnya.
Syahrial juga meminta Apkasindo memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah, terutama dalam membantu pendataan kebun rakyat untuk penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), mendorong kemitraan pekebun, dan mempercepat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi petani menjadi faktor penting agar Riau tidak hanya mempertahankan status sebagai daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, tetapi juga menjadi contoh pengelolaan sawit berkelanjutan di tingkat internasional.
Sementara itu, Ketua DPW Apkasindo Riau, K.H. Suher menyatakan siap mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan petani sawit.
Dia mengatakan Apkasindo akan mengoptimalkan pemanfaatan program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), beasiswa sawit, hingga bantuan sarana dan prasarana bagi petani.
Suher juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) yang sempat bergejolak dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, Apkasindo telah melakukan komunikasi dengan perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung menegaskan pentingnya membangun hubungan yang konstruktif dengan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani sawit.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan sumber daya manusia sektor sawit harus ditempuh melalui pendekatan yang kolaboratif dan solutif.
"Jangan coba-coba melawan pemerintah, tetapi mari bekerja sama dengan pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan petani sawit. Peningkatan SDM sawit harus dilakukan dengan cara-cara yang solutif dan berlogika," kata Gulat.
Dia berharap kepengurusan baru Apkasindo Riau dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor sawit nasional sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui berbagai program pengembangan yang berkelanjutan.