Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengebut pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU) strategis sebagai solusi sistemik mencegah berulangnya kasus korupsi dan suap di sektor perpajakan.

Terbaru, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak PT Wanatiara Persada (WP), perusahaan smelter nikel di Maluku Utara.

Tersangka yang terlibat kongkalikong yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara (Jakut) Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; serta Staf PT WP Edy Yulianto.

Operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan oknum konsultan pajak dan pegawai pajak itu menambahkan daftar panjang kasus korupsi perpajakan di Indonesia.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld pun menekankan berulangnya kasus seperti itu menunjukkan bahwa penindakan hukum terhadap individu saja tidak cukup. Menurutnya, diperlukan penguatan regulasi untuk menutup celah transaksional.

"Pencegahan praktik penyimpangan memerlukan pendekatan sistemik. Kami mendorong penguatan regulasi melalui beberapa peraturan perundangan yang bersifat strategis," ujarnya, Senin (12/1/2026).

Pertama, IKPI mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah.

Vaudy menyoroti barang bukti uang tunai sekitar Rp4 miliar dalam kasus OTT PT Wanatiara Persada sebagai bukti nyata masih leluasanya penggunaan uang tunai dalam jumlah besar untuk aktivitas ilegal.

"RUU ini perlu disahkan untuk membatasi penggunaan uang tunai jumbo agar dana terlacak dalam sistem keuangan formal. Ini penting untuk menutup ruang praktik korupsi, pencucian uang, serta transaksi gelap yang sulit diawasi," katanya.

Kedua, IKPI mendukung RUU Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi. Penyederhanaan nominal rupiah dinilai akan memodernisasi sistem pembayaran dan memaksa uang tunai di masyarakat masuk ke dalam sistem perbankan nasional.

Menurut Vaudy, redenominasi akan meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi peredaran uang, sekaligus mendorong masyarakat beralih ke transaksi non-tunai yang tercatat sistem.

Ketiga, dan yang paling mendesak menurut IKPI, adalah penerbitan Undang-Undang Konsultan Pajak. Vaudy menyayangkan hingga usia IKPI yang ke-60 tahun, profesi konsultan pajak belum memiliki payung hukum setingkat undang-undang, berbeda dengan profesi advokat, dokter, dan notaris.

Padahal, sambungnya, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) telah mengakui konsultan pajak sebagai profesi penunjang sektor keuangan. Vaudy menekankan bahwa UU Konsultan Pajak bukan semata-mata untuk melindungi profesi, melainkan instrumen perlindungan bagi wajib pajak (WP) dari praktik nakal, baik yang dilakukan oleh konsultan maupun pihak lain.

"Jangan hanya melihat UU Konsultan Pajak itu melindungi profesi, tidak. Yang diutamakan adalah melindungi wajib pajak. Mengapa? Karena lebih dari 80% sumber penerimaan negara berasal dari setoran wajib pajak," katanya.

Lebih lanjut, Vaudy mengaitkan urgensi UU Konsultan Pajak dengan peningkatan rasio pajak (tax ratio). Dia mencatat negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman yang memiliki undang-undang khusus konsultan pajak, rata-rata memiliki tax ratio di atas 15% hingga 20%.

Dia menilai posisi konsultan pajak sebagai intermediaris antara fiskus (otoritas pajak) dan wajib pajak sangat strategis dalam mengamankan penerimaan negara. Dengan jumlah konsultan pajak berizin yang mencapai 7.899 orang, pengaturan standar kompetensi, kode etik, dan sanksi yang tegas melalui undang-undang menjadi mutlak.

"Negara harus hadir di situ. Jangan hanya tingkat Peraturan Menteri Keuangan [PMK], harus lebih tinggi dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor," ucap Vaudy.

Bisnis.com, JAKARTA - Kredibilitas rupiah tidak ditentukan oleh banyaknya nol di belakang angka, tetapi oleh kemampuan negara menjaga kepercayaan publik dan pasar terhadap stabilitas nilai tukar serta daya beli nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, fondasi kepercayaan itu kembali diuji. Depresiasi rupiah yang menembus Rp16.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir 2024 menandakan tekanan struktural yang belum teratasi. Defisit transaksi berjalan yang masih persisten dan ketergantungan impor pada energi serta pangan. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi berjalan 2024 membukukan defisit US$8,9 miliar, sementara arus modal asing justru masih mencatat surplus finansial.

Dalam bahasa Eichengreen (2019), “mata uang melemah bukan hanya karena kinerja ekonomi, tetapi karena persepsi kelembagaan tentang masa depan yang lebih tidak pasti” [Eichengreen, Globalizing Capital, 2019].

Dalam konteks itu, muncul fenomena yang kerap disebut “beban psikologis nominal”: publik menafsirkan besarnya angka sebagai sinyal bahwa nilai rupiah tidak cukup stabil. Nominal Rp100.000 yang digunakan untuk transaksi kecil tidak hanya masalah estetika, tetapi mencermin-kan ekspektasi jangka panjang mengenai kemampuan negara menjaga stabilitas harga.

Tiga fondasi menjadi penentu utama persepsi ini, yaitu terjaganya inflasi, disiplin anggaran, dan keandalan institusi dalam menjalankan kebijakan secara konsisten.

Di tengah tekanan dan persepsi tersebut, pemerintah kembali mengaktifkan wacana redenominasi. Melalui PMK No. 70/2025 dan masuknya RUU Redenominasi ke Program Legislasi Nasional 2025–2029, langkah ini ditempatkan sebagai agenda modernisasi rupiah. Namun, sejumlah pejabat juga menegaskan bahwa implementasi masih jauh dan membutuhkan kesiapan kelembagaan.

Secara teoritis, redenominasi memang dapat menyederhanakan sistem pembayaran dan meningkatkan efisiensi transaksi. Tetapi estimasi manfaat kuantitatif, termasuk potensi penghematan biaya transaksi, masih bervariasi dan belum dirilis secara resmi oleh pemerintah. Rogoff (2016) mengingatkan bahwa “modernisasi mata uang tanpa penguatan institusi adalah langkah yang hanya memperhalus gejala, bukan akar penyakitnya” [Rogoff, The Curse of Cash, 2016].

Pelajaran global menunjukkan bahwa keberhasilan tidak bergantung pada penghapus-an nol itu sendiri, melainkan pada proses yang menyertainya. Turki berhasil menghapus enam nol pada 2005 setelah hampir satu dekade konsolidasi fiskal, penurunan inflasi, dan stabilitas politik. Brasil melalui Plano Real 1994 berhasil meredam inflasi yang melampaui ribuan persen karena pemerintah membangun apa yang disebut Sachs (2005) sebagai “kepercayaan baru antara negara dan warga melalui kebijakan yang dapat diprediksi”.

Sebaliknya, Zimbabwe dan Venezuela memperlihatkan bagaimana penghapusan nol tanpa perbaikan institusional justru mempercepat kehancuran mata uang karena defisit fiskal melebar, ekspansi moneter berlebihan, dan legitimasi pemerintah menurun drastis. Dari berbagai pengalaman itu, prinsipnya adalah nilai mata uang bergantung pada kapasitas negara mengelola ekspektasi kolektif.

Indonesia perlu membaca pelajaran tersebut dengan jernih. Inflasi memang relatif terjaga, tetapi struktur ekonomi masih menghadapi tantangan. Ketergantungan impor energi dan pangan, rasio penerimaan negara terhadap PDB yang rendah, serta perlunya penguatan ekspor bernilai tambah. Di luar variabel teknis, desain kebijakan yang kon-sisten dan koordinasi antar-institusi sering menjadi faktor paling menentukan pembentukan kepercayaan.

Karena itu, redenominasi hanya layak dijalankan bila menjadi bagian dari agenda yang lebih besar, yaitu penyehatan fiskal, penguatan neraca perdagangan, dan stabilitas harga yang kredibel.

Risikonya juga tidak kecil. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa proses transisi dapat memicu pembulatan harga yang meningkatkan inflasi jangka pendek, meskipun besarannya sangat bergantung pada kesiapan teknis dan koordinasi otoritas. Biaya implementasi, dimulai dari pembaruan sistem akuntansi, integrasi digital, hingga percetakan uang baru, diperkirakan signifikan, meski belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah.

Jika sosialisasi buruk, pengalaman internasional juga menunjukkan kemungkinan munculnya kepanikan publik atau preferensi menyimpan mata mata uang asing, yang dapat menimbulkan volatilitas nilai tukar.

Karena itu, ada tiga pra-syarat utama keberhasilan. Pertama, komunikasi publik harus dilakukan berlapis dan jangka panjang, bukan kampanye singkat menjelang implementasi. Turki menghabiskan sekitar tujuh tahun untuk proses ini. Kedua, pem-benahan kebijakan dan kapasitas institusi harus berjalan lebih dahulu dan lebih kuat daripada perubahan kosmetik nilai nominal.

Ketiga, uji coba regional dapat membantu mengantisipasi pembulatan harga dan adaptasi sistem pembayaran digital.

Pada akhirnya, redenominasi memang dapat menjadi simbol modernisasi rupiah. Namun, seperti yang ditegaskan Krugman (1994), “kebijakan yang berhasil bukan yang paling spektakuler, tetapi yang paling konsisten” [Krugman, Peddling Prosperity, 1994]. Penghapusan nol tidak otomatis meningkatkan nilai rupiah, yang memperkuatnya adalah konsistensi kebijakan, tata kelola yang dapat diprediksi, dan rekam jejak negara dalam menjaga stabilitas.

Jika redenominasi ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun kepastian dan memperkuat kepercayaan publik, maka langkah ini dapat menjadi pintu menuju kredibilitas yang lebih besar. Namun, jika diperlakukan sebagai solusi cepat, dia justru berpotensi memperdalam kerentanan yang ingin diatasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis Ekonomi Politik FINE Institute Kusfiardi menilai rencana menghilangkan tiga angka nol di belakang rupiah alias redenominasi berpotensi gagal apabila tidak disertai kerangka strategis yang matang. Ia menegaskan bahwa diskursus publik selama ini terlalu berfokus pada aspek teknis, bukan pada prasyarat makro dan institusional yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.

Seperti diketahui, redoemonisasi kembali mengemuka setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendengungkan wacana ini. Kebijakan yang sudah dipertimbangkan pemerintah sejak 20 tahun terakhir.

Dikutip dari Antara, Kusfiardi menyatakan pembahasan soal redenominasi perlu ditempatkan dalam konteks strategi ekonomi yang utuh, bukan sekadar perubahan kosmetik menghapus tiga nol. "Debat publik soal redenominasi sering berhenti pada tataran kosmetik, yaitu menghapus tiga nol tanpa memahami kerangka strategis yang justru menentukan keberhasilannya," ulasnya, Rabu (26/11/2025).

Kusfiardi menjelaskan pengalaman internasional menunjukkan pola konsisten bahwa redenominasi hanya berhasil ketika menjadi bagian dari paket reformasi komprehensif yang memperkuat kredibilitas negara, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan efisiensi sistem transaksi. "Di banyak negara, redenominasi berhasil ketika ia menjadi bagian dari reform package yang menyasar kredibilitas negara, stabilitas harga, serta efisiensi sistem transaksi," katanya.

Ia merujuk studi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang menemukan bahwa redenominasi efektif dilakukan dalam kondisi stabilitas harga yang kuat dan kedisiplinan fiskal yang kredibel. Turki (2005) dan Polandia disebut sebagai contoh negara yang mencapai keberhasilan setelah memperkuat disiplin makro, memperbaiki institusi, dan meningkatkan kapasitas bank sentral.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kepercayaan publik. Literatur mengenai credibility of central banks, termasuk kajian Cukierman dalam Federal Reserve Bank of St Louis Review, menunjukkan bahwa tanpa kepercayaan tersebut, perubahan angka nominal dapat dipahami sebagai sinyal ketidakstabilan.

Kusfiardi juga menyoroti kesiapan sistem pembayaran dan infrastruktur digital sebagai faktor penentu. Mengacu pada studi kasus Ghana dan Meksiko serta laporan dari BIS-CPMI, ia menyebut kesiapan teknologi informasi, integrasi digital, dan koordinasi pelaku ritel sebagai elemen krusial dalam memastikan transisi redenominasi tidak memicu disrupsi harga.

"Kami melihat bahwa kesiapan transisi digital dan sistem pembayaran adalah faktor penentu yang tidak boleh diabaikan," katanya.

Ia menambahkan bahwa aspek perilaku masyarakat kerap luput dari perdebatan. Berdasarkan studi ECB mengenai transisi euro, risiko seperti rounding effect, persepsi inflasi, dan bias psikologis dapat memperburuk kegagalan, terutama jika komunikasi publik tidak konsisten.

"Kajian ECB tentang euro mengingatkan bahwa risiko perilaku, seperti rounding effect, persepsi inflasi, dan bias psikologis, dapat memperburuk kegagalan bila komunikasi publik tidak konsisten," ujarnya.

Kusfiardi menegaskan bahwa seluruh rujukan tersebut menunjukkan pola yang sama: redenominasi hanya memberi nilai ekonomi apabila dijalankan di atas fondasi strategis yang kuat, bukan atas dasar motif administratif atau simbolik.

"Seluruh rujukan ini membentuk satu pola bahwa redenominasi hanya menghasilkan nilai ekonomi ketika fondasi strategisnya kuat," katanya

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria memastikan lembaganya siap untuk mengkaji rencana penerapan redenominasi rupiah apabila diperlukan.

Hal itu disampaikan Arif usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Arif menegaskan bahwa pihaknya belum memberikan masukan pada hari ini, namun kajian akan segera disiapkan oleh tim peneliti ekonomi BRIN.

“Nanti kami akan tim peneliti kita dalam bidang ekonomi ya, kita akan segera panggil untuk bisa melakukan kajian dan rekomendasi yang selanjutnya bisa menjadi salah satu bahan bagi Bank Indonesia,” ucapnya kepada wartawan.

Arif juga mengungkapkan dirinya sempat bertemu Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dalam pertemuan tersebut. Namun, isu redenominasi tidak menjadi bahasan utama dalam rapat yang berlangsung tadi.

“Tadi saya juga sudah bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia di dalam, bersama Menteri Keuangan juga. Ya, memang kami tidak membahas secara spesifik soal, soal isu tersebut, tetapi Insyaallah hal yang tadi tadi sudah saya sampaikan terkait dengan aspek redenominasi itu nanti akan bisa kita, kita kaji lagi,” katanya

Saat ditanya apakah topik itu turut menjadi pembahasan dalam rapat bersama Presiden Prabowo, Arif menegaskan hal tersebut tidak dibicarakan. “Saya tidak membahas itu. Tadi dengan Pak Presiden tidak membahas soal itu,” tandas Arif.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan ikut mengkaji wacana redenominasi rupiah.

"Nanti kita akan tim peneliti kita dalam bidang ekonomi ya, kita akan segera panggil untuk bisa melakukan kajian dan rekomendasi yang selanjutnya bisa menjadi salah satu bahan bagi Bank Indonesia," ujar Kepala BRIN Arif Satria di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11).

Hari ini, Arif juga bertemu dengan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang sama-sama bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

Namun, ia mengaku tak membahas perihal isu itu secara spesifik bersama dua tokoh tersebut.

Menurut Arif, isu redenominasi mata uang rupiah itu sebenarnya tidak menjadi topik bahasan dalam rapat dengan Prabowo hari ini.

"Namun Insya Allah hal yang tadi sudah, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan aspek redenominasi itu nanti akan bisa kita, kita kaji lagi," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria merespons isu redenominasi rupiah yang kembali mencuat.

Arief menyatakan kesiapan lembaganya untuk memberikan rekomendasi terkait redenominasi rupiah berbasis riset apabila diminta Presiden Prabowo Subianto.

“Ya tentu. Segala isu-isu strategis yang menjadi concern dari pemerintah, insyaallah BRIN siap untuk memberikan kontribusi berupa rekomendasi policy apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah,” ujar Arif saat tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025), sebelum menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto

Namun, Arif menyebut bahwa hingga saat ini belum ada permintaan resmi dari pemerintah maupun BI terkait kajian maupun pendapat BRIN soal redenominasi.

“Oh belum, belum. Ya hari ini kita mengawali diskusi dengan Pak Presiden,” katanya.

Kehadiran Arif di Istana berlangsung bersamaan dengan sejumlah pejabat lain, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo, di tengah dinamika ekonomi nasional serta pembahasan isu-isu strategis yang memerlukan dukungan riset dan koordinasi kebijakan.

Meski demikian, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai agenda rinci pertemuan Prabowo, Gubernur BI, dan Kepala BRIN.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (24/11/2025).

Menurut pantauan Bisnis, Perry tiba pukul 13.18 WIB. Kedatangan Perry berlangsung tanpa penjelasan mengenai agenda maupun alasan pemanggilannya oleh Presiden Prabowo Subianto.

Perry tiba dengan mengenakan batik bernuansa coklat tua dan langsung memasuki area Istana tanpa memberikan keterangan lengkap kepada awak media.Ketika ditanya soal tujuan pertemuan, Perry hanya menjawab singkat dan berterima kasih.

“Terima kasih, selamat siang,” sebelum melanjutkan langkahnya menuju ruang pertemuan.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi jutaan keluarga Indonesia, seribu rupiah bukan tanpa makna. Ia masih berarti untuk dua gelas air mineral, sepotong gorengan, jajanan anak, uang parkir, atau tip kecil yang membuat orang tersenyum. Di pasar tradisional, angka-angka kecil inilah yang menghidupkan transaksi harian. Karena itu wajar bila rencana menghapus tiga nol dari rupiah menimbulkan kegelisahan: apakah ini saat yang tepat, dan siapa yang akan paling menanggung akibatnya?

Bagi banyak warga, Rp1.000 bukan teori nilai tukar. Jika tiba-tiba tertulis menjadi Rp1, meskipun nilainya sama, tetapi di benak masyarakat terasa berbeda. Inilah yang dikenal sebagai money illusion: ketika rasa dan persepsi tidak ikut berubah secepat redenominasi. Dalam masyarakat yang literasi keuangannya belum merata dan transaksi tunainya masih dominan, money illusion bukan isu akademik, tapi risiko sosial. Salah hitung, salah kembalian, perdebatan di warung dan pasar, hingga kecurigaan bahwa “harga sengaja dinaikkan” mudah terjadi. Di titik ini, yang tergerus bukan hanya angka, tetapi kepercayaan publik terhadap rupiah dan kebijakan pemerintah.

Praktik redenominasi di banyak negara menunjukkan pola yang sama: pembulatan harga dilakukan ke atas bukan ke bawah. Kenaikan beberapa rupiah di tiap barang mungkin tampak sepele, tetapi di dapur rumah tangga akumulasinya sangat nyata. Bayangkan apabila harga minyak goreng, beras, telur, tempe, sayur, masing-masing naik “sedikit saja” karena pembulatan, tambahan biaya sebesar beberapa ribu rupiah per hari. Tambahkan biaya transport, pulsa, token listrik, air galon, jajan anak, dan lainnya. Angka tersebut dengan mudah berubah menjadi ratusan ribu rupiah per bulan per keluarga. Bagi rumah tangga kelas menengah ke bawah angka tersebut bukan sekedar detail teknis itu perbedaan antara dapur tetap mengepul atau harus mengurangi lauk; antara anak tetap les atau harus dikurangi biayanya. Redenominasi yang secara teori netral bisa berubah menjadi “inflasi senyap” yang tidak tercatat dalam statistik, tetapi sangat terasa di meja makan.

Disampaikan bahwa redenominasi menyederhanakan pencatatan, mengurangi salah hitung, memperbaiki citra rupiah, dan mengefisienkan sistem pembayaran. Namun, bila ditelaah, sebagian besar manfaat ini bersifat administratif dan kalau pun menguntungkan hanya bagi perusahaan besar yang sudah mapan.

Komputer tidak pernah lelah menghitung nol. Laporan keuangan sudah lama menggunakan jutaan dan miliaran tanpa masalah. Citra rupiah di mata dunia pun tidak ditentukan oleh panjang pendeknya angka, tetapi oleh hal-hal yang jauh lebih mendasar: disiplin fiskal, stabilitas inflasi, kepastian hukum, kredibilitas bank sentral, dan tata kelola negara.

Sementara itu, pihak yang paling menanggung risiko justru mereka yang posisinya paling lemah dalam sistem: pedagang kecil, pekerja sektor informal, pelaku UMKM, serta keluarga yang hidup dari penghasilan harian. Bagi mereka, setiap rupiah hasil pembulatan adalah hilangnya sebagian daya beli. Pertanyaannya: pantaskah kebijakan yang manfaatnya tanya lebih banyak dirasakan “di atas”, sementara risiko-nya ditanggung “di bawah”?

Redenominasi bukan kebi-jakan murah. Di banyak negara, biaya teknis pencetakan uang baru, penyesuaian sistem perbankan dan pembayaran, penggantian formulir dan papan harga, sosialisasi besar-besaran bisa mencapai 0,3%—0,5% PDB. Diterapkan pada Indonesia, ini berarti puluhan triliun rupiah anggaran negara dan beban biaya bagi bidang usaha yang ujungnya biaya tersebut dibebankan ke rakyat.

Apakah ini penggunaan sumber daya yang paling bijak, ketika harga beras, telur, minyak, dan kebutuhan pokok lain terus menjadi keluhan utama rumah tangga? Di saat UMKM masih ber-juang bangkit dan daya beli tertekan, mengalokasikan dana sebesar itu hanya untuk “merapikan angka” berisiko mengirim sinyal yang keliru: seolah pemerintah lebih fokus mengubah tampilan rupiah, bukan memperbaiki fondasi ekonomi riil yang menopang nilainya

DIMENSI ETIKA

Dari perspektif etika, khususnya dalam kerangka maqasid al-shari‘ah, kebijakan moneter tidak boleh bersifat sama rata. Menjaga harta (hifz al-mal), mengurangi beban yang menekan kelompok lemah, dan mewujudkan kemaslahatan (maslahah) seharusnya diutamakan. Uang bukan sekadar alat tukar, tetapi amanah sosial.

Kebijakan redenominasi mungkin tampak teknis dan “netral” di atas kertas, tetapi bila akhirnya membuat kelompok paling rentan yang pendapatannya pas-pasan dan hidup dari hari ke hari makin tertekan, maka kebijakan tersebut kehilang-an legitimasi moral. Sebelum tergoda menghapus tiga nol dari rupiah, jauh lebih mendesak bagi kita untuk menghapus “tiga nol” lain dalam praktik bernegara: nol transparansi, nol efisiensi belanja publik, dan nol keberpihakan pada rakyat kecil.

BELUM TEPAT

Penting diingat: redenominasi adalah reward atas stabilitas, bukan alat untuk mencapainya. Syarat dasarnya jelas: inflasi terkendali, harga pangan relatif stabil, kemiskinan menurun, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta bank sentral berada pada titik kuat. Indonesia belum berada pada posisi tersebut. Harga kebutuhan pokok masih bergejolak, literasi keuangan dan digital belum merata, ruang fiskal masih terbatas, dan tekanan biaya hidup dirasakan luas.

Dalam kondisi seperti ini, memaksakan redenominasi berisiko mengalihkan fokus dari PR yang substansial produktivitas, ketahanan pangan, kualitas belanja publik ke perubahan kosmetik pada tampilan mata uang. Padahal yang dibutuh-kan rakyat hari ini bukan rupiah yang “tampak lebih ramping”, tetapi rupiah yang benar-benar cukup untuk hidup layak.

Kebijakan moneter yang baik harus memenuhi dua aspek: rasional secara eko-nomi dan adil secara sosial. Redenominasi mungkin nampak baik di atas kertas perhitungan teknis, tetapi masih menyisakan banyak catatan di sisi keadilan dan perlindungan kelompok rentan.

Dalam situasi ketika seribu rupiah saja masih sangat bermakna bagi banyak keluarga, mengubah angka tanpa menguatkan fondasi ekonomi dan tata kelola berisiko meninggalkan mereka yang suaranya paling lemah namun dampaknya paling besar. Sebelum menghapus nol di uang, kita perlu terlebih dahulu menambah nilai dalam kebijakan: integritas, keberpihakan, dan keberanian untuk menempatkan daya beli rakyat sebagai prioritas utama.

Jika suatu hari fondasi itu sudah kokoh inflasi terkendali, harga pangan stabil, kesenjangan menyempit, dan kepercayaan publik menguat redenominasi bisa dipertimbangkan kembali. Bukan sebagai ilusi perbaikan, tetapi sebagai penanda bahwa ekonomi Indonesia betul-betul dewasa, kuat, dan berkeadilan. Sampai saat itu tiba, menahan diri justru merupakan pilihan kebijakan yang paling bertanggung jawab

Listya Endang Artiani

Ekonom Universitas Islam Indonesia

R⁠EDENOMINASI ke⁠mba⁠li menjadi sorotan publik dan pasar. Meski sekilas tampak sebagai langkah sederhana⁠ sekadar mengurangi deret nol pada mata uang, kebijakan ini memiliki dimensi ekonomi, psikologis, dan politik yang kompleks. Bagi masyarakat umum, redenominasi sering dipersepsikan sebagai upaya mempermudah transaksi dan meningkatkan⁠ efisien⁠si. Namun bagi investor langkah ini menjadi instrumen pem⁠bacaan yang lebih dalam, apakah pemerintah be⁠nar-benar memperkuat fondasi mak⁠ro, atau justru hanya merapikan tampilan ekono⁠mi tanpa membenahi struktur yang masih bermasalah.

Dalam dunia kebijakan, redenomin⁠asi sering berfungsi sebagai “bahasa tubuh” pe⁠merintah sebuah isyarat yang menunj⁠ukkan seberapa⁠ matang dan terkoordinasinya institusi negara. Cara kebijakan ini disiapkan, dikomunikasika⁠n, dan pelaksanaannya mencermi⁠nkan kuali⁠tas manajemen e⁠konomi nasional. Investo⁠r dapat menilai arah k⁠ebijakan mone⁠ter, disiplin fisk⁠al, hing⁠ga efektivitas koordinasi antar-lembaga hanya dari bagaima⁠na⁠ pemerintah mengelola proses redenominasi. Karen⁠a itu, keberhasilan atau kegagalan redenominasi sering lebih ditent⁠ukan oleh kredibilitas pemerintah dibandingkan⁠ aspek teknisnya.

Secara teori, redenominasi tidak mengubah daya beli karena nilai riil tetap sama, yang berubah hany⁠alah cara angka ditulis⁠kan. N⁠amun dalam praktik, ekonomi modern bergerak melalui pers⁠epsi. Penghapusan nol⁠ kerap memunculkan taf⁠sir berbe⁠da, se⁠bagian merasa harga tampak lebih murah, sementa⁠ra sebagian lain cemas karen⁠a nilai tabungan terlihat me⁠ngecil.

Rea⁠ksi psik⁠ologis semacam ini dapat memicu p⁠erubahan pola konsumsi, meningkatkan ketidakpastian, dan membuka ruang spekulasi. Jika komunikas⁠i pemerintah tidak tegas, transparan, dan kon⁠sisten, kebijakan yang seharusnya netral justru dapat menjadi sumber vol⁠atilitas yang mengganggu stabilitas pasar sec⁠ara lebih luas.

Pelajar⁠an yang kontra⁠s, Turki dan Ghana membukt⁠ikan redenomina⁠si dapat berjalan baik jika dilaksa⁠nakan setelah inflasi stabil, fiskal disi⁠plin, dan bank sentral kredibel. Di kedua negara tersebut, redenom⁠inasi adalah penanda akhir dari reformasi yang berhasil, bukan alat untuk memulai reformasi. Prosesnya dilakukan dengan edukasi publik yang jelas serta kesiapan sistem keuan⁠gan yang matang. Tidak mengherankan jika hasilnya memperkuat persepsi investor.

Sebaliknya,⁠ Zimbabwe dan Venezuela menunjukkan si⁠si ekstrem dari kebijakan yang dijalankan t⁠anpa pijakan makro yang k⁠uat. Memoton⁠g nol berkali-kali tidak menyelesaikan hipe⁠rinflasi, melainkan me⁠mpertegas bahwa pemerintah gagal menun⁠task⁠an per⁠soalan struktural. Investor membaca pola seperti itu sebagai sinyal bahaya: ibarat merapikan tampilan luar bangunan yang pondasinya keropos.

Bagi pasar, redenominasi tidak dinilai dari jumlah nol, tetapi dari konteks institusionalnya.⁠ Ada lima indikator utama yang menjadi perhatian investor. Pertama, inflasi. Bila inflasi belum stabil, re⁠den⁠ominas⁠i dianggap seba⁠gai langkah yang terlalu dini dan berisiko menimbulkan ketidak⁠percayaan publik. Kedua, fiskal. Defisit yang melebar menu⁠njukkan masalah struktural yang tidak dapat diatasi deng⁠an sekadar mengganti denom⁠inasi.⁠

Ketiga, independensi bank s⁠entral. B⁠ila⁠ terlihat intervensi politik, redenominasi cenderung dipersepsikan se⁠bagai devaluasi terselubu⁠ng. Keempat, infrastruktur keuan⁠ga⁠n. Transisi denominasi membutuhkan kesiapan perbankan, sistem pembayaran, hingga standar akuntansi. Kelima, komunikasi publik. Dalam kebi⁠jakan b⁠erb⁠asis persepsi, penjelasan yang tidak konsisten dapat memicu spekulasi dan kepanikan⁠.

Jik⁠a kelima aspek ini solid, pasar membaca redeno⁠mi⁠nasi seb⁠agai langkah berani sekaligus sinyal stabilitas. Namun jika satu saja le⁠mah, investor segera meningkatkan kewaspadaa⁠n. Dalam banyak kasus, kele⁠mahan tersebut cukup untuk membuat redenominasi justru memunculkan risiko baru.

Selain itu, redenominasi membawa risiko mikro yang sering tak disadari publik. Selama⁠ per⁠iode penggunaan dua mata uang, disparita⁠s harga rentan muncul. Ped⁠ag⁠ang dapat memanfaatkan situasi dengan membul⁠atkan har⁠ga⁠ k⁠e atas, menciptakan tekanan inflasi b⁠aru. Di sisi teknis, pembar⁠uan ATM, sist⁠em kasir, aplikasi pembayar⁠an, hingga pembukuan korporasi membutuhkan koordi⁠nasi nasional. Gangguan kecil pada satu titik saja dapat menim⁠bulkan konsekuensi⁠ besar pada transaksi harian.

Hal penting yang se⁠ring terlupakan ad⁠alah bahwa redenomina⁠si bukanlah tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari fondasi ekonomi yang telah benar-benar kuat. Kebijakan ini hanya efektif ketika inflasi stabil, fiskal terkel⁠ola disiplin, da⁠n kepercay⁠aan publik berada pada le⁠vel tinggi⁠. Negara yang sehat tidak terburu-buru karena stabilitas memberi ruang⁠ bagi perencanaan matang. Sebaliknya, negara yang belum siap sering⁠ tergoda menjadikannya solusi instan, padahal tanpa fundamental yang kokoh, langkah tersebut just⁠ru memperburuk⁠ persepsi pasar dan menambah keraguan terha⁠dap arah kebijakan pem⁠erintah.

Pada akhirnya bagi investor redenominasi tidak pernah sekadar urusan menghapus nol, yan⁠g lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan kredibilitas pemerintah dalam menjaga stabilitas dan konsistensi arah ekon⁠omi. Bila redenomin⁠asi dilakukan di ata⁠s fondasi yang kua⁠t, dengan k⁠omunikasi yang jelas dan transparan, ia dapat menjadi simbol kem⁠atangan instit⁠usi ekonomi. Nam⁠un jika dipaksakan di tengah⁠ fundamental yang rapuh, langkah ini justru berubah me⁠njadi alarm bahwa p⁠emerintah lebih fokus mempercantik tampilan darip⁠ada memperbaiki struktur yang sebenarnya membutuhkan reformasi mendal⁠am.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut redenominasi rupiah atau mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 butuh waktu sampai enam tahun.

Perry mengatakan proses redenominasi rupiah cukup panjang. Kebijakan itu dimulai dengan penerbitan Undang-Undang (UU) Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

"Itu prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih lima-enam tahun dari sejak UU sampai kemudian selesai," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Senin (17/11), dilansir detikfinance.

Perry menjelaskan penerbitan UU Redenominasi menjadi tahapan pertama yang harus dilalui. Bila undang-undang itu belum terbit, redenominasi tak bisa dilakukan.

Setelah itu, pemerintah harus menyusun aturan transparansi harga dari barang yang diperjualbelikan di Indonesia.

Langkah ini krusial agar masyarakat tak kebingungan selama masa transisi. Aturan itu juga penting untuk meyakinkan masyarakat redenominasi tak mengubah nilai barang.

"Harus ada peraturan mengenai transparansi harga. Seperti dari dulu kan sudah pernah, kalau kita ke daerah ada kopi satu gelas Rp25 ribu, ada Rp 25 ribu kosongnya kecil, ada yang 25K, tapi ini kan belum semuanya. Transparansi harga itu menjadi sangat penting," ujarnya.

Tahap berikutnya BI menyusun desain dan pencetakan uang baru. Tahap terakhir adalah masa transisi, uang rupiah baru dan lama akan berlaku bersamaan di masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menerapkan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 pada 2027.

Hal itu ia ungkap lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," bunyi PMK 70/2025 yang ditandatangani Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan redemominasi Rupiah memerlukan sejumlah tahapan yang bisa memakan hingga 6 tahun.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa setidaknya ada empat tahapan dalam redenominasi Rupiah. Pertama, redenominasi hanya dapat dilakukan lewat payung hukum khusus yaitu UU Redenominasi Rupiah.

Kedua, setelah kerangka hukum jelas, pemerintah dan BI harus menyiapkan aturan mengenai transparansi harga agar penerapan nilai nominal baru tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Ketiga, BI mempersiapkan desain dan pencetakan uang baru. Keempat, memastikan uang lama dan uang baru beredar secara paralel.

"Itu perlu kurang lebih 5—6 tahun dari sejak undang-undang sampai kemudian selesai," ungkap Perry dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (17/11/2025).

Terkait tahapan keempat, dia menjelaskan bahwa redenominasi (penyederhanaan nilai mata uang) berbeda dengan sanering (pemotongan nilai mata uang). Oleh sebab itu, sambungnya, meski nanti ada redenominasi, masyarakat tetap bisa melakukan transaksi dengan uang lama yang nilainya setara dengan uang baru.

"Kami beli kopi, satu gelas. Pakai uang lama Rp25.000, bisa pakai uang baru 25k. Sama-sama, satu gelas kopi ini," jelas Perry.

Kendati demikian, pria yang sudah menjabat sebagai pemimpin bank sentral selama dua periode ini mengungkapkan bahwa saat ini BI belum fokus mengerjakan redenominasi Rupiah.

"Kami fokus stabilitas [keuangan] dan pertumbuhan [ekonomi]. Kan tadi sudah saya sampaikan, redenominasi tahapannya panjang," katanya.

Wacana Lama

Sebagai catatan, kebijakan redenominasi telah dikaji sejak 2010, namun selalu tertunda. Pada 2023, BI menyatakan bahwa implementasi redenominasi masih perlu melihat momentum yang tepat dan belum akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memasukkan RUU Redenominasi Rupiah dalam rencana strategis (Renstra) 2025-2029 seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025. Rencananya, target penyelesaian beleid tersebut pada 2026.

Adapun tujuan pembahasan RUU itu mencakup 4 aspek. Pertama, tercapainya efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing nasional.

Kedua, terjaganya kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Ketiga, terjaganya nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Keempat, meningkatnya kredibilitas rupiah.

Purbaya mengungkapkan bahwa kebijakan redenominasi rupiah akan dijalankan oleh Bank Indonesia, selaku bank sentral. Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini juga menyebutkan bahwa realisasi kebijakan redenominasi rupiah tersebut dijalankan sesuai kebutuhan bank sentral.

"Redenom [redenominasi] itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tetapi [realisasi redenominasi] enggak sekarang, enggak tahun depan," ungkap Purbaya usai mengisi Dies Natalies ke-71 Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (10/11/2025).

IDXChannel – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan, rencana redenominasi rupiah tidak akan memengaruhi harga barang maupun nilai riil mata uang.

Perry mengungkapkan perbedaan antara redenominasi dan sanering, yang dalam sejarah pernah dilakukan untuk memotong nilai riil uang dan menurunkan daya beli masyarakat.

"Redenominasi itu bukan sanering ya bukan pemotongan," ujarnya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Perry menjelaskan, redenominasi baru dapat dilakukan jika pemerintah dan DPR menuntaskan pembahasan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah.

Setelah dasar hukum tersebut terbit, proses penerapan mata uang baru dan lama akan berjalan paralel selama lima hingga enam tahun.

Perry mencontohkan, harga barang tidak akan berubah meski jumlah digit rupiah disederhanakan.

"Kami beli kopi satu gelas pakai uang lama Rp25 ribu, bisa dengan uang baru Rp25 dan itu prosesnya harus paralel,” kata Perry.

Meski kerangka teknisnya sudah disiapkan, Perry menegaskan BI belum menjadikan redenominasi sebagai prioritas kebijakan untuk dilakukan saat ini.

Sebab, kata dia, fokus utama bank sentral saat ini tetap menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

"Fokus kami adalah menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan, oleh karena itu di sini kemarin saya sampaikan ke komisi XI bicara masalah redenominasi jawabannya kami fokus stabilitas dan pertumbuhan, sedangkan redenominasi tahapannya panjang," ujarnya.

Dari sisi pemerintah, Kementerian Keuangan beberapa kali menyampaikan redenominasi belum menjadi agenda mendesak.

Dalam berbagai kesempatan, pejabat Kemenkeu menegaskan bahwa meski wacana penyederhanaan rupiah terus dikaji, prioritas fiskal saat ini difokuskan pada konsolidasi APBN, penguatan fundamental ekonomi, serta menjaga daya beli masyarakat.

Kemenkeu menilai redenominasi memerlukan prasyarat stabilitas ekonomi yang kuat, koordinasi lintas lembaga, serta kesiapan pelaku usaha dan masyarakat.

Karena itu, implementasinya baru dapat dipertimbangkan setelah kondisi ekonomi benar-benar memadai dan pembahasan regulasi selesai di pemerintah serta DPR.

(Dhera Arizona)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rencana pemerintah melakukan redenominasi rupiah dipastikan tidak mengubah nilai riil aset maupun kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menegaskan bahwa dampak utama penyederhanaan nominal mata uang tersebut hanya bersifat teknis karena seluruh instrumen pasar modal akan menyesuaikan angka baru tanpa mengubah nilai ekonominya.

Iman menjelaskan bahwa ketika rupiah disederhanakan, harga saham otomatis mengikuti perubahan nilai nominal secara proporsional. Namun, perubahan angka ini memunculkan kebutuhan penyesuaian aturan transaksi, terutama terkait batas harga minimum dan satuan lot.

“Sekarang harga saham satu lot Rp100. Itu yang PR bagi kita. Lot-nya kan Rp100, kita sedang dalam rangka penurunan lot. Jadi kalau harga sahamnya Rp200, apakah boleh nol koma atau sen,” ujar Iman dalam Capital Market Journalist Workshop di Ubud, Bali, dikutip Senin (17/11/2025).

Ia menuturkan bahwa sejumlah saham berpotensi memiliki harga sangat kecil setelah redenominasi, sehingga Bursa perlu mengkaji ulang struktur perdagangan agar tetap efisien dan tidak memunculkan ketidaksesuaian teknis.

Penyederhanaan nominal rupiah tidak memengaruhi valuasi, tetapi memerlukan pembaruan mekanisme perhitungan harga di sistem perdagangan BEI.

Di sisi lain, Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, juga menegaskan bahwa dampak redenominasi terhadap pasar modal sangat terbatas. Ia menilai penyederhanaan tersebut hanya menghilangkan tiga angka nol tanpa mengubah nilai riil aset.

“Redenominasi itu sederhana, hanya menghilangkan tiga angka nol di belakang. Fungsinya membuat pencatatan lebih simpel. Hanya sekadar perubahan penulisan oleh BI, dicetak dan divalidasi sebagai alat transaksi sehingga tidak akan berdampak ke pasar modal,” kata Eddy.

Di sisi infrastruktur, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Samsul Hidayat, menyebutkan bahwa penyesuaian terbesar akan dirasakan pada sistem kliring, kustodian, hingga pencatatan efek.

Menurutnya, seluruh Self-Regulatory Organization (SRO) harus menyesuaikan sistem internal, baik dari sisi operasional maupun biaya.

“Redenominasi ya kita mengikuti kebijakan pemerintah. KSEI akan melakukan penyesuaian sistem. Dampaknya bagi kami lebih ke sistem dan cost untuk meng-adjust kebijakan tersebut,” ujarnya.

Rencana redenominasi kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dukungan pemerintah terhadap reformasi sistem keuangan, termasuk penyederhanaan rupiah yang sudah masuk ke Prolegnas sebagai bagian dari rencana jangka menengah APBN 2025.

Dengan masuknya RUU Redenominasi ke agenda legislasi, pemerintah dan Bank Indonesia mulai membuka jalan menuju reformasi struktur transaksi keuangan nasional.