Perum Bulog optimistis cadangan beras nasional dapat menembus 6 juta ton pada 2027. Hal ini seiring tren peningkatan produksi dan penyerapan yang terus menguat.

Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setyanto menyebut target tersebut realistis mengingat posisi stok saat ini sudah berada di level tinggi dan terus bertambah.

"Ya, sekarang aja (stok beras nasional) udah 4,5 (juta ton). Gini, hitungan sederhananya, hitungan kami stok kita nanti minggu ke-3 bulan April udah mencapai 5 juta ton. Kira-kira sampai akhir tahun kalau terus bertambah stok dengan penyerapan yang ada, bisa kecapai enggak 6 juta ton? Bisa kecapai," kata Prihasto di Hotel Pantai Gapura, Makassar, Senin (6/4).

Ia menjelaskan penguatan stok didorong oleh serapan beras yang meningkat signifikan sejak awal tahun. Hingga awal April, Bulog telah menyerap sekitar 1,7 juta ton beras, angka yang menyamai capaian hingga akhir April tahun sebelumnya.

"Dari awal Januari sampai dengan tanggal 5 April kemarin, itu sudah mencapai 1,7 juta ton. Jadi ini pencapaian yang luar biasa dibanding tahun 2025 kemarin," tambahnya.

Dengan tren panen yang masih berlangsung, Bulog memperkirakan serapan akan terus meningkat dalam waktu dekat. Hingga akhir April, serapan diproyeksikan mencapai 2,2 hingga 2,3 juta ton. Selain itu, Bulog menargetkan total serapan 4 juta ton dapat tercapai dalam waktu relatif singkat.

"Perkiraan untuk tercapainya 4 juta ton sekitar awal-awal Juni. Ya, awal Juni itu insya Allah bisa tercapai 4 juta ton. Kalau tidak ada halangan, situasi kondisi panen bagus, insya Allah awal Juni sudah tercapai 4 juta ton," kata Prihasto.

Dari sisi wilayah, penyerapan terbesar saat ini berasal dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, yang menjadi kontributor utama dalam memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP).

Sementara itu, stok CBP saat ini telah melampaui 4,5 juta ton dan diperkirakan segera menyentuh 5 juta ton dalam waktu dekat. Dengan kebutuhan nasional sekitar 2,5 hingga 2,6 juta ton per bulan, peningkatan stok ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Untuk menjaga kualitas beras dalam jumlah besar tersebut, Bulog menerapkan Sistem Pengendalian Hama Gudang Terpadu (SPHGT) yang dilengkapi standar operasional prosedur (SOP) termasuk pemantauan rutin dan fumigasi.

Bulog juga membuka peluang adopsi teknologi baru dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan perguruan tinggi guna memastikan kualitas beras tetap terjaga di tengah peningkatan volume cadangan.

"Apabila ada satu teknologi baru terkait dengan bagaimana menjaga kualitas beras agar lebih baik, agar terjaga dengan baik, seperti itu, kami pastinya akan mengikuti apa yang sudah dihasilkan dari para peneliti-peneliti handal yang ada di Indonesia," tuturnya lebih lanjut.

Pemerintah memastikan stok beras nasional aman, di atas 4 juta ton, di tengah ancaman fenomena iklim ekstrem 'Godzilla El Nino' yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah telah mengantisipasi potensi dampak cuaca tersebut dengan memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Prediksi Godzilla El Nino telah menjadi perhatian pemerintah. Kami di Bapanas, sesuai arahan Kepala Bapanas Bapak Andi Amran Sulaiman, memastikan ketahanan stok CPP terus diperkuat agar nanti saat diperlukan bisa segera disalurkan untuk membantu masyarakat," ucap Ketut dalam keterangan resmi, Rabu (25/3).

Berdasarkan data per Rabu (25/3), stok beras dalam CPP yang dikelola Perum Bulog telah mencapai 4,08 juta ton. Angka ini meningkat signifikan sekitar 77,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada di level 2,29 juta ton.

Sebagian besar stok tersebut berasal dari produksi dalam negeri. Sepanjang 2026, Bulog telah menyerap setara beras sebanyak 1,24 juta ton dari petani dalam negeri.

Selain beras, pemerintah juga memperkuat stok pangan strategis lainnya. Stok jagung tercatat sekitar 144 ribu ton, minyak goreng 95 ribu kiloliter, gula konsumsi 50 ribu ton, daging sapi atau kerbau 11 ribu ton, daging ayam 39 ton, serta telur ayam 62 ton.

Penguatan stok ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak fenomena Godzilla El Nino, yang diperkirakan terjadi bersamaan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif mulai April.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan kering di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam penjelasannya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut istilah 'Godzilla El Nino' digunakan untuk menggambarkan fenomena El Nino dengan intensitas kuat yang dapat memicu berkurangnya curah hujan secara signifikan.

Kendati demikian, dampaknya diperkirakan tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah berpotensi mengalami kekeringan, sementara wilayah lain seperti bagian timur laut Indonesia dapat menghadapi risiko banjir.

Pemerintah menyatakan stok pangan tersebut akan digunakan untuk berbagai program intervensi jika diperlukan, seperti bantuan pangan beras, distribusi minyak goreng, hingga operasi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Gerakan Pangan Murah (GPM).

Hingga 25 Maret 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan tercatat telah menjangkau 378.666 penerima di 24 provinsi, sementara penyaluran beras melalui program SPHP selama Maret mencapai 43,17 ribu ton.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman juga menyinggung pentingnya penguatan produksi dalam negeri dalam menjaga ketahanan pangan di tengah potensi krisis global.

"Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Oleh karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain. Kita tidak boleh takut," ujar Amran.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut pemerintah bakal eksporberas ke sejumlah negara tetangga.

Hal ini ia sampaikan saat ditanya apakah ada rencana ekspor beras selain ke Arab Saudi.

"Ada, ya negara tetangga, Papua Nugini terus, Malaysia, Filipina," ujar Sudaryono saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Sudaryono pun mengatakan ekspor beras dilakukan karena Indonesia saat ini mempunyai produktivitas yang tinggi.

"Karena produktivitas kita kan tinggi, jadi mau enggak mau kita memang mesti ekspornya," ujarnya.

Ia menjelaskan potensi ekspor beras Indonesia sebesar 20 ribu-50 ribu ton beras.

"Potensinya bisa sampai 20 ribu bahkan bisa 50 ribu (ton). Kan intinya kan, bukan hanya ngasih makan jemaah haji dan umroh kita, tapi juga ngasih makan jemaah haji dan umroh dari negara lain jadi kita, kita eskalasi lah total yang kita ekspor," jawab Sudaryono.

Pemerintah sebelumnya mengekspor beras ke Arab Saudi sebanyak 2.280 ton dengan nilai sekitar Rp150 miliar pada akhir Februari 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut pengiriman ini menjadi ekspor perdana beras Indonesia ke negara tersebut.

"Untuk perdana ini kira-kira 2.000 ton, 2.280 ton ya. Nanti lanjut akan Malaysia dan lain-lain, tapi ini perdana ke Arab Saudi 2.280 ton," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (23/2) lalu.

Ia mengatakan pengiriman tahap pertama dijadwalkan mulai diberangkatkan pada 28 Februari 2026 dan akan diluncurkan secara resmi.

Ekspor tersebut merupakan hasil koordinasi lintas kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta sejumlah BUMN.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah untuk Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (9/2).

Dalam forum tersebut, Menko AHY menegaskan penataan ruang wilayah harus menjadi panglima dalam pembangunan nasional agar berlangsung terarah, adil, dan berkelanjutan.

Menko AHY menyampaikan berbagai persoalan pembangunan, seperti banjir, kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, hingga konflik agraria, kerap berakar dari lemahnya perencanaan dan pengendalian tata ruang. Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh melampaui daya dukung dan daya tampung ruang.

"Dalam pembangunan, tata ruang harus menjadi panglima. Perencanaan ruang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum kita membangun infrastruktur di sektor apa pun," ujar Menko AHY.

Dalam arahannya, Menko AHY memaparkan empat agenda utama penguatan penataan ruang wilayah. Pertama, peningkatan kualitas perencanaan tata ruang agar lebih realistis, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berbasis data dan risiko kebencanaan. Kedua, penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegakan aturan yang tegas dan berkeadilan.

"Tata ruang tidak boleh hanya disusun lalu dibiarkan. Harus ada pengendalian dan penegakan aturan yang konsisten agar pelanggaran tidak berujung pada bencana dan konflik," tegasnya.

Agenda ketiga adalah percepatan digitalisasi penataan ruang guna menghadirkan sistem data yang terintegrasi, mutakhir, dan dapat diakses lintas sektor. Menko AHY menekankan pentingnya penerapan prinsip satu data, satu peta, dan satu rujukan untuk menghindari perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar kementerian dan lembaga.

"Digitalisasi penataan ruang menjadi kunci agar perencanaan, pengawasan, dan penindakan dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan berbasis data geospasial yang sama," jelas Menko AHY.

Keempat, integrasi penataan ruang dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Menko AHY menegaskan Rencana Tata Ruang Wilayah harus menjadi arah spasial dalam penyusunan program prioritas pembangunan, termasuk infrastruktur dasar, perumahan, kawasan permukiman, dan transportasi.

"Rencana pembangunan harus saling mengunci dengan rencana tata ruang. Jika tidak selaras, justru muncul inefisiensi, tumpang tindih, dan beban bagi APBN," ujarnya.

Sejalan dengan agenda tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan penataan ruang dan perencanaan pembangunan berjalan selaras dari hulu ke hilir. Kemenko Infrastruktur berperan sebagai pengarah kebijakan dan penguat orkestrasi lintas kementerian dan lembaga agar pembangunan nasional konsisten dengan arah tata ruang.

Dalam kerangka ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memperkuat kualitas rencana tata ruang melalui penyusunan pengaturan teknis berbasis data serta percepatan peninjauan kembali RTRW provinsi dan kabupaten/kota, khususnya yang ditetapkan sebelum 2019. Upaya tersebut didukung pengembangan sistem informasi penataan ruang terintegrasi untuk mendukung pelayanan perizinan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Kementerian PPN/Bappenas bersama Kemenko Infrastruktur memastikan integrasi tata ruang dengan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, termasuk melalui penguatan pemanfaatan data geospasial dan penerapan geotagging lokasi program pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang sejak tahap perencanaan.

Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat revisi dan penyesuaian RTRW serta meningkatkan kapasitas pengendalian pemanfaatan ruang di daerah. Sementara itu, kementerian sektor lainnya turut memperkuat sinergi sesuai kewenangannya, termasuk dalam penyediaan data, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penegakan aturan.

Sinergi lintas sektor juga didukung oleh Badan Informasi Geospasial melalui penyediaan peta dasar dan tematik yang akurat dan mutakhir, serta oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui dukungan data dan riset kebencanaan, lingkungan, dan perubahan iklim sebagai dasar pengambilan kebijakan penataan ruang.

Menutup arahannya, Menko AHY menegaskan pembangunan kewilayahan harus menghadirkan keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim dan dinamika global.

"Pembangunan harus menghormati batas dan arah tata ruang, dan tata ruang juga perlu adaptif terhadap prioritas pembangunan nasional. Dengan pengelolaan tata ruang yang bertanggung jawab, pembangunan Indonesia akan berjalan lebih berkualitas," pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam upaya pencegahan krisis ekologis dan penanggulangan bencana alam. Upaya ini tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola sumber daya alam dan relasi sosial-politik.

Dalam sambutannya di Forum Group Discussion (FGD) Pencegahan Krisis Ekologis dan Bencana Alam, BRIN memiliki mandat untuk hadir secara aktif dalam penyelesaian persoalan kebencanaan di Indonesia sebagaimana juga disorot dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI kemarin. Kehadiran tersebut diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan berbagai teknologi kebencanaan.

“BRIN saat ini menjadi backbone penyedia citra satelit untuk mendukung kebutuhan BNPB dan berbagai pihak. Selain itu, kami juga mengembangkan teknologi air siap minum dari air banjir (arsinum) yang telah dimanfaatkan masyarakat dan mendapat apresiasi dari DPR,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Selain arsinum, BRIN juga tengah menyempurnakan teknologi early warning system untuk banjir, erosi, dan longsor, melengkapi sistem peringatan dini tsunami yang telah dimiliki. Penyempurnaan dilakukan berbasis pemetaan wilayah rentan, pemasangan sensor, serta pemanfaatan serat optik untuk memantau pergeseran tanah dan potensi risiko bencana.

Namun demikian, ia menekankan, krisis ekologis tidak bisa dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis. Krisis lingkungan juga merupakan hasil dari relasi kuasa yang timpang antara berbagai aktor dalam sistem sosial mulai dari masyarakat, pelaku ekonomi, hingga aktor politik dan pemerintah.

“Krisis ekologi tidak hanya terjadi karena persoalan alam, tetapi juga karena dinamika dalam sistem sosial. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara aktor ekonomi, politik, dan masyarakat sipil turut memengaruhi bagaimana alam dikelola,” katanya.

Karena itu, FGD diharapkan tidak hanya membahas solusi teknologi, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola sumber daya alam, termasuk regulasi sektoral dan lintas sektoral, sistem desentralisasi, serta perubahan sistem politik yang berdampak pada pengelolaan lingkungan.

Arif manambahkan BRIN akan berperan pada dua sisi sekaligus yakni melalui riset kebijakan dan tata kelola serta pengembangan teknologi kebencanaan seperti pemanfaatan drone untuk mendeteksi korban tertimbun maupun ketersediaan air tanah.

“Dengan pendekatan yang komprehensif, kita diharapkan dapat merumuskan terobosan kebijakan, regulasi, dan teknologi yang mampu mencegah krisis ekologis sekaligus memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi bencana,” ujar Arif.

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta melakukan Kunjungan Kerja ke Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kunjungan ini bertujuan mendalami ekosistem riset nasional, mengidentifikasi tantangan hilirisasi inovasi, dan merumuskan langkah konkret pelestarian kekayaan ilmiah Indonesia di era digital.

Verrell meninjau berbagai fasilitas riset yang menjadikan KST Soekarno kerap disebut sebagai "Silicon Valley-nya riset hayati Indonesia" mulai dari laboratorium genomik, fasilitas kultur jaringan, biobank, greenhouse biodiversitas, hingga ruang uji prototype teknologi.

“Dari luar mungkin terlihat seperti kawasan riset pada umumnya, tetapi ketika masuk ke dalam, suasana kerja dan semangat keilmuannya langsung terasa. Tempat ini bukan sekadar laboratorium, melainkan ruang di mana gagasan dan riset untuk masa depan Indonesia dikembangkan,” ujarnya, Jumat (26/12/2025).

Dari sisi infrastruktur, kata Verrell, Indonesia pada dasarnya telah memiliki modal yang memadai untuk berkembang sebagai kekuatan riset bioteknologi dan biodiversitas di kawasan Asia.

"Kita punya biodiversitas yang kaya. Kita punya peneliti brilian. Kita punya fasilitasnya. Tapi pertanyaannya: kenapa inovasi kita belum terasa dampaknya di kehidupan masyarakat? Kenapa produk inovatif BRIN belum mengisi pasar kita? Di sinilah letak pekerjaan rumah kita," tegasnya.

Verrell menyebut hilirisasi riset nasional masih jauh dari optimal. Berdasarkan data yang dipaparkan, BRIN menghasilkan 539 kekayaan intelektual pada 2024, namun sebagian besar belum dilisensikan atau dimanfaatkan industri.

"Menurut saya masih ada hal mendasar yang perlu kita dorong dan perkuat dalam ekosistem inovasi kita. Riset yang kuat akan kehilangan seluruh maknanya apabila tidak mampu menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan nyata industri. Ini seperti memiliki peta harta karun lengkap tapi tidak pernah menggali hartanya," ungkapnya.

Verrell mendorong BRIN menyusun skema pilot hilirisasi yang terukur, dengan target konkret, setiap fasilitas riset harus menghasilkan minimal satu output siap industri per tahun baik prototipe teknologi, benih unggul, biomaterial, hingga kandidat obat.

"Saya mengusulkan Innovation Scoreboard yang tidak hanya mengukur paper atau paten terdaftar, tapi berapa inovasi yang benar-benar digunakan industri, berapa lapangan kerja tercipta, berapa nilai ekonomi yang dihasilkan. Itu ukuran kesuksesan riset sesungguhnya," paparnya.

Perhatian khusus diberikan pada Herbarium Bogoriense, pusat penyimpanan specimen tumbuhan terbesar di Asia Tenggara dengan koleksi lebih dari 2 juta spesimen. Namun, baru 30% koleksi yang terdigitalisasi. Verrell menekankan urgensi digitalisasi menyeluruh dan sistem backup berlapis.

"Bayangkan jika terjadi bencana. Tanpa digitalisasi memadai, kerusakan spesimen fisik berarti hilangnya warisan ilmiah Indonesia selamanya. Teknologi harus menjadi benteng perlindungan pengetahuan kita," ujarnya.

Verrell mengusulkan alokasi anggaran khusus untuk digitalisasi masif dengan target 100% koleksi terdigitalisasi dalam tiga tahun. "Database digital yang terstruktur bisa menjadi asset ekonomi. Perusahaan farmasi, industri kosmetik, bahkan game developer membutuhkan data biodiversitas. Kenapa kita tidak memanfaatkan ini sebagai sumber pendapatan riset kita sendiri," katanya

Kunjungan ini menegaskan komitmen Komisi X DPR untuk mengawal kebijakan riset dan inovasi agar berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

"Teknologi adalah jembatan antara apa yang kita miliki dan apa yang kita cita-citakan. Tugas kita memastikan jembatan itu kokoh dan benar-benar menghubungkan riset dengan masa depan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaulat secara ilmu pengetahuan," ucapnya.

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong percepatan hilirisasi riset agar hasil penelitian dapat segera dimanfaatkan dan masuk ke pasar melalui Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM). Kepala BRIN Arif Satria menegaskan bahwa riset di Indonesia harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, RIIM diarahkan untuk mendorong riset hingga siap diimplementasikan oleh industri. “Riset tidak boleh berhenti pada laporan atau prototipe. Melalui RIIM, kami mendorong hasil riset agar dapat ditingkatkan kesiapterapannya sehingga siap masuk pasar dan dimanfaatkan secara luas,” ujar Arif usai penyerahan penghargaan RIIM Awards 2025 di Gedung BJ Habibie BRIN Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama RIIM ialah percepatan peningkatan tingkat kesiapterapan teknologi atau Technology Readiness Level (TRL). Menurutnya, banyak riset yang masih berada pada TRL menengah sehingga belum menarik bagi industri.

“Kami menyiapkan skema percepatan agar riset yang TRL-nya masih menengah dapat ditingkatkan hingga level tinggi. Dengan begitu, industri dapat langsung mengadopsi tanpa perlu investasi tambahan yang besar,” katanya.

Arif mengafakan, percepatan hilirisasi juga didukung dengan promosi dan valuasi hasil riset agar riset yang dinilai memiliki dampak ekonomi dan sosial dapat dikembangkan lebih lanjut. “Ke depan, riset dan inovasi tidak hanya dilakukan oleh BRIN atau perguruan tinggi, tetapi juga melibatkan industri dan pelaku usaha, sehingga riset benar-benar menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional,” ujarnya.

RIIM Awards Tahun 2025, sebuah ajang penghargaan tahunan yang didedikasikan untuk mengapresiasi kontribusi luar biasa para periset terbaik dan mitra industri (startup) terbaik di Indonesia. Penghargaan tahun ini menyoroti individu dan entitas yang telah menunjukkan keunggulan, dampak nyata, dan kolaborasi strategis dalam mendorong kemajuan teknologi dan solusi praktis bagi masyarakat.

Para pemenang dipilih dari penerima pendanaan RIIM yang telah selesai melaksanakan kegiatan riset melalui proses seleksi oleh juri independen yang terdiri dari pakar akademisi, serta pelaku industri yang memiliki pengalaman dan kompeten di bidang masing-masing.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menawarkan alat canggih seharga Rp700 juta-Rp900 juta kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan hal tersebut ketika diundang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam peresmian alat pemindai peti kemas (X-Ray). Ia menyebut BRIN juga siap jika diminta Purbaya memproduksi alat canggih serupa.

Alat milik BRIN yang saat ini beredar adalah Radiation Portal Monitor (RPM). Arif menegaskan kecanggihannya sudah teruji ketika mendeteksi Cesium-137 yang berada di sekitar Kawasan Industri Modern (KIM) Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

"Kalau impor itu kan Rp1,6 (miliar) ya. Kalau produksi BRIN sendiri sekitar Rp700-an (juta), separuhnya," ujar Arif ditemui usai Peresmian Alat Pemindai Peti Kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12).

"Kita bisa sekitar Rp700-an (juta), Rp800-an (juta), Rp900-an (juta) lah yang BRIN produksi. Tapi enggak tahu, kan nanti bermitra dengan swasta. Mungkin bisa saja kalau produksi massal bisa lebih murah lagi," jelasnya.

Ia menuturkan BRIN saat ini baru memproduksi satu per satu alat pemindai tersebut, sesuai pesanan. Produksi RPM sendiri telah dilakukan sejak 2017.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin BRIN memberikan diskon dari harga semula Rp700 juta-Rp900 juta. Ia mau harganya 25 persen dari harga internasional.

Purbaya menegaskan pihaknya membutuhkan X-Ray canggih itu untuk ditempatkan di seluruh pelabuhan Indonesia.

"Dengan harga yang murah dari BRIN saya pikir kita bisa lengkapi semua, seluruh pelabuhan di Indonesia. Bisa enggak 25 persen harganya dari harga dunia? Diskon 50 persen lagi berarti, ya nanti kita bicarakan," ujar Purbaya kepada Arif sambil tertawa.

Menurut Purbaya, kehadiran X-Ray atau alat pemindai baru itu sanggup mendeteksi bahan nuklir serta zat radioaktif dalam kontainer. Pemeriksaan barang ekspor-impor bahkan diklaim bisa dilakukan secara cepat dan akurat tanpa membuka peti kemas.

JAKARTA - Hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terhadap 60 sampel rokok elektrik dari berbagai merek dan kadar nikotin yang beredar di pasaran dinilai sebagai angin segar bagi perumusan kebijakan berbasis bukti.

Pasalnya, uji laboratorium dalam studi berjudul Evaluation of Laboratory Tests for E-Cigarettes in Indonesia Based on WHO’s Nine Toxicants menunjukkan produk tembakau alternatif memiliki kandungan zat berbahaya dalam jumlah yang jauh lebih rendah daripada tiga jenis tembakau konvensional.

“Kita apresiasi hasil penelitian BRIN. Ini sebuah terobosan baru. Saya menghargai langkah BRIN dalam melakukan penelitian berbasis bukti ilmiah,” ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini, Jumat (28/11/2025).

Menurut anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan ini, penelitian BRIN hendaknya menjadi pertimbangan terhadap regulasi mengenai produk hasil tembakau yang sedang disusun Kementerian Kesehatan. Misalnya, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) Tembakau mengenai standardisasi kemasan sekaligus pengaturan bahan tambahan produk tembakau.

Aturan yang disusun sebagai aturan turunan UU Kesehatan dan PP Kesehatan juga perlu memperhatikan dampak pada industri, mulai dari petani tembakau hingga buruh pabrik.

Menurut Yahya, keberadaan produk tembakau alternatif bukan serta merta bebas risiko, tapi tetap memiliki risiko kesehatan bagi siapa saja yang mengonsumsinya.

Hadirnya penelitian semacam ini di Indonesia menjadi angin segar dalam memperkaya perspektif bagi perumus aturan. “Penelitian seperti ini harus ditempatkan dalam konteks yang proporsional sebagai bagian dari evidence base untuk kebijakan publik, bukan sebagai justifikasi untuk melonggarkan pengawasan,” katanya.

Sesuai WHO, pengujian yang difokuskan pada sembilan senyawa toksikan utama sebagaimana ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni formaldehida, asetaldehida, akrolein, karbon monoksida, 1,3-butadiena. Selain itu, benzena, benzoapyrene, serta dua nitrosamin spesifik tembakau (NNN dan NNK) telah dilakukan berdasarkan metodologi yang sesuai.

Sebagai inovasi dari produk tembakau, riset ini telah melalui pengujian di laboratorium independen dan terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) serta diakui International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi langkah awal yang nantinya dapat berperan dalam penyusunan kebijakan sehingga regulasi yang dirumuskan akan berbasis data.

Adanya riset ini juga menjadi pelengkap dari berbagai pengujian di luar negeri yang telah ada, sebab bahan baku, komposisi dan proses dari produk yang beredar dapat berbeda sesuai negara masing-masing. “Sebelum melarang-larang, ini kan kami ingin membuat database seperti apa kondisinya di lapangan," ujarnya.

"Kan kita banyak katanya-katanya dari luar negeri. Nah, kami memotret Jabodetabek ini mudah-mudahan mewakili Indonesia karena kota-kota besar juga mirip," kata peneliti BRIN Bambang Prasetya dalam konferensi pers, beberapa waktu lalu.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan ikut mengkaji wacana redenominasi rupiah.

"Nanti kita akan tim peneliti kita dalam bidang ekonomi ya, kita akan segera panggil untuk bisa melakukan kajian dan rekomendasi yang selanjutnya bisa menjadi salah satu bahan bagi Bank Indonesia," ujar Kepala BRIN Arif Satria di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11).

Hari ini, Arif juga bertemu dengan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang sama-sama bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

Namun, ia mengaku tak membahas perihal isu itu secara spesifik bersama dua tokoh tersebut.

Menurut Arif, isu redenominasi mata uang rupiah itu sebenarnya tidak menjadi topik bahasan dalam rapat dengan Prabowo hari ini.

"Namun Insya Allah hal yang tadi sudah, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan aspek redenominasi itu nanti akan bisa kita, kita kaji lagi," ucapnya.

JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025) siang. Arif Satria dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto .

"Siang ini kami bersama Pak Waka dipanggil Bapak Presiden, ya tentu untuk kami berusaha untuk mendapatkan arahan dari beliau terkait dengan arah pengembangan BRIN ke depan," kata Arif.

Dia menyampaikan bahwa BRIN memiliki fokus pada penguatan riset dan inovasi. Sehingga, diharapkan bisa mendukung berbagai program-program strategis dari Presiden Prabowo.

Arif juga mengaku sudah menyiapkan bahan-bahan terkait pengembangan BRIN yang akan dibawa saat bertemu dengan Presiden Prabowo. "Ya terkait dengan soal bagaimana inovasi yang dihasilkan oleh BRIN dan berbagai lembaga riset di Indonesia tentang pangan, tentang energi, dan juga berbagai proyek strategis yang sedang kita persiapkan," ujarnya.

Dia menyebut, BRIN siap melakukan kolaborasi dengan kementerian/lembaga pemerintahan. BRIN, tuturnya, bisa memberikan berbagai rekomendasi berupa kebijakan-kebijakan yang bisa diambil berdasarkan hasil-hasil riset.

"Dan tentu juga persiapan untuk kolaborasi dengan Danantara. Ya, itu kan lembaga yang sangat strategis di Indonesia, sehingga ya BRIN diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa penguatan R&D untuk bisnis dari perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Danantara," pungkasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Arif Satria sebagai kepala BRIN di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025). Dilantik pula Amarulla Octavian sebagai wakil kepala BRIN.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui partisipasi dalam Produk Anak Bangsa Unggulan (PRABU) Expo 2025 yang digelar oleh Kementerian UMKM di Jakarta pada 5-6 November 2025.

Mengusung tema "Produk Anak Bangsa, Unggul dan Berdaya Saing", kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan inovasi teknologi produksi sekaligus memperluas kolaborasi antar pelaku usaha, lembaga keuangan, riset, dan pemerintah.

Sebagai bank dengan mandat utama memperkuat ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten menghadirkan solusi pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar dapat naik kelas. Dalam ajang ini, BRI menampilkan UKM binaan terkurasi yang telah berhasil memanfaatkan teknologi produksi dan digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

Corporate Secretary BRI, Dhanny menyampaikan bahwa dukungan terhadap kegiatan PRABU Expo merupakan wujud nyata sinergi BRI dengan pemerintah dalam mempercepat adopsi teknologi di sektor UMKM.

"Melalui partisipasi BRI di PRABU Expo, kami ingin menegaskan komitmen BRI untuk terus mendorong transformasi digital dan inovasi teknologi bagi pelaku UMKM. Kami percaya, penguatan kapasitas dan modernisasi produksi adalah kunci agar UMKM Indonesia semakin berdaya saing," ujar Dhanny.

Selain menghadirkan booth pameran dan layanan konsultasi pembiayaan, BRI juga berpartisipasi dalam sesi business matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan investor, supplier, dan marketplace, baik dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat terwujudnya ekosistem UMKM yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan teknologi produksi agar UMKM Indonesia tidak tertinggal di tengah disrupsi digital dan kompetisi global.

"Penguatan teknologi produksi adalah langkah strategis agar produk lokal mampu bersaing dan mengambil peran lebih besar, baik di pasar dalam negeri maupun internasional," kata Helvi.

Melalui PRABU Expo, pemerintah memperkenalkan skema Kredit Investasi Padat Karya (KUR Padat Karya) dengan target penyaluran Rp20 triliun pada 2025 guna membantu UMKM bertransformasi menuju teknologi modern serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, program Help Me Grow juga diluncurkan untuk memfasilitasi bantuan alat dan mesin produksi bagi UMKM terpilih dengan dukungan lembaga keuangan, BUMN, dan industri besar.

Sebagai salah satu agenda, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian UMKM, Bank Indonesia, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai sinergi pengembangan UMKM dalam pembiayaan, riset, dan inovasi produksi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menilai bahwa penguatan kapasitas, perluasan akses pasar, serta digitalisasi sistem pembayaran penting untuk mendukung akselerasi UMKM naik kelas. Sementara, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyoroti pentingnya riset terapan agar komoditas lokal memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Partisipasi BRI dalam PRABU Expo 2025 ini pun mencerminkan semangat perusahaan dalam memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang modern dan inklusif.

"Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BRI terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh lebih kuat, tangguh, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global," pungkas Dhanny.