Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan tengah menyiapkan aturan terkait denda alih fungsi lahan, terutama Lahan Sawah Dilindungi (LDS). Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah lahan aktif disalahgunakan, sebagaimana marak terjadi di berbagai wilayah.

Menurut Zulhas sapaan akrabnya, aturan tersebut akan menjadi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang menggantikan Perpres 59 Tahun 2019.

"Kami sedang menyelesaikan Pepres ya, Perpres nanti teknisnya itu untuk RPP (rancangan Peraturan Pemerintah) teknisnya nanti untuk denda, lagi dirumuskan sekarang," ujar Zulkifli di Kantor, Senin (30/3).

Sedangkan, untuk lahan yang terlanjur berubah fungsi, Zulhas menyebutkan pemerintah akan mengenakan denda penggantian lahan baru. Luasan lahannya bakal tergantung tingkat produktivitas tanahnya.

Denda akan dikenakan untuk lahan yang dialihfungsikan sejak 2010 atau setelah dirilsinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Misalnya kalau dia memakai sawahnya yang produktif ada irigasinya, maka dia harus ganti 3 kali atau bagaimana nanti lagi dirumuskan ya. Ada sawah yang kurang produktif misalnya rawa itu 2 kali," jelasnya.

Data terbaru pemerintah, untuk 2019-2025 saja, sudah ada sekitar 600 ribu hektare lahan sawah yang dialihfungsikan. Sedangkan, untuk 2010-2019 sedang dalam proses pendataan.

Oleh sebab itu, ia manargetkan aturan teknis untuk denda alih fungsi lahan sawah ini bisa diselesaikan dengan capet sehingga segara diundangkan.

"RPP 10 hari ini akan diselesaikan oleh eselon 1, baru kita melangkah selanjutnya untuk harmonisasi dengan KUM HAM, mudah-mudahan dalam waktu 2 sampai 1 bulan bisa kita selesaikan, maka kita akan meminta semua pelanggaran-pelanggaran lahan sawah itu yang berubah fungsi harus segera diganti oleh yang melanggar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengebut penyesuaian peraturan OJK agar demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) berjalan lancar. Saat ini, regulasi yang akan menjadi landasan Demutualisasi BEI sedang dibahas pemerintah.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sedang dibahas internal di Kementerian Keuangan.

"Kami tidak dapat menyebut norma-norma pasal yang ada. Tapi yang bisa saya pastikan, ini sangat in line dengan amanah UUP2SK yang memang mengamanatkan kemungkinan diizinkannya atau terbukanya pihak lain selain anggota bursa untuk menjadi pemegang saham," kata Hasan saat ditemui di Komplek Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Hasan menjelaskan, setelah RPP itu dibahas di Kemenkeu, kemudian akan dilakukan konsultasi untuk persetujuan anggota DPR sebelum kemudian PP terbit dan berlaku.

Sementara di OJK sendiri, Hasan menjelaskan bahwa PP yang sudah terbit itu nanti akan menjadi acuan untuk identifikasi dan melakukan penyesuaian aturan-aturan OJK yang selama ini berlaku.

"Peraturan OJK itu sudah kami identifikasi, sangat banyak yang akan harus mengalami penyesuaian. Tapi karena ada target waktu implementasi yang pendek, kami berencana mengajukan usulan untuk dilakukan secara bertahap," ujarnya.

Dengan waktu yang terbatas, Hasan mengatakan OJK akan memprioritaskan POJK-POJK utama yang membatasi ketentuan demutualisasi. Dirinya juga memberikan beberapa contoh regulasi yang bisa disesuaikan belakangan tanpa menghambat implementasi demutualisasi BEI.

"Misalnya ada regulasi yang terkait pembatasan pembagian dividen, tentu itu kalau pun tidak diubah, maka untuk sementara dia [BEI] demutualisasi, tapi mungkin pembagian dividennya yang akan tertunda. Kemudian mekanisme pemilihan pengurus, kemudian misalnya pengajuan rencana bisnis yang selama ini memang akan terpusat dan harus melalui mekanisme persetujuan di OJK, kan itu enggak perlu dirubah juga masih bisa jalan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 akan diumumkan pada hari ini, Selasa (16/12/2025).

Hal tersebut disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang baru telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

“UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan, kemarin.

Dia melanjutkan, apabila Presiden telah menandatangani rancangan beleid tersebut, maka dirinya akan mengumumkan besaran kenaikan UMP 2026.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” katanya.

Dia pun kembali menegaskan, jika penandatanganan dilakukan sesuai rencana, pengumuman UMP akan segera dilakukan. “Insyaallah besok,” ucap Yassierli sambil mengacungkan jempol.

Adapun, buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menolak besaran UMP 2026 yang kemungkinan besar akan diumumkan pemerintah pada hari ini.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa sikap tersebut berkaitan dengan perumusan RPP tentang Pengupahan yang menjadi dasar penetapan UMP 2026. Pembahasan RPP Pengupahan dinilai mengabaikan partisipasi bermakna dari unsur buruh, mengesampingkan ketentuan kebutuhan hidup layak, hingga mengembalikan upah murah.

Berdasarkan informasi terakhir yang dia terima, Said menyebut indeks tertentu atau alfa hanya berada pada kisaran 0,3 hingga 0,8. Dengan demikian, kenaikan UMP 2026 hanya akan berkisar 4% hingga 6%.

“KSPI menolak peraturan pemerintah tentang pengupahan yang terbaru dan menolak nilai kenaikan upah minimum 2026 yang berasal dari peraturan pemerintah yang dimaksud,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) nasional terus naik dalam lima tahun terakhir atau setelah pandemi Covid-19. Kenaikan rata-rata UMP lima tahun terakhir ada di rentang 0,57% hingga 7,2%.

Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, rata-rata UMP pada 2020 adalah Rp2,67 juta. Kenaikan UMP pada 2021 sangat tipis, yakni hanya 0,57% (year on year/YoY) menjadi Rp2,68 juta. Dapat dipahami bahwa terdapat pandemi Covid-19 pada 2021 sehingga upah minimum tidak naik tinggi untuk menjaga stabilitas dunia usaha.

Memasuki 2022, kenaikan UMP masih relatif rendah, yaitu hanya 1,41% (YoY) menjadi Rp2.72 juta.

Kenaikan UMP kemudian melonjak pada 2023 setelah lajunya tertahan dua tahun sebelumnya. Rata-rata UMP nasional 2023 melonjak 7,26% (YoY) menjadi Rp2,92 juta.

Kenaikan berlanjut pada 2024, dengan rata-rata UMP mencapai Rp3,11 juta atau meningkat 6,5% (YoY) dari tahun sebelumnya. Tren kenaikan UMP bertahan pada 2025, dengan rata-rata UMP nasional naik 6,5% menjadi Rp3,31 juta.

Nominal UMP 2026 dikabarkan akan segera diumumkan oleh pemerintah. Para pekerja menantikan informasi itu karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Berikut Rata-Rata UMP dalam Lima Tahun Terakhir:

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan. Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. InsyaAllah,” ujar Yassierli kepada wartawan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%. Angka tersebut di bawah tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%.

Kabar terakhir, Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

Dalam draf RPP, penetapan UMP diproyeksikan dilakukan pada 8 Desember 2025, sementara UMK/UMSK diumumkan pada 15 Desember 2025 lebih mundur dari ketentuan PP lama.

Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah; tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Merespons hal itu, kalangan buruh telah menyatakan penolakan. Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan jika tidak ada halangan upah minimum provinsi (UMP) 2026 hari ini. Dokumen telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan.

Menurutnya, penandatanganan regulasi tersebut diharapkan dapat dilakukan secepatnya. Jika tidak dilakukan hari ini, pengumuman kenaikan UMP 2026 dipastikan menyusul esok hari.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” katanya.

Terkait siapa yang akan mengumumkan kenaikan UMP, Yassierli belum memastikan apakah akan disampaikan langsung oleh Presiden atau oleh Kementerian Ketenagakerjaan. “Besok kita lihat. Tunggu saja besok,” ujarnya.

Yassierli menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan buruh.

Dia mencontohkan sejumlah kebijakan yang telah dijalankan selama setahun terakhir, mulai dari kenaikan upah tahun lalu sebesar 6,5%, bantuan hari raya, hingga berbagai insentif jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Tahun lalu upah naik 6,5%, ada bantuan hari raya, diskon iuran JKK dan JKP, penambahan manfaat JKP menjadi 60% gaji selama enam bulan. Itu menunjukkan komitmen pemerintah yang sangat concern terhadap kesejahteraan buruh,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yassierli menyampaikan bahwa formula UMP tahun depan akan menyesuaikan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satunya dengan mengaktifkan peran Dewan Pengupahan Daerah serta memberikan rentang (range) penetapan upah sesuai kondisi masing-masing daerah.

“Kita komit menjalankan amanah dari MK. Dewan Pengupahan Daerah akan diberdayakan secara aktif, kemudian ada range yang memberikan kesempatan daerah menentukan sesuai kondisinya, dengan mempertimbangkan estimasi kebutuhan hidup layak,” ujarnya.

Saat ditanya apakah kenaikan UMP 2026 berada di atas tahun lalu atau bahkan mencapai dua digit, Yassierli belum memberikan jawaban pasti. Dia hanya memastikan pengumuman resmi akan dilakukan dalam waktu dekat. “Besok, besok insyaallah saya umumkan,” katanya.

Dia pun kembali menegaskan, jika penandatanganan dilakukan sesuai rencana, pengumuman UMP akan dilakukan besok. “Insyaallah besok,” ucap Yassierli sambil mengacungkan jempol.

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

1. Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
2. Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
3. Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
4. Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
5. Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
6. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
7. Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
8. Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
9. Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
10. Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
11. DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
12. Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
13. Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
14. DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
15. Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
16. Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
17. Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
18. Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
19. Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
20. Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
21. Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
22. Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
23. Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
24. Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
25. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
26. Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
27. Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
28. Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
29. Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
30. Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
31. Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
32. Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
33. Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
34. Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
35. Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
36 Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
37. Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
38. Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

Estimasi naik 6% ...

Skema 6%

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

1. Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
2. Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
3. Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
4. Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
5. Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
6. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
7. Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
8. Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
9. Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
10. Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
11. DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
12. Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
13. Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
14. DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
15. Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
16. Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
17. Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
18. Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
19. Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
20. Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
21. Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
22. Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
23. Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
24. Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
25. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
26. Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
27. Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
28. Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
29. Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
30. Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
31. Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
32. Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
33. Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
34. Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
35. Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
36. Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
37. Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
38. Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Pengupahan yang menjadi dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto untuk ditandatangani.

Ia mengatakan beleid itu kemungkinan akan diteken Prabowo hari ini atau besok, Selasa (16/12). Setelah itu, formula UMP 2026 akan langsung diumumkan.

"Iya, tadi, barusan sudah di meja beliau. Tunggu, kalau bisa hari ini, kalau nggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan," ujar Yassierli di Istana Kepresidenan, Senin (15/12).

Ia tak menjawab pasti berapa besaran kenaikan UMP 2026. Ia hanya memastikan besarannya akan diumumkan besok.

"Besok, besok insya Allah saya umumkan ya," katanya.

Yassierli belum bisa memastikan apakah besok besaran kenaikan UMP 2026 akan diumumkan oleh Prabowo. Namun, ia memastikan pemerintah berkomitmen terhadap kesejahteraan buruh.

Ia mengatakan pembahasan UMP 2026 telah mengikutsertakan Dewan Pengupahan Daerah secara aktif.

Dengan begitu, UMP 2026 telah mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.

"Kemudian kita juga memberikan pertimbangan dengan estimasi kebutuhan hidup layak Dan itu insya Allah akan menggembirakan untuk teman-teman para pekerja," katanya.