Draf Rancangan Peraturan Sudah di Meja Presiden, Pengumuman UMP 2026 Hari Ini?
Pengumuman UMP 2026 menunggu tanda tangan Presiden Prabowo. Jika tidak hari ini, akan diumumkan besok. Kenaikan UMP diperkirakan 3-6%.
(Bisnis.Com) 16/12/25 07:00 74003
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan jika tidak ada halangan upah minimum provinsi (UMP) 2026 hari ini. Dokumen telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.
Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan.
Menurutnya, penandatanganan regulasi tersebut diharapkan dapat dilakukan secepatnya. Jika tidak dilakukan hari ini, pengumuman kenaikan UMP 2026 dipastikan menyusul esok hari.
“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” katanya.
Terkait siapa yang akan mengumumkan kenaikan UMP, Yassierli belum memastikan apakah akan disampaikan langsung oleh Presiden atau oleh Kementerian Ketenagakerjaan. “Besok kita lihat. Tunggu saja besok,” ujarnya.
Yassierli menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan buruh.
Dia mencontohkan sejumlah kebijakan yang telah dijalankan selama setahun terakhir, mulai dari kenaikan upah tahun lalu sebesar 6,5%, bantuan hari raya, hingga berbagai insentif jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Tahun lalu upah naik 6,5%, ada bantuan hari raya, diskon iuran JKK dan JKP, penambahan manfaat JKP menjadi 60% gaji selama enam bulan. Itu menunjukkan komitmen pemerintah yang sangat concern terhadap kesejahteraan buruh,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yassierli menyampaikan bahwa formula UMP tahun depan akan menyesuaikan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satunya dengan mengaktifkan peran Dewan Pengupahan Daerah serta memberikan rentang (range) penetapan upah sesuai kondisi masing-masing daerah.
“Kita komit menjalankan amanah dari MK. Dewan Pengupahan Daerah akan diberdayakan secara aktif, kemudian ada range yang memberikan kesempatan daerah menentukan sesuai kondisinya, dengan mempertimbangkan estimasi kebutuhan hidup layak,” ujarnya.
Saat ditanya apakah kenaikan UMP 2026 berada di atas tahun lalu atau bahkan mencapai dua digit, Yassierli belum memberikan jawaban pasti. Dia hanya memastikan pengumuman resmi akan dilakukan dalam waktu dekat. “Besok, besok insyaallah saya umumkan,” katanya.
Dia pun kembali menegaskan, jika penandatanganan dilakukan sesuai rencana, pengumuman UMP akan dilakukan besok. “Insyaallah besok,” ucap Yassierli sambil mengacungkan jempol.
Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:
1. Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
2. Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
3. Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
4. Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
5. Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
6. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
7. Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
8. Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
9. Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
10. Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
11. DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
12. Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
13. Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
14. DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
15. Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
16. Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
17. Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
18. Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
19. Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
20. Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
21. Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
22. Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
23. Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
24. Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
25. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
26. Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
27. Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
28. Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
29. Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
30. Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
31. Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
32. Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
33. Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
34. Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
35. Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
36 Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
37. Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
38. Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
Estimasi naik 6% ...
Skema 6%
Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:
1. Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
2. Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
3. Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
4. Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
5. Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
6. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
7. Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
8. Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
9. Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
10. Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
11. DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
12. Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
13. Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
14. DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
15. Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
16. Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
17. Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
18. Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
19. Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
20. Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
21. Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
22. Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
23. Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
24. Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
25. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
26. Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
27. Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
28. Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
29. Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
30. Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
31. Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
32. Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
33. Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
34. Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
35. Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
36. Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
37. Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
38. Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
#ump-2026 #upah-minimum-provinsi #rancangan-peraturan-pemerintah #prabowo-subianto #menaker-yassierli #sidang-kabinet-paripurna #kenaikan-ump #kesejahteraan-buruh #dewan-pengupahan-daerah #estimasi-ump