JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN-IRA) mendukung agenda besar restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang dilakukan pemerintah. Namun, serikat pekerja berharap restrukturisasi BUMN tidak memunculkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tetap menjaga hak-hak kesejahteraan pegawai BUMN.

Dukungan ini disampaikan Ketua Umum FSP BUMN-IRA, Sutisna saat perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikapnya, Sutisna menegaskan bahwa rencana perampingan BUMN dari sekitar 1.077 entitas menjadi 200–300 entitas harus dilakukan secara hati-hati dan berkeadilan.

Menurutnya, restrukturisasi yang digagas oleh BP BUMN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpotensi meningkatkan kinerja korporasi negara, namun tidak boleh mengorbankan tenaga kerja yang selama ini menjadi tulang punggung operasional.

"Penataan harus menghindari PHK dan tetap menjaga hak-hak kesejahteraan pekerja," kata Sutisna dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Tak hanya soal perlindungan tenaga kerja, FSP BUMN-IRA juga menyoroti isu integritas. Dalam momentum May Day tersebut, federasi menegaskan dukungan penuh terhadap pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN dan anak usahanya. Menurut Sutisna, praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan perusahaan dan masa depan pekerja beserta keluarganya.

Selain itu, federasi mendesak agar pemerintah dan pengelola BUMN membuka ruang dialog yang inklusif dengan serikat pekerja. Mereka menilai, keterlibatan pekerja sebagai pemangku kepentingan utama merupakan kunci keberhasilan transformasi BUMN.

"Dialog adalah kebutuhan fundamental dalam hubungan industrial. Pekerja tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan," ujarnya.

Di sisi internal, FSP BUMN-IRA juga berkomitmen mendorong peningkatan profesionalisme dan produktivitas pekerja sebagai bagian dari kontribusi terhadap transformasi BUMN. Dengan posisi ini, serikat pekerja mencoba mengambil peran strategis, bukan sekadar mengkritik, tetapi juga menjadi mitra dalam proses reformasi.

Kondisi ini menuntut pekerja Indonesia untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif di pasar kerja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak pekerja untuk menjadi kian adaptif dan meningkatkan kompetisi demi menghadapi transformasi dunia kerja yang sangat dinamis.

Yassierli, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai perubahan dunia kerja saat ini berlangsung sangat cepat, didorong dinamika global, percepatan digitalisasi, serta perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang menggeser kebutuhan keterampilan di berbagai sektor industri.

“Kondisi ini menuntut pekerja Indonesia untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif di pasar kerja,” ujar Menaker.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tidak hanya berperan dalam advokasi, tetapi juga menjadi penggerak peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Dalam konteks tersebut, ia menilai serikat pekerja memiliki peran strategis dalam menyiapkan anggotanya menghadapi perubahan tersebut, termasuk melalui dorongan peningkatan keterampilan dan produktivitas.

“Pekerja Indonesia harus memiliki daya saing dan kompetensi yang kuat. Serikat pekerja juga memiliki peran penting untuk menyiapkan anggotanya menghadapi transformasi dunia kerja yang sangat cepat,” ujar Menaker.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam hal ini, lanjut dia, serikat pekerja berperan sebagai jembatan antara kebutuhan industri dan pengembangan kapasitas tenaga kerja.

Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka ruang kolaborasi dengan SP/SB untuk menghadirkan program pelatihan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan industri.

Program tersebut mencakup peningkatan keterampilan teknis dan nonteknis, sertifikasi kompetensi, edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta penguatan produktivitas kerja.

“Silakan sampaikan kebutuhan pelatihan yang diperlukan. Pemerintah siap memfasilitasi agar pekerja memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang semakin baik,” kata dia.

Selain penguatan kompetensi, Menaker Yassierli juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan pekerja.

“Upaya ini dilakukan melalui penguatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta dorongan perluasan perlindungan bagi pekerja platform digital, termasuk pengemudi dan kurir daring,” ujarnya.

Ia juga mengajak serikat pekerja untuk aktif memberikan masukan terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan yang tengah dibahas.

“Hubungan industrial yang sehat hanya dapat dibangun melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja,” kata Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI (FSP FARKES KSPSI) dan Health and Social Services Workers’ Union (ÖZ SAĞLIK-İŞ) dari Turkiye menandatangani perjanjian kerja sama bilateral. Penandatanganan tersebut berlangsung di Oakwood Hotel, Taman Mini, Jakarta, Sabtu (25/4/2026) dalam suasana penuh semangat solidaritas internasional antarserikat pekerja sektor kesehatan.

Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Umum DPP KSPSI Bapak Moh Jumhur Hidayat, Ketua Umum PP FSP FARKES KSPSI Wiwit Widuri, Sekretaris Umum PP FSP FARKES KSPSI Gatot Subroto, Wakil Sekretaris Umum PP FSP FARKES KSPSI Widi Faris Fauzan, serta delegasi dari Health and Social Services Workers’ Union (ÖZ SAĞLIK-İŞ) Turkiye.

Perjanjian kerja sama bilateral ini bertujuan membangun kolaborasi yang berkelanjutan dan sistematis antara kedua organisasi dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja di sektor kesehatan dan layanan sosial. Kerja sama mencakup pertukaran delegasi, pelaksanaan pelatihan dan seminar, pertukaran informasi terkait kondisi kerja, kebijakan upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga penelitian dan publikasi bersama.



Selain itu, kedua organisasi juga sepakat untuk mendorong partisipasi pekerja perempuan dan pekerja muda dalam serikat pekerja, mengembangkan proyek bersama, serta memperkuat koordinasi dan solidaritas dalam berbagai forum internasional. Kesepakatan ini juga menegaskan komitmen kedua pihak untuk saling menghormati independensi organisasi serta menjalankan kerja sama berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Melalui perjanjian yang berlaku selama lima tahun ini, FSP FARKES KSPSI dan ÖZ SAĞLIKİŞ Turkiye berharap dapat memperkuat jaringan serikat pekerja internasional serta meningkatkan kualitas kehidupan kerja dan kesejahteraan pekerja sektor kesehatan secara berkelanjutan. Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mempererat hubungan bilateral antar serikat pekerja serta memperkuat solidaritas global dalam memperjuangkan hak dan perlindungan pekerja.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa serikat pekerja bukanlah lawan perusahaan, melainkan mitra strategis dalam menjaga hak-hak pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan usaha.

Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai keberadaan serikat pekerja merupakan instrumen penting untuk memastikan hak-hak pekerja yang dijamin negara dapat terpenuhi melalui hubungan industrial yang sehat dan dialog yang konstruktif.

“Kehadiran serikat pekerja bukan untuk mengganggu perusahaan, melainkan untuk memastikan hak-hak fundamental pekerja yang sudah dijamin negara terpenuhi melalui dialog yang kondusif,” ujar dia.

Lebih lanjut, Menaker menambahkan, hubungan industrial yang baik tidak cukup hanya harmonis, tetapi harus berkembang menjadi kolaboratif dan transformatif.

Artinya, pekerja dan perusahaan perlu memiliki visi bersama untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing.

“Kita ingin hubungan industrial naik kelas, tidak hanya harmonis, tetapi juga proaktif dan transformatif, di mana pekerja dan perusahaan memiliki visi bersama untuk meningkatkan daya saing,” kata Yassierli.

Pria yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan, selama ini banyak hubungan industrial berhenti pada level harmonis, yakni tercapainya kesepakatan antara pekerja dan manajemen.

Padahal, lanjut dia, kondisi tersebut belum cukup untuk mendorong produktivitas dan inovasi secara optimal.

Oleh karena itu, penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara serikat pekerja dan perusahaan pun ia nilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia), melalui PT Coca-Cola Bottling Indonesia (PT CCBI) dan PT Coca-Cola Distribution Indonesia (PT CCDI) menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2026-2028 di Pabrik Bekasi 1, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kerja sama ini untuk mewujudkan hak dan kewajiban perusahaan serta karyawan secara adil sesuai perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Prosesi penandatanganan dilakukan langsung Presiden Direktur CCEP Indonesia, Xavi Selga, bersama perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di lingkungan perusahaan. Momen ini menjadi tonggak penting yang menandai tercapainya kesepakatan bersama antara manajemen dan pekerja terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak, sekaligus memperkuat fondasi hubungan industrial yang harmonis, adil dan berkeadilan. Kisah Sukses Warren Buffett Investasi Saham Coca-Cola, dari Uang Saku ke Miliaran Dolar

Xavi Selga menegaskan, penandatanganan PKB ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen bersama dalam membangun lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan, keselamatan, dan keadilan bagi seluruh karyawan. Ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat budaya saling menghormati serta mendorong peningkatan berkelanjutan. ”Kami mengucapkan terima kasih kepada Serikat Pekerja atas dialog konstruktif yang telah terjalin,” katanya.

Proses pembaruan PKB periode 2026-2028 sendiri dilalui melalui serangkaian tahapan yang komprehensif,

mulai dari verifikasi serikat pekerja/serikat buruh di lingkungan CCEP Indonesia, pra-perundingan, hingga perundingan intensif yang berlangsung dalam tiga tahap. Seluruh rangkaian tersebut kemudian ditutup dengan finalisasi draf PKB pada Maret 2026.

People & Culture Director CCEP Indonesia, Mathilda Lumantobing mengatakan, penandatanganan

PKB ini menjadi momen penting yang mencerminkan semangat kolaborasi antara perusahaan dan pekerja

dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. ”Momentum penandatanganan PKB ini menjadi langkah penting bagi CCEP Indonesia dalam memperkuat kemitraan antara manajemen dan serikat pekerja,” ujarnya.

Perusahaan meyakini, hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan usaha. Lebih lanjut, penandatanganan PKB ini juga menjadi penegasan komitmen dalam hal memperkuat peran dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif. Stafsus Menaker: Kemajuan Dunia Industri Wajib Diikuti Kesejahteraan Pekerja

PKB periode 2026-2028 ini akan berlaku efektif mulai 1 April 2026 hingga 31 Maret 2028. Ini menjadi pedoman bersama dalam menjaga iklim kerja yang produktif, aman, dan positif bagi seluruh karyawan serta mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.

JAKARTA - Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat bersama Rektor Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) Asep Saefudin menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja yang tergabung dalamKSPSI. Penandatanganan MoU dilakukan pada penutupan Rakornas II dan Rakernas IV KSPSI yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026 malam.

Dalam sambutannya, Prof Asep menegaskan komitmen perguruan tinggi yang dipimpinnya untuk mendukung peningkatan kompetensi pekerja melalui pendidikan tinggi berbasis digital.

“Kami hadir sebagai universitas berbasis cyber yang memungkinkan siapa pun, kapan pun, dan di mana pun untuk mengakses pendidikan tinggi. Ini menjadi peluang besar bagi para pekerja untuk meningkatkan kualifikasi tanpa harus meninggalkan pekerjaan,” ujarnya.

Program studi yang ditawarkan UICI, lanjut Prof Asep, mencakup bidang-bidang strategis seperti bisnis digital, komunikasi digital, psikologi digital, informatika, sains data, teknologi industri pertanian, hingga teknik industri, yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan serikat pekerja merupakan langkah konkret dalam mendorong daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah transformasi digital.

Lihat video: Resmi! Kapolri Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Tegaskan Kesejahteraan Buruh



Sementara itu, Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat menyambut baik kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya KSPSI dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas anggotanya melalui akses pendidikan.

“Kerja sama ini diharapkan menjadi model sinergi antara dunia pendidikan dan serikat pekerja dalam mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia maju,” katanya.

JAKARTA - Realisasi investasi nasional sepanjang 2025 menembus angka Rp1.931 triliun. Meski menjadi capaian positif bagi perekonomian nasional, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai lonjakan investasi tersebut belum berbanding lurus dengan hak-hak para pekerja.

Ketua ASPIRASI, Mirah Sumirat mengungkap, peningkatan investasi memang memberikan sinyal baik, terutama dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Namun besarnya nilai investasi tersebut belum berdampak pada perlindungan dan kesejahteraan buruh.

Realisasi Investasi Sepanjang 2025 Capai Rp1.931 Triliun, Serap 2,7 Juta Tenaga Kerja



"Angka besar investasi belum otomatis berbanding lurus dengan jaminan keamanan dan kesejahteraan pekerja," kata Mirah saat dihubungi MNC Portal Indonesia pada Jumat (16/1/2026).

Ia menyoroti masih maraknya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor, meskipun investasi terus meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa investasi yang masuk belum sepenuhnya berkualitas dan belum berorientasi pada penciptaan serta perlindungan lapangan kerja.

"Faktanya di saat investasi terus meningkat, bayang-bayang PHK massal masih menghantui buruh di berbagai sektor. Ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk belum sepenuhnya berkualitas dan berorientasi pada penciptaan serta perlindungan lapangan kerja," lanjutnya.

70% Modal Asing, Proyek Hilirisasi Sepanjang 2025 Tarik Investasi Rp581 Triliun



Mirah menegaskan bahwa investasi seharusnya tidak hanya diukur dari besaran nilai rupiah, tetapi juga dari kemampuannya menyerap tenaga kerja, menjaga keberlanjutan usaha, mematuhi norma ketenagakerjaan, serta melindungi hak-hak buruh.

Ia juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dan memastikan investasi yang masuk bersifat ramah pekerja. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan peningkatan investasi justru berjalan beriringan dengan PHK massal.

"Bagi kami, investasi yang ideal adalah investasi yang menumbuhkan ekonomi sekaligus menjamin rasa aman bagi pekerja dan keluarganya, bukan sebaliknya," tutup Mirah.

JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) baru yang mengatur kenaikan upah minimum tahun 2026 direspons skeptis oleh Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI). Diungkap Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, penetapan upah minimum yang menggunakan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan koefisien (alpha 0,5–0,9) tersebut tidak menjamin kebutuhan hidup layak.

“Kami kecewa atas keputusan tersebut bahwa rumus tersebut tidak mencerminkan dan tidak menjamin terpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja dan keluarganya," kata Mirah dalam keterangan resminya pada Rabu (17/12/2025).

UMP 2026 Resmi Diteken, Gubernur Wajib Umumkan Paling Lambat 24 Desember

"Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan bahwa upah minimum harus mengandung prinsip KHL, keadilan, dan kemanusiaan, bukan sekadar pendekatan teknokratis berbasis angka makroekonomi," imbuhnya.

Mirah juga menyoroti keterlambatan penetapan kebijakan pengupahan yang seharusnya sudah diputuskan pada bulan November 2025, namun baru ditetapkan menjelang akhir Desember.

Menurutnya, lamanya proses pembahasan semestinya menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada pekerja, namun kenyataannya kenaikan upah yang dihasilkan tetap minimal dan jauh dari harapan buruh.

Dalam kondisi harga pangan, transportasi, listrik, BBM, pendidikan, dan kesehatan yang terus meningkat, Mirah menilai kenaikan upah minimum tanpa pengendalian biaya hidup akan menjadi sia-sia dan tidak berdampak nyata terhadap kesejahteraan pekerja.

Menaker Yassierli Tegaskan Aturan UMP 2026 Disusun Lewat Kajian Panjang



Lebih lanjut, Ia mengingatkan bahwa pelimpahan penetapan UMP kepada pemerintah daerah berpotensi memicu gelombang kekecewaan dan aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang akan berdampak buruk bagi stabilitas hubungan industrial dan iklim ketenagakerjaan nasional.

Atas dasar itu, Mirah mendesak pemerintah untuk meninjau ulang rumus penetapan upah minimum agar benar-benar menjamin kebutuhan hidup layak, mengendalikan harga kebutuhan pokok dan layanan dasar agar kenaikan upah tidak tergerus inflasi, dan melibatkan serikat pekerja secara bermakna dan substantif dalam setiap proses pengambilan kebijakan pengupahan.

Tanpa langkah korektif tersebut, Mirah berpendapat kebijakan pengupahan ini hanya akan menjadi angka di atas kertas dan berpotensi memperlebar ketimpangan serta konflik hubungan industrial.

"Kami berharap kebijakan pengupahan ke depan mampu menciptakan keadilan, kepastian, dan kesejahteraan bagi pekerja, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan," pungkasnya.

ACEH - Anggota Serikat Pekerja XLSMART wilayah West Region menyalurkan donasi kemanusiaan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (13/12/2025). Adapun penyaluran bantuan dipusatkan di Desa Sunting, Kecamatan Bandar Pusaka, yang menjadi salah satu wilayah dengan dampak banjir cukup signifikan.

Bantuan tersebut meliputi pakaian anak, perlengkapan balita, alat bermain anak, pembalut, makanan siap saji, sarung, kasur, matras, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Proses distribusi dilakukan menggunakan tujuh unit mobil dan satu unit ambulans, dengan melibatkan 15 orang relawan dari Serikat Pekerja XLSMART.

Ketua Serikat Pekerja XLSMART Mustakim menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud nyata nilai solidaritas yang selama ini menjadi ruh perjuangan serikat pekerja. “Nilai yang menjadi ruh Serikat Pekerja adalah solidaritas. Itu kami buktikan dengan membantu saudara sebangsa kami yang tertimpa musibah banjir,” kata Mustakim.

Penyerahan bantuan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan melalui Posko Dusun Anggrek, Desa Sunting. Selanjutnya, rombongan relawan menyalurkan bantuan secara langsung kepada warga di sekitar Desa Sunting yang ditemui sepanjang perjalanan kembali menuju Kota Aceh Tamiang.

Pimpinan rombongan penyaluran bantuan Horas Lubis menambahkan, keterlibatan langsung para relawan di lapangan menjadi bentuk empati sekaligus komitmen Serikat Pekerja XLSMART untuk hadir bersama masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami ingin memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan, sekaligus memberikan semangat bahwa mereka tidak sendiri menghadapi musibah ini,” ujar Horas Lubis.

Bantuan kemanusiaan itu diterima langsung oleh Camat Bandar Pusaka Cakra Anum. Dia mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kepedulian Serikat Pekerja XLSMART terhadap warga di wilayahnya.

“Kami mengapresiasi kepedulian Serikat Pekerja XLSMART yang telah membantu meringankan beban masyarakat kami. Bantuan ini sangat berarti bagi warga terdampak banjir,” kata Cakra Anum.

Serikat Pekerja XLSMART berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga serta mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.

Jika negara mampu menyelamatkan perusahaan besar di masa krisis, maka menyelamatkan ribuan buruh seharusnya menjadi prioritas yang jauh lebih mendesak.

Jakarta (ANTARA) - Persoalan yang menimpa para pekerja smelter di Bangka Belitung akhir-akhir ini kembali membuka mata semua pihak bahwa perlindungan buruh masih memerlukan penataan serius.

Lebih dari 1.800 pekerja kini berada dalam situasi tidak menentu setelah smelter tempat mereka bekerja dihentikan operasionalnya. Penulis melihat persoalan ini bukan sekadar isu ketenagakerjaan, tetapi cermin bagaimana negara memposisikan pekerja dalam proses penataan industri.

Di tengah upaya menegakkan aturan, bangsa ini tidak boleh lupa bahwa di balik mesin dan pabrik, ada manusia yang menggantungkan seluruh hidupnya pada pekerjaan itu.

Karena itu harus disadari bahwa penertiban memang penting, tetapi perlindungan pekerja juga merupakan persoalan yang mendasar.

Penutupan suatu tempat kerja, apa pun status hukumnya, idealnya tidak boleh membuat pekerja kehilangan kesempatan untuk memenuhi hak dasar mereka. Mereka berhak atas pesangon dan kepastian. Hubungan kerja tidak hapus begitu saja karena ada temuan pelanggaran perusahaan.

Di sinilah mitigasi sosial seharusnya menjadi langkah pertama sebelum kebijakan penutupan dilakukan. Ketika sebuah smelter dinyatakan ilegal, proses administrasi boleh berjalan, tetapi pekerja tidak boleh menjadi korban dari ketidakteraturan tersebut.

Lembaga seperti Danantara sebenarnya memiliki kapasitas besar untuk melakukan pengambilalihan sementara smelter yang bermasalah.

Dengan aset finansial yang kuat, tidak sulit bagi mereka untuk menjaga keberlangsungan produksi sembari proses hukum berjalan. Bila langkah ini dilakukan, buruh dapat tetap bekerja, perekonomian lokal tidak terhenti, dan negara dapat menghindari potensi gejolak sosial.

Penulis tidak melihat hal ini sebagai solusi yang rumit, justru ini adalah bentuk kehadiran negara yang paling nyata.

Jika negara mampu menyelamatkan perusahaan besar di masa krisis, maka menyelamatkan ribuan buruh seharusnya menjadi prioritas yang jauh lebih mendesak.

Pekerja Berserikat

Namun, persoalan yang muncul tidak hanya terkait smelter. Dalam dialog yang berkembang, Maryam anggota Komisi IV DPR RI sempat menyoroti masalah perusahaan outsourcing dari luar daerah yang selama ini merugikan pekerja.

Penulis melihat praktik outsourcing yang tidak transparan ini sebagai salah satu akar ketidakadilan di dunia kerja.

Ketika perusahaan memindahkan risiko kepada pekerja tanpa memberikan perlindungan memadai, maka yang lahir adalah hubungan kerja yang timpang dan rawan konflik.

Maka memang masalah ini harus dituntaskan dengan tegas. Pekerja tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang paling lemah hanya karena posisi tawarnya rendah.

Me Hoa, Wakil Ketia Komisi IV DPR RI, juga pernah menyampaikan bahwa masih banyak pengaduan pekerja yang belum tertangani. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di Indonesia masih belum berjalan optimal.

Ketika pengaduan menumpuk tanpa solusi, pekerja akan kehilangan kepercayaan, dan situasi ketenagakerjaan menjadi semakin rentan.

Ke depan perlu ada percepatan mekanisme penyelesaian, baik melalui negosiasi langsung di tingkat perusahaan maupun melalui mediasi pemerintah. Sebuah sistem hanya layak disebut melindungi bila ia responsif terhadap masalah, bukan hanya mencatat keluhan.

Dalam konteks inilah pandangan Darusman, Ketua DPD KSPSI Bangka Belitung, menjadi sangat relevan. Ia menekankan pentingnya pekerja berserikat.

Faktanya memang serikat pekerja bukan untuk menciptakan konflik, melainkan untuk menghadirkan dialog yang lebih setara.

Bila pekerja berserikat, banyak masalah dapat diselesaikan di tingkat perusahaan tanpa harus melebar ke ranah hukum. Serikat memberikan suara, struktur, dan keberanian bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi. Ini bentuk kemandirian pekerja yang sangat diperlukan.

Lembaga Tripartit

Lebih jauh, penyelesaian ketenagakerjaan yang komprehensif memerlukan forum yang mempertemukan semua pihak secara reguler. Di sinilah Lembaga Kerja Sama Tripartit berperan. Kepala Dinas Tenaga Kerja mewakili pemerintah, pengusaha hadir sebagai pemilik usaha, dan pekerja diwakili oleh serikat.

Dedi Sudarajat sebagai Anggota LKS Tripartit Nasional sekaligus Ketua Bidang OKK DPP KSPSI mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali lembaga ini.

Tripartit adalah ruang dialog yang mampu mencegah konflik sebelum membesar. Bila lembaga ini berjalan aktif, banyak masalah dapat diselesaikan melalui kesepahaman, bukan tekanan.

Dari seluruh persoalan yang muncul, dapat ditekankan bahwa perlindungan buruh tidak boleh ditempatkan sebagai beban, tetapi sebagai prasyarat keadilan sosial.

Persoalannya bukan soal belas kasihan, tetapi tentang hak. Ketika pekerja kehilangan pekerjaan karena penertiban industri, mereka tidak boleh dipaksa menanggung seluruh beban akibat tindakan yang bukan mereka lakukan.

Negara harus hadir bukan hanya melalui aturan, tetapi melalui tindakan yang memastikan setiap pekerja tetap memiliki masa depan.

Karena itu beberapa solusi yang realistis dan dapat segera dilakukan di antaranya, negara perlu membuat mekanisme pengambilalihan sementara terhadap smelter yang bermasalah agar buruh tetap bekerja sembari proses penataan berlangsung.

Kemudian, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik outsourcing yang merugikan pekerja lokal, termasuk memeriksa apakah perusahaan mengikuti prinsip-prinsip perlindungan dasar.

Selanjutnya, mendorong penguatan serikat pekerja di tingkat perusahaan sebagai wadah dialog yang efektif, dan mengaktifkan kembali LKS Tripartit secara reguler agar persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara cepat, bersama, dan transparan.

Semua harus percaya bahwa perbaikan itu selalu mungkin bila kemauan politik dan keberpihakan pada keadilan benar-benar diwujudkan. Namun, di saat yang sama, tetap harus kritis karena situasi ini menyentuh kehidupan ribuan keluarga.

Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk membiarkan masalah ini berlarut-larut. Ketika pekerja diberi perlindungan yang pantas, ketika industri ditata dengan adil, dan ketika dialog sosial berjalan sehat, maka bangsa ini tidak hanya sedang menyelesaikan masalah hari ini tetapi juga membangun fondasi ketenagakerjaan yang lebih manusiawi untuk masa depan.

*) Penulis adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak seluruh serikat pekerja/buruh memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pada 2026.

"Tahun 2026 akan menjadi tahun kolaborasi. Kami mengajak seluruh serikat pekerja dan serikat buruh untuk bergerak bersama, berkolaborasi," kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh memfasilitasi peran serikat pekerja sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja Indonesia.

Ia menyampaikan setiap serikat pekerja memiliki tantangan dan karakteristik yang berbeda, sehingga kolaborasi menjadi kunci agar seluruh pihak dapat bergerak bersama memperjuangkan kepentingan pekerja.

Selain itu, Menaker Yassierli menjelaskan bahwa banyak agenda ketenagakerjaan pada 2026 yang membutuhkan sinergi lintas pemangku kepentingan.

Karena itu, Kemnaker membuka peluang kerja sama yang lebih luas, antara lain melalui pemanfaatan balai latihan kerja, penguatan skema kompetensi, serta dukungan regulasi sesuai amanat perundang-undangan.

"Negara harus hadir memastikan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak," ujar Menaker.

Ia pun mengingatkan ada 150 juta angkatan kerja di Indonesia dan 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal.

"Kita perlu berkolaborasi agar semua angkatan kerja mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak," kata Yassierli.

Pemerintah, lanjut Menaker, menyediakan balai-balai kerja yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill pekerja agar tetap bisa bersaing mengikuti perkembangan teknologi.

Ia pun berharap para pekerja yang aktif berserikat mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat perlindungan pekerja dan meningkatkan kualitas hubungan industrial di berbagai sektor.

"Harapan kami, pekerja Indonesia semakin sejahtera dan Indonesia Emas dapat terwujud," ujar Menaker Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Hal ini merupakan bentuk penguatan dialog sosial yang merupakan salah satu pilar transformasi hubungan industrial,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak serikat pekerja/serikat buruh memperkuat peran dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sebagai forum pengambilan keputusan yang strategis, bukan sekadar forum penyelesaian sengketa.

“Serikat pekerja harus hadir sebagai mitra setara di meja perundingan untuk menghasilkan perjanjian kerja sama yang progresif dan visioner,” kata Wamenaker Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

“Hal ini merupakan bentuk penguatan dialog sosial yang merupakan salah satu pilar transformasi hubungan industrial,“ tambahnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ferry itu pun menjelaskan pilar kedua yakni kesejahteraan dan keselamatan yang melampaui norma.

Ia menilai, hubungan industrial yang transformatif bukan hanya tentang gaji, tetapi tentang kehidupan yang layak dan lingkungan kerja yang aman.

“Kemnaker terus memperkuat pengawasan K3 dan mendorong skema jaminan sosial yang lebih komprehensif. Keselamatan adalah hak mutlak; tak ada produksi yang layak dicapai dengan mengorbankan nyawa pekerja/buruh,” ujarnya.

Selanjutnya, pilar ketiga yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai kebijakan utama transformasi hubungan industrial yakni modernisasi dan skilling untuk daya saing global.

Wamenaker Ferry mengatakan bahwa saat ini tidak ada lagi ruang bagi pekerja yang stagnan dalam keahlian, sehingga serikat pekerja harus menjadi kekuatan pendorong peningkatan kompetensi terutama di sektor-sektor strategis.

“Saya juga mendesak para pengusaha di sektor ini untuk memimpin pelatihan yang relevan dengan industri 4.0, melalui program skilling, upskilling, dan reskilling secara masif, khususnya pada bidang-bidang energi baru terbarukan (EBT) dan teknologi automasi di pertambangan,” ujar Ferry.

Selain itu, Wamenaker juga mengajak serikat buruh/pekerja untuk menegakkan integritas, merumuskan program yang inklusif, dan membangun kepercayaan bahwa serikat pekerja adalah kekuatan konstruktif bagi bangsa.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025