Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku pasrah namun tetap waspada usai pemerintah resmi menerbitkan aturan pengupahan baru yang mengerek indeks tertentu (alfa) dalam formula upah minimum secara signifikan.

Kalangan dunia usaha menilai lonjakan variabel alfa dalam perhitungan upah tersebut berisiko memukul kelangsungan industri padat karya yang tengah terseok-seok, hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) lanjutan.

Adapun Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 menetapkan rentang nilai alfa menjadi 0,5 hingga 0,9, melonjak dari ketentuan sebelumnya yang hanya 0,1 hingga 0,3.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah tersebut melampaui usulan yang diajukan oleh pelaku usaha dalam pembahasan di Dewan Pengupahan Nasional.

"Masukan kami alfa itu [rentangnya] 0,1 sampai 0,3 kita expand ke 0,5. Jadi waktu itu usulan kami kalau yang KHL-nya [kehidupan layaknya] sudah di atas itu kan 0,3; tapi kalau masih di bawah ya itu bisa sampai 0,5. Itu usulan kami udah jelas dan datanya semua juga udah disampaikan.," kata Shinta di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Dia menegaskan bahwa batas bawah alfa yang kini dipatok di angka 0,5 akan menjadi beban berat bagi sektor padat karya seperti tekstil dan garmen. Menurutnya, kenaikan beban operasional akibat formula anyar ini dikhawatirkan kontraproduktif terhadap upaya mempertahankan lapangan kerja.

"Concern kami adalah yang padat karya. Karena memang mereka ini akan sangat tertekan dengan adanya UMP yang di-expense seperti ini. Karena minimumnya itu 0,5 kan alfanya, itu jadi cukup tinggi," ujarnya.

Terlebih, sambungnya, kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional belum sepenuhnya pulih. Shinta mewanti-wanti agar penetapan upah di tingkat daerah nantinya tidak memicu efisiensi tenaga kerja.

Bola Panas di Daerah

Dengan terbitnya PP 49/2025, Shinta menyebut bola panas penetapan upah kini bergulir ke pemerintah daerah. Apindo meminta Dewan Pengupahan Daerah untuk cermat dalam menentukan besaran alfa dengan melihat kondisi riil industri di wilayah masing-masing.

Selain soal alfa, pengusaha juga menyoroti kembalinya ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Kabupaten/Kota (UMSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) beleid tersebut.

"Belum lagi kita bicara soal upah sektoral, karena ini yang harus kami harap bahwa pemerintah daerah juga bisa mencermatilah kondisinya," tutur Shinta.

Di sisi lain, Shinta juga menyinggung soal inkonsistensi regulasi yang kerap berubah, mulai dari UU Cipta Kerja hingga revisi PP turunan yang berulang. Menurutnya, ketidakpastian itu menciptakan ketidakpastian yang membingungkan investor.

Kendati demikian, Apindo menyatakan akan menghormati keputusan pemerintah dan menjalankannya, sembari mengawal proses penetapan di tingkat daerah agar tidak mematikan usaha.

"Kita gak bisa apa-apa kan? Tapi nanti dalam proses di daerahnya masing-masing itu yang harus dijaga," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 akan diumumkan pada hari ini, Selasa (16/12/2025).

Hal tersebut disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang baru telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

“UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan, kemarin.

Dia melanjutkan, apabila Presiden telah menandatangani rancangan beleid tersebut, maka dirinya akan mengumumkan besaran kenaikan UMP 2026.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” katanya.

Dia pun kembali menegaskan, jika penandatanganan dilakukan sesuai rencana, pengumuman UMP akan segera dilakukan. “Insyaallah besok,” ucap Yassierli sambil mengacungkan jempol.

Adapun, buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menolak besaran UMP 2026 yang kemungkinan besar akan diumumkan pemerintah pada hari ini.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa sikap tersebut berkaitan dengan perumusan RPP tentang Pengupahan yang menjadi dasar penetapan UMP 2026. Pembahasan RPP Pengupahan dinilai mengabaikan partisipasi bermakna dari unsur buruh, mengesampingkan ketentuan kebutuhan hidup layak, hingga mengembalikan upah murah.

Berdasarkan informasi terakhir yang dia terima, Said menyebut indeks tertentu atau alfa hanya berada pada kisaran 0,3 hingga 0,8. Dengan demikian, kenaikan UMP 2026 hanya akan berkisar 4% hingga 6%.

“KSPI menolak peraturan pemerintah tentang pengupahan yang terbaru dan menolak nilai kenaikan upah minimum 2026 yang berasal dari peraturan pemerintah yang dimaksud,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah batal mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 pada hari ini, Jumat, 21 November 2025 atau sesuai amanat PP 36/2021.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan waktu lebih lama karena sedang menyusun konsep baru pengupahan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa penundaan ini terjadi karena pemerintah harus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023, yang mewajibkan pemerintah memasukkan aspek kebutuhan hidup layak dalam penetapan upah.

Untuk itu, Kemnaker membentuk tim khusus untuk merumuskan dan menghitung standar kebutuhan hidup layak sebagai dasar kebijakan baru.

Menurut Menaker, pemerintah juga menyoroti adanya disparitas upah minimum antarwilayah baik antar kota, kabupaten, maupun provinsi.

Kondisi dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar daerah membuat pemerintah mempertimbangkan model penetapan upah yang tidak lagi satu angka untuk seluruh Indonesia. Konsep baru ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

“Kita sedang menyusun konsep bahwa kenaikan upah itu bukan satu angka dan ini masih dalam proses,” ujarnya dilansir dari Antara.

Karena dasar hukumnya berupa PP baru, proses penyusunan tidak lagi terikat pada tenggat 21 November sebagaimana tercantum dalam PP 36/2021. Menaker menegaskan bahwa dokumen yang disiapkan saat ini masih berupa draft, bukan keputusan final.

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, menambahkan bahwa formula perhitungan upah memang tetap sama, namun variabel alfa akan diperluas sesuai arahan MK agar bisa mempertimbangkan kebutuhan hidup layak secara lebih komprehensif.

Dengan berbagai proses dan penyesuaian tersebut, pemerintah memastikan pengumuman UMP 2026 ditunda hingga seluruh aspek kebijakan baru selesai dirumuskan.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut pemerintah dan unsur pengusaha hendak menetapkan kenaikan upah minimum 2026 di bawah 6,5%. Persentase tersebut merupakan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2025 yang dihitung dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tengah menggodok peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Dia lantas menjelaskan bahwa indeks tertentu merupakan perhitungan seberapa besar kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, rancangan PP tersebut memuat besaran indeks tertentu pada rentang 0,2 hingga 0,7, padahal pada tahun lalu berkisar 0,9. Dengan angka makroekonomi yang tak berbeda jauh, kenaikan upah minimum tahun ini disebutnya berpotensi tak akan menyentuh 6,5%.

“Sekarang makroekonominya sama. Angka pertumbuhan ekonomi 5 koma sekian persen, inflasi 2 koma sekian persen.Masa indeks tertentunya diturunkan, anjlok ke 0,2 sampai 0,7,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

Lebih lanjut, dia juga mengeklaim bahwa pengusaha, dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan besaran indeks tertentu yang lebih rendah, yakni 0,1 hingga 0,5.

Dengan perhitungan tersebut, maka kenaikan UMP 2026 berpotensi hanya berkisar 3,15%. Meskipun KSPI menuntut persentase kenaikan UMP sebesar 8,5% hingga 10,5%, pihaknya lebih memilih besaran indeks tertentu sama seperti tahun lalu.

“Kami bisa memahami apabila indeks tertentunya 0,9 sampai 1,0. Kalau pakai 0,9 sampai 1,0 berarti sekitar minimal kenaikan upah minimumnya bisa 7,77%,” ujar Said.

Oleh karena itu, dia meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar tak menyetujui apa yang disebutnya sebagai usulan Kemnaker dan pengusaha tersebut. Menurutnya, kenaikan upah yang rendah hanya akan menyebabkan daya beli masyarakat kian melemah.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah terus mengkaji pendapat pengusaha dan buruh dalam penetapan besaran UMP tahun depan.

Yassierli tak menampik bahwa pada umumnya pengusaha menghendaki besaran kenaikan UMP yang lebih rendah dari usulan buruh.

Namun, pemerintah disebutnya lebih memperhatikan permasalahan disparitas upah pekerja antardaerah di Indonesia saat ini. Pihaknya mengaku tengah mencari jalan tengah.

“Kalau pengusaha, tentu harapannya [kenaikan UMP] tetap dapat menjaga daya saing dari dunia usaha,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).