Bisnis.com, JAKARTA — Nilai rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) nasional terus naik dalam lima tahun terakhir atau setelah pandemi Covid-19. Kenaikan rata-rata UMP lima tahun terakhir ada di rentang 0,57% hingga 7,2%.

Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, rata-rata UMP pada 2020 adalah Rp2,67 juta. Kenaikan UMP pada 2021 sangat tipis, yakni hanya 0,57% (year on year/YoY) menjadi Rp2,68 juta. Dapat dipahami bahwa terdapat pandemi Covid-19 pada 2021 sehingga upah minimum tidak naik tinggi untuk menjaga stabilitas dunia usaha.

Memasuki 2022, kenaikan UMP masih relatif rendah, yaitu hanya 1,41% (YoY) menjadi Rp2.72 juta.

Kenaikan UMP kemudian melonjak pada 2023 setelah lajunya tertahan dua tahun sebelumnya. Rata-rata UMP nasional 2023 melonjak 7,26% (YoY) menjadi Rp2,92 juta.

Kenaikan berlanjut pada 2024, dengan rata-rata UMP mencapai Rp3,11 juta atau meningkat 6,5% (YoY) dari tahun sebelumnya. Tren kenaikan UMP bertahan pada 2025, dengan rata-rata UMP nasional naik 6,5% menjadi Rp3,31 juta.

Nominal UMP 2026 dikabarkan akan segera diumumkan oleh pemerintah. Para pekerja menantikan informasi itu karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Berikut Rata-Rata UMP dalam Lima Tahun Terakhir:

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan. Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. InsyaAllah,” ujar Yassierli kepada wartawan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%. Angka tersebut di bawah tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%.

Kabar terakhir, Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

Dalam draf RPP, penetapan UMP diproyeksikan dilakukan pada 8 Desember 2025, sementara UMK/UMSK diumumkan pada 15 Desember 2025 lebih mundur dari ketentuan PP lama.

Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah; tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Merespons hal itu, kalangan buruh telah menyatakan penolakan. Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memiliki tenggat untuk mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada 21 November mendatang. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa belum terdapat keputusan akhir mengenai formula kenaikan upah minimum 2026, seiring dengan pembahasan yang terus berlangsung.

“UMP belum, sedang kita bahas,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

Dia menjelaskan, fase pembahasan UMP 2026 sedang berjalan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Dewan Pengupahan tingkat provinsi.

Yassierli lantas menyebut bahwa pihaknya terus melakukan dialog bersama serikat pekerja dan kalangan pengusaha, dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

“Kita terus melakukan dialog sosial, mendapatkan masukan dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh dan dari teman-teman pengusaha Apindo. Tunggu saja,” tutur Yassierli.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengingatkan bahwa kenaikan UMP tahun depan tak boleh kurang dari 6,5%. Persentase tersebut merupakan besaran kenaikan UMP 2025.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut bahwa berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, kenaikan UMP 2026 seharusnya berkisar pada angka 7,77%. Angka ini juga merupakan bentuk kompromi dari tuntutan awal KSPI sebesar 8,5% hingga 10,5%.

“Perhitungan kenaikan upah minimumnya adalah 2,65% inflasi ditambah 1,0 [indeks tertentu], lalu dikali 5,12% pertumbuhan ekonomi. Didapat angka 7,77% [kenaikan UMP],” terang Said, Kamis (13/11/2025).

Rata-rata UMP di Indonesia 10 Tahun Terakhir

Besaran rata-rata UMP di Tanah Air pada 10 tahun terakhir cenderung meningkat, meskipun besaran persentase kenaikan tiap tahunnya berbeda-beda.

Dalam menentukan kenaikan UMP 2025, misalnya, pemerintah memberlakukan kenaikan satu angka yakni 6,5% yang berlaku di 38 provinsi.

Kebijakan tersebut berbeda dengan kenaikan UMP 2024 yang bergantung kondisi makroekonomi tiap provinsi. Sebagai contoh, UMP Maluku Utara 2024 ditetapkan naik 7,5%, sedangkan Aceh naik 1,38%.

Kenaikan UMP satu dekade terakhir juga turut dipengaruhi situasi nasional, seperti pandemi Covid-19. Pada 2021 misalnya, Kemnaker menetapkan tidak ada kenaikan UMP, meskipun sejumlah provinsi masih memberlakukan kenaikan.

Dikutip dari DataIndonesia.id, berikut rata-rata UMP di Indonesia sejak 2016 hingga 2025:

2016: Rp1.967.572

2017: Rp2.074.151 (naik 5,42%)

2018: Rp2.268.874 (9,39%)

2019: Rp2.455.662 (8,23%)

2020: Rp2.672.371 (8,83%)

2021: Rp2.687.724 (0,57%)

2022: Rp2.729.463 (1,55%)

2023: Rp2.923.309 (7,1%)

2024: Rp3.113.360 (6,5%)

2025: Rp3.315.762 (6,5%)

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli membuka peluang bakal mengubah rumus perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 karena dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Saat ini, rumus perhitungan dasar UMP tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Dalam Pasal 26 ayat (4) PP itu upah minimum dihitung dengan menjumlahkan upah minimum tahun berjalan dengan nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Beleid itu sudah dipakai untuk merumuskan UMP 2024 dan 2025.

"UMP progressnya, kita sedang menyiapkan regulasinya. Bisa jadi berubah (aturannya). Kita buka peluang (mengubah aturan)," ujar Yassierli dalam bincang media di Gedung Kemenaker, Selasa (28/10).

Menurutnya, saat ini proses penyusunan besaran UMP masih terus dilakukan bersama dengan pihak terkait. Namun, akan diusahakan angka yang keluar adalah kesepakatan antara buruh dan pengusaha.

"Harapan kita formula itu untuk bisa mengatasi tantangan yang ada saat ini terkait disparitas upah, ini yang kita kaji," jelasnya.

Yassierli menargetkan UMP bisa diumumkan tepat waktu yang 21 November 2025. Artinya, sebelum itu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nya harus sudah selesai.

"Permenaker sebelum 21 November lah kita targetkan. Kan 21 November itu pengumuman provinsinya," tegasnya.

Tahun ini, pemerintah memutuskan untuk menaikkan UMP maksimal sebesar 6,5 persen. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024.

Kenaikan ini berlaku serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.