JAKARTA - PT PLN (Persero) memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi sektor pertambangan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah produsen batu bara. Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) serta Memorandum of Understanding (MoU) Integrated Bussiness Solution guna mendorong elektrifikasi operasional tambang.

Kerja sama yang ditandai dengan PJBTL dan MoU ini dijalin dengan PT Trubaindo Coal Mining sebesar 30 MVA, PT Sembada Makmur Sejahtera sebesar 55 MVA, PT Marga Bara Jaya sebesar 35 MVA, PT Maruwai Coal sebesar 71 MVA, PT Makmur Sejahtera Wisesa sebesar 106 MVA, dan PT Berau Coal sebesar 29 MVA.

Sementara itu untuk Integrated Bussines Solution, PLN melalui anak usahanya menjalin kolaborasi dengan sejumlah perusahaan diantaranya PT Masmindo Dwi Area, untuk Pembangunan Instalasi dan gardu pelanggan, PT Maruwai Coal dengan pekerjaan Pembangunan Instalasi milik pelanggan, dan PT Sembada Makmur Sejahtera dengan pekerjaan Engineering Design dan pembangunan instalasi tegangan tinggi.

Kolaborasi ini menjadi langkah konkret PLN dalam mendukung implementasi green mining melalui pemanfaatan energi listrik yang lebih bersih, efisiensi, dan andal untuk mendukung elektrifikasi alat berat di pertambangan.

Koordinator Konservasi dan Mineral Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ari Hendrawanto menjelaskan bahwa elektrifikasi alat berat menjadi kunci utama dalam mereduksi emisi di wilayah operasional tambang. Langkah ini sangat krusial mengingat target besar nasional dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat.

"Strategi pengurangan emisi dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pengurangan produksi, substitusi energi ke sumber lain seperti biomassa, serta peningkatan efisiensi dan elektrifikasi. Elektrifikasi alat berat menjadi salah satu solusi utama, mengingat konsumsi energi terbesar berada pada kegiatan pengangkutan dan pemindahan material," ujar Ari dalam Focus Group Disscusion Powering The Future of Green Mining di Jakarta, Rabu (15/4).

Ari menambahkan, transisi ini juga memberikan keuntungan finansial yang nyata bagi pelaku industri. Dengan perbandingan harga diesel dan tarif listrik saat ini, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga Rp2 miliar per tahun untuk setiap unit alat berat."Jika diterapkan secara luas, efisiensi yang dihasilkan akan sangat besar," imbuhnya.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto menegaskan bahwa urgensi transisi energi bukan sekadar menjawab tantangan iklim, melainkan strategi memperkuat kemandirian energi nasional.

"Pengembangan green mining di sektor pertambangan menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memastikan keberlanjutan industri batu bara ke depan," ujar Adi.

Menurut Adi, PLN siap memberikan dukungan penuh bagi seluruh pelaku industri melalui berbagai layanan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan tambang.

"Forum ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan demand listrik sektor tambang, menentukan batas optimal layanan PLN, serta merumuskan strategi pengelolaan aset kelistrikan pasca umur tambang," papar Adi.

Menilik dari sisi teknis operasional, Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PLN, Dini Sulistyawati mengidentifikasi bahwa titik kritis konsumsi energi berada pada tahap pengangkutan hasil tambang.

"Oleh karena itu, pemanfaatan energi bersih berbasis listrik pada proses hauling ini menjadi salah satu langkah konkret untuk bagaimana kita meningkatkan efisiensi operasional sekaligus juga menurunkan emisi," ujar Dini.

Menanggapi kolaborasi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Priyadi menyambut positif sinergi ini sebagai upaya bersama memperpendek rantai pasok energi fosil impor demi keberlanjutan industri.

"Nah ini adalah kesempatan yang baik, baik bagi kita produsen batu bara maupun PLN sebagai penyedia strumnya. Supaya ini terjadi simbiosis mutualisme yang paling menguntungkan," imbuh Priyadi.

Tanggapan positif juga disampaikan oleh pelanggan PLN, PT Borneo Indobara (BIB) sebagai pengguna layanan PLN untuk green mining. Division Head Project Expansion PT Borneo Indobara, Adi Supriyatna, menyampaikan bahwa elektrifikasi menjadi langkah strategis perusahaan dalam merespons tantangan perubahan iklim sekaligus tekanan fluktuasi harga bahan bakar.

“Elektrifikasi PT Borneo Indobara merupakan langkah strategis menuju pertambangan hijau untuk merespons ancaman perubahan iklim dan tren kenaikan harga bahan bakar. Transisi ini didukung oleh pembangunan infrastruktur kelistrikan secara masif bersama PLN guna mengoperasikan berbagai alat berat listrik serta stasiun pengisian daya bagi 700 unit truk listrik” pungkasnya.

JAKARTA - Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan membawa hasil yang signifikan dalam memperkuat sektor perekonomian, khususnya investasi . Penguatan kerja sama itu antara lain ditandai dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara pelaku bisnis kedua negara senilai USD10,2 miliar atau sekitar Rp173 triliun.

Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri forum “Indonesia–Korea Partnership for Resilient Growth” di Seoul pada Rabu, 1 April 2026. Ia hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani.

“Dalam pertemuan tersebut ditandatangani MoU dengan nilai 10,2 miliar USD atau sekitar Rp173 triliun,” ujar Airlangga dalam keterangannya.

Ajak Pengusaha Jepang Berinvestasi, Presiden Prabowo Pamer Peran Vital Satgas Debottlenecking



Menko Airlangga menuturkan, kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor strategis, antara lain energi dan transisi hijau, termasuk tenaga surya, penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS), serta energi terbarukan. Selain itu kerja sama juga meliputi sektor industri dan manufaktur seperti baja, baterai, dan transportasi ramah lingkungan.

“Dalam investasi tersebut juga termasuk sektor digital dan AI. Kemudian properti dan infrastruktur, termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai, dan kerja sama bisnis dan asosiasi antara Kadin, KCCI, terutama untuk mendorong bisnis komitmen,” lanjutnya.

Di samping itu, Airlangga menyebut bahwa sejumlah perusahaan besar Korea turut memperkuat komitmen investasinya di Indonesia, termasuk pengembangan industri baja oleh POSCO serta minat investasi dari Lotte yang membuka peluang kolaborasi dengan Danantara sebagai mitra investasi.

Lebih lanjut, Menko Perekonomian menekankan bahwa hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Korea Selatan melengkapi capaian investasi dari kunjungan sebelumnya ke Jepang, yang menghasilkan komitmen investasi sebesar USD 23,6 miliar atau sekitar Rp401 triliun.

“Artinya kunjungan Bapak Presiden ke dua negara ini menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun,” ungkap Airlangga.

Investasi Jepang Rp370 Triliun Bakal Guyur Indonesia, Sektor Apa Saja?



Menurutnya capaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik di tengah ketidakpastian geopolitik global. “Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor baik dari Jepang maupun Korea,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi melalui langkah debottlenecking, yakni penyelesaian hambatan investasi yang dihadapi pelaku usaha. “Kami menyiapkan mekanisme debottlenecking agar seluruh persoalan yang dihadapi dunia usaha dapat diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan berlangsung sangat positif, sejalan dengan pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Republik Korea yang menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara.

Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempercepat transformasi industri, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global di berbagai sektor strategis.

Karena kan begini, sekarang kan sudah beberapa komoditas 0 persen, komoditas unggulan kita itu yang bisa masuk ke sana

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso optimistis ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan meningkat setelah penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dilakukan pada Kamis (19/2) waktu setempat.

Budi mengatakan tarif impor Indonesia ditetapkan sebesar 19 persen untuk masuk ke Amerika Serikat (AS). Namun, terdapat kurang lebih 1.819 pos tarif produk asal Indonesia yang mendapatkan fasilitas bea masuk 0 persen.

"Harapan kita naik ya, target kita naik, harus naik. Karena kan begini, sekarang kan sudah beberapa komoditas 0 persen, komoditas unggulan kita itu yang bisa masuk ke sana. Nah otomatis seharusnya naik dong," kata Budi di Jakarta, Jumat.

Mendag berharap proses ratifikasi dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) dapat dirampungkan tahun ini, sehingga implementasinya dapat segera berjalan.

"Saya kira ratifikasi tahun ini mungkin selesai lah, ini kan masih awal tahun. Jadi bisa tahun ini bisa implementasikan, 90 hari kan setelah ratifikasi. Ya mudah-mudahan, ya harus kita kejar secepatnya lah," ujarnya.

Adapun komoditas yang mendapatkan tarif 0 persen ke pasar AS, antara lain adalah minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang.

Selain itu, Indonesia dan AS juga menyepakati skema tarif 0 persen untuk produk tekstil dan garmen (apparel) melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ).

Skema tersebut memungkinkan volume tertentu ekspor tekstil dan garmen Indonesia masuk ke pasar AS tanpa Bea Masuk. Namun, besaran kuota akan ditentukan berdasarkan jumlah bahan baku tekstil yang diimpor Indonesia dari AS, seperti kapas (cotton) dan serat buatan (man-made fiber).

Pada Januari-Desember 2025, Amerika Serikat menyumbang surplus sebesar 21,12 miliar dolar AS. Komoditas penyumbang surplus terbesarnya adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesorisnya (rajutan), serta alas kaki.

Nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tercatat sebesar 30,96 miliar dolar AS, dengan pendorong utamanya mesin/peralatan mekanis dan sebagainya, kendaraan dan bagiannya, serta besi dan baja.

Sementara nilai impor Indonesia dari Amerika Serikat tercatat 9,84 miliar dolar AS, dengan komoditas utamanya adalah mesin/peralatan mekanis dan bagiannya, biji dan buah mengandung minyak, dan mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU ) senilai USD38,4 miliar atau setara Rp646,5 triliun (dengan kurs Rp16.836 per USD) antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Penandatanganan MoU itu dilakukan dalam sesi roundtable Business Summit yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council (US-ABC).

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Penandatanganan 11 MoU ini menjadi wujud konkret kolaborasi sektor pemerintah serta swasta kedua negara di berbagai bidang, mulai dari pertambangan dan hilirisasi, energi, agribisnis, tekstil dan garmen, hingga manufaktur furnitur dan pengembangan teknologi.

Berikut daftar lengkap nota kesepahaman yang ditandatangani:

1. Memorandum of Agreement tentang Critical Mineral, ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dan President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas;

2. MoU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Haliburton, ditandatangani oleh CEO Pertamina Simon Mantiri dan President Director Haliburton Ankush Balla;

3. MoU di bidang Agrikultur (Jagung) antara PT. Cargill Indonesia, PT Arena Agro Andalan dan Cargill Inc, ditandatangani oleh Managing Director Amcham mewakili Fanny Hosea PT Sorini Agro Asia Corporindo (Cargill Indonesia) Donna Priadi dan Director International Government Relations (China & APAC) at Cargill Elizabeth Struse;

4. MoU tentang Cotton antara Busana Apparel Group dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh Chief Marketing Officer Busana Apparell Manish Virmani serta Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck;

5. MoU tentang Cotton antara Daehan Global dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh CEO of Daehan Global Boo Hyung Lee dan Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck;

Prabowo Sebut AS Mitra Terkuat, Singgung Bantuan di Masa-Masa Kritis



6. MoU tentang Shredded Worn Clothing antara Asosiasi Garment dan Textile Indonesia, PT Pan Brothers dan Ravel, ditandatangani oleh CEO PT PAN Brothers Ludijanto Setijo dan CEO Ravel Zahlen Titcomb;

7. MoU tentang Furnitur antara ASMINDO (Indonesian Furniture Industry & Handicraft Association) dan Bingaman and Son Lumber, Inc, ditandatangani oleh CEO Vivere Group (ASMINDO) Dedy Rochimat dan Director of Exports Jeremy Roupp;

8. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri dan Essence, ditandatangani oleh President Director Ahmad Maaruf Maulana dan President Director Chester Coleman;

9. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri (GBI) dan Tynergy Technology Group, ditandatangani oleh Director GBI Kadafi Yahya Muhamad dan President Direkturr Yan Purba;

10. Transnational Free Trade Zone Friendship antara Galang Bumi Industri dan Solanna Group LLC, ditandatangani oleh Director Tjaw Hioeng dan Presiden Solana Gorup David Fordon;

11. MoU tentang Furnitur/Wood Product antara Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIMKI) dan American Hardwood Export Council, ditandatangani oleh Head of Promotion and Marketring for Americas Rudy Hartono dan American Hardwood Export Council Michael Snow.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“PGN”) melalui PT Gagas Energi Indonesia (“PGN Gagas”) menandatangani Heads of Agreement (HOA) dengan PT Renikola Primer Energi (“Renikola”) untuk kerja sama penyediaan compressed biomethane gas (CBG) dengan titik penyerahan di Sumatera Utara. Kerja sama ini menandai langkah strategis dalam mendukung transisi energi hijau di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi besar limbah organik dari sektor perkebunan dan peternakan.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra, mengatakan dukungan Subholding Gas untuk menambah pasokan gas bumi termasuk yang berasal dari sumber daya terbarukan seperti CBG.

"Penandatanganan HoA hari ini merupakan salah satu wujud nyata dan komitmen Subholding Gas terkait upaya pemanfaatan pasokan gas yang berasal dari renewable energi seperti CBG ini", ungkap Mirza.

CBG merupakan energi alternatif yang dihasilkan dari proses upgrading biogas, dimana gas metana dari limbah organik dimurnikan hingga mencapai kualitas setara gas bumi, kemudian dikompresi untuk memudahkan distribusi dan penyimpanan. CBG memiliki nilai kalor dan properti yang mirip dengan Compressed Natural Gas (CNG), sehingga dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar untuk sektor industri, transportasi, maupun rumah tangga.

PGN Gagas berkomitmen menyediakan energi beyond pipeline melalui berbagai moda penyaluran, termasuk CBG, CNG, dan LNG, guna menjangkau wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa gas. Komitmen ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong transisi energi hijau dan menjamin ketersediaan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penandatanganan HOA ini menjadi langkah awal bagi PGN Gagas dan Renikola untuk membangun infrastruktur CBG, melakukan studi kelayakan, serta menyiapkan ekosistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan. Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pengembangan energi terbarukan, mendukung kebijakan pemerintah dalam transisi energi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan, mengungkapkan bahwa selain ramah lingkungan, aman dan efisien, CBG menjadi peluang sumber pasokan baru bagi PGN Gagas untuk mendukung ekonomi sirkular.

“Dukungan ekonomi sirkular dapat dirasakan melalui pemanfaatan limbah organik menjadi CBG yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani dan industri perkebunan, serta membuka lapangan kerja ramah lingkungan”, jelas Santiaji.

PGN Gagas berharap pemanfaatan CBG dapat segera direalisasikan di daerah dengan potensi limbah organik, seperti di Sumatera Utara, sehingga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil.

Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jaya secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dalam rangkaian Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) HIPMI Jakarta Utara 2025. Kerja sama tersebut diwakili oleh Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, M. Riandy Haroen dan diparaf oleh Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri pada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dwi Setiawan Susanto.

Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata para pengusaha muda untuk memperkuat ekosistem perlindungan, penempatan, dan kesejahteraan bagi para pekerja migran Indonesia.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri pada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dwi Setiawan Susanto, Staf Khusus Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bidang Mitigasi Risiko dan Optimalisasi Perlindungan, Penempatan, serta Kesejahteraan, Bintang Wahyu Saputra, Anggota DPRD DKI Jakarta, Oman Rohman Rakinda, serta Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara, Noviar Dinaryanti.

Hadir sebagai pembicara utama, Staf Khusus Menteri P2MI Bidang Mitigasi Risiko & Optimalisasi Pelindungan, Bintang Wahyu Saputra, menekankan pentingnya peran pengusaha dalam meminimalisir risiko yang dihadapi pekerja migran. "Kolaborasi dengan HIPMI Jaya ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap proses penempatan tenaga kerja kita berjalan secara profesional dan bermartabat. Kita ingin membangun sistem yang mengoptimalkan perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka," ujar Bintang dalam sesi Keynote Speaker di DoubleTree by Hilton Hotel Kemayoran, Jumat (19/12).

Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Utara, Victor Herryanto, menyambut antusias kerja sama ini dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengawal implementasi program di tingkat cabang. "Penandatanganan MOU ini selaras dengan misi kami di Jakarta Utara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kami berkomitmen untuk memastikan para tenaga kerja lokal di wilayah kami mendapatkan pembekalan keterampilan yang mumpuni agar mereka tidak hanya berkualitas, tetapi juga berdaya saing global dengan perlindungan yang maksimal," tegas Victor.

Victor juga menambahkan bahwa melalui sinergi ini, HIPMI Jakarta Utara akan berperan aktif dalam menjembatani kebutuhan industri internasional dengan ketersediaan tenaga kerja ahli dari dalam negeri. Ia memandang bahwa penguatan SDM adalah investasi jangka panjang yang akan memperkuat posisi pengusaha muda dalam ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, M. Riandy Haroen menyatakan bahwa keterlibatan HIPMI dalam isu perlindungan pekerja migran adalah bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi ekonomi yang inklusif. Ia menilai bahwa ekosistem penempatan tenaga kerja harus dikelola dengan transparansi dan integritas tinggi. "Kami menyambut baik arahan untuk bersinergi dengan Kementerian P2MI. Ini adalah bukti bahwa pengusaha muda tidak hanya berfokus pada bisnis, tetapi juga peduli pada nasib saudara-saudara kita yang berjuang di luar negeri demi ekonomi keluarga dan negara," ungkap Rian.

Penandatanganan MOU ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi program-program kerja konkret di masa depan, termasuk pelatihan keterampilan dan edukasi hukum bagi calon pekerja migran. Melalui forum bisnis yang menjadi bagian dari Rakercab, para pengusaha muda di Jakarta Utara diajak untuk memahami lebih dalam mengenai tata kelola penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan regulasi pemerintah demi menjaga martabat bangsa di mata dunia.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, BPC HIPMI Jakarta Utara siap mengimplementasikan poin-poin kesepakatan tersebut guna mendukung pertumbuhan UMKM yang berkaitan dengan penyediaan jasa tenaga kerja berkualitas. Sinergi antara dunia usaha dan pemerintah ini menjadi harapan baru bagi peningkatan kualitas hidup pekerja migran Indonesia di masa mendatang.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Nota kesepahaman itu sebagai langkah memperkuat integrasi data spasial untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun penandatanganan nota kesepahaman tersebut bersamaan dengan peluncuran EGIS KLH/BPLH (Environmental Geospatial Information System Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup) pada Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 yang berlangsung di Serpong, Tangerang, Selasa (25/11/2025).

EGIS KLH/BPLH dikembangkan sebagai platform pusat pengelolaan, analisis spasial dan penyajian IGT lingkungan hidup yang berdayaguna, berkesinambungan, dan integrasi. Sistem ini menjadi implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan Satu Data Lingkungan Hidup Indonesia.

“Kita harus menjadikan kondisi lingkungan hidup sebagai dasar kebijakan, bukan hanya bahan diskusi. Keputusan pembangunan harus berpijak pada data yang presisi dan terukur. 70 persen aksi mitigasi berada di daerah. Itu berarti masa depan komitmen Indonesia setelah COP30 ditentukan oleh keputusan-keputusan yang dibuat di daerah hari ini dan seterusnya,” ujar Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam sambutannya.

Peluncuran EGIS diperkuat melalui penandatanganan dua nota kesepahaman penting. MoU antara KLH/BPLH dan BIG mencakup dukungan penyelenggaraan IGT lingkungan hidup, sinkronisasi data lintas K/L, serta kolaborasi program strategis nasional berbasis geospasial.

Sementara BMKG meliputi kerja sama dalam perlindungan lingkungan hidup, kajian meteorologi, klimatologi, geofisika, penerapan modifikasi cuaca, serta publikasi bersama yang mendukung pengambilan keputusan berbasis sains. EGIS KLH/BPLH menyediakan sejumlah fitur utama, antara lain Peta interaktif, Analisis Spasial, Tata Kelola IGT, serta Layanan Berbagi Pakai berbasis API.

Sistem ini telah mengintegrasikan 71 jenis informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup, yang terdiri dari 31 IGT eksisting dan 40 usulan baru yang akan terus dikembangkan sesuai standar kualitas. Menteri Hanif Faisol menegaskan bahwa teknologi geospasial perlu disertai kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha.

Lingkungan bukan beban bagi pembangunan. Ia adalah perlindungan jangka panjang bagi wilayah, bisnis, dan generasi yang akan datang. Mari kita bekerja bukan hanya karena mandat, tetapi karena cinta kepada negeri ini.

Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta dari seluruh Indonesia. Forum ini bertujuan menyelaraskan perencanaan tata lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis data.

JAKARTA - Kerja sama Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam persiapan pemidanaan kerja sosial, sebagai persiapan menyambut pemberlakuan KUHP baru, yang akan mulai berlaku Januari 2026. Hal tersebut dikatakan oleh Pengamat Hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Hibnu Nugroho.

Dia menilai daerah-daerah juga harus mulai menyiapkan tempat pelaksanaan pidana kerja sosial. Hibnu melihat kerja sama ini sebagai bentuk menyongsong KUHP baru yang akan berlaku mulai Januari 2026. Dalam KUHP baru tersebut memuat ketentuan tentang pidana kerja sosial.

“Jadi dalam pidana-pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti akan ada pidana kerja sosial. Jadi tidak hanya pidana dimasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) tapi juga kerja sosial,” ujar Hibnu, Kamis (6/11/2025).

Dia berpendapat, kerja sama ini bagus untuk mempersiapkan penerapan pidana kerja sosial, yang hingga sekarang belum terlihat bentuknya akan seperti apa. “Tempatnya di mana kerja sosial itu. Misalnya bersih-bersih WC, nyapu trotoar, atau apa. Jadi akan diidentifikasi tempat-tempat mana yang bisa untuk menjalankan pidana kerja sosial,” kata pengajar Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto ini.

Menurut Hibnu, dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) ini, Jawa Barat bisa menjadi pioner pidana kerja sosial. “Mudah-mudahan nanti di daerah-daerah seluruh Indonesia sudah mempersiapkan tempat-tempat yang menjadi pelaksanaan pidana kerja sosial,” tuturnya.

Dia menjelaskan, pidana kerja sosial ini berbeda dengan restoratif justice (RJ). Pidana kerja sosial ini berbentuk vonis pengadilan yang harus dijalankan terdakwa yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun.

Sementara RJ itu penyelesaian perkara di luar pengadilan yang menekankan pemulihan korban. Pidana kerja sosial, menurut Hibnu, dalam rangka untuk mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Karena saat ini vonis bersalah pengadilan sebagian besar berujung pada lembaga pemasyarakat. “Ke depan tujuan pemidanaan adalah restoratif dan rehabilitatif, sehingga dengan kerja sosial ini bagian dari rehabilitatif,” pungkasnya.

JAKARTA - Indonesia dengan Rusia menyepakati kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di bidang maritim dan infrastruktur. Penandatanganan dilaksanakan saat konsultasi Bilateral Pemerintah Indonesia dan Dewan Maritim Federasi Rusia Bidang Infrastruktur dan Konektivitas Maritim di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Kerja sama bilateral ini ditandatangani langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Staf Khusus Presiden sekaligus Ketua Dewan

Maritim Rusia, Nikolai Platonovich Patrushev.

"Penandatanganan MOU yang berfokus pada enam bidang kerja sama ini menjadi landasan kuat untuk kerja sama jangka panjang di sektor maritim dan infrastruktur," ucap AHY dalam sambutannya.

Poin pertama dalam kerja sama ini, pertama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam kegiatan angkutan laut melalui teknologi dan transisi energi untuk mewujudkan transformasi pelayaran yang berkelanjutan.

"Kedua, mendorong kerja sama ilmiah dan teknis di bidang maritim. Ketiga, mengembangkan transformasi infrastruktur pelabuhan yang berkawasan lingkungan dan berkelanjutan," sambungnya.

Lalu, yang keempat memajukan kerja sama di bidang industri galangan kapal. Selanjutnya yang kelima, melaksanakan pendidikan dan pelatihan di sektor maritim.

"Dan yang keenam, menunjukkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan," ujar dia.

AHY menegaskan kerangka MOU ini dirancang untuk memastikan langkah-langkah nyata, inovatif, dan berkelanjutan antara kedua negara. Kerja sama menurutnya berangkat dari semangat untuk mewujudkan kemakmuran bersama antara Indonesia dan Rusia.

AHY meyakinkan kerja sama ini akan menghasilkan langkah nyata dalam waktu dekat. Pihaknya pun menantikan kolaborasi nyata proyek prioritas dengan kementerian terkait dan perusahaan Indonesia seperti PT Pelindo dan PT PAL.

"Pemerintah Indonesia siap memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai inisiatif yang mendorong penurunan emisi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan," pungkasnya.