Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada hari ini, Rabu (28/1/2026).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa aksi demo buruh kali ini membawa tuntutan penolakan kebijakan pengupahan di DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta ancaman PHK massal terhadap 2.500 buruh di PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur.

“KSPI akan melakukan aksi pada Rabu, 28 Januari 2026, dengan titik kumpul di Patung Kuda jam 10.00 WIB,” kata Said, dikutip Rabu (28/1/2026).

Menurut Said, pihaknya akan bergerak ke Istana Negara hingga kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan YouTube Indonesia.

Aksi di Istana ditujukan agar penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dari Rp5,73 juta menjadi Rp5,89 juta per bulan.

KSPI juga meminta Pramono menunda penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta karena dinilai hanya berlaku pada perusahaan tertentu, bukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha.

“UMSP DKI jangan ditandatangani dulu oleh Gubernur DKI, karena aneh, ngurusin sekelompok perusahaan saja,” kata Said.

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga dituntut untuk mengembalikan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 daerah sesuai rekomendasi bupati atau wali kota masing-masing.

Terkait ancaman PHK di PT Pakerin, dia menyebut masalah bermula dari perseteruan keluarga pemilik yang disinyalir menjadi penyebab uang perusahaan tertahan di salah satu bank. Akibatnya, buruh di perusahaan tersebut tidak menerima upah selama 3 bulan karena operasional perusahaan yang berhenti.

“Kita minta Presiden Prabowo menyelamatkan, mengembalikan uang pemilik perusahaan, sehingga perusahaan bisa hidup kembali. Maka karyawan bisa bekerja, upahnya bisa dibayar, dan tidak terjadi PHK,” ujar Said.

Sementara itu, tuntutan buruh dalam berunjuk rasa di Kantor Komdigi dan YouTube Indonesia disebut mengarah pada pembatasan kebebasan berekspresi. Said mengeklaim pemblokiran dilakukan pada kanal YouTube sejumlah organisasi buruh beberapa waktu terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada 15 Januari 2026 mendatang di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan penolakan buruh terhadap ketetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) di Jawa Barat.

Selain itu, pihaknya juga akan menyampaikan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung atau melalui DPRD, yang kembali bergulir belakangan ini.

“Jangan bajak demokrasi. Jangan beri upah murah. Tanggal 15 Januari kemungkinan kita [unjuk rasa] ke DPR lagi,” kata Said saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, rangkaian unjuk rasa ini beriringan dengan proses pengajuan gugatan oleh KSPI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pengupahan DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pihaknya tetap menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar menyesuaikan besaran UMP 2026 dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) Rp5,89 juta. Tuntutan juga mencakup penerapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 5% di atas KHL.

Sementara itu, pihaknya juga mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar mengembalikan UMSK di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat sebagaimana rekomendasi masing-masing kepala daerah.

“Serikat-serikat buruh juga menolak keras pilkada yang nanti melalui pemilihan oleh DPRD. Harus tetap pemilihan langsung,” tegas Said.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah menetapkan kenaikan UMP Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan upah minimum 2026 di DKI Jakarta dan Jawa Barat pada Kamis (8/1/2025) besok.

Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa ribuan buruh akan berpartisipasi dalam unjuk rasa yang menurut rencana digelar di depan Istana Kepresidenan mulai pukul 10.30 WIB.

“Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (7/1/2025).

Menurutnya, buruh akan kembali membawa dua tuntutan, yakni meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp5,89 juta.

UMP DKI Jakarta 2026 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut Said, usulan revisi tersebut mengacu pada perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Ibu Kota sebesar 100%.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai 5% di atas perhitungan KHL tersebut.

“Dua, revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK [upah minimum sektoral kabupaten/kota] di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah,” imbuh Said.

Dia menuding bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengubah rekomendasi dari kepala daerah di bawahnya terkait penetapan UMSK di Jawa Barat tahun ini.

Di samping aksi unjuk rasa secara langsung, Said berujar bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan penetapan kebijakan pengupahan di dua daerah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan UMP)Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memastikan aksi demonstrasi penolakan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta akan berlanjut pada hari ini, Selasa (30/12/2025).

Said menjelaskan, aksi hari ini juga turut menuntut Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan dan menetapkan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi resmi para bupati dan wali kota.

"Tuntutannya sama, yaitu masalah upah minimum, tetapi item-nya berbeda. Meminta Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan 19 kabupaten/kota untuk upah minimum sektoral kabupaten/kota atau UMSK, sesuai yang direkomendasikan bupati dan wali kota," kata Said saat ditemui di kawasan Monas, Senin (29/12/2025).

Dalam laporannya, setidaknya 10.000 buruh bakal terlibat dalam aksi demonstrasi pada hari ini. Rencananya, para buruh akan melakukan konvoi menuju kawasan Istana untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Sementara ini catatannya 10.000 motor, mulai dari Cirebon, Cianjur, Bandung Raya, Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga Sukabumi akan masuk ke Jakarta. Kita akan lihat apa perlakuan yang sama," ujar Said.

Untuk diketahui sebelumnya, KSPI bersama Partai Buruh kembali menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025). Dalam aksi kemarin, buruh menyampaikan dua tuntutan utama.

Pertama, penolakan UMP DKI Jakarta 2026 yang nilainya di bawah 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Buruh menilai agar dapat memenuhi KHL, UMP DKI Jakarta semestinya ditetapkan sebesar Rp5,89 juta.

Kedua, buruh juga mendesak pemerintah untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta Tahun 2026 dengan nilai di atas 100% KHL DKI + 5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal melayangkan kritik tajam terhadap tindakan aparat keamanan yang membatasi ruang gerak aksi demonstrasi buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari ini, Senin (29/12/2025).

Pasalnya, demo buruh kali ini semestinya digelar di sekitar kawasan Patung Kuda untuk kemudian konvoi bergerak menuju Istana Merdeka. Akan tetapi, dalam praktinya massa demo digeser mundur di sekitar Monas.

"Seyogyanya di depan istana negara, tetapi teman-teman bisa lihat, mohon disiarkan melalui media, demokrasi di Indonesia makin mundur. Reformasi kepolisian rasanya harus dipercepat," kata Said saat ditemui di sekitar Monas, Senin (29/12/2025).

Said melanjutkan, Istana tidak semestinya menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya, termasuk oleh para buruh.

Dia juga menekankan bahwa reformasi di tubuh kepolisian perlu dipercepat agar pendekatan terhadap massa aksi tidak lagi menggunakan cara-cara represif. Pada saat yang sama, dia turut menyayangkan penutupan akses menuju Istana Negara.

"Bagaimana mungkin mobil komando peserta aksi diderek? Para peserta aksi didorong. Pasti ada yang menyuruh secara militeristik. Ini sudah kembali ke zaman militeristik," tegasnya.

Sementara berdasarkan pantauan Bisnis, massa aksi mulai berkumpul di lokasi pada pukul 10.00 WIB. Setidaknya, demonstran yang datang sekitar 500 buruh.

Adapun, buruh baru melakukan konvoi pada pukul 11.15 WIB. Seiring dengan penutupan tersebut, rute konvoi diubah. Dimulai dari jalan Medan Merdeka Selatan dan aksi konvoi berakhir tempat di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Untuk diketahui, KSPI membawa tuntutan agar UMP DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876 dapat direvisi, karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurutnya, perhitungan KHL pekerja DKI Jakarta dari Badan Pusat Statistik adalah sebesar Rp5,89 juta. Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar Rp160.000 dari besaran UMP yang telah diteken.

Said juga menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberlakukan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) yang lebih tinggi 2% hingga 5% dari KHL. Hal ini disebutnya harus mengacu pada karakter sektor industri di Ibu Kota.

Sementara itu, pihaknya menyoroti penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dianggap mengubah atau menghilangkan rekomendasi sejumlah bupati/wali kota.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa menolak besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada Jumat (19/12/2025) mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya menolak penetapan UMP 2026 berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang baru. Menurutnya, beleid itu akan diteken Presiden Prabowo Subianto dan segera diumumkan.

“KSPI menolak PP Pengupahan kalau benar sudah ditandatangani. Ini aturan yang akan mengikat jutaan buruh dan bisa berlaku hingga puluhan tahun, tapi tidak pernah dibahas secara mendalam bersama serikat pekerja,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/12/2025).

Said menyebut unsur buruh tak banyak dilibatkan dalam pembahasan ketentuan RPP Pengupahan. Selain itu, aturan tersebut dinilai membahayakan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL).

Di samping itu, dia menilai upah murah dapat kembali berlaku mengingat adanya indeks tertentu sebesar 0,3 hingga 0,8 dalam formula UMP 2026.

Dengan demikian, kenaikan UMP 2026 diperkirakan hanya akan berkisar 4% hingga 6%, lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“KSPI menolak kenaikan UMP 2026 yang besarannya sekitar 4%–6%, kalau menggunakan indeks tertentu sebesar 0,3 sampai 0,8 yang diajukan oleh Menaker,” tegas Said.

Oleh karenanya, dia menyebut bahwa puluhan ribu buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akan melakukan aksi di Istana Negara pada Jumat mendatang. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap RPP Pengupahan dan penetapan umum minimum yang tidak sesuai harapan buruh.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa RPP tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, dia belum dapat membocorkan rentang kenaikan upah minimum tahun depan. Yassierli lantas menyebut kenaikan UMP kemungkinan akan diumumkan sesegera mungkin.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menolak besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang kemungkinan besar akan diumumkan pemerintah pada hari ini, Selasa (16/12/2025).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa sikap tersebut berkaitan dengan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang menjadi dasar penetapan UMP 2026. Alasan pertama, proses tersebut dinilai mengabaikan partisipasi bermakna dari unsur buruh.

“KSPI menolak peraturan pemerintah tentang pengupahan yang terbaru dan menolak nilai kenaikan upah minimum 2026 yang berasal dari peraturan pemerintah yang dimaksud,” kata Said dalam konferensi pers secara daring.

Menurutnya, perwakilan KSPI di Dewan Pengupahan Nasional menyatakan bahwa rapat mengenai RPP Pengupahan hanya berlangsung sekali yakni pada 3 November 2025 silam, dengan durasi relatif singkat yakni 2 jam. Persamuhan itu juga tak membahas pasal per pasal RPP Pengupahan, sehingga dinilai memaksakan kehendak.

Alasan kedua, Said menyoroti perihal definisi kebutuhan hidup layak (KHL) dalam RPP tersebut, yang menurutnya tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). No. 168/PUU-XXI/2023. Definisi KHL dalam RPP dipandang merugikan buruh karena mengabaikan 64 item kebutuhan hidup layak yang pernah berlaku sebelumnya dan ditentukan oleh Dewan Pengupahan.

Tak hanya terkait KHL, poin lain yang disorot adalah definisi indeks tertentu alias kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan informasi terakhir yang dia terima, Said menyebut indeks tertentu atau alfa hanya berada pada kisaran 0,3 hingga 0,8.

Hal tersebut menjadi penguat alasan berikutnya bagi KSPI untuk menolak UMP 2026, yakni kembalinya upah murah. Menurutnya, kenaikan UMP 2026 hanya akan berkisar 4% hingga 6%, lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“KSPI menolak kenaikan UMP 2026 yang besarannya sekitar 4%–6%, kalau menggunakan indeks tertentu sebesar 0,3 sampai 0,8 yang diajukan oleh Menaker,” tegas Said.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, dia belum dapat membocorkan rentang kenaikan upah minimum tahun depan. Yassierli lantas menyebut kenaikan UMP kemungkinan akan diumumkan sesegera mungkin.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merencanakan mogok nasional sebagai sikap penolakan terhadap formulasi kenaikan upah minimum (UMP) 2026 yang diklaim tidak melibatkan buruh.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyetujui formula kenaikan upah minimum 2026. Dia menyebut pemerintah akan menggunakan indeks tertentu sebesar 0,2 hingga 0,7 dalam menghitung kenaikan UMP 2026.

Sementara itu, dia mengeklaim unsur pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan indeks tertentu yang lebih rendah, yakni 0,1 hingga 0,5. Padahal, saat UMP 2025 naik 6,5%, indeks tertentu yang digunakan berkisar 0,9.

Indeks tertentu adalah komponen yang mengukur kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks tertentu digunakan sebagai salah satu komponen perhitungan kenaikan UMP, di samping pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

“Jika menggunakan indeks tertentu 0,2 sampai 0,7, kami akan melawan dalam bentuk aksi besar-besaran. Mogok nasional pun akan menjadi pilihan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

Dia melanjutkan, sebanyak 5 juta buruh KSPI dari 5.000 pabrik di Tanah Air siap melakukan mogok kerja dan stop produksi jika diperlukan.

Kendati demikian, Said mengaku percaya bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bijaksana dalam memperhatikan usulan buruh terkait kenaikan upah minimum tahun depan.

KSPI sendiri telah mengusulkan kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%. Meskipun demikian, pihaknya lebih memilih agar indeks tertentu yang digunakan sama seperti tahun lalu, sehingga setidaknya kenaikan upah tahun ini mencapai 7,77%.

“Presiden Prabowo itu kami tahu benar tidak setuju [usulan Kemnaker dan Apindo]. Karena Pak Prabowo yang berpendapat, kalau upah layak, maka daya beli naik. Kalau daya beli naik, maka konsumsi naik. Kalau konsumsi naik, maka pertumbuhan ekonomi naik,” tutur Said.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah terus mengkaji pendapat pengusaha dan buruh dalam penetapan besaran UMP tahun depan.

Menaker Yassierli tak menampik bahwa pada umumnya pengusaha menghendaki besaran kenaikan UMP yang lebih rendah dari usulan buruh.

Kendati demikian, pemerintah disebutnya lebih memperhatikan permasalahan disparitas upah pekerja antardaerah di Indonesia saat ini. Pihaknya mengaku tengah mencari jalan tengah.

“Kalau pengusaha, tentu harapannya [kenaikan UMP] tetap dapat menjaga daya saing dari dunia usaha,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).