JAKARTA - Setelah bertahun-tahun dilanda dualisme kepemimpinan, ormas Laskar Merah Putih (LMP) akhirnya menggelar rekonsiliasi. Hal itu menyusul kembalinya Adek Erfil Manurung ke dalam barisan yang dipimpin M Arsyad Cannu.

Rekonsiliasi tersebut ditandai dengan penandatanganan antara mantan Ketua Umum LMP Efril Adek Manurung dengan Ketua Umum LMP periode 2025 - 2030 Arsyad Canu di Markas Besar (Mabes) LMP di Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Selasa 21 April 2026.

Rekonsiliasi ini menjadi momen bersejarah berakhirnya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi tersebut. Dengan semangat kebersamaan, para tokoh utama LMP sepakat untuk bersatu demi membesarkan organisasi serta memperkuat kontribusi bagi bangsa dan negara.

Langkah Adek Erfil Manurung untuk kembali bergabung sekaligus mengakui kepemimpinan M.Arsyad Cannu akan menjadi kekuatan bagi LMP dan berakhirnya konflik internal yang selama ini membelah organisasi.

Dalam kesepakatan tersebut, Adek Erfil Manurung menyatakan kesiapannya tetap berada dalam lingkaran organisasi sebagai Dewan Pendiri, tanpa terlibat dalam struktur operasional.

Plt Dirjen Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Togap Simangunsong yang hadir menyaksikan penandatanganan rekonsiliasi tersebut mendorong LMP tetap solid dan bersatu membesarkan Laskar Merah Putih di kepemimpinan H.M Arsyad Cannu.

Sebelumnya Ketua Umum LMP M. Arsyad Cannu telah mengantongi legitimasi hukum melalui putusan PTUN DKI Jakarta dan PN Jakarta Barat. Kedua putusan tersebut menegaskan statusnya sebagai Ketua Umum yang sah.

"Kita berharap rekonsiliasi ini menjadi momentum bagi Laskar Merah Putih, karena keduanya tokoh besar, baik M Asyad Canu dan Ade Erfil Manurung, dan saya mengenal keduanya baik, tentu saya berharap LMP bisa besar dan jaya ” tegas Togap mantan menjadi Gubernur Kalimantan Utara.

Ketua Umum LMP periode 2025–2030 M.Arsyad Cannu mengatakan, sepakat bersatu membesarkan Laskar Merah Putih dari Sabang sampai Merauke bersama Ade Erfil Manurung.

Arsyad Cannu juga akan mengajak seluruh anggota untuk tetap menghormati jasa para pemimpin terdahulu, serta menanamkan nilai-nilai persatuan, persaudaraan, dan semangat juang demi keutuhan NKRI. Termasuk pentingnya sinergi antara LMP dengan pemerintah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas serta kepentingan nasional.

Dewan Pendiri dan mantan Ketua Umum LMP Adek Erfil Manurung akan membangkitkan kembali kadernya sebanyak satu juta yang tersebar di seluruh Indonesia untuk bersama membesarkan LMP kembali di bawah kepemimpinan Ketua Umum LMP M. Arsyad Canu.

"Hari ini kami bersatu, Insya Allah saudara sekalian tidak ada lagi yang mengklaim sebagai Ketua Umum Laskar Merah Putih, dengan saudara saya Arsyad Cannu beliau adalah tokoh nasional saya. Kita sama-sama membesarkan Laskar Merah Putih, kami sudah bersama sejak Laskar Merah Putih didirikan 28 Oktober tahun 2000, dan hari ini kita bersatu," tegas.

JAKARTA - Muspinas III Barisan Muda Kosgoro (BMK) 1957 diminta membuat program-program yang digemari anak muda. Hal ini penting karena sebagai organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Partai Golkar program yang disusun harus related dengan zamannya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar M. Sarmuji usai membuka Muspinas III BMK 1957 di DPP Partai Golkar, Minggu, 19 April 2026.

"Kenapa, sesuatu itu harus relevan dengan masyarakat, sekaligus harus rileks dan relevan dengan zaman. Ya, ini penting BMK 1957 adalah ormas di dalam tubuh yang berafiliasi pada Partai Golkar yang bisa menjadi wahana sosialisasi, mengenalkan politik itu apa dengan cara-cara yang mungkin tidak politik," katanya, Senin (19/4/2026).

Sarmuji mencontohkan BMK 1957 bisa buat acara-acara yang ringan, tapi ada selingan-selingan pendidikan politiknya, bisa juga membuat acara musik, olahraga yang semuanya sesuai dengan keinginan dan hobi anak-anak muda.

"Kalau di kalangan pelajar, kita bisa membuat bimbingan belajar online yang belum banyak dilakukan orang, atau kita bisa mengadakan kursus, wawancara kerja, dan sebagainya tanpa ada pesan-pesan politik yang keras, " jelasnya.

Sarmuji menyebut anak muda kadang-kadang tidak suka ada pesan-pesan politik yang keras, tetapi mungkin mereka lebih suka yang bersifat ajakan, keterlibatan, dan sebagainya,.

Lihat video:Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja



"Keterlibatan pelan-pelan akan menjadikan seseorang merasa satu frekuensi, merasa satu kesamaan perasaan sehingga mereka pelan-pelan akan tertarik pada partai. Kalau gitu, asal kegiatannya relate dan relevan dengan anak-anak muda di kampus lebih bagus lagi,” harapnya.

Ketua Umum Barisan Muda Kosgoro (BMK) 1957 Kemas Ilham Akbar menyatakan Muspinas III BMK 1957 ingin mengabadikan dan menetapkan HR. Agung Laksono sebagai Bapak Kosgoro 1957 dan masuk di dalam anggaran dasar Kosgoro 1957.

"Kami ingin Pak HR Agung Laksono menjadi Bapak Kosgoro 1957, karena jasa-jasa beliau yang bukan hanya melahirkan beserta para pendiri lainnya, tapi juga membesarkan kemudian memberikan perhatian yang luas dan sangat fokus, mengurus semua kader bukan hanya di tingkat pusat, di tingkat daerah pun merasakan," ungkapnya.

Oleh sebab itu, dalam Muspinas III ini akan menjadi agenda utama yang akan diperjuangkan dan harus goal pada Mubes Kosgoro 1957 yang akan datang. "Ini harus goal dan terwujud dalam Mubes Kosgoro 1957 nanti," tegasnya.

Selain itu dalam sidang Muspinas III BMK 1957 juga memutuskan mendukung Bendahara Umum PPK Kosgoro 1957 Sari Yuliati sebagai bakal calon ketua umum PPK Kosgoro 1957 dalam Mubes PPK Kosgoro 1957.

"Dalam proses persidangan, terjadi pembahasan untuk menegaskan dan menguatkan dukungan BMK 57 yang sudah dilakukan kepada Bu Sari Yuliati beberapa waktu lalu," ungkapnya.

Terkait keinginan Sekjen Partai Golkar, M. Sarmuji yang meminta BMK 1957 untuk membuat program-program yang digemari anak muda, Ilham mengatakan BMK 1957 sudah melakukan pendekatan- pendekatan pada anak muda dengan melihat kegemaran dan hobi anak-anak muda.

"Sebenarnya BMK 1957 dari awal periode sudah banyak membuat program-program yang sangat digemari pemuda, terutama memang kita melihat ada tiga hal yang dianggap mereka senang yaitu olahraga, musik dan film. Kita dulu pernah menyelenggarakan solidarity sport fest. Dalam satu pekan dilakukan kegiatan olahraga, acara band dan fashion show. kita laksanakan, kita melibatkan seluruh unsur pemuda," tuturnya.

Kendati Pemilu 2029 masih jauh, Ilham juga mendorong kader-kader BMK 1957 untuk terus melakukan optimalisasi diri dengan terjun ke masyarakat mulai sekarang.

"Kami juga selalu menitipkan aspirasi kepada PPK, termasuk juga DPP Partai Golkar untuk memberikan ruang yang seluas luasnya untuk kader pemuda Partai Golkar termasuk BMK 1957 dan juga beserta organisasi kepemudaan lainnya untuk diberikan kesempatan dan diberikan porsi," katanya

Ketua Umum PPK Kosgoro 157 Dave AF Laksono berharap Muspinas III BMK 1957 bisa memantapkan konsolidasi organisasi menjelang mubes, sehingga bisa melakukan persiapan-persiapan konsolidasi internal dan juga menyiapkan program-program yang harus sejalan dengan kebijakan Partai Golkar. Termasuk mengawal semua kebijakan-kebijakan Partai Golkar khususnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

"Semua program-program pemerintah yang jelas diciptakan untuk kepentingan masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara maka kita semua termasuk BMK 1957 harus mengawalinya," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar ini mengakui,selama ini BMK 1957 telah aktif dan berproses, dan tentu semua itu disiapkan untuk memenangkan Partai Golkar di 2029. "Kita yakini ini akan berjalan terus ke depannya untuk melahirkan kader-kader terbaik yang bisa dan mampu untuk melanjutkan roda organisasi untuk menjemput kemenangan di 2029," ujarnya.

Ketua Penyelenggara Muspinas III BMK 1957 Rizky Maulana berharap kegiatan yang dilakukan pada 19-20 April 2026 ini bisa berjalan sesuai rencana dan tahapan, karena targetnya semakin solid menghadapi persiapan mubes.

"Kita fokusnya ke rencana pelaksanaan Mubes, kita juga mau memberikan usulan rekomendasi Bapak HR. Agung Laksono sebagai Bapak Kosgoro 1957," katanya.

JAKARTA - Organisasi masyarakat (Ormas) Jaga Nusantara Bersama (Jagatara) berkomitmen mendukung dan mengawal program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Jagatara juga mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Halal Bihalal yang berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jagatara, Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Jumat, 10 April 2026.

Ketua Dewan Pembina Jagatara Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto mengajak seluruh keluarga besar Jagatara untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Serta turut menyukseskan berbagai program pemerintah.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya keluarga besar Jagatara, mari kita jaga kerukunan dalam bingkai NKRI. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Kita harus bersama-sama mengawal dan mendukung program-program pemerintah demi kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya, Sabtu (11/4/2026).

Halal bihalal nasional ini dihadiri oleh para perwakilan ketua dan anggota Jagatara dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hadir juga Para Ketua DPD Sumatera Utara, Jakarta, Riau, Aceh, dan lainnya

Lihat video: Mewah atau Sederhana? Intip Unboxing Isi Bingkisan Halalbihalal Istana yang Viral!



Ketua Umum Jagatara Edy Koesriadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Halal bihalal nasional ini harus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan soliditas antaranggota.

“Terima kasih kepada seluruh perwakilan ketua dan anggota dari seluruh Indonesia yang telah menyempatkan hadir dalam acara Halal Bihalal di Kantor DPP Jagatara ini. Semoga momentum ini semakin mempererat tali silaturahmi dan memperkuat soliditas organisasi,” ujar Edy



Sekjen Jagatara M. Arif Fahrizal mengatakan, sebagai ormas yang memiliki program pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial, Jagatara tentunya berkomitmen menjadi ormas yang mandiri dalam melakukan kegiatan dan membantu pemerintah dalam mendongkrak pertumbuhan dan kestabilan ekonomi nasional.

Arif melanjutkan, Jagatara saat ini telah terbentuk di 26 DPD Provinsi. Serta telah berkontribusi membantu pemerintah menyukseskan berbagai program andalan Presiden Prabowo Subianto.

"Memanfaatkan Program MBG sebagai pengembangan ekosistem ekonomi dan juga Program Pendamping Halal dari BPJPH untuk membatu UMKM mendapatkan sertifikasi halal merupakan dua program unggulan yang saat ini sedang dijalankan," tuturnya.

JAKARTA - Davon Arjunaidi resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Rakyat Indonesia (AMRI) masa bakti 2026–2030. Pelantikan tersebut dipimpin langsung Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia (PRI) Muhammad Nazaruddin pada Kamis, 2 April 2026.

Hadir dalam pelantikan tersebut jajaran pengurus pusat, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi kepemudaan. Dalam prosesi tersebut, Ketua Umum membacakan Surat Keputusan tentang pengesahan dan pelantikan pengurus DPP AMRI periode 2026–2030. Struktur kepengurusan meliputi ketua, sekretaris, bendahara, serta bidang-bidang strategis lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

Pengurus yang dilantik dan diberi mandat untuk menjalankan roda organisasi secara nasional, melaksanakan kaderisasi pendidikan politik, menyusun program kerja yang berstruktur, serta menjaga disiplin loyalitas organisasi terhadap partai.

“Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang berkah. Ke depannya, Partai Rakyat Indonesia akan melangkah lebih besar dengan dukungan AMRI sebagai kekuatan anak muda,” ujarnya, dikutip Sabtu (4/4/2026).

Nazaruddin menegaskan AMRI akan menjadi underbow strategis partai dalam menjangkau generasi muda, terutama menghadapi Pemilu 2029 yang diperkirakan didominasi pemilih muda hingga 65–70 persen.

“Tanpa anak muda, Indonesia tidak akan menjadi negara besar dan maju. AMRI harus menjadi motor gerakan yang energik, inovatif, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan pendekatan kekinian,” katanya.

Lihat video: DPR Tegaskan Pemilu 2029 Presiden Tetap Dipilih Rakyat



Nazaruddin mengungkapkan PRI menargetkan perolehan 50 kursi di DPR RI pada Pemilu 2029. Untuk mencapai target tersebut, partai tengah memperkuat infrastruktur organisasi, termasuk pembentukan kepengurusan di seluruh provinsi, kabupaten atau kota serta pembangunan sekretariat yang representatif.

Menurutnya, hingga saat ini struktur organisasi PRI telah terbentuk di 38 provinsi dan ratusan kabupaten atau kota, yang akan diperkuat melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 8 Mei mendatang, guna merumuskan langkah strategis ke depan.

Dalam pidato perdananya, Davon Arjunaidi menyampaikan komitmennya untuk menjadikan AMRI sebagai wadah kaderisasi yang progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“AMRI akan menjadi ruang pengabdian bagi generasi muda untuk berjuang, berinovasi, dan berkontribusi dalam membangun bangsa. Kami siap menggerakkan potensi anak muda untuk mendukung visi besar Indonesia yang kuat, adil, dan sejahtera,” ujar Davon.

Davon juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk penguatan jaringan internasional, mengingat kiprah organisasi dan kader yang mulai menjangkau aktivitas di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat.

Acara pelantikan ditutup dengan doa bersama dan ajakan untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat. Ketua Umum PRI juga secara simbolis menanyakan kesediaan seluruh pengurus yang dilantik untuk mengemban amanah, yang dijawab serempak sebagai bentuk komitmen bersama.

Dengan pelantikan ini, AMRI diharapkan menjadi kekuatan baru dalam mendorong partisipasi politik generasi muda sekaligus memperkuat langkah Partai Rakyat Indonesia menuju kontestasi politik nasional yang lebih kompetitif.

JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) kubu Fathan Subchi, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Langkah itu untuk mengoreksi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan PB IKA PMII kubu Slamet Ariyadi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB IKA PMII Muhamad Nur Purnamasidi menegaskan, keputusan PT TUN Jakarta yang menyatakan SK Menkum RI kepengurusan PB IKA PMII kepengurusan Fathan Subchi belum inkrah. Menurutnya, masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh.

"Walaupun hari ini adalah sudah ada keputusan banding yang memutuskan bahwa pihak lawan kami yang dimenangkan. Tapi kami akan melakukan langkah kasasi, dan ini menyatakan bahwa memang ini belum inkrah," ujar Purnamasidi di Kantor PB IKA-PMII, Jakarta Selatan, Minggu (22/2/2026).

Dengan demikian, Purnamasidi menegaskan, SK Menkum RI Nomor: AHU-0000589.AH.01.08 Tahun 2025 yang mengakui kepengrusan PB IKA PMII Fathan Subchi masih berlaku dan sah secara hukum.

"Maka SK yang kami miliki itu masih sah, kepengurusan kami masih sah, dan ini masih bisa kami gunakan untuk melakukan konsolidasi organisasi. Artinya, hanya ada satu PB IKA PMII dengan Ketua Umum atas nama Pak Fathan Subchi yang mendapatkan SK," tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Hukum PB IKA PMII, M.Z Al-Faqih mengungkapkan, ada keganjilan pada tahap pengadilan PT TUN Jakarta yang mengabulkan gugatan kubu Slamet. Menurutnya, majelis hakim yang tangani gugatan banding kubu Slamet itu telah salah dalam menerapkan hukum.

"Banyak sekali kami temukan penerapan hukum yang keliru dari Majelis Hakim tingkat banding," ujar Faqih.

Lihat video: RICUH! Peserta Sidang Munas IKA-PMII Protes soal Periode Jabatan Ketum



Faqih mencontohkan, mekanisme gugatan SK Menkum harus menempuh langkah keberatan lebih dulu baik ke menteri maupun Presiden RI. Bila langkah keberatan ditolak atau diabaikan, kata dia, baru bisa menempuh gugatan ke PT TUN.

"Nah, salah satu nama tidak pernah menempuh proses-proses administrasi yang disyaratkan sebelum mengajukan gugatan. Maka kami menganggap agak ganjil, agak aneh. Kok semua proses belum ditempuh, orang diizinkan dan dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan bahkan oleh pengadilan tinggi, ini dikabulkan," ujar Faqih.

Untuk itu, ia menyatakan, pihaknya akan melayangkan kasasi ke MA atas putusan tersebut. Menurutnya, putusan PT TUN Jakarta harus diluruskan agar tak ada kesalahan dalam menerapkan hukum.

"Bagaimana mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum kemudian dibiarkan? Dan ini menyangkut marwah dan juga menyangkut keadilan hukum. Karena kalau begini dibiarkan, maka kepastian hukum dan keadilan hukum itu seolah-olah tidak pernah ada di Republik Indonesia," ujar Faqih.

JAKARTA - Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave Akbarshah Fikarno Laksono menggelar silaturahmi ke para sesepuh dan senior. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Lorin Sentul pada Sabtu, 31 Januari 2026 merupakan bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih kepada para sesepuh dan seniornya di Kosgoro 1957.

"Saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kehadiran para sesepuh dan senior yang menjadi sumber kekuatan dan teladan yang terus menuntun perjalanan Kosgoro 1957," kata Dave di hadapan para sesepuh depan senior, Minggu (1/2/2026).

Dalam acara silaturahmi PPK Kosgoro 1957 dengan para sesepuh dan senior, tampak hadir pula eks Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, Ridwan Hisjam (Jatim), Ikbal Wibisono (Jateng), Mustar Muslim, Erwan Soekardja, Harry Sohar, Bona Tobing, Islan Hanura (Sumsel), Panggah Susanto (Jateng), Deli Singgih, Iswara (Jabar), Ichak Phinera Wijaya, Rambe K Zaman, Islan Hanura (Sumsel), Oman Raflies, Irma Alamsyah, Yan Pieter Pangaribuan, dan Yasril Ananta Badaruddin.

Dave menuturkan, Kosgoro 1957 tidak akan pernah mencapai posisi seperti sekarang tanpa sumbangsih, dedikasi, dan loyalitas para senior serta sesepuh.

"Pondasi yang mereka bangun dengan keikhlasan dan pengabdian telah menjadikan Kosgoro 1957 bukan sekadar organisasi, melainkan keluarga besar yang kokoh dan kuat.," ujarnya.

Dave mengatakan, sejarah panjang membuktikan kebersamaan dan semangat pengabdian adalah teladan yang diwariskan lintas generasi.

Lihat video: Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja



"Terbukti Kosgoro 1957 tetap relevan, dipercaya, dan berperan dalam kehidupan berbangsa. Tanpa nilai-nilai yang diwarisi sesepun dan para senior, mustahil Kosgoro 1957 dapat bertahan dan berkembang hingga hari ini," tegasnya.

Dave menyampaikan, periode kepemimpinannya akan segera berakhir dan dalam rapat pleno akan diputuskan arah dan agenda organisasi ke depan. "Agenda kita tidak hanya menyongsong bulan suci Ramadhan, Idulfitri, dan Iduladha, tetapi juga mempersiapkan Musyawarah Besar (Mubes) Kosgoro 1957," ungkapnya.

Mubes ini, akan menjadi momentum penting, karena di sanalah seluruh kader secara bersama-sama akan memilih Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 yang baru.

"Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, saya, Dave Akbarsyah Fikarno Laksono, menyampaikan niat untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957," tegasnya.

Dave menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dukungan para senior, tanpa dukungan PDKPDK, mustahil dirinya dapat terpilih kembali. "Oleh karena itu, saya memohon doa restu, arahan, dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian agar Kosgoro 1957 terus dapat kita jaga, kita besarkan, dan kita arahkan menuju masa depan yang lebih baik," harapnya.

Dave menilai silaturahmi yang dilakukan bersama para kader, Sesepuh dan para senior dapat meningkatkan serta memperkuat persaudaraan. "Sinergi ini tentunya akan memperkokoh semangat kebersamaan, dan menjadi langkah awal menuju perjalanan Kosgoro 1957 yang lebih gemilang," katanya.

SUBANG - Gerakan Pemuda (GP) Ansor bersama dengan Kelompok Usaha Gotong Royong BUMA Chicken Park (BCP) membangun usaha ayam broiler 30.000 ekor. Usaha tersebut dibuka di Subang, Jawa Barat.

“Alhamdulillah kita bisa menutup akhir tahun dengan mendirikan kandang ayam broiler sebanyak 30.000 ekor di Subang. Ini realisasi tahap pertama, insyaallah akan ada realisasi berikutnya yang bisa menyeluruh ke tingkatan kader di seluruh Indonesia,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin, Senin (29/12/2025).

Addin mengatakan ini sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kader dan penguatan ketahanan pangan. Menurutnya, sistem usaha yang dibangun harus kembali ke kader dan organisasi pemanfaatannya.

“Bisa dikatakan ini upaya mengintegrasikan program Ansor di level paling bawah dengan program kedaulatan pangan yang digencarkan pemerintah. Termasuk juga melakukan permberdayaan ekonomi kader dan organisasi,” tambahnya.

Menurut Addin, masing-masing kader di daerah bisa saling bergotong royong untuk membangun usaha ayam broiler. Kader bisa berkontribusi menjadi pemodal, penyewa lahan, hingga penyedia bibit ayam.

“Pengelolaannya bisa dilakukan bersama-sama dengan mengedepankan aspek akuntabilitas, bisnisnya modern. Siapa yang punya lahan, yang punya modal, punya bibit ayam silahkan dirembuk. Ekonomi kader jalan, kas organisasi juga jalan,” tandasnya.

Diketahui, program peternakan ayam broiler ini dikukuhkan pada Oktober lalu, di Bandung. Semangatnnya adalah ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi kader di desa-desa. “Usaha ini memang untuk kader, sepenuhnya untuk kesejahteraan kader. Tolong dimaksimalkan,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sahabat Bintang Perkasa Syamsul Arifin mengatakan pengembagan usaha ayam yang berada di bawah manajemennya tersebut akan dilakukan pengawasan secara ketat dan berkala.

“Meskipun Kelompok Usaha Gotong Royong adalah usaha kader untuk kader, prinsipnya tetap bisnis. Ke depan akan ada evaluasi berkala, penindakan termasuk juga apresiasi. Jadi mari berkolaborasi, dan bersama-sama berkontribusi untuk kader dan organisasi, terlebih bisa juga berdampak bagi masyarakat luas,” ungkapnya.

JAKARTA - Menanggapi beredarnya pemberitaan terkait Musyawarah Daerah (Musda) KNPISulawesi Selatan, Dewan Pengurus Pusat KNPI meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi dan menarik kesimpulan sepihak. DPP KNPI menegaskan bahwa penilaian keabsahan Musda harus didasarkan pada proses dan ketentuan konstitusi organisasi, bukan pada opini yang berkembang di ruang publik.

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP KNPI Rijal Akbar Tanjung mengatakan, dinamika Musda Sulawesi Selatan merupakan persoalan internal organisasi yang sedang dikaji secara menyeluruh dan hati-hati. Hingga saat ini proses penyelesaian Musda KNPI Sulawesi Selatan di tingkat DPP KNPI belum menghasilkan keputusan organisasi yang bersifat final dan mengikat.

Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk memberi ruang bagi mekanisme organisasi bekerja sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi KNPI. “KNPI adalah organisasi yang berdiri di atas konstitusi organisasi. Setiap Musda dinilai sah atau tidak sah berdasarkan aturan main. Inilah prinsip yang harus kita jaga bersama,” katanya dalam siaran tertulis, Senin (29/12/2025). DPP KNPI Tegaskan Belum Ada Keputusan Resmi Terkait Keabsahan Musda Sulsel

Ia menambahkan DPP KNPI memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum organisasi sekaligus mencegah terjadinya polarisasi yang dapat merugikan kader dan masa depan KNPI di daerah. Karena itu, setiap pernyataan dan sikap organisasi harus ditempatkan secara proporsional dan tidak tergesa-gesa.

Dalam kesempatan tersebut, DPP KNPI juga mengimbau seluruh elemen KNPI di Sulawesi Selatan untuk tetap menjaga kondusivitas, menahan diri, serta mengedepankan etika dan semangat persaudaraan dalam menyikapi perbedaan pandangan. “Perbedaan adalah hal yang wajar dalam organisasi besar seperti KNPI. Namun persatuan, kepatuhan pada konstitusi organisasi, dan tanggung jawab moral kepada pemuda Indonesia harus menjadi pegangan utama,” tegasnya.

DPP KNPI memastikan proses penataan dan penyelesaian Musda KNPI Sulawesi Selatan akan terus dikawal secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuannya menjaga marwah KNPI sebagai rumah besar pemuda dan mitra strategis bangsa.

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebut salah satu Musda KNPI Sulawesi Selatan sebagai legal dan konstitusional adalah tidak benar dan menyesatkan (hoaks). Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Politik DPP KNPI Razikin, sebagai klarifikasi atas pemberitaan yang beredar di sejumlah media.

“Perlu kami luruskan, hingga saat ini Ketua Umum DPP KNPI belum memimpin atau melaksanakan rapat resmi organisasi untuk mengambil keputusan terkait keabsahan salah satu Musda KNPI Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, klaim bahwa DPP KNPI telah menetapkan musda tertentu sebagai sah dan konstitusional adalah tidak berdasar dan tergolong hoaks,” katanya dalam siaran pers, Senin (29/12/2025). DPP-DPD KNPI se-Indonesia Usulkan 8 Rekomendasi Perkuat Peran Pemuda ke Prabowo

Razikin menjelaskan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI, setiap keputusan strategis organisasi, termasuk penetapan keabsahan Musda di daerah, wajib diputuskan melalui mekanisme rapat resmi DPP KNPI. Baik rapat pleno maupun rapat pengurus harian.

“Sikap resmi organisasi tidak bisa ditentukan oleh pernyataan sepihak atau opini personal, melainkan harus melalui forum resmi yang sah. Sampai hari ini, forum tersebut belum pernah dilaksanakan,” lanjutnya.

Ia juga menekankan bahwa DPP KNPI belum mengeluarkan surat keputusan, rekomendasi, ataupun pernyataan resmi tertulis terkait pengesahan Musda KNPI Sulawesi Selatan versi mana pun. “Kami mengimbau seluruh pihak dan media massa untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi secara organisatoris, karena hal tersebut dapat menimbulkan kegaduhan dan mencederai marwah KNPI sebagai organisasi kepemudaan nasional,” ujarnya.

DPP KNPI, lanjutnya, tetap berkomitmen menjaga konstitusionalitas dan ketertiban organisasi. Termasuk menyampaikan sikap resmi organisasi setelah mekanisme rapat resmi dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

MATARAM - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) lanjutan. Dalam musda ini Hairunnisa Terpilih sebagai Ketua Periode 2025–2028.

Musda Lanjutan ini dipimpin oleh Zulfikar dan Rahmat Akbar yang keduanya merupakan Wakil Ketua Umum DPP KNPI. Pimpinan Sidang Musda Lanjutan Provinsi NTB yang juga Wakil Ketua Umum DPP KNPI periode 2024-2027 Zulfikar menjelaskan, kegiatan ini sebagai langkah konstitusional untuk meluruskan mekanisme organisasi yang sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DPP KNPI.

"Musda Lanjutan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Musda DPD KNPI Provinsi NTB pada 13 Desember 2025," katanya, Senin (15/12/2025).

Dalam Musda tersebut, mekanisme pergantian pimpinan sidang bertentangan dengan ketentuan AD/ART DPP KNPI, sehingga menimbulkan persoalan legitimasi organisasi.

“Musda Lanjutan ini merupakan upaya bersama untuk mengembalikan marwah dan tata kelola aturan organisasi KNPI agar berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dalam rangka meluruskan mekanisme organisasi serta memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang sah, Musda Lanjutan DPD KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2025–2028 digelar dengan agenda khusus, yakni pemilihan Ketua DPD KNPI Provinsi NTB dan Tim Formatur.

"Berdasarkan hasil Musda Lanjutan tersebut, forum secara sah dan mufakat menetapkan Hairunnisa sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2025–2028," tegasnya.

Penetapan hasil Musda juga diketahui dan disaksikan oleh unsur organisasi kemasyarakatan pemuda, DPD II KNPI Kabupaten/kota se-NTB serta pengurus KNPI NTB, di antaranya Lalu Syahrul Aprian dari OKP PMII Bali Nusra.

Musda KNPI NTB juga dihadiri Ketua Demisioner DPD KNPI Provinsi NTB Taufik Hidayat yang sekaligus menyerahkan pataka KNPI kepada Ketua KNPI terpilih Hairunnisa secara aklamasi.

Dengan ditetapkannya kepemimpinan baru, Hairunnisa Ketua DPD KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh elemen pemuda, memperkuat konsolidasi organisasi, serta menjalankan program kepemudaan yang inklusif, progresif, dan berorientasi pada kepentingan pemuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

JAKARTA - Ribuan kader Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya itu, mereka juga mendukung upaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam dalam digitalisasi layanan publik dan pemberantasan narkoba.

Hal itu digaungkan para kader GPA saat menggelar ikrar perjuangan. Kegiatan tersebut berlangsung pada puncak Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan 2025.Ikrar perjuangan tersebut dipimpin langsung Ketua Umum Pimpinan Pusat GPA Aminullah Siagian.

Dalam kesempatan itu, Aminullah memimpin pembacaan tujuh ikrar Gerakan Pemuda Al Washliyah, yakni yakni, siap mengawal ulama Al Washliyah, siap menjaga harkat dan martabat organisasi, siap mengawal pemerintahan Prabowo–Gibran dan Siap mendukung Program Asta Cita Prabowo–Gibran.

Selain itu, tidak mengizinkan siapa pun memecah belah Prabowo–Gibran. Mendukung Program Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba hingga ke tingkat Polsek.

“Setiap ukiran pada tongkat ini adalah doa, dan setiap doa adalah kekuatan. Komando kita bersumber dari Allah SWT, bukan dari ambisi pribadi,” kata Aminullah, Senin (3/11/2025).

Aminullah menegaskan, pemuda Al Washliyah harus menjadi ksatria umat, bukan penyebar kebencian. “Kita tidak boleh menjadi pemuda yang mencaci, yang menebar benci. Jadilah pemuda yang membangkitkan semangat seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Aminullah juga mengingatkan bahaya politik pecah belah yang dapat meruntuhkan bangsa dari dalam. “Sejarah telah mengajarkan perpecahan hanya membawa luka. GPA berdiri di barisan depan untuk menjaga persatuan,” cetusnya.

Aminullah menambabkan, Gerakan Pemuda Al Washliyah siap mengawal jalannya pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka serta menyukseskan delapan program prioritas Asta Cita.

“GPA siap menjadi bagian dari masyarakat sipil yang menjaga persatuan bangsa serta memastikan Asta Cita berjalan demi kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Selain itu, Aminullah menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, terutama dalam digitalisasi layanan publik, pemberantasan narkoba, dan penegakan hukum yang berintegritas.

“Langkah Kapolri dalam membangun Polri yang modern dan transparan patut diapresiasi. GPA mendukung penuh upaya menjaga keamanan, ketertiban, ketahanan Pangan, makanan giji gratis ” tambahnya.

Dengan semangat kebangsaan dan nilai-nilai Islam, GPA bertekad menjadi penjaga moral generasi muda serta mitra pemerintah dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan 2025 ini diikuti ribuan kader dan pimpinan GPA dari berbagai provinsi, termasuk Sulawesi Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Banten

JAKARTA - Indonesian BRICS Youth Forum 2025 menjadi wadah dialog strategis antar pemuda dunia untuk memperkuat jejaring global, memperluas wawasan lintas budaya, serta membangun sinergi dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Acara bertema “Empowering Young Leaders for Global Collaboration yang berlangsung di Puri Ratna Ballroom, Grand Sahid Jaya Hotel pada Selasa (28/10l) dihadiri oleh para duta besar, perwakilan lembaga kepemudaan nasional, akademisi, serta delegasi muda dari negara-negara BRICS dan BRICS+.

BRICS sendiri merupakan singkatan dari lima negara berkembang utama di dunia, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelompok ini berperan penting sebagai kekuatan ekonomi global alternatif yang mendorong kerja sama antarnegara berkembang dalam bidang ekonomi, keuangan, teknologi, dan diplomasi.

Dalam perkembangannya, BRICS melibatkan lebih banyak negara mitra di bawah payung BRICS+, format kolaboratif yang membuka peluang partisipasi bagi negara-negara di luar anggota inti, termasuk Indonesia, untuk bersama-sama memperkuat solidaritas, pertumbuhan inklusif, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Global South.

Cerita Prabowo Mewarisi Pemikiran Ekonomi Sang Ayah Sumitro Djojohadikusumo

Indonesian BRICS Youth Forum 2025 sendiri digagas Wirausaha Muda Nusantara (WIMNUS), organisasi kepemudaan nasional yang berfokus pada pembinaan mental, wawasan, dan kemandirian generasi muda, telah aktif bekerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam mencetak wirausahawan muda yang berdayasaing tinggi.

Keberhasilan penyelenggaraan forum ini mencerminkan konsistensi WIMNUS dalam menghadirkan program strategis yang menjembatani pemuda Indonesia menuju ekosistem global yang lebih inklusif.

Sebagai inisiator kegiatan, Syafii Efendi selaku Ketua Umum WIMNUS, menegaskan bahwa forum ini merupakan langkah konkret Indonesia dalam memperkuat diplomasi pemuda sekaligus membuka ruang kolaborasi bagi peningkatan kapasitas, inovasi, dan kewirausahaan lintas negara.

“Indonesian BRICS Youth Forum 2025 bukan sekadar agenda seremonial, melainkan inisiatif nyata untuk memperkuat diplomasi kepemudaan dan kolaborasi global. Kami ingin mendorong pemuda Indonesia agar mampu berdiri sejajar dengan generasi muda dari negara-negara BRICS, berkontribusi dalam ekonomi kreatif, inovasi sosial, serta pembangunan berkelanjutan,” katq Syafii Efendi.

"Melalui forum ini, para peserta diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi konkret terkait kolaborasi lintas bidang, mulai dari edukasi dan teknologi hinggabpengembangan wirausaha dan kepemimpinan strategis," ujar dia lagi.

Delegasi Youth Dialogue Southeast Asia Youth Energy Forum Kunjungi Desa Energi Berdikari Pertamina



Forum ini juga menjadi titik awal bagi lahirnya program lanjutan seperti pertukaran pemuda, riset kolaboratif, proyek sosial lintas negara, serta forum tahunan BRICS Youth Collaboration.

Dengan terselenggaranya Indonesian BRICS Youth Forum 2025, Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat diplomasi pemuda, mendorong inovasi lintas negara, dan berkontribusi aktif dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil, kolaboratif, dan berdaya saing global.