Jakarta (ANTARA) - Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) siap mengembangkan bisnis rantai pasok (supply chain) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program HA IPB guna mendukung kebutuhan nasional sekaligus memperkuat ekosistem bisnis berkelanjutan.

Ketua Umum HA IPB Fauzi Amro mengatakan bahwa Pengurus HA IPB akan membuat role model bisnis rantai pasok yang berlokasi di Kabupaten Bogor dalam waktu sesegera mungkin.

“Kami akan membuat role model bisnis rantai pasok di Kabupaten Bogor. Kita menjamin supply chain untuk MBG, lahannya sudah ada 5 hektare. Sehabis pelantikan (pelantikan pengurus HA IPB), kami langsung ground breaking,” kata Fauzi dalam acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, model ini diharapkan dapat diduplikasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HA IPB apabila terbukti berhasil.

“Karena alumni IPB tidak hanya mengurus dapur (MBG), tapi juga mengurus supply-nya. Saya tahu banyak juga pemain-pemain dapur di sini, pemilik SPBG di sini,” ujar Fauzi.

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai program ini lebih lanjut, Fauzi menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan klaster ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan MBG.

Ia juga menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Rektor IPB, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) untuk merealisasikan role model rantai pasok tersebut.

“Rantai pasok kebutuhan MBG ini apa? Ya, komoditas telur, ayam, jagung, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti itu, termasuk beras dan susu. Kami berharap role model rantai pasok yang akan kita buat pilot project-nya nanti di Kabupaten Bogor itu bisa menjadi role model untuk provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Fauzi.

Menjawab pertanyaan mengenai skema kerja sama dengan petani dan pekebun, ia menyebutkan bahwa pihaknya akan berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi untuk disalurkan untuk kebutuhan MBG.

Ia menilai keberadaan rantai pasok ini penting, terutama dalam mendukung koperasi yang telah memiliki infrastruktur distribusi namun belum memiliki pemasok yang terintegrasi.

Terkait waktu pelaksanaan, ia memastikan bahwa program akan segera dimulai karena lahan dan lokasi telah tersedia, serta perencanaan awal sudah disiapkan.

Fauzi juga menekankan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program MBG bukan lagi pada pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan pada ketersediaan pasokan yang harus terus meningkat seiring bertambahnya jumlah dapur.

“Supply ini tidak mengganggu kebutuhan masyarakat yang sudah eksisting, tapi ada supply khusus. IPB dan Alumni IPB siap untuk memfasilitasinya,” kata Fauzi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti mengungkapkan, pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG.

“Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal,” kata Nani Hendiarti dalam acara Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan pemanfaatan rantai pasok pangan lokal, termasuk dari Koperasi Desa (Kodpes) Merah Putih, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peternak, koperasi nelayan, hingga pedagang pasar, dapat menekan biaya logistik (logistic cost) serta memperpanjang masa simpan bahan baku.

Pihaknya pun mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah setempat serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem rantai pasok pangan yang berkelanjutan di masing-masing wilayah.

Tidak hanya Permenko, Nani menyampaikan saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan proyek percontohan (pilot project), petunjuk teknis (juknis), hingga peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait ekosistem rantai pasok pangan tersebut.

Meskipun demikian, pihaknya memahami bahwa tidak semua wilayah dapat memenuhi bahan baku dari pemasok lokal dalam waktu dekat, terutama daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sehingga akan diberikan anggaran tambahan untuk wilayah tersebut.

“Ada kebijakan baru untuk menambah namanya biaya tambahan untuk yang lokasi-lokasi terpencil itu setelah kami lihat tidak bisa (mendapatkan pasokan pangan lokal dalam waktu dekat), tapi dengan itu tetap mereka harus membangun ekosistem di lokasinya masing-masing ke depannya,” ujar Nani.

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam implementasi Program MBG.

Berbagai aspek yang perlu dikoordinasikan antara lain terkait peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, hingga ketersediaan informasi harga pangan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum IV Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Bidang Investasi dan Financial Wellness Claudia Kolonas menuturkan bahwa teknologi blockchain dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi implementasi program pemerintah.

Ia mengatakan, teknologi blockchain tidak hanya dapat diimplementasikan pada inovasi di bidang keuangan, tapi juga sektor riil hingga program sosial.

“Sebenarnya potensi untuk menggunakan teknologi blockchain untuk teknologi seperti CBDC (Central Bank Digital Currency) ataupun inovasi seperti misalnya program MBG (Makan Bergizi Gratis), atau program seperti (peternakan) sapi perah dan lain-lain, itu sebenarnya teknologinya (blockchain) itu bisa digunakan dengan baik,” jelasnya di Jakarta, Rabu.

Claudia menyatakan, teknologi blockchain dapat dimanfaatkan untuk menginventarisasi catatan transaksi keuangan (ledger) pada setiap inovasi dan program pemerintah yang dijalankan.

Ia menyampaikan, hal tersebut dimungkinkan karena aspek transparansi sebagai salah satu keunggulan utama dari teknologi tersebut dapat mempermudah pengawasan program dari hulu hingga hilir.

Namun, ia menyadari masih banyak pihak yang kurang memahami penerapan teknologi blockchain dan mengira teknologi tersebut hanya dimanfaatkan untuk sektor keuangan.

“Memang banyak orang itu salah paham ya, mereka pikir itu aset kripto (sebagai inovasi yang paling dikenal dengan pemanfaatan teknologi blockchain) ya hanya speculative investment (investasi spekulatif) saja, tapi kan sebenarnya sistem blockchain itu application-nya (penerapannya) banyak sekali,” ujar Claudia Kolonas.

Salah satu pemanfaatan teknologi blockchain oleh pemerintah di luar sektor keuangan adalah inisiasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) untuk mengintegrasikan teknologi tersebut untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan aset digital pelaku kreatif Indonesia.

Pada Oktober 2025, Kementerian Ekraf menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama perusahaan teknologi Baliola terkait pengembangan ekosistem, pelaksanaan riset, inkubasi proyek, hingga pelatihan talenta digital guna mempercepat adopsi teknologi blockchain di sektor ekonomi kreatif.

Direktur Teknologi Digital Baru Kementerian Ekraf Dandy Yudha Feryawan menyatakan bahwa blockchain mampu menjawab tantangan pencatatan, kepemilikan, dan pelanggaran hak cipta dengan menjamin keaslian dan transparansi intellectual property (IP) atau kekayaan intelektual.

Contoh lainnya adalah implementasi teknologi blockchain pada ijazah lulusan Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang. Pesepakbola Pratama Arhan menjadi lulusan perdana Udinus yang mengantongi ijazah dengan teknologi tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menyerukan peningkatan transparansi terkait kebijakan publik dan harga komoditas-komoditas strategis pada Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 yang diperingati setiap 20 April.

“YLKI menyoroti praktik kenaikan tarif layanan di sektor strategis seperti transportasi, energi, dan air minum yang sering kali tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik,” kata Niti Emiliana di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, akibat minimnya transparansi dalam pengambilan berbagai kebijakan publik tersebut, masyarakat sebagai konsumen menjadi pihak yang paling terdampak tanpa memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan keberatan atau masukan.

Padahal, lanjut dia, kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan dan perlindungan konsumen, bukan semata-mata kepentingan bisnis atau fiskal.

“Oleh karena itu, YLKI menuntut adanya transparansi dalam penetapan tarif dan kebijakan publik, termasuk keterbukaan komponen biaya serta pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.

Salah satu kebijakan publik yang akhir-akhir ini menjadi sorotan karena menimbulkan dampak yang luas di masyarakat adalah terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menuturkan, dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan pada Februari 2026, baru 2,1 juta di antaranya yang diaktifkan kembali kepesertaannya per 15 April lalu.

Niti menyatakan layanan kesehatan dan perlindungan dari produk berisiko adalah hak dasar konsumen yang harus dijamin negara, sehingga percepatan reaktivasi peserta PBI yang dinonaktifkan menjadi langkah mendesak guna memastikan tak ada masyarakat rentan kehilangan akses layanan kesehatan.

Selain akses terhadap layanan kesehatan, pihaknya juga menyoroti terkait produk makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

Ia pun meminta pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap produk yang membahayakan kesehatan, termasuk produk adiktif serta pangan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL), melalui regulasi yang tegas, pembatasan iklan, serta pengawasan yang efektif.

“Tanpa intervensi negara yang kuat, konsumen akan terus terekspos risiko kesehatan yang sistemik,” ucapnya.

Tidak hanya perbaikan terhadap tata kelola PBI BPJS Kesehatan, YLKI juga memandang pentingnya penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Niti mengatakan, MBG merupakan kebijakan strategis yang harus dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Ia juga menekankan agar implementasi program tersebut tidak menggerus alokasi wajib belanja negara di sektor pendidikan, sehingga diperlukan transparansi dan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Di samping itu, identifikasi ulang penerima manfaat penting untuk memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran.

Ia juga meminta pemerintah untuk menjamin keamanan pangan dalam setiap tahapan implementasi program, dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) atas setiap risiko, termasuk potensi keracunan makanan.

“Tanpa jaminan keamanan dan akuntabilitas, program (MBG) ini justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok paling rentan,” ujar Niti.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengutamakan misi pemenuhan gizi nasional dalam menjalankan program makan bergizi, tidak semata berorientasi pada keuntungan.

“Kita ini supplier SPPG, program makan bergizi itu bukan hanya urusan bisnis. Kita membawa misi memajukan peradaban Indonesia,” kata Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas usai menghadiri Ceramah dan Dialog dengan Kepala SPPG dan Mitra Yayasan se-Banyumas di Gedung Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

Ia mengatakan program makan bergizi yang dijalankan melalui SPPG merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

Menurut dia, pemenuhan gizi yang baik akan berdampak langsung pada tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik maupun kemampuan kognitif.

Ia menilai generasi muda yang sehat dan cerdas menjadi kunci utama agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di tengah dinamika global yang semakin kompetitif.

Oleh karena itu, keberadaan SPPG harus dipandang sebagai instrumen penting dalam pembangunan nasional.

“Misi kita membangun anak-anak Indonesia sehat fisiknya, sehat otaknya, cerdas, agar bisa bersaing dengan negara-negara lain,” katanya.

Meskipun keuntungan tetap menjadi bagian dari operasional SPPG, ia mengatakan hal tersebut bukan tujuan utama.

Menurut dia, keberlanjutan program justru ditentukan oleh komitmen pengelola dalam menjaga kualitas layanan serta memastikan distribusi makanan bergizi berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan SPPG.

Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, mengingat program tersebut menyangkut masa depan generasi bangsa.

Selain itu, ia mengajak para kepala SPPG dan mitra yayasan untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan ketulusan.

Menurut dia, keberhasilan program makan bergizi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh semangat pengabdian dari para pelaksana di lapangan.

“Saya minta kerja pakai hati, pakai cinta kepada Merah Putih, cinta kepada anak-anak kita,” katanya.

Kegiatan Ceramah dan Dialog bertema Pengelolaan SPPG yang Amanah dan Profesional tersebut diikuti 300 kepala SPPG dan mitra yayasan se-Banyumas.

Forum tersebut menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas pengelola, serta menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program pemenuhan gizi di daerah.

Melalui kegiatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat semakin solid dalam mendukung program makan bergizi nasional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Barat (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis untuk menyerap bahan pangan dari desa agar roda ekonomi lokal bisa bergerak cepat.

"Tata kelola SPPG harus mengambil barang dari desa, boleh dari BUMDes, koperasi desa, atau UMKM," ujar dia saat melakukan kunjungan kerja di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Menteri yang akrab disapa Zulhas tersebut menjelaskan kebijakan itu bertujuan menciptakan rantai ekonomi yang saling menguatkan satu sama lain.

Menurut dia, program pemenuhan gizi tidak hanya berdampak terhadap kesehatan anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha masyarakat desa dan mewujudkan kedaulatan pangan.

"Usaha desa saling bekerja sama, sehingga ekonomi desa tumbuh, anak menjadi sehat, dan pangan berdaulat," kata Zulhas.

Lebih lanjut ia menyampaikan integrasi antara program gizi dan penguatan ekonomi desa merupakan langkah strategis untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pelaku usaha di desa yang terlibat langsung dalam penyediaan bahan baku pangan bagi SPPG membuat rantai pasok pangan menjadi lebih pendek, efisien, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

"Program makan bergizi bukan hanya sekadar memberikan makan, tapi membantu masa depan Indonesia yang hebat," ujar Zulhas.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional dari rencana SPPG sebanyak 28.562 unit saat ini yang sudah beroperasi mencapai 23.597 unit atau setara 83 persen dari total rencana pembangunan SPPG tersebut.

Adapun jumlah SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) baru sebanyak 7.204 unit SPGG di seluruh Indonesia. Daerah yang memiliki rasio SLHS terbanyak terhadap SPPG beroperasi adalah Nusa Tenggara Barat dengan angka mencapai 65,64 persen.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Melalui sinergi antara dukungan afirmasi dan perluasan keterlibatan pengusaha UMKM dalam Program MBG, diharapkan pengusaha UMKM terdampak bencana tidak hanya mampu bangkit, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi UMKM terdampak bencana di Sumatera, salah satunya dengan memperkuat keterlibatan mereka dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, menyampaikan peningkatan jumlah dapur dalam Program MBG akan mendorong kebutuhan pemasok dari UMKM.

Untuk itu Kementerian UMKM menggelar Lokakarya Pengembangan Kapasitas Produksi Usaha Mikro Afirmatif Terdampak Bencana dan Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro Mendukung Makan Bergizi Gratis di Sumatera Barat.

Ia menjelaskan upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memulihkan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM di wilayah terdampak bencana.

Melalui kegiatan lokakarya ini, kata dia, pemerintah juga mendorong setiap dapur MBG untuk menerapkan kebijakan afirmatif dalam proses pengadaan, dengan mengutamakan pembelian produk-produk lokal hasil UMKM.

“Melalui workshop ini diharapkan lahir pengusaha UMKM unggul sebagai pemasok yang kuat dan berdaya saing, siap memenuhi kebutuhan dapur serta menjalin kerja sama dengan SPPG di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Barat,” kata Riza.

Lokakarya tersebut diikuti oleh 200 pelaku UMKM sektor pangan dan pelaku operasional pendukung dapur.

Selanjutnya para peserta akan melalui proses kurasi untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan lanjutan, hingga tahap temu mitra atau business matching dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG di wilayah Sumatera Barat.

Riza menegaskan ke depan pelaku UMKM diharapkan dapat mengambil peran yang lebih besar sebagai bagian penting dalam mendukung program strategis nasional, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Untuk itu ia menilai diperlukan kolaborasi erat dan berkelanjutan antara Kementerian UMKM, Badan Gizi Nasional (BGN), serta pemerintah daerah dalam menyiapkan UMKM yang berkualitas, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, pemenuhan standar keamanan pangan, hingga penguatan tata kelola usaha.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ekosistem MBG yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga UMKM tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi sebagai mitra strategis yang mampu menyediakan produk pangan yang aman, bergizi, dan berkualitas bagi masyarakat.

“Melalui sinergi antara dukungan afirmasi dan perluasan keterlibatan pengusaha UMKM dalam Program MBG, diharapkan pengusaha UMKM terdampak bencana tidak hanya mampu bangkit, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan dan semakin berdaya saing,” ujar Riza.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Telur harganya berapa, pisang harganya berapa, itu harus dituliskan, harus dilabel

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencantumkan label harga dan kandungan gizi pada setiap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan transparansi informasi kepada publik.

“Perintah kami yang kepada seluruh SPPG, wajib menerapkan label kandungan gizi dan harga pada setiap makanan yang diberikan,” kata Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dalam acara MBG Talks di Jakarta, Jumat.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong keterbukaan dan tanggung jawab para mitra penyedia makanan serta mencegah praktik penurunan kualitas bahan pangan.

Dengan adanya pencantuman harga secara terbuka, setiap komponen bahan yang digunakan harus ditulis sesuai harga riil di pasaran. Biaya operasional tidak boleh dibebankan ke harga bahan, karena dukungan operasional rata-rata sebesar Rp3.000 per porsi sudah dialokasikan secara terpisah.

Dengan demikian, jika terdapat upaya menurunkan kualitas bahan namun tetap mencantumkan harga tertentu, Sony mengatakan bahwa hal tersebut akan mudah terdeteksi.

Transparansi ini diharapkan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa malu bagi mitra untuk tidak mengurangi mutu bahan, sehingga kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga dan terus meningkat.

Ketika ditanya wartawan apakah ada sanksi yang diberikan kepada SPPG yang tidak mencantumkan label harga, Sony mengatakan bahwa kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap.

“Tentu bertahap. Baru tiga hari yang lalu baru saya perintahkan (ke SPPG). Dan ini adalah untuk meningkatkan kualitas. Jadi setidak-tidaknya bagi yang akan berniat curang, misalkan mengurangi kualitas, maka masyarakat kemudian akan mengontrol. Telur harganya berapa, pisang harganya berapa, itu harus dituliskan, harus dilabel,” kata Sony.

Pada kesempatan yang sama, Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (Gapembi) menepis tudingan yang menyebut mitra SPPG memperoleh berbagai kemudahan dari negara atau melakukan praktik yang merugikan.

Ketua Umum Gapembi Alven Stony menjelaskan bahwa investasi pembangunan dapur dan infrastruktur SPPG berasal dari mitra, bukan dibiayai negara. Negara hanya memberikan insentif, sementara risiko usaha tetap menjadi tanggung jawab mitra.

Karena itu, ujar dia, para mitra juga sebenarnya menginginkan zero accident agar kegiatan operasional dapat berjalan lancar dan investasi yang telah ditanamkan tetap terjaga.

“SPPG itu dibangun dengan investasi UMKM. Kebanyakan kami adalah dari UMKM. Jadi mohon masyarakat juga memahami bahwa kondisi kami sebagai mitra BGN itu melakukan investasi terlebih dahulu, bukan dari APBN, mulai dari pengadaan tanah, infrastruktur bangunan, peralatan, IPAL, dan segala macam,” kata Alven.

Ia menyatakan, pihaknya juga senantiasa menjalankan arahan sesuai petunjuk teknis dari BGN. Koordinasi dengan BGN disebut berjalan intensif, termasuk mendorong inovasi menu ketika terjadi kenaikan atau kelangkaan bahan pangan tanpa mengurangi nilai gizi.

Alven juga menjelaskan bahwa penetapan harga tidak bisa dilakukan secara sepihak karena operasional dapur berada dalam pengawasan kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas akuntansi. Penentuan biaya disebut mengacu pada biaya riil serta standar kualitas yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, ia menegaskan tidak ada praktik penggelembungan maupun penurunan mutu para mitra SPPG yang menjadi anggota Gapembi, dan menilai perbedaan persepsi yang muncul di masyarakat kemungkinan disebabkan oleh informasi yang belum tersampaikan secara utuh.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

kinerja dalam perekonomian kita, kita bisa melihat pertumbuhan sektor pertanian 5,33 persen karena produknya terserap SPPG

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah turut mendorong tumbuhnya sektor pertanian karena terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Dia menyatakan di kuartal ke-4 2025 secara makro perekonomian nasional tumbuh 5,39 persen (yoy), salah satu motor penggeraknya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 6,12 persen (yoy).

"Kalau kita melihat lebih dalam lagi, kinerja dalam perekonomian kita, kita bisa melihat pertumbuhan sektor pertanian 5,33 persen karena produknya terserap SPPG," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, saat ini mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pengusaha-pengusaha mulai berinvestasi di produk hulu MBG seperti pertanian dan peternakan, sehingga wajar bila terjadi lonjakan pertumbuhan di sektor pertanian akibat dari dampak positif MBG.

“Bahkan pertumbuhan sektor pertanian tahun lalu, terbilang tertinggi selama beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Dia menjelaskan pada 2025 pertumbuhan sektor pertanian 5,33 persen sedangkan di 2024 hanya 0,68 persen sedangkan di 2023 sebesar 1,31 persen.

Fithra menambahkan investasi pada sektor hulu ini dianggap sebagai solusi jangka panjang agar kebutuhan pangan program MBG tidak mengganggu stabilitas harga di pasar umum, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan kapasitas produksi petani lokal.

Selain berdampak bagi sektor pertanian yang produk-produknya terserap langsung oleh program MBG, lanjutnya, salah satu dampak jangka pendek yang paling terasa adalah peningkatan rantai nilai (value chain) di tingkat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta mendorong partisipasi aktif perempuan di sektor formal maupun informal.

"Program MBG ini jauh lebih inklusif jika kita bicara mengenai pola investasinya. Partisipasi perempuan menjadi lebih terlihat karena di sektor kuliner, peran perempuan cenderung dominan. Ini memberikan peluang ekonomi yang nyata bagi mereka," katanya.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus bertumbuh, hingga saat ini (20/2), SPPG yang dibangun telah mencapai 23 ribu unit. Diperkirakan sebanyak 1,4 juta tenaga kerja terserap secara langsung di dapur yang mengolah MBG.

Menurut data internal Badan Gizi Nasional, sekitar 55 persen pekerja dapur SPPG adalah perempuan, atau bisa dikatakan saat ini, 770 ribu pekerja yang terserap oleh Program MBG adalah perempuan.

Lebih dari itu, menurut Fithra, partisipasi aktif perempuan dalam SPPG juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi. Program MBG membuka peluang kerja baru, khususnya bagi perempuan, dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga.

Berdasarkan survei Research Institute of Socio-Economic Development (RISED), terhadap 1.800 orang tua, menemukan bahwa program MBG terbukti memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran rumah tangga.

Peneliti RISED, M. Fajar Rakhmadi memaparkan sebanyak 36 persen responden mencatat penurunan pengeluaran harian, terutama berkat berkurangnya biaya bekal dan uang saku anak.

Meskipun 63 persen keluarga melaporkan penghematan yang masih di bawah 10 persen dari total belanja bulanan, kehadiran MBG dinilai efektif dalam menjaga stabilitas pengeluaran rutin keluarga.

Dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG, menurut Fajar, mencapai 81 persen di kalangan orang tua rumah tangga rentan, orang tua siswa tidak sekadar melihat MBG sebagai manfaat ekonomi semata namun program tersebut juga memberikan keamanan dan kenyamanan.

Selain itu, standar gizi yang diberikan MBG sudah sangat baik di mata para orang tua siswa, tambahnya, 72 persen orang tua dalam survei setuju bahwa anak-anak jadi lebih rutin mengkonsumsi makanan bergizi sejak menerima MBG.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lima berita ekonomi yang tayang kemarin, masih menarik untuk dibaca Kamis ini, mulai dari pembukaan pendaftaran petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga soal manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ketahanan fiskal Indonesia.

Berikut rangkumannya:

Pendaftaran seleksi petinggi OJK dibuka, Purbaya jadi Ketua Pansel

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Ketua Pansel.

“Kami sudah mulai melaksanakan seleksi ADK OJK, agar membuka peluang bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk berpartisipasi di pemilihan ini,” kata Ketua Sekretariat Pansel, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Arief Wibisono dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya

Mentrans minta transmigran lapor SHM ke BPN agar tanah tak diserobot

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meminta para transmigran pemilik sertifikat hak milik (SHM), segera melapor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, agar status tanah tercatat dan terhindar dari penyerobotan ilegal pihak lain.

Baca selengkapnya

Airlangga: Ekonomi RI tumbuh 5,39 persen, tertinggi di G20

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto melaporkan pada kuartal keempat 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,39 persen dan menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G20.

"Ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara G20. Kemudian pertumbuhan tahunan (year on year) sebesar 5,11 persen, ini juga sangat baik," kata Airlangga usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya

Airlangga perkirakan realisasi anggaran MBG capai Rp60 triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada kuartal pertama 2026 diperkirakan mencapai Rp60 triliun.

Laporan tersebut disampaikan oleh Airlangga dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya

INDEF yakini MBG beri manfaat besar ke ketahanan fiskal

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meyakini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi investasi jangka panjang pembangunan SDM, tetapi juga menjaga ketahanan fiskal nasional selama dirancang dengan skema pembiayaan yang tepat.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menegaskan MBG merupakan kebijakan strategis yang dampaknya lebih terasa dalam jangka panjang dibandingkan dorongan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif di lembaga penelitian Kiprah, Fakhrido Susilo menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) diperlukan di tengah dinamika ekonomi global yang tidak terprediksi karena merupakan intervensi sosial yang fundamental bagi masa depan bangsa.

Dia mengakui munculnya berbagai pendapat terkait program tersebut seperti kebijakan ini baik karena menunjukkan negara hadir memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat atau sebaliknya menganggap sebagai pemborosan anggaran di tengah dinamika ekonomi yang belum menentu.

Menurut dia, dinamika ekonomi global tidak hanya dirasakan Indonesia, seluruh negara di dunia seperti India, Brasil, dan Amerika juga mengalami, tetapi tetap ada tanggung jawab sosial negara yang harus dipenuhi dan mereka tidak menghentikan program midday meal-nya.

"Saya pikir ada banyak instrumen kebijakan yang bisa ditawarkan pemerintah untuk bisa memitigasi atau mengatasi dinamika ekonomi, tanpa harus mengorbankan MBG," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Fakhrido juga melihat fenomena orang tua Indonesia yang bisa bekerja pagi, siang, hingga malam karena memiliki lebih dari satu profesi, sehingga membuat perhatian terhadap gizi anak sering terabaikan.

"Adanya MBG justru meringankan beban orang tua, memastikan anak mendapatkan asupan berkualitas tanpa mengganggu produktivitas kerja mereka," ujar Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik President University itu.

Menurut dia, nutrisi yang ditawarkan MBG bukan sekadar urusan perut kenyang, melainkan pembentuk kemampuan berpikir.

Intervensi di level pendidikan tinggi tidak akan sukses jika fondasi gizi pada usia dini rapuh.

Tanpa gizi yang baik, tambahnya, skor PISA (Program for International Student Assessment) Indonesia akan sulit bersaing, dan target Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi angan-angan.

Namun demikian, Fakhrido mendorong aspek efisiensi anggaran MBG bisa lebih baik lagi.

Pemerintah diharapkan melakukan studi komparatif agar tata kelola (governance) program ini bisa ditekan biayanya tanpa mengurangi kualitas gizi.

Pemerintah, lanjutnya, perlu menggandeng lembaga penelitian independen untuk melakukan impact evaluation.

Apakah MBG benar-benar meningkatkan angka kehadiran sekolah, efektif menaikkan skor IQ anak atau berdampak langsung pada UMKM dan koperasi lokal, sekaligus studi komparatif dengan program serupa dengan efisiensi tinggi seperti India dan Brasil.

"Menurut saya, selama ini studinya sangat kurang terkait MBG ini. Belum banyak yang melakukan," katanya.

Dia menegaskan tanpa data dan riset yang kuat, kebijakan ini akan terus dihantui kontroversi, namun sebagai sebuah investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia Indonesia, MBG adalah langkah berani yang layak dikawal bersama.

Sementara itu, pakar kesehatan dr Rita Ramayulis, DCN, M Kes menilai MBG adalah solusi konkret pemerintah dalam menjawab kekhawatiran atas semakin jauhnya akses anak-anak terhadap makanan bergizi.

"Sekaligus, apabila dimaksimalkan akan mampu menggerakkan perekonomian melalui olahan pangan lokal," katanya.

Kehadiran program MBG, tambahnya, sebenarnya untuk mendekatkan dan memudahkan akses ke makanan bergizi. Salah satu kunci keberhasilannya adalah diversifikasi menu, oleh karena itu agar program ini tidak hanya berorientasi pada menu tunggal seperti ayam goreng, telur, tahu, dan tempe semata.

Penggunaan pangan lokal, menurut dia, sebagai strategi untuk menjaga stok pangan keluarga, sekaligus menggerakkan ekonomi akar rumput sekaligus menjadi kunci efisiensi anggaran yang selama ini menjadi perdebatan publik.

"Kalau kita fokus pada pangan lokal, aneka ragam pangan anak meningkat, lapangan pekerjaan dan pendapatan penduduk pun tentu ikut naik. Jadi efek ekonominya nyata," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai integrasi program makan bergizi gratis (MBG) dengan potensi pangan lokal dan inisiatif strategis pemerintah seperti, Peternakan Ayam Merah Putih dari Kementerian Pertanian, merupakan langkah penting untuk menjamin keberlanjutan fiskal MBG.

Integrasi tersebut, menurut dia, sekaligus mampu menciptakan dampak ganda bagi perekonomian daerah, sebab dengan mengandalkan rantai pasok dari peternakan rakyat dan komoditas pangan lokal, program ini tidak hanya memastikan pemenuhan standar gizi nasional, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal secara inklusif dan bertahap melalui sinergi kebijakan yang lebih efisien.

"Dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang lebih mudah diakses, segar, dan harganya relatif stabil akan menjamin keberlanjutan jalannya program ini," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Wijayanto menyatakan MBG mampu mendorong ekonomi nasional, namun perlu kajian lebih lanjut untuk mengetahui potensi dampak maksimal dari program MBG ini ke depannya.

"Menurut saya, MBG ini suatu ide yang revolusioner, meski dalam tataran implementasi masih perlu evaluasi," ujarnya.

Apabila implementasi di tingkat lokal mampu dilakukan secara masif, terukur, dan tertarget, lanjutnya, tingkat kesuksesan program untuk mencapai hasil yang diinginkan bisa lebih terpenuhi.

Dia menegaskan keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada keberanian pemerintah untuk melakukan evaluasi tata kelola hingga di tingkat implementasi.

Harapannya program ini tidak sekadar pemenuhan janji politik Presiden, namun juga menjadi program unggulan yang berdampak untuk membangun generasi emas Indonesia 2045.

Sementara itu, dari sisi pemenuhan nutrisinya, menurut Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Kesehatan Agus Triwinarto, potensi pemanfaatan pangan lokal untuk pemenuhan pasokan harian MBG akan menjamin keberlangsungan program.

"Dengan peningkatan keragaman pangan lokal, dan penjaminan keamanan pangan dan makanan higienis, MBG yang diberikan memang akan sesuai dengan kecukupan gizi," katanya.

Kombinasi antara implementasi pengawasan keamanan pangan, higienitas, keragaman pangan lokal yang bernutrisi, tambahnya, juga ketepatan sasaran program diyakini akan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Ketua Tim Kerja Gizi Kementerian Kesehatan Yuni Zahraini menambahkan desain program MBG yang telah menyasar 55,1 juta penerima manfaat setiap hari merupakan upaya intervensi pemerintah untuk memenuhi gizi masyarakat.

Guna mewujudkan generasi emas Indonesia 2045, sekaligus menurunkan prevalensi stunting, tambahnya, sasaran diperluas dari yang awalnya siswa sekolah, ke ibu hamil, menyusui, dan bayi di bawah dua tahun.

"Harapannya melalui MBG ini, intervensi gizinya akan menggantikan satu kali porsi makan yang berkualitas. Didukung dengan MBG yang kaya protein hewani, program intervensi gizi ini bisa saling melengkapi," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026