Melalui sinergi antara dukungan afirmasi dan perluasan keterlibatan pengusaha UMKM dalam Program MBG, diharapkan pengusaha UMKM terdampak bencana tidak hanya mampu bangkit, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi UMKM terdampak bencana di Sumatera, salah satunya dengan memperkuat keterlibatan mereka dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, menyampaikan peningkatan jumlah dapur dalam Program MBG akan mendorong kebutuhan pemasok dari UMKM.

Untuk itu Kementerian UMKM menggelar Lokakarya Pengembangan Kapasitas Produksi Usaha Mikro Afirmatif Terdampak Bencana dan Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro Mendukung Makan Bergizi Gratis di Sumatera Barat.

Ia menjelaskan upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memulihkan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM di wilayah terdampak bencana.

Melalui kegiatan lokakarya ini, kata dia, pemerintah juga mendorong setiap dapur MBG untuk menerapkan kebijakan afirmatif dalam proses pengadaan, dengan mengutamakan pembelian produk-produk lokal hasil UMKM.

“Melalui workshop ini diharapkan lahir pengusaha UMKM unggul sebagai pemasok yang kuat dan berdaya saing, siap memenuhi kebutuhan dapur serta menjalin kerja sama dengan SPPG di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Barat,” kata Riza.

Lokakarya tersebut diikuti oleh 200 pelaku UMKM sektor pangan dan pelaku operasional pendukung dapur.

Selanjutnya para peserta akan melalui proses kurasi untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan lanjutan, hingga tahap temu mitra atau business matching dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG di wilayah Sumatera Barat.

Riza menegaskan ke depan pelaku UMKM diharapkan dapat mengambil peran yang lebih besar sebagai bagian penting dalam mendukung program strategis nasional, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Untuk itu ia menilai diperlukan kolaborasi erat dan berkelanjutan antara Kementerian UMKM, Badan Gizi Nasional (BGN), serta pemerintah daerah dalam menyiapkan UMKM yang berkualitas, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, pemenuhan standar keamanan pangan, hingga penguatan tata kelola usaha.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ekosistem MBG yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga UMKM tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi sebagai mitra strategis yang mampu menyediakan produk pangan yang aman, bergizi, dan berkualitas bagi masyarakat.

“Melalui sinergi antara dukungan afirmasi dan perluasan keterlibatan pengusaha UMKM dalam Program MBG, diharapkan pengusaha UMKM terdampak bencana tidak hanya mampu bangkit, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan dan semakin berdaya saing,” ujar Riza.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN — PT Bank Sumut (Perseroda) menyatakan siap menjalankan relaksasi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana Sumatra sesuai kebijakan pemerintah dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pascabencana.

Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah mengatakan perseroan telah menyiapkan langkah teknis untuk melaksanakan relaksasi sesuai ketentuan regulasi pemerintah.

"Kami sudah siap menjalankan relaksasi sesuai ketentuan Permenko dan aturan internal bank,” kata Heru, Kamis (12/3/2026).

Heru menjelaskan Bank Sumut sebagai salah satu bank penyalur pembiayaan di daerah telah melakukan pemetaan awal terhadap debitur yang terdampak bencana di wilayah Sumatra Utara.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, terdapat sekitar 1.022 debitur yang masuk kategori terdampak. Sementara itu, sekitar 17.875 debitur berpotensi masuk skema relaksasi dengan nilai baki debet sekitar Rp1,31 triliun.

Selain itu, terdapat sekitar 1.081 debitur yang masuk kategori restrukturisasi dengan baki debet sekitar Rp69 miliar. Adapun kategori prioritas lainnya memiliki nilai sekitar Rp60 miliar, dengan sebaran debitur terdampak terbesar berada di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal.

"Bank Sumut siap menindaklanjuti kebijakan [relaksasi] tersebut," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penanganan pelaku UMKM debitur KUR difokuskan pada tiga langkah utama pemulihan ekonomi, yakni memperluas akses pembiayaan, memulihkan produksi, serta membuka akses pasar bagi UMKM.

“Penanganan kita dibagi dua. Pertama UMKM yang sudah memiliki pembiayaan di bank, dan kedua yang belum terakses pembiayaan. Rakor ini fokus membahas implementasi bagi UMKM yang sudah memiliki pinjaman, khususnya melalui program KUR,” kata Maman dalam rapat koordinasi pemulihan ekonomi bersama kementerian terkait, pemerintah daerah, dan bank penyalur KUR, Rabu (11/3/2026).

Maman menuturkan hingga 31 Maret 2026 pemerintah telah memetakan sekitar 193.000 debitur UMKM terdampak bencana di tiga provinsi dengan total baki debet sekitar Rp11 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar 44.000 debitur berada di Sumatra Utara, sekitar 121.000 debitur di Aceh, dan 27.000 debitur di Sumatra Barat. Data tersebut masih bersifat sementara dan akan diperbarui hingga batas akhir fase pemetaan.

“Dari 193.000 debitur itu, sekitar 44.000 UMKM sudah tidak memiliki kemampuan membayar, sementara sekitar 148.000 masih mampu membayar. Karena itu penanganannya akan dibedakan,” ujar Maman.

Dia menjelaskan melalui regulasi baru tersebut pemerintah memberikan sejumlah bentuk relaksasi kepada pelaku UMKM terdampak.

Relaksasi tersebut antara lain berupa penundaan pembayaran (grace period), perpanjangan tenor, restrukturisasi kredit, hingga keringanan bunga. Pada tahun pertama, debitur terdampak bahkan tidak dibebankan bunga pinjaman.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menyatakan siap mempercepat sinkronisasi data debitur terdampak agar program relaksasi dapat segera dirasakan masyarakat.

Bobby menegaskan pentingnya konsolidasi data antara pemerintah daerah, kementerian, dan bank penyalur KUR.

“Kami diberikan waktu untuk memastikan data dari daerah, bank penyalur, dan kementerian bisa disinkronkan. Targetnya pada 31 Maret datanya sudah final sehingga program ini bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Bobby.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat total outstanding Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau sisa pinjaman yang masih harus dibayar pelaku UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp11,23 triliun per 10 Maret 2026.

Angka tersebut berasal dari 193.708 debitur yang kini tengah menjadi prioritas pemulihan melalui kebijakan relaksasi KUR pascabencana.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menyampaikan Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan beban outstanding terbesar, yakni Rp7,15 triliun dari 121.984 debitur.

Di Sumatera Utara tercatat Rp2,43 triliun dari 44.049 debitur, sementara Sumatera Barat Rp1,64 triliun dari 27.640 debitur.

Lembaga penyalur KUR di tiga provinsi terdampak meliputi BSI, BRI, Bank Mandiri, Bank Aceh Syariah, Bank Sumut, BNI, Bank Nagari, BTN, serta Pegadaian Syariah.

“Pemulihan ekonomi di tiga provinsi yang terdampak bencana dilakukan melalui pemberian kemudahan akses pembiayaan, pemulihan kemampuan produksi, serta perluasan akses pasar bagi pengusaha UMKM,” ujar Maman.

Maman menjelaskan pelaku UMKM penerima KUR yang terdampak bencana akan memperoleh perlakuan khusus yang dibagi ke dalam tiga periode hingga usaha mereka pulih kembali.

Periode pertama adalah tahap pemetaan dampak bencana yang berlangsung sejak 24 November 2025 hingga 31 Maret 2026.

Pada tahap ini, pemerintah memberikan sejumlah keringanan berupa pengaturan status kolektibilitas kredit sesuai posisi 31 Desember 2025 serta pemberian grace period untuk pembayaran pokok dan bunga kredit.

Untuk pelaku UMKM yang tidak mampu membayar, penundaan kewajiban pembayaran berlaku sejak 24 November 2025 hingga 31 Desember 2026.

Sementara yang masih memiliki kemampuan membayar, penyesuaian dilakukan pada periode 13 Januari hingga 31 Maret 2026.

Periode kedua merupakan tahap relaksasi yang berlangsung mulai 1 April 2026 hingga 31 Desember 2027 bagi penerima KUR terdampak bencana.

Dalam tahap ini, pemerintah memberikan berbagai kemudahan antara lain grace period angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, kemudahan administrasi pengajuan restrukturisasi KUR, keringanan suku bunga sebesar 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027, relaksasi persyaratan agunan, serta usulan hapus buku dan/atau hapus tagihan KUR.

Periode ketiga adalah tahap percepatan pemulihan yang berlangsung sejak 13 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 melalui penyaluran KUR baru.

Dalam tahap ini, pelaku UMKM dapat memperoleh berbagai kemudahan, antara lain pemberian grace period bagi debitur baru, penyederhanaan persyaratan pengajuan KUR, relaksasi agunan tambahan, relaksasi kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta keringanan suku bunga KUR.

Maman meminta seluruh lembaga penyalur KUR segera menyelesaikan proses pemetaan para pelaku UMKM yang terdampak bencana sekaligus menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran kemudahan KUR pascabencana.

Selain melalui relaksasi pembiayaan, Maman menjelaskan pemerintah juga menjalankan berbagai langkah pemulihan ekonomi lainnya, antara lain melalui distribusi alat-alat produksi bagi pengusaha UMKM, pengaktifan kembali warung, toko, restoran, dan kafe, serta rehabilitasi pasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kementerian UMKM juga melakukan intervensi pasar dengan menggandeng sejumlah platform e-commerce untuk menghadirkan laman khusus bertajuk UMKM Bangkit, yang mempromosikan dan memasarkan produk-produk dari tiga provinsi terdampak bencana.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Klinik UMKM Bangkit dibentuk untuk mempercepat pemulihan usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat paling lama dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (30/12), Maman menjelaskan tahap pemetaan UMKM terdampak akan berlangsung hingga Maret 2026, sebelum dilanjutkan dengan program bantuan pembiayaan, relaksasi pinjaman, serta penyediaan modal usaha.

“Dikomandani pemerintah daerah, klinik ini bertugas mengurus layanan pembiayaan dengan memastikan UMKM terdampak bencana yang terdata dan memiliki tanggungan kredit di bank mendapatkan relaksasi pinjaman serta kecukupan modal usaha,” kata Maman dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selain layanan pembiayaan, Maman menyebut Klinik UMKM Bangkit juga difungsikan sebagai pusat perbelanjaan produk lokal dari tiga provinsi terdampak. Produk-produk tersebut akan dipasarkan di dalam dan luar provinsi sehingga dapat menghidupkan UMKM setempat sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Langkah itu diyakini mampu menggerakkan kembali ekonomi di wilayah terdampak bencana.

Selain itu, ia mengatakan klinik akan menyediakan layanan produksi agar UMKM yang usahanya terhenti dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Peralatan produksi sesuai kebutuhan akan difasilitasi melalui layanan ini.

Maman menekankan pemerintah bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan perangkat aturan agar UMKM yang memiliki tanggungan kredit memperoleh keringanan.

Klinik UMKM Bangkit akan berdiri di delapan titik di tiga provinsi terdampak banjir, yakni Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya di Aceh; Medan dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara; serta Padang di Sumatera Barat.

“Insyaallah perangkatnya sudah disiapkan hingga ekonomi UMKM di Aceh dan wilayah lain pulih dan normal kembali,” ujar Maman.

Selain itu, pemerintah juga mereaktivasi Pasar Pagi Kuala Simpang di Aceh Tamiang agar para pedagang dapat kembali berjualan, dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebanyak 140 tenda bantuan akan didirikan sebagai lokasi berjualan sementara, dan pemerintah setempat berencana menambah sekitar 200 tenda lagi agar semakin banyak pedagang yang dapat beraktivitas.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi memberikan relaksasi pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Airlangga mengatakan, seluruh debitor KUR di tiga provinsi terdampak tidak perlu melakukan pembayaran bunga maupun cicilan.

Namun, saat ini kebijakan tersebut berlaku hingga pemerintah menyelesaikan fase pemetaan UMKM terdampak.

“Seluruh KUR UMKM di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumbar dimoratoriumkan pembayaran bunga maupun cicilannya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Airlangga menyebutkan, pemerintah akan melakukan monitoring untuk percepatan pemulihan bagi KUR baru, kreditor atau debitor KUR baru per 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026 dengan tingkat bunga 0 persen.

Kemudian, suku bunga 3 persen pada 2027 dan 2028 kembali 6 persen.

Airlangga menyerahkan sosialisasi relaksasi KUR ini kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman, yang dijadwalkan akan turun langsung ke Aceh.

Nantinya, Maman akan melakukan sosialisasi setelah melalui periode pemetaan dampak bencana terhadap pelaku UMKM di daerah.

"Jadi, terkait UMKM-UMKM yang terkena dampak bencana, ini sampai bulan Maret sedang kita inventarisasi. Memang fase pertama itu adalah pemetaan dan inventarisasi," ujar Maman.

Kebijakan moratorium dan relaksasi KUR tersebut diharapkan mampu menjaga kelangsungan usaha UMKM yang terdampak bencana, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi regional secara bertahap dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, Airlangga Hartarto menyampaikan laporan mengenai dampak bencana terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta usulan kebijakan relaksasi bagi debitur terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Airlangga melaporkan bahwa total penyaluran KUR di ketiga provinsi tersebut mencapai Rp 43,95 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1.018.282 orang.

Dari jumlah tersebut, nilai KUR yang terdampak langsung oleh bencana mencapai Rp 8,9 triliun dengan 158.848 debitor.

"Total Aceh, Sumut, dan Sumbar KUR-nya Rp 43,95 triliun, Pak Presiden. Dan jumlah debiturnya ada 1.018.282 orang. Yang terdampak kepada bencana ini ada Rp 8,9 triliun dan 158.848 debitor," ujar Airlangga saat Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum menetapkan skema final penanganan kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses pendataan dari perbankan sebagai pemilik data debitur untuk menentukan langkah kebijakan lebih lanjut.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyampaikan dampak bencana bersifat panjang dan tidak semua pelaku usaha bisa langsung mendapat penghapusan kredit.

Menurut Helvi, ada beberapa kategori UMKM terdampak, mulai dari yang kehilangan usaha secara total hingga yang hanya kehilangan pasar.

Namun, sambung dia, bagi UMKM yang usahanya masih bisa dipulihkan dan memiliki rekam jejak baik, pemerintah akan menyiapkan skema relokasi dan pembinaan agar usaha mereka dapat bangkit kembali.

“Bencana itu dampaknya panjang. Saya kemarin balik dari bencana. Tidak mungkin itu langsung begitu saja terdampak kemudian langsung hapus, enggak. Itu ada kriterianya,” kata Helvi dalam konferensi pers Holding UMKM Expo 2025 di Smesco, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Helvi menambahkan, bagi UMKM yang usahanya terdampak karena hilangnya pasar, pemerintah menyiapkan relaksasi kredit.

Dia menegaskan, penghapusan langsung tidak bisa dilakukan karena terdapat tahapan dan kriteria sesuai aturan pemerintah. Proses ini dilakukan untuk memastikan setiap pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang adil dan tepat sasaran.

Selain itu, Helvi menyebut pemerintah saat ini tengah mengumpulkan data UMKM terdampak bencana. Namun, data paling akurat tetap berada di perbankan karena menyangkut informasi debitur KUR.

Meski begitu, pemerintah berkomitmen melindungi UMKM terdampak sesuai kebijakan Presiden dan memastikan mereka tetap memiliki akses terhadap bantuan dan restrukturisasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menuturkan pemerintah sejauh ini sejalan dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait restrukturisasi KUR bagi UMKM terdampak bencana.

Adapun, proses pendataan masih berlangsung di lapangan, melibatkan lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, dan pemerintah daerah sehingga jumlah UMKM terdampak belum dapat dipastikan secara final.

“Jadi belum bisa fix-nya angkanya, karena kan semua sedang berproses di lapangan ini, karena kan bencana yang sendiri kan masih ditanganin ya,” jelas Riza.

Meski demikian, Riza menyampaikan prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat terdampak bisa menghadapi bencana dengan tenang, sambil menyiapkan langkah mitigasi dari sisi usaha.

Dia menambahkan, UMKM yang memenuhi kriteria akan diberikan restrukturisasi, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha kembali dengan penyaluran kredit yang lebih ringan.

“Mereka yang terdampak akan diberikan restrukturisasi, lalu setelah itu nantinya bila mana ingin mengembangkan usahanya kembali, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya kembali dengan penyaluran yang lebih rendah. Nanti detailnya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) angkat bicara mengenai rencana pemerintah menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana alam di Sumatra.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan perseroan telah mengantongi jumlah debitur yang terdampak bencana di wilayah Sumatra dan sedang melakukan pendalaman lebih lanjut.

“Nanti gimana restrukturisasinya tergantung dengan policy bank masing-masing. Jadi intinya gini, kita enggak akan memberatkan nasabah,” kata Hery Gunardi usai menghadiri Launching BRI Corporate Rebranding di Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Lebih lanjut, mantan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) itu memastikan rencana pemerintah tersebut tidak memengaruhi kinerja keuangan BRI.

Dia menuturkan, total kredit di wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat cukup kecil jika dibandingkan total kredit yang diberikan BRI secara keseluruhan. “Oh enggak, enggak besar. BRI kan gede banget, itu kan jumlahnya kecil,” ujarnya.

Adapun, pemerintah berencana menghapus utang KUR bagi debitur terdampak bencana alam di Sumatra. Kebijakan ini nantinya tidak hanya menyasar petani, tetapi juga UMKM.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluruskan bahwa fasilitas relaksasi kredit macet itu berlaku bagi seluruh pelaku UMKM penerima KUR di wilayah terdampak, bukan hanya debitur di sektor pertanian.

“Ya pokoknya [penerima manfaat] di daerah terdampak kepada bencana. [Untuk] Seluruh penerima KUR, UMKM di sana,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Terkait mekanisme pembiayaan pemutihan utang tersebut, Airlangga menuturkan bahwa beban finansialnya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara spesifik, pemerintah akan mengalkulasi alokasi dana dari pos total subsidi bunga KUR yang telah dianggarkan.

“Nanti kita lihat kan kita punya total subsidi bunga. Kan dihitung nanti dari situ berapa. Dan ini kan sifatnya jangka panjang program setahun ke depan, setahun kedua, dan sebagainya,” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah saat ini masih belum merilis angka pasti mengenai jumlah debitur maupun total nilai outstanding kredit yang akan dihapusbukukan.

Airlangga menyebut pihaknya masih terus memonitor data di lapangan mengingat proses pendataan korban dan dampak kerusakan masih berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan rencana penghapusan utang atau pemutihan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana alam di Sumatra tidak hanya menyasar petani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluruskan bahwa fasilitas relaksasi kredit macet itu berlaku bagi seluruh pelaku UMKM penerima KUR di wilayah terdampak, bukan hanya debitur di sektor pertanian.

"Ya pokoknya [penerima manfaat] di daerah terdampak kepada bencana. [Untuk] Seluruh penerima KUR, UMKM di sana," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Terkait mekanisme pembiayaan pemutihan utang tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa beban finansialnya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara spesifik, pemerintah akan mengalkulasi alokasi dana dari pos total subsidi bunga KUR yang telah dianggarkan.

"Nanti kita lihat kan kita punya total subsidi bunga. Kan dihitung nanti dari situ berapa. Dan ini kan sifatnya jangka panjang program setahun ke depan, setahun kedua, dan sebagainya," jelasnya.

Meski demikian, pemerintah saat ini masih belum merilis angka pasti mengenai jumlah debitur maupun total nilai outstanding kredit yang akan dihapusbukukan. Airlangga menyebut pihaknya masih terus memonitor data di lapangan mengingat proses pendataan korban dan dampak kerusakan masih berjalan.

Pembagian Tiga Zona

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan selama sepekan, pemerintah menggelar rapat koordinasi dengan bank-bank penyalur KUR untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap UMKM yang terdampak.

Maman menyatakan proses tersebut akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan untuk merumuskan skema bantuan yang paling tepat sesuai tingkat dampak masing-masing UMKM.

Nantinya, pemerintah akan membagi kondisi UMKM ke dalam tiga zona dampak, yakni permanen, semi permanen, dan kategori lainnya.

“Misalnya ada UMKM yang sudah terdampak secara permanen, misalnya, karena betul-betul sudah nggak bisa, ini rumahnya hancur, tempat usahanya hancur,” kata Maman di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Langkah tersebut, sambungnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan rencana pembebasan KUR bagi UMKM terdampak. Hanya saja, Maman menyampaikan implementasi penghapusan KUR masih menunggu validasi data lapangan.

Untuk itu, pemerintah belum dapat memastikan jumlah debitur KUR maupun total UMKM yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatra. Pasalnya, situasi masih berubah dari waktu ke waktu, termasuk jumlah korban maupun cakupan wilayah terdampak yang masih terus bertambah.

“Kami belum tahu jumlahnya berapa [UMKM] yang terkena dampak. Makanya ini terus akan kami petakan,” imbuhnya.

Meski demikian, Maman menegaskan kriteria dan klasifikasi UMKM yang berhak mendapatkan pembebasan atau keringanan KUR akan dirinci lebih lanjut.

Terlebih, dia menyampaikan sejumlah daerah masih terisolasi akibat infrastruktur yang rusak. Maman mengatakan masih terdapat jalan dan jembatan yang terputus sehingga tim penanggulangan bencana belum bisa masuk ke beberapa titik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menyiapkan skema khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) bencana bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan selama sepekan, pemerintah menggelar rapat koordinasi dengan bank-bank penyalur KUR untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap UMKM yang terdampak.

Maman menyatakan proses tersebut akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan untuk merumuskan skema bantuan yang paling tepat sesuai tingkat dampak masing-masing UMKM.

Nantinya, pemerintah akan membagi kondisi UMKM ke dalam tiga zona dampak, yakni permanen, semi permanen, dan kategori lainnya.

“Misalnya ada UMKM yang sudah terdampak secara permanen, misalnya, karena betul-betul sudah nggak bisa, ini rumahnya hancur, tempat usahanya hancur,” kata Maman di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan rencana pembebasan KUR bagi UMKM terdampak. Namun, Maman menyampaikan implementasi penghapusan KUR masih menunggu validasi data lapangan.

Untuk itu, pemerintah belum dapat memastikan jumlah debitur KUR maupun total UMKM yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatra. Pasalnya, situasi masih berubah dari waktu ke waktu, termasuk jumlah korban maupun cakupan wilayah terdampak yang masih terus bertambah.

“Kami belum tahu jumlahnya berapa [UMKM] yang terkena dampak. Makanya ini terus akan kami petakan,” imbuhnya.

Meski demikian, Maman menegaskan kriteria dan klasifikasi UMKM yang berhak mendapatkan pembebasan atau keringanan KUR akan dirinci lebih lanjut.

Terlebih, dia menyampaikan sejumlah daerah masih terisolasi akibat infrastruktur yang rusak. Maman mengatakan masih terdapat jalan dan jembatan yang terputus sehingga tim penanggulangan bencana belum bisa masuk ke beberapa titik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) segera melakukan pembahasan bersama untuk pemulihan ekonomi khusus bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Salah satu pembahasan utama yang akan dilakukan ini adalah mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang sempat terhambat.

"Besok kita hari Senin (8/12), mulai maraton mengundang beberapa bank penyalur KUR, agar bisa segera menyalurkan pembiayaan (bagi UMKM terdampak bencana)," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kabupaten Tangerang, Banten, Ahad (7/12/2025).

Ia mengatakan untuk tahapan awal dalam melakukan pemulihan ekonomi ini yakni dengan melakukan pemetaan kondisi para pelaku UMKM yang terdampak bencana di Sumatera.

Langkah pemetaan tersebut, menjadi fondasi penting pemerintah untuk mengetahui jumlah, tingkat dampak, serta kebutuhan penanganan yang tepat bagi para pelaku usaha di wilayah terdampak.

"Fokus kami Kementerian UMKM, nanti kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Langkah pertama kita petakan terlebih dahulu mana daerah yang terdampak secara permanen atau UMKM-UMKM yang memang dia terdampak secara permanen," ungkapnya.

Ia ingin memastikan data UMKM terdampak benar-benar akurat agar langkah penanganan tepat dan dapat segera dijalankan.

Menurut dia, pemetaan pascabencana harus memperhitungkan tingkat keparahan dampak di setiap wilayah. Di mana, setiap zonasi diperhitungkan untuk menentukan tingkat kelumpuhan usaha para pengusaha UMKM.

Kendati demikian, upaya pemulihan ini nantinya dapat berjalan dengan baik dan mempercepat stabilitas ekonomi di Indonesia.

"Nah setelah itu baru nanti kita melakukan langkah-langkah tindak lanjut untuk pemulihan ekonominya. Jadi kita lebih kepada konteks pemulihan ekonomi daerah," tuturnya.

Maman juga menegaskan tahapan pemulihan ekonomi pascabencana ini memerlukan waktu yang cukup. Sebab, saat ini pemerintah masih berupaya untuk menormalisasi kedaruratan kebencanaan di daerah-daerah tersebut.

"Ini akan kita bahas secara komprehensif. Saya tidak mau, atau berani berani ngomong dulu di awal. Karena ini kan kita mau fokus dulu kepada penanganan bencana," kata dia.

KOMPAS.com – Pemerintah pusat akan memutuskan skema pemulihan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera pada Senin (8/12/2025).

Keputusan tersebut dinilai krusial karena menjadi dasar bagi lembaga keuangan, termasuk PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau Bank Sumut, dalam menetapkan bentuk keringanan dan perlindungan kredit untuk ribuan debitur yang terdampak.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penyelamatan UMKM pascabencana menjadi prioritas pemerintah, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Terhentinya aktivitas ekonomi warga akibat bencana membuat langkah percepatan pemulihan menjadi sangat mendesak.

“Senin depan kami akan rapat dengan 44 penyalur pembiayaan. Fokusnya memetakan UMKM terdampak di tiga provinsi dan merumuskan insentif yang paling tepat,” ujar Maman dalam siaran persnya, Jumat (5/12/2025).

Hal itu dikatakan Maman usai menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Gedung Serbaguna STAIN Mandailing Natal, Kamis (4/12/2025).

Menurut Maman, pemulihan harus mempertimbangkan tingkat kerusakan di tiap daerah.

“Perlakuannya tentu berbeda antara wilayah yang terdampak permanen dan yang tidak. Sinkronisasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) penting agar pemulihan berjalan sistematis,” jelasnya.

Bank Sumut mulai lakukan pendataan dan siapkan restrukturisasi

Sementara itu, Direktur Keuangan dan TI Bank Sumut Arieta Aryanti menyampaikan, pihaknya telah melakukan pendataan lapangan untuk menilai kondisi usaha para debitur terdampak bencana.

Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah pemulihan setelah keputusan pemerintah keluar.

“Kami berempati atas situasi yang dialami para pelaku UMKM. Pendataan masih terus kami lakukan,” ujar Arieta.

Dia menambahkan, Bank Sumut telah menyiapkan berbagai opsi penanganan kredit yang adaptif namun tetap sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Alternatif tersebut meliputi restrukturisasi kredit, penetapan ulang kualitas kredit, hingga potensi pembiayaan baru.

Hal tersebut sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan di Daerah Terdampak Bencana.

Saat ini, Bank Sumut menjadi salah satu lembaga keuangan yang terdampak operasional akibat bencana.

Hingga akhir November, terdapat 339 debitur UMKM di Sumatera Utara yang masuk kategori terdampak setelah banjir, banjir bandang, dan tanah longsor melanda sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir.

Arieta menegaskan bahwa keputusan pemerintah pada Senin mendatang akan menjadi momentum penting bagi percepatan pemulihan.

Setelah regulasi ditetapkan, Bank Sumut memastikan akan langsung mengimplementasikan kebijakan pemulihan secara seragam dan tepat sasaran

“Kami menunggu pedoman dari pemerintah untuk memastikan seluruh langkah pemulihan kami selaras dengan regulasi,” katanya.

Arieta mengatakan bahwa Bank Sumut juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga penyalur lainnya dalam mempercepat pemulihan UMKM.

“Harapannya, pemulihan berjalan cepat dan masyarakat kembali punya harapan untuk memulai usaha,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian UMKM memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana di Pulau Sumatra, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa pihaknya memperkuat layanan perlindungan dan kesiapsiagaan risiko bagi pelaku usaha setempat, baik risiko lingkungan maupun risiko usaha.

“Pada kesempatan ini, kami juga menyalurkan bantuan bagi UMKM yang terdampak,” kata Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

Dia lantas menyampaikan harapan agar masyarakat Sumatra Utara, Sumatra Barat, serta Aceh dapat pulih dari kondisi bencana yang memerlukan kewaspadaan bersama.

Kementerian UMKM juga menggandeng beberapa pihak seperti PT PNM dan Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara (Bank Sumut) untuk memastikan dukungan akses layanan, pendampingan, serta bantuan yang menjangkau para pengusaha UMKM secara tepat dan efektif.

Menurut Maman, kegiatan ini juga memfasilitasi UMKM dalam mengakses berbagai layanan penting seperti legalitas usaha, perizinan, dan pembiayaan.

Dia lantas mengutarakan bahwa penguatan kapasitas dan ketahanan usaha tidak hanya bergantung pada respons cepat, tetapi juga kemampuan membangun fondasi berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk terus hadir mendampingi setiap langkah pemulihan dan penguatan usaha, hingga UMKM mampu bangkit lebih solid menghadapi situasi apa pun,” ucap Maman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa relaksasi akan diberikan bagi pelaku UMKM di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dia berujar bahwa regulasi terkait relaksasi untuk UMKM telah tersedia dan dapat langsung diimplementasikan. Kelonggaran itu mencakup restrukturisasi hingga penghapusan kredit macet bagi debitur UMKM.

“Ya nanti kan kami sudah memberikan relaksasi untuk UMKM, regulasinya sudah ada dan itu bisa berlaku otomatis,” kata Airlangga saat ditemui di Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).