Ketika masyarakat lokal tetap memiliki akses terhadap hunian, pekerjaan, dan kesempatan usaha yang layak, pertumbuhan akan berlangsung lebih berkelanjutan dan minim konflik sosial

Jakarta (ANTARA) - Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia bekerja. Jika dahulu pekerjaan identik dengan kantor dan lokasi tertentu, kini jutaan pekerja dapat menjalankan aktivitas profesional dari mana saja, selama tersedia koneksi internet yang memadai.

Fenomena inilah yang melahirkan kelompok pekerja global yang dikenal sebagai digital nomad, yakni individu yang bekerja secara daring sambil berpindah-pindah lokasi dan negara.

Bagi Indonesia, terutama daerah wisata, seperti Bali, fenomena ini menghadirkan peluang, sekaligus tantangan. Di satu sisi, kedatangan pekerja asing berpendapatan tinggi membawa aliran devisa, meningkatkan konsumsi, dan menggerakkan sektor jasa lokal. Namun, di sisi lain, peningkatan permintaan terhadap hunian, ruang kerja, transportasi, hingga layanan gaya hidup juga berpotensi mendorong kenaikan harga yang akhirnya membebani masyarakat lokal. Fenomena ini mulai menjadi diskursus penting di berbagai negara yang menjadi tujuan utama digital nomad.

Pertanyaan yang kemudian muncul, bukan lagi apakah Indonesia perlu menerima digital nomad, melainkan bagaimana memastikan manfaat ekonomi yang mereka bawa tidak berubah menjadi tekanan biaya hidup bagi masyarakat setempat. Di sinilah kebijakan fiskal perlu hadir sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Wisatadaninflasi

Secara teori, meningkatnya aktivitas ekonomi akan memperbesar pendapatan masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan yang merata. Ketika kelompok pendatang memiliki daya beli yang jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk lokal, mekanisme pasar cenderung menyesuaikan harga berdasarkan kemampuan membayar kelompok yang lebih kuat.

Gejala tersebut telah terlihat di berbagai tempat tujuan wisata dunia. Kajian mengenai remote work menunjukkan bahwa pekerjaan jarak jauh cenderung terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi dan wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi kuat. Akibatnya, terjadi tekanan permintaan pada pasar properti dan layanan lokal yang berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi.

Di Indonesia, Bali menjadi contoh yang menarik. Data Badan Pusat Statistik yang dikutip dalam kajian DDTC menunjukkan inflasi bulanan Bali pada Februari 2026 mencapai 0,70 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional pada periode yang sama. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa derasnya aktivitas ekonomi berbasis pariwisata tidak selalu berbanding lurus dengan stabilitas harga.

Tekanan harga paling nyata biasanya muncul pada sektor properti. Ketika pekerja asing dengan penghasilan puluhan ribu dolar AS per tahun bersaing memperoleh vila, apartemen, atau hunian jangka panjang, harga sewa akan terdorong naik. Dalam jangka panjang, masyarakat lokal berisiko semakin sulit mengakses hunian yang sebelumnya berada dalam jangkauan mereka. Fenomena tersebut dikenal sebagai gentrifikasi, yaitu proses ketika penduduk asli secara perlahan tersingkir akibat meningkatnya nilai ekonomi suatu kawasan.

Diskusi mengenai meningkatnya biaya hidup di Bali, bahkan ramai diperbincangkan dalam komunitas digital nomad internasional. Sejumlah pengguna forum global mengeluhkan bahwa biaya hidup di Bali, kini meningkat dibandingkan beberapa tahun lalu, terutama untuk akomodasi dan kawasan populer, seperti Canggu. Walaupun bersifat anekdotal, percakapan tersebut menunjukkan adanya persepsi bahwa tempat wisata wisata yang sebelumnya relatif murah, mulai mengalami kenaikan harga yang signifikan.

Pada titik tertentu, kenaikan harga tidak lagi menjadi persoalan wisatawan, melainkan persoalan daya beli masyarakat lokal yang menggunakan rupiah sebagai sumber pendapatan utama.

Keadilankontribusi

Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi digital lintas negara, persoalan lain yang muncul adalah kesenjangan kontribusi fiskal. Banyak digital nomad memperoleh penghasilan dari perusahaan atau klien di luar negeri, tetapi menggunakan infrastruktur publik di negara tempat mereka tinggal sementara.

Indonesia sendiri telah menyediakan Visa E33G yang ditujukan bagi pekerja jarak jauh asing dengan persyaratan penghasilan tertentu. Kebijakan ini merupakan langkah progresif untuk menarik talenta global, sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan diskusi mengenai bagaimana memastikan bahwa pemanfaatan fasilitas publik dapat diimbangi dengan kontribusi yang proporsional.

Perdebatan serupa juga terjadi di berbagai negara. OECD, sejak lama menyoroti bahwa ekonomi digital telah mengaburkan batas-batas tradisional pemajakan, sehingga banyak aktivitas ekonomi yang tidak lagi mudah dikaitkan dengan kehadiran fisik seseorang atau perusahaan. Karena itu, berbagai yurisdiksi mulai mencari pendekatan baru agar sistem perpajakan tetap mencerminkan prinsip keadilan dan kemampuan membayar.

Dalam konteks daerah wisata, isu yang mengemuka bukan semata-mata penerimaan negara, tetapi bagaimana memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang menghasilkan tekanan harga juga memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Prinsip inilah yang melandasi gagasan pemanfaatan instrumen fiskal untuk mengoreksi eksternalitas negatif yang muncul dari aktivitas ekonomi tertentu.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa berbagai negara telah menerapkan pungutan wisata atau tourist tax untuk membantu membiayai infrastruktur dan menjaga keberlanjutan tempat tujuan wisata. Jepang, misalnya, mengenakan pajak keberangkatan internasional yang hasil penerimaannya digunakan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan fasilitas publik.

Pendekatan semacam ini memberikan pelajaran bahwa pajak tidak selalu dimaknai sebagai beban, melainkan sebagai mekanisme gotong royong modern agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Ruanghidup

Ke depan, tantangan terbesar Indonesia bukanlah menarik lebih banyak digitalnomad. Daya tarik alam, budaya, dan biaya hidup yang relatif kompetitif membuat Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan wisata favorit pekerja global. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga agar masyarakat lokal tetap menjadi pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari perkembangan tersebut.

Pendekatan fiskal yang adaptif dapat menjadi salah satu solusi. Penerimaan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi berbasis digital nomad dapat diarahkan untuk memperkuat transportasi publik, menyediakan dukungan hunian terjangkau bagi warga lokal, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah wisata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal atau pelaku usaha besar, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh tingginya arus modal atau kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga inklusivitas ekonomi. Ketika masyarakat lokal tetap memiliki akses terhadap hunian, pekerjaan, dan kesempatan usaha yang layak, pertumbuhan akan berlangsung lebih berkelanjutan dan minim konflik sosial.

Pada akhirnya, kemajuan pariwisata tidak boleh diukur hanya dari jumlah wisatawan atau besarnya devisa yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat lokal dapat hidup lebih sejahtera di daerahnya sendiri. Sebab pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang membuat penduduk asli menjadi penonton di rumahnya sendiri, melainkan pembangunan yang memastikan mereka tetap menjadi tuan rumah yang menikmati hasil kemajuan ekonomi.

*) Dr M Lucky Akbar, MSi, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada Kamis pagi bergerak menguat 3 poin atau 0,02 persen menjadi Rp17.941 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.944 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan rupiah seiring kekhawatiran terhadap prospek fiskal Indonesia mereda.

“Kekhawatiran terhadap prospek fiskal Indonesia mereda seiring pelemahan harga minyak global, sementara keputusan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Pertamax turut mengurangi tekanan terhadap keseimbangan fiskal,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Perkembangan tersebut dinilai memperkuat ekspektasi defisit fiskal akan lebih terkendali, sehingga memberikan dukungan bagi rupiah maupun pasar obligasi domestik.

Rupiah juga terus memperoleh manfaat dari semakin kuatnya transmisi kebijakan kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang diumumkan sehari sebelumnya, karena keputusan tersebut meningkatkan daya tarik imbal hasil aset domestik.

Melihat sentimen global, inflasi umum AS meningkat menjadi 4,2 persen year on year (yoy) pada Mei 2026, sejalan dengan ekspektasi pasar dan lebih tinggi dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen yoy.

Menurut dia, kenaikan ini menandai percepatan inflasi umum selama tiga bulan berturut-turut, terutama didorong oleh lonjakan harga energi sebesar 23,5 persen yoy di tengah berlanjutnya ketegangan di Timur Tengah.

Kendati demikian, secara bulanan inflasi umum melambat menjadi 0,5 persen month on month (mom) dari 0,6 persen mom pada bulan sebelumnya, sesuai dengan konsensus pasar. Sementara itu, inflasi inti hanya meningkat tipis menjadi 2,9 persen yoy dari 2,8 persen yoy pada bulan sebelumnya.

Secara bulanan, lanjut Josua, inflasi inti bahkan melambat menjadi 0,2 persen mom dari 0,4 persen mom, lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 0,3 persen mom.

“Data tersebut mengindikasikan bahwa tekanan inflasi yang bersumber dari kenaikan harga energi terhadap tingkat harga secara keseluruhan tidak sekuat yang sebelumnya dikhawatirkan. Oleh karena itu, investor sedikit mengurangi ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga The Fed tahun ini, meskipun kenaikan suku bunga sebesar 25 bps (basis points) pada Desember 2026 masih fully priced in,” ungkap dia.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diperkirakan bergerak dalam kisaran Rp17.900–Rp18 ribu per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Dengan tekanan harga yang tetap terkendali, daya beli masyarakat dapat terlindungi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengoptimalkan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk menjaga ketahanan pangan serta mengendalikan tingkat inflasi agar tetap berada pada rentang target 1,5-3,5 persen.

Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menyatakan bahwa ketahanan pangan yang baik, termasuk dengan terjaganya stok dan harga komoditas pangan, dapat menekan kenaikan inflasi.

“Dengan tekanan harga yang tetap terkendali, daya beli masyarakat dapat terlindungi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," kata Ricky P. Gozali dalam seminar bertajuk “Ketahanan Pangan untuk Indonesia Emas" di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan pihaknya mendorong produktivitas, memperlancar distribusi, dan menjaga stabilitas harga pangan melalui implementasi GPIPS.

Sementara insentif KLM diharapkan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan hilirisasi pangan.

Ricky menyampaikan, ketidakpastian situasi global memberikan tantangan bagi pasokan pangan nasional, mulai dari volatilitas harga komoditas, pembatasan ekspor, hingga kenaikan biaya logistik dan impor.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah pun turut mendorong kenaikan harga pangan impor dan sarana produksi pertanian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan diperlukan inovasi pertanian dari sektor hulu untuk meredam inflasi harga pangan, mengingat komoditas volatile food sangat rentan terhadap perubahan musim dan cuaca.

Pihaknya pun telah mengembangkan sejumlah varietas padi unggulan dengan produktivitas di atas 10 ton per hektar yang tahan banjir, kekeringan, dan lahan asin untuk mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045.

“Ketersediaan varietas unggul yang tahan cuaca ekstrem diharapkan dapat menstabilkan pasokan komoditas pokok dan mencegah lonjakan harga," ujar Arif Satria.

Terkait pengelolaan pasokan, Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yudhi Harsatriadi Sandyatma menyampaikan bahwa intervensi lapangan terus digencarkan melalui sinergi erat dengan BI dalam koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/D).

Hingga awal Juni 2026, Gerakan Pangan Murah (GPM) telah digelar lebih dari 5.200 kali di 36 provinsi. Selain itu, 2.890 Kios Pangan telah dioperasikan di seluruh Indonesia.

Dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi juga datang dari dunia usaha.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mulyadi Jayabaya menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mendorong penguatan rantai pasok domestik dan harmonisasi regulasi pusat-daerah yang selama ini dinilai menghambat investasi di sektor pangan.

“Kami datang membawa solusi, investasi, dan kesiapan untuk bergerak bersama,” ucap Mulyadi Jayabaya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

...rupiah mulai menunjukkan pemulihan seiring membaiknya sentimen pasar dan langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan hari ini menguat 114 poin atau 0,63 persen jadi Rp17.944 per dolar AS dari sebelumnya Rp18.058 per dolar AS.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa mengatakan pemulihan rupiah seiring membaiknya sentimen pasar dan langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia (BI).

“Setelah sempat menyentuh level terlemah di Rp18.190 per dolar AS pada awal pekan, rupiah mulai menunjukkan pemulihan seiring membaiknya sentimen pasar dan langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Kendati demikian, pergerakan rupiah disebut masih berpotensi fluktuatif karena pasar terus mencermati perkembangan sentimen global maupun domestik.

Perhatian investor saat ini masih tertuju pada perkembangan konflik di Timur Tengah yang dapat mempengaruhi minat pasar terhadap aset berisiko.

Selain itu, lanjutnya, pelaku pasar juga menunggu rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan menjadi petunjuk penting bagi arah kebijakan suku bunga Federal Reserve.

“Jika inflasi AS masih tinggi, dolar AS berpotensi menguat karena pasar akan memperkirakan suku bunga tetap tinggi lebih lama. Sebaliknya, jika inflasi lebih rendah dari perkiraan, tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, dapat berkurang,” ungkap Amru.

Melihat faktor domestik, sentimen positif datang dari keputusan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen.

Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

“Hal ini terlihat dari penguatan rupiah setelah pengumuman kenaikan suku bunga. Selain itu, komunikasi aktif BI dengan investor global juga turut membantu menjaga optimisme terhadap prospek ekonomi dan pasar keuangan Indonesia,” ujar dia.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak menguat ke level Rp17.971 per dolar AS dari sebelumnya Rp18.141 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Terlepas dari apa pun, namun kita juga harus mengakui bahwa tentunya ada dampak di beberapa sektor tertentu terhadap UMKM kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengakui pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai memberikan tekanan terhadap sejumlah pelaku UMKM, terutama yang bergantung pada bahan baku impor.

"Terlepas dari apa pun, namun kita juga harus mengakui bahwa tentunya ada dampak di beberapa sektor tertentu terhadap UMKM kita," kata Maman kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, Maman mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).

Terkait sektor yang terdampak, Maman menyoroti pelaku usaha tahu dan tempe yang mulai merasakan tekanan akibat tingginya ketergantungan terhadap impor kedelai sebagai bahan baku utama produksi.

"Sampai saat ini kalau kita lihat, yang sekarang muncul kan perajin tempe, tahu kita. Karena memang ketergantungan kita terhadap bahan baku impor kedelai memang tinggi di situ," ujarnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Maman mengatakan Kementerian UMKM bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, terus melakukan pemantauan dan mitigasi guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap pelaku usaha.

"Yang terpenting kami pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan terus melakukan mitigasi untuk mencegah dan mengantisipasi dampak-dampak yang memang bisa berdampak kepada UMKM kita," kata dia.

Khusus untuk komoditas kedelai, pemerintah pada Selasa (9/6) mengumumkan akan memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram melalui Perum Bulog guna menjaga stabilitas harga di tengah pelemahan rupiah dan tingginya ketergantungan terhadap impor komoditas tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah pada tahap pertama akan menyalurkan subsidi untuk 250 ribu ton kedelai.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan teknis pelaksanaan subsidi kedelai tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan asosiasi pengusaha kedelai.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Akselerasi ekspor pada April yang melonjak hampir 22 persen, dan kenaikan ekspor nikel olahan ke China hingga 73 persen, adalah kabar yang layak disyukuri

Jakarta (ANTARA) - Pakar dari lembaga kajian Prasasti Center for Policy Studies, Halim Alamsyah, menilai lonjakan ekspor Indonesia mencerminkan respons positif sektor manufaktur dan keberhasilan program hilirisasi dalam memperkuat pasokan devisa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari-April 2026 mencapai 92,15 miliar dolar AS atau tumbuh 5,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pada April 2026 saja, ekspor melonjak 21,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh ekspor produk industri pengolahan yang tumbuh 29,07 persen, serta produk hilirisasi seperti nikel olahan ke China yang naik 73,6 persen dan crude palm oil (CPO) yang meningkat 20,4 persen.

“Prasasti Center for Policy Studies membaca potret ekonomi Indonesia ini sebagai perkembangan yang cukup positif di sisi produksi dan ekspor, namun menyisakan sejumlah titik kerawanan yang menuntut kewaspadaan,” kata Board of Experts Prasasti Halim Alamsyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Di sisi lain, inflasi pada Mei 2026 tercatat meningkat menjadi 3,08 persen secara tahunan dari 2,42 persen pada April 2026, atau kembali menembus level 3 persen.

Halim menilai peningkatan ekspor tidak hanya dipengaruhi oleh depresiasi rupiah, tetapi juga menunjukkan adanya respons positif dari industri manufaktur dan sektor yang terkait dengan program hilirisasi. Meski demikian, kenaikan tekanan inflasi dan menyusutnya surplus perdagangan perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Akselerasi ekspor pada April yang melonjak hampir 22 persen, dan kenaikan ekspor nikel olahan ke China hingga 73 persen, adalah kabar yang layak disyukuri. Ini bukti hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan kita harapkan juga menambah pasokan devisa justru ketika surplus dagang kita sedang menipis," kata dia.

Prasasti juga melihat bahwa pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) merupakan langkah strategis yang baik untuk terus mendorong ekspor dan memupuk devisa negara. Namun hal itu memerlukan langkah lanjutan yang tepat agar Indonesia tidak kehilangan momentum perbaikan kondisi ekonomi.

Menurut Halim, kenaikan inflasi tak hanya dipicu oleh gangguan pasokan dan komponen volatile food, tetapi juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Karena itu, pengendalian inflasi dan stabilitas kurs perlu mendapat perhatian lebih besar agar ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak semakin terbatas.

“Strategi pemerintah untuk terus mendorong kegiatan ekonomi akan diuji oleh pasar dengan kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan valas di dalam negeri dan koordinasi kebijakan makroekonomi untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia dilihat oleh pelaku ekonomi sebagai suatu hal yang amat kritikal di tengah ketidakpastian ekonomi (economic uncertainty) yang tinggi dewasa ini," ujarnya.

"Jangan sampai langkah-langkah yang diambil justru menambah ketidakpastian itu sendiri. Bagi pelaku ekonomi, kredibilitas kebijakan menuntut adanya kejelasan sasaran, insentif yang terarah, serta pelaksanaan yang konsisten,” papar Halim.

Sementara, Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menilai kenaikan inflasi saat ini belum mencerminkan kondisi ekonomi yang terlalu panas (overheating).

“Kalau kita bedah, pendorong inflasi kita itu volatile food seperti cabai merah, tomat, dan bawang merah. Karakternya musiman, terkait pasokan dan cuaca, bukan karena permintaan domestik yang membludak. Inflasi inti kita sendiri tetap rendah. Jadi tekanan harga yang sekarang muncul sifatnya sementara, bukan struktural,” jelas Piter.

Data BPS menunjukkan cabai merah yang naik 25,64 persen, tomat 9,82 persen, dan bawang merah 6,65 persen menjadi penyumbang utama inflasi. Menurut Piter, kebijakan pemerintah menahan harga bahan bakar bersubsidi juga membantu meredam tekanan harga.

Dari sisi perdagangan, impor bahan baku dan barang penolong pada April 2026 meningkat 24,56 persen secara tahunan. Piter menilai kenaikan impor tersebut justru menjadi sinyal positif bagi aktivitas ekonomi.

“Kalau yang naik itu impor bahan baku dan barang modal, itu sebenarnya kabar baik. Bahan baku dan mesin diimpor karena pengusaha sedang bersiap berproduksi, dan mereka berproduksi karena membaca ada permintaan di depan. Jadi mengecilnya surplus ini memang bukan kondisi ideal, tapi penyebabnya bukan hal yang menakutkan. Ini bukan ekonomi yang melemah melainkan ekonomi yang sedang bergerak,” ujar Piter.

Terkait nilai tukar, Piter menilai pelemahan rupiah dipengaruhi berbagai faktor, tetapi salah satu yang paling dominan adalah menurunnya kepercayaan terhadap mata uang domestik.

“Faktornya sudah campur aduk, tidak bisa kita tunjuk satu saja. Tapi yang menurut saya paling besar pengaruhnya sekarang adalah mulai tergerusnya kepercayaan terhadap rupiah. Begitu sentimen terbentuk, permintaan terhadap dolar membesar. Bahkan orang yang sebenarnya tidak butuh dolar pun ikut membeli. Unsur spekulasi dan psikologis inilah yang justru memperdalam pelemahan rupiah melebihi yang bisa dijelaskan oleh fundamentalnya sendiri,” jelasnya.

Secara keseluruhan, Piter memandang data BPS terbaru masih menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif baik meski belum sepenuhnya seimbang. Kinerja ekspor dan keberhasilan hilirisasi merupakan modal positif bagi perekonomian, namun kenaikan inflasi, penyusutan surplus perdagangan, dan pelebaran defisit migas tetap perlu diwaspadai.

Ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan sinkronisasi kebijakan fiskal serta moneter agar perbaikan di sektor ekspor dapat mendorong peningkatan kepercayaan terhadap perekonomian nasional secara lebih luas.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kecenderungan naiknya tekanan inflasi serta menipisnya surplus dagang adalah sinyal yang perlu dicermati dan ditangani secara cepat dan tepat

Jakarta (ANTARA) - Lembaga wadah pemikir (think tank) Prasasti Center for Policy Studies menilai perlu penguatan langkah-langkah dalam menjaga pasokan pangan dan stabilitas kurs rupiah guna mengantisipasi pergerakan inflasi setelah laju kenaikan harga melewati level 3 persen pada Mei 2026.

Board of Experts Prasasti yang juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah menilai kenaikan inflasi perlu ditangani secara cepat dan tepat mengingat terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

"Kecenderungan naiknya tekanan inflasi serta menipisnya surplus dagang adalah sinyal yang perlu dicermati dan ditangani secara cepat dan tepat," kata Halim dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Mei 2026 mencapai 3,08 persen, meningkat dibandingkan April yang sebesar 2,42 persen.

Menurut dia, tekanan inflasi saat ini tidak hanya dipengaruhi faktor pasokan pangan, tetapi juga terkait depresiasi rupiah yang berpotensi meningkatkan harga barang impor dan biaya produksi.

Oleh karena itu, Halim menilai pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar memerlukan koordinasi yang lebih erat antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan.

"Strategi pemerintah untuk terus mendorong kegiatan ekonomi akan diuji oleh pasar melalui kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dan inflasi," ujarnya.

Ia menambahkan langkah meningkatkan pasokan devisa dalam negeri serta menjaga kredibilitas kebijakan menjadi faktor penting untuk meredam ketidakpastian ekonomi.

Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah mengatakan inflasi saat ini masih didominasi komponen harga barang bergejolak (volatile food) seperti cabai merah, tomat, dan bawang merah yang sangat bergantung pada faktor cuaca dan pasokan.

"Inflasi inti kita sendiri tetap rendah. Jadi tekanan harga yang sekarang muncul sifatnya sementara, bukan struktural," kata Piter.

Data BPS menunjukkan cabai merah menjadi penyumbang utama inflasi dengan kenaikan harga 25,64 persen, disusul tomat 9,82 persen dan bawang merah 6,65 persen.

Prasasti mengharapkan pemerintah bertindak cepat mengantisipasi tekanan inflasi yang berlanjut karena dapat mempersempit ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan rupiah dan ketidakpastian global yang masih tinggi.

Karena itu, stabilisasi harga pangan, penguatan pasokan domestik, serta menjaga kepercayaan terhadap rupiah dinilai menjadi langkah penting agar tekanan inflasi tidak berkembang menjadi risiko yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Di sisi lain, Prasasti mengapresiasi kinerja ekspor Indonesia yang cukup menggembirakan. BPS mencatat ekspor sepanjang Januari–April 2026 mencapai 92,15 miliar dolar AS atau tumbuh 5,48 persen secara tahunan (year-on-year), dengan lonjakan tajam pada April hingga 21,98 persen.

Kenaikan ekspor itu ditopang oleh produk ekspor industri pengolahan serta produk hilirisasi seperti nikel olahan ke China dan minyak sawit mentah (CPO).

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Fenomena lipstick effect atau efek lipstik menjadi gambaran nyata perilaku konsumen tetap konsumtif membeli barang-barang kemewahan kecil di tengah krisis ekonomi atau resesi. Tumpuan belanja masyarakat bergeser dari barang bernilai besar (big-ticket items) ke komoditas mewah yang lebih terjangkau sebagai upaya psikologis untuk mempertahankan rasa normal dan penghargaan diri.

"Saat pendapatan konsumen menurun, mereka akan melepaskan pembelian barang mewah berharga mahal yang tidak lagi terjangkau, dan sebaliknya membelanjakan sisa pendapatan diskresioner mereka untuk barang mewah yang jauh lebih kecil," tulis laporan analisis ekonomi finansial Investopedia dikutip pada Kamis (4/6).

Secara fundamental, teori ekonomi makro memandang fenomena ini sebagai manifestasi dari efek pendapatan (income effect) dan efek substitusi (substitution effect). Ketika daya beli menyusut, barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai inferior goods atau barang bermutu rendah dalam lini kemewahan justru akan mengalami peningkatan permintaan yang signifikan di pasar.

Selain produk kosmetik seperti lipstik premium, industri lain yang biasanya mencatatkan kinerja positif di tengah resesi adalah coffee shop, restoran cepat saji kasual hingga bioskop. Konsumen yang kondisi keuangannya sedang terjepit cenderung mencari pelarian instan yang murah untuk melupakan masalah finansial mereka dibandingkan harus berlibur mahal ke luar negeri.

Basis teoritis lain dari efek lipstik ini juga berkaitan erat dengan kondisi pasar tenaga kerja yang menjadi jauh lebih kompetitif selama masa resesi ekonomi. Situasi tersebut mendorong para pencari kerja maupun karyawan untuk membelanjakan uang pada barang-barang yang dapat meningkatkan citra visual serta daya saing mereka di hadapan perusahaan.

Istilah lipstick effect pertama kali dicetuskan oleh sosiolog Juliet Schor dalam bukunya yang berjudul "The Overspent American" pada tahun 1998 silam. Namun, konsep ini kian populer secara global setelah Chairman Estée Lauder, Leonard Lauder, mengonfirmasi lonjakan tajam penjualan lipstik perusahaannya pasca-serangan teror September 2001 di AS.

Kendati berbasis pada teori ekonomi yang solid, kegunaan efek lipstik sebagai indikator utama untuk memprediksi datangnya resesi dinilai memiliki keterbatasan besar bagi publik dan investor retail. Hambatan utama terletak pada sulitnya mengakses data penjualan produk perawatan diri dan kesehatan secara berkala dan tepat waktu tanpa adanya jeda waktu (lag time).

Lembaga resmi seperti Biro Analisis Ekonomi AS (BEA) dan Biro Sensus AS mempublikasikan data pengeluaran konsumsi pribadi secara berkala, namun kerap kali terlambat beberapa bulan. Akibatnya, indikator ini hanya efektif digunakan oleh internal korporasi kosmetik besar untuk merancang anggaran mereka sendiri bukan untuk alat proyeksi pasar saham yang dinamis.

Di samping itu, kekuatan prediksi dari lipstick effect ini juga dapat memudar apabila sebuah negara jatuh ke dalam jurang kontraksi ekonomi yang sangat parah atau depresi jangka panjang. Jika pendapatan masyarakat terus merosot tajam, konsumen pada akhirnya akan terpaksa memangkas seluruh jenis pengeluaran non-esensial, termasuk kesenangan kecil seperti "ngopi premium" atau kosmetik.

Menyikapi fenomena lipstick effect, para pelaku usaha di sektor retail biasanya menyusun strategi adaptif dalam menghadapi perlambatan ekonomi domestik maupun global. Menyediakan opsi produk berkonsep "kemewahan terjangkau" terbukti menjadi kunci bertahan bagi industri di tengah ketidakpastian daya beli masyarakat.

JAKARTA - Sinergi yang baik antara Pemprov DKI dan Bank Indonesia perwakilan Jakarta berhasil meredam inflasi meskipun tekanan global meningkat. Tercatat meskipun melewati Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha, inflasi Jakarta malah merendah dari 0,21 persen di bulan sebelumnya menjadi 0,12 persen.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta Iwan Setiawan menjelaskan meski turun, tekanan tetap terjadi dan bersumber dari harga energi nonsubsidi yakni BBM Non Subsidi dan bahan bakar rumah tangga (khususnya LPG) yang mengalami kenaikan seiring lonjakan harga energi global.

"Secara tahunan, inflasi DKI Jakarta pada Mei 2026 tercatat sebesar 2,49 persen (yoy), paling rendah di antara semua provinsi di Jawa dan lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 3,08 persen (yoy)," ujar Iwan, Rabu (3/6/2026).

Sekalipun koreksi harga emas perhiasan alami pelemahan seiring tren global. Namun, sinergi yang baik membuat inflasi terkendali meski kenaikan administrated price yang terimbas kenaikan harga minyak dan energi global yang meningkat.

Secara keseluruhan, dinamika tersebut mendorong kelompok transportasi menjadi penyumbang utama inflasi dengan laju 0,55 persen (mtm), meskipun lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,46 persen (mtm).

"Dampak lonjakan minyak mentah dan gas global juga mendorong penyesuaian harga bahan bakar rumah tangga nonsubsidi. Penyesuaian harga diberlakukan sejak 18 April 2026 dan merupakan penyesuaian harga pertama sejak November 2023. Kondisi tersebut mendorong inflasi yang lebih tinggi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Rumah Tangga, yakni sebesar 0,09 persen (mtm)," ungkap Iwan.

Pengendalian inflasi yang dilakukan TPID DKI Jakarta meliputi pelaksanaan pasar murah dan penyaluran program Pangan Bersubsidi, penyaluran Bantuan Pangan beras dan minyak goreng, penguatan pasokan melalui kegiatan urban farming komoditas padi, jagung, dan sayuran, percepatan realisasi impor sapi, serta optimalisasi truk keliling BUMD.

"Kami juga memperkuat koordinasi untuk menghadapi musim kemarau 2026, termasuk melalui diskusi yang melibatkan OPD, BUMD pangan, serta pelaku usaha di pasar induk," ucapnya.

Selain itu, Pemprov Jakarta turut meningkatkan kesiapan melalui penguatan kompetensi petugas pemeriksa hewan dan daging kurban serta Juru Sembelih Halal (Juleha). Upaya ini dilakukan melalui edukasi kurban “ASUH” (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal), monitoring kesehatan hewan, serta sosialisasi tata cara pemotongan dan penanganan daging kurban.

Ke depan, strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) terus diperkuat untuk memitigasi rambatan risiko global, khususnya dampak konflik geopolitik terhadap harga energi dan nilai tukar, serta risiko domestik, termasuk potensi fenomena El Nino yang dapat memengaruhi pola tanam dan produksi tanaman pangan.

"Dengan sinergi TPID DKI Jakarta yang semakin solid, inflasi DKI Jakarta diharapkan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% sepanjang 2026," katanya.

Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS yang menguat di tengah tensi geopolitik yang meningkat di Timur Tengah

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali tertekan 0,27 persen hingga menembus Rp18.015 per dolar AS pada perdagangan Kamis pagi.

Posisi tersebut menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir sekaligus menandai mata uang Garuda ke ambang psikologis baru Rp18.000 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong menilai pelemahan ini mencerminkan kuatnya tekanan eksternal di tengah meningkatnya ketidakpastian global, ditambah sentimen domestik yang masih kurang kondusif.

“Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS yang menguat di tengah tensi geopolitik yang meningkat di Timur Tengah,” kata Lukman kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Selain itu, sejumlah data ekonomi AS yang dirilis lebih baik dari perkiraan pasar turut memperkuat mata uang Negeri Paman Sam.

Data ketenagakerjaan AS serta indeks aktivitas sektor jasa Institute for Supply Management (ISM) yang menunjukkan kinerja lebih kuat dari ekspektasi memperbesar optimisme terhadap ekonomi AS.

Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat permintaan terhadap dolar AS meningkat dan menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Sementara dari dalam negeri, sentimen pasar juga dinilai belum cukup kuat untuk menopang pergerakan rupiah.

Meski demikian, Lukman memperkirakan pelemahan rupiah berpotensi tertahan oleh langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Dengan kurs yang kembali mendekati level psikologis baru, bank sentral diperkirakan akan meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

“Sentimen domestik yang masih buruk, namun kembali mendekati level psikologi baru, kemungkinan Bank Indonesia akan mengintervensi secara agresif,” tambahnya.

Dengan analisa tersebut, Lukman memperkirakan pergerakan rupiah masih fluktuatif di kisaran Rp17.900 - Rp18.050 per dolar AS.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

level inflasi masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional

Denpasar (ANTARA) -

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali mengantisipasi risiko inflasi akibat dinamika ekonomi, geopolitik, hari besar keagamaan dan pengaruh cuaca.

“Kami siapkan sinergi dan inovasi,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Achris Sarwani di Denpasar, Rabu.

Ia menjelaskan bersama pemerintah provinsi dan sembilan/kabupaten kota di Bali, bank sentral itu fokus melakukan pasar murah, pemantauan harga secara berkala, termasuk pengawasan dan sidak pasokan elpiji bersubsidi.

Kemudian memfasilitasi distribusi pangan serta memaksimalkan kerja sama antar-daerah oleh perumda pangan, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi operasi pasar dan pasar murah kepada masyarakat.

Menurut dia, beberapa risiko perlu diperhatikan yaitu tingginya

barang dan jasa pada periode hari besar keagamaan Galungan-Kuningan yang jatuh pada pertengahan Juni 2026, serta musim puncak kunjungan wisatawan nusantara (libur sekolah).

Selain itu, ketidakpastian cuaca yaitu peralihan musim hujan ke kemarau disertai potensi El Nino berupa gangguan cuaca dan risiko kekeringan pada beberapa sentra produksi pangan dapat mempengaruhi produksi pertanian.

Kemudian, berlanjutnya ketidakpastian global berpotensi mendorong kenaikan lanjutan harga bensin dan bahan bakar rumah tangga yang per 1 Juni 2026, terdapat kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat pada Mei 2026, Bali secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,42 persen yang lebih tinggi dari April mencapai 0,01 persen.

Berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Mei 2026 bersumber dari kenaikan harga beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, dan angkutan udara.

Sementara itu, inflasi di Bali secara tahunan meningkat dari 2,08 persen, pada April 2026 menjadi 2,99 persen.

“Meskipun inflasi meningkat, level inflasi masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 1,5-3,5 persen,” ucapnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Hampir semua komoditas tersebut harganya stabil

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pemerintah konsisten menyediakan akses pangan terjangkau bagi masyarakat melalui gerakan pangan murah (GPM) guna menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi nasional.

"Tentunya upaya pemerintah dalam menjaga inflasi nasional telah dilaksanakan secara masif dan kontinyu. Salah satunya dengan penyelenggaraan gerakan pangan murah," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Melalui pelaksanaan GPM, pemerintah berupaya memastikan masyarakat dapat mengakses berbagai komoditas pangan pokok strategis dengan harga yang wajar dan lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Program tersebut juga difokuskan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan saat terjadi kenaikan harga, terutama pada periode hari besar keagamaan yang umumnya diikuti peningkatan permintaan komoditas pangan.

Selain memberikan akses pangan murah, pelaksanaan GPM menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta menekan potensi kenaikan inflasi yang dipicu oleh gejolak harga pangan.

Pemerintah saat ini memfokuskan upaya stabilisasi pada sejumlah komoditas utama seperti beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi dan kerbau, gula konsumsi, serta minyak goreng. Berbagai komoditas tersebut dilaporkan berada dalam kondisi harga yang relatif stabil.

"Hampir semua komoditas tersebut harganya stabil," tambah Ketut.

Adapun program pasar murah dalam bentuk GPM yang sudah terlaksana hingga akhir Mei 2026 telah tercapai 5.037 kali di 417 kabupaten/kota. Realisasi GPM tersebut telah jauh melebihi realisasi GPM Januari sampai Mei 2025 yang dicatat Bapanas di angka 3.482 kali.

Tingkat inflasi nasional secara umum masih terjaga sampai Mei 2026. Inflasi umum secara bulanan bergerak cukup progresif dari 0,13 persen di April, lalu menjadi 0,28 persen di Mei. Ini terjadi pula pada inflasi komponen bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan.

Dalam rilis terbarunya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan positif dari tingkat inflasi pangan. Pada Mei, level volatile food telah kembali mencatatkan inflasi 0,22 persen setelah sebelumnya di April menorehkan deflasi 0,88 persen.

"Inflasi bulan ke bulan menurut komponen, seluruh komponen mengalami inflasi. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,22 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah cabai merah, bawang merah, tomat, beras, dan sawi hijau," kata Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Selasa.

Dalam analisis BPS, komoditas sayuran cukup mendominasi inflasi pangan di Mei. Ini lebih dikarenakan faktor musiman karena di Mei terdapat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1447 Hijriah. Permintaan masyarakat pun cukup tinggi yang lumayan ikut mengerek harga.

"Kenaikan harga sayuran seperti cabai, bawang merah, tomat, ini disebabkan oleh produksi atau hasil panen dan juga peningkatan konsumsi masyarakat yang cenderung bersifat musiman. Ini bersifat musiman karena adanya hari besar keagamaan (sehingga) menjadi salah satu pemicu adanya perubahan permintaan di masyarakat," urai Pudji.

Kendati demikian, BPS menjelaskan masih terdapat komoditas pangan yang mengalami deflasi. Kondisi itu disebut mampu meredam laju inflasi, namun di sisi lain deflasi secara terus-menerus juga akan berimplikasi pada harga di tingkat produsen pangan.

Adapun komoditas pangan yang masih alami deflasi secara bulanan selama Mei antara lain daging ayam ras dengan 3,83 persen. Kemudian telur ayam ras mencatatkan deflasi semakin dalam hingga 5,14 persen. Bawang putih alami deflasi 3,06 persen.

Terkait fluktuasi harga beras, BPS melaporkan terdapat pergerakan harga yang tipis secara bulanan. Beras premium naik 0,56 persen secara month to month. Sementara untuk beras medium naik 0,79 persen secara month to month.

"Selanjutnya untuk inflasi beras di tingkat eceran pada bulan Mei 2026, di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,38 persen secara month to month," beber Pudji.

Sementara, dalam pantauan harga beras Bapanas, misalnya pada pergerakan rata-rata harga beras medium secara nasional. Per 2 Juni berada di angka Rp13.499 per kilogram (kg). Naik tipis 0,32 persen dibandingkan sebulan sebelumnya dan belum melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Meskipun harga beras berfluktuasi, jika dilihat pada tingkat inflasi beras secara bulanan, justru mulai menurun. Tingkat inflasi beras pada April berada di level 0,58 persen. Sementara inflasi beras pada Mei bergerak turun menjadi 0,38 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026