IDXChannel - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) memberikan catatan kritis terhadap efektivitas kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Meski pemerintah mengklaim kesepakatan ini sebagai terobosan, CSIS menilai dampaknya terhadap total perdagangan Indonesia masih sangat terbatas.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Riandy Laksono menerangkan, tambahan tarif nol persen dari AS hanya mencakup sekitar 24 persen dari total ekspor Indonesia ke negara tersebut. Jika dikalkulasikan dengan porsi ekspor ke AS yang hanya menyumbang 10 persen dari total ekspor nasional, maka pengaruh riilnya sangat kecil.

"Jadi, dari seluruh ekspor kita ke Amerika itu cuma 24 persen yang ter-cover yang dapat tambahan 0 persen. Bear in mind, ekspor kita ke Amerika itu cuma 10 persen. Jadi, total akses pasar yang kita amankan dari total trade kita cuma 2 persen,” ujar Riandy dalam diskusi CSIS, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Dalam kesepakatan ART, kata dia, terdapat 1.819 produk Indonesia yang mendapatkan pembebasan tarif (0 persen) atau eksimpasi dari AS.

Produk-produk tersebut meliputi komoditas unggulan seperti minyak sawit, kopi, karet, hingga komponen teknologi seperti semikonduktor dan suku cadang pesawat. Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) juga mendapatkan fasilitas serupa melalui skema Tariff Rate Quota (TRQ).

Namun, Riandy menilai angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan perjanjian dagang internasional lainnya yang biasanya mampu mengamankan 90 hingga 99 persen total perdagangan nasional. Dia bahkan meragukan daftar 1.819 produk tersebut merupakan murni hasil negosiasi alot pemerintah sejak April 2025.

Pemerintah sebelumnya menyatakan kesepakatan ini krusial untuk melindungi sekitar 4 juta pekerja di sektor tekstil dan turunannya. Namun, CSIS mengingatkan fasilitas ini harus dibayar dengan reformasi tata kelola perdagangan yang cukup besar di pihak Indonesia.

Sebagai bentuk resiprokal, Indonesia juga memberikan tarif nol persen bagi produk impor asal AS, khususnya bahan baku pangan seperti Gandum dan Kedelai.

Kebijakan impor ini diambil pemerintah dengan alasan menjaga stabilitas harga produk turunan seperti mi, tahu, dan tempe agar tetap terjangkau oleh masyarakat domestik.

Riandy menilai capaian akses pasar yang hanya 2 persen dari total perdagangan nasional tersebut terasa tidak sebanding dengan komitmen reformasi perdagangan yang harus dijalankan Indonesia bagi produk-produk Amerika Serikat. Hal ini memicu pertanyaan apakah perjanjian ini benar-benar menjadi 'karpet merah' bagi ekspor nasional atau justru menjadi tantangan baru bagi neraca perdagangan Indonesia.

(Dhera Arizona)

Manfaat utama dari ART ini sebenarnya ada pada kesempatan melakukan reformasi struktural yang mana sulit dilakukan atas keinginan sendiri

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono berpendapat Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berdampak positif dari sisi dorongan reformasi struktural.

“Manfaat utama dari ART ini sebenarnya ada pada kesempatan melakukan reformasi struktural yang mana sulit dilakukan atas keinginan sendiri,” kata Riandy dalam taklimat media bertajuk “Perjanjian Perdagangan Resiprokal: Karpet Merah atau Jebakan Perdagangan” di Jakarta, Jumat.

Sebagai contoh, kesepakatan ART mendorong perizinan impor yang lebih terbuka dan otomatis, khususnya untuk produk dari AS. Menurut Riandy, poin ini bisa mereformasi regulasi barang larangan atau pembatasan (lartas) yang selama ini membutuhkan banyak rekomendasi.

Kemudian, kesepakatan itu juga bisa memancing pembenahan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan hambatan investasi lain yang cukup restriktif.

“Karena, dapat diperdebatkan bahwa ketika kita menerapkan rezim perdagangan dan investasi yang lebih restriktif, investasinya justru tidak masuk, karena mereka butuh bahan baku untuk mengekspor dan lain sebagainya,” jelas dia.

Prinsip keberterimaan standar dan proses juga dikatakan menjadi salah satu poin positif. Misalnya soal regulasi halal untuk produk AS.

Skema itu bukan menuntut Indonesia untuk menghapus ketentuan halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tetapi meminta pengakuan terhadap standar halal dari AS.

Riandy menilai pendekatan tersebut dapat memangkas proses pengujian berulang yang memperlambat arus barang.

“Ini kan menghilangkan repetisi pengujian dari standar itu sendiri. Jadi, ini membuat perdagangan jauh lebih seamless,” katanya menambahkan.

Kepabeanan pun didorong untuk makin modern, misalnya dengan membolehkan pemberitahuan di depan tentang klasifikasi atau ketentuan produk, sehingga proses yang sebelumnya berbelit akan menjadi lebih mulus.

Dampak positif lainnya terlihat pada perlindungan tenaga kerja dan lingkungan.

Riandy menyebut kesepakatan ART bakal makin mengetatkan ketentuan soal upah minimum provinsi (UMP) dan praktik outsourcing.

Sedangkan dari sisi lingkungan, kesepakatan ini bisa menekan praktik penebangan liar (illegal logging) dan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan mendaur ulang bahan baku mineral kritis atau critical raw materials (CRM).

“Jadi (kesepakatan ART) ini adalah hidden gem, kalau kata anak-anak gen Z sekarang. Hidden gem dari perjanjian yang kita rasa ini sangat berat sebelah. Ada hidden gem-nya,” tutur dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menyepakati Agreement on Reciprocal Trade (ART) alias perjanjian tarif dagang resiprokal pada Kamis, 19 Februari 2026 lalu.

Namun sehari setelahnya, Mahkamah Agung AS menganulir kebijakan tarif yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Merespons putusan tersebut, Trump menetapkan kembali kebijakan tarif global sebesar 15 persen.

Meski demikian, Indonesia bisa tetap memperoleh keuntungan dari perjanjian dagang yang telah disepakati.

Dosen Perdagangan Internasional FEB Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi menjelaskan, kesepakatan ART memberikan pengecualian tarif bagi 1.819 produk Indonesia, di antaranya adalah minyak kelapa sawit, kopi, kakao, rempah, komponen elektronik & semikonduktor, hingga produk tekstil.

Setelah Trump memberlakukan tarif global 15 persen, komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia itu bakal tetap mendapat tarif nol persen. Hal ini memberikan keunggulan bagi produk-produk Indonesia di pasar AS karena produk dari negara lain terkena tarif 15 persen.

"Menariknya, setelah pemberlakuan Section 122 yang menetapkan tarif global 15 persen, 1.819 lini produk Indonesia tetap berada pada posisi nol persen. Ini berarti tarif diferensial terhadap sejumlah negara lain tetap terbuka. Dengan kata lain, meskipun terjadi penyesuaian kebijakan di tingkat global, ruang untuk keunggulan relatif Indonesia tidak sepenuhnya tertutup. Selama terdapat perbedaan tarif antarnegara, potensi trade diversion dan investment diversion masih dapat bekerja," kata Fithra dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

Dia menerangkan, perbedaan tarif tersebut berpotensi mendorong industri-industri di negara lain untuk relokasi ke Indonesia. "Selama tarif diferensial antara Indonesia dan kompetitor utama tetap terjaga, baik melalui instrumen sementara maupun permanen, maka pengalihan perdagangan dan relokasi rantai pasok akan terus menjadi kemungkinan yang rasional," ujar Fithra.

Selain menjaga daya saing produk Indonesia di pasar ekspor, kata Fithra, perjanjian dagang dengan AS juga menjaga kelangsungan hidup jutaan pekerja di sektor industri padat karya.

"Tarif membuka ruang kompetitif. Investasi mengisi ruang itu dengan mesin, tenaga kerja, dan teknologi. Ekspor meningkat, lapangan kerja tercipta, PDB tumbuh, inflasi tetap terkendali," katanya.

Saat ini perjanjian dagang yang disepakati Indonesia dan AS masih diproses lebih lanjut di masing-masing negara. Indonesia dan AS memiliki masa konsultasi selama 60 hari untuk berkoordinasi dengan institusi terkait di dalam negeri masing-masing.

Bila proses tersebut berjalan lancar, Fithra optimistis ART dapat mendorong perekonomian Indonesia. "Indonesia sedang menulis bab barunya dengan langkah yang tenang, terukur, dan berpijak pada kalkulasi yang rasional," ujar dia.

(Dhera Arizona)

Pemerintah memastikan rencana impor bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS) senilai US$ 15 miliar tidak akan menambah kuota impor energi nasional.

Kebijakan itu merupakan bagian dari kesepakatan tarif antara Indonesia dan AS yang sudah di teken Presiden Prabowo dan Donald Trump.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, alokasi pembelian tersebut sudah dihitung secara matang dan tidak akan membebani neraca komoditas Indonesia.

"Kita tahu bersama bahwa dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar US$ 15 miliar," ujar Bahlil di Washington DC, dalam keterangan resmi Jumat (20/2).

Nilai US$ 15 miliar itu, kata dia, mencakup pembelian BBM jadi, LPG, serta minyak mentah. Langkah ini memang tergolong besar dan menjadi babak baru dalam hubungan dagang sektor energi kedua negara. Namun, pemerintah menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak menambah kuota impor energi Indonesia yang sudah ditetapkan.

"US$ 15 miliar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di AS bukan berarti kita menambah volume impor. Namun, kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara, di antaranya negara-negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, maupun beberapa negara di Afrika," jelasnya.

Dengan skema tersebut, total volume impor energi Indonesia secara keseluruhan tetap sama. Perbedaannya hanya terletak pada sumber negara pemasok.

Bahlil menyebut langkah ini sebagai strategi reposisi pasokan, bukan penambahan ketergantungan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga memastikan mekanisme pembelian akan tetap mempertimbangkan aspek keekonomian yang saling menguntungkan. Artinya, harga dan skema kontrak tetap harus kompetitif bagi Indonesia maupun pihak AS.

"Yang pasti, dalam praktiknya akan memperhatikan mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan, baik bagi pihak AS dan badan usahanya, maupun bagi pihak Indonesia," katanya.

Bahlil mengungkapkan, arahan kebijakan ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah proses finalisasi kesepakatan dalam 90 hari ke depan rampung, pemerintah akan segera masuk ke tahap eksekusi.

"Begitu finalisasi selesai, maka langsung kita mulai tahapan eksekusi. Jadi ini langsung bisa berjalan agar tidak ada persepsi yang berbeda dari berbagai pihak," pungkas Bahlil.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom yang juga peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan perjanjian tarif resiprokal, yang akan ditandatangani Indonesia dan Amerika Serikat pada pekan depan, tidak menjadikan Indonesia sekadar pasar bagi produk asing.

Menurut Yusuf, saat dihubungi di Jakarta, Jumat, kesepakatan ini harus memastikan adanya manfaat nyata bagi industri dalam negeri.

Ia menilai komoditas yang mendapat pengecualian tarif dari AS, seperti sawit, kakao, kopi, dan teh, pada dasarnya bukanlah produk yang bersaing langsung dengan industri domestik negara tersebut. Karena itu, konsesi yang diberikan AS dinilai relatif terbatas.

"Sebaliknya, komitmen Indonesia untuk membuka akses pasar dan mengurangi hambatan nontarif bisa menyentuh sektor yang jauh lebih luas dan sensitif, termasuk manufaktur dan ekonomi digital," ujarnya.

Ia menekankan beban penyesuaian terbesar justru berpotensi berada di sisi Indonesia.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya memastikan kesepakatan ini tidak hanya membuka pintu bagi produk asing, tetapi juga memberikan peningkatan akses signifikan untuk produk bernilai tambah tinggi, serta disertai komitmen investasi dan transfer teknologi yang konkret dari AS.

Dia juga mengingatkan bahwa manfaat perjanjian dagang tidak otomatis terwujud hanya karena tarif diturunkan.

Menurut dia, tanpa kesiapan struktur industri, logistik, dan daya saing pelaku usaha, Indonesia berisiko hanya mengalami kenaikan impor sementara ekspor stagnan.

"Kesepakatan ini berpotensi positif, tetapi sangat bergantung pada detail implementasi dan strategi domestik. Jika tidak dikelola dengan cermat, risiko ketimpangan manfaat antara kedua negara cukup besar," katanya.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan terbang ke AS pada Kamis (19/2/2026) untuk menandatangani dokumen final kesepakatan tarif resiprokal Indonesia-AS bersama Presiden AS Donald Trump setelah penyusunan draf perjanjian rampung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perjanjian timbal balik ini masih dalam proses finalisasi, sehingga besaran tarif dagang yang disepakati kedua negara belum dapat dipastikan.

Meski demikian, dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi produk AS, mengatasi hambatan non-tarif, serta memperkuat kerja sama perdagangan digital, teknologi, dan keamanan.

Sebaliknya, AS akan memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di Negeri Paman Sam, seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, dan teh.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta Profesor Angel Damayanti menyoroti pentingnya kesiapan rencana penandatanganan "Agreement on Reciprocal Tariff" (ART) antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

"Ke depan harus dibahas secara rinci. Apakah 19 persen itu sudah menguntungkan, atau masih perlu negosiasi lagi. Bisa saja ada sektor tertentu yang tarifnya lebih rendah, sementara yang lain berbeda," katanya di Kampus UKI, Jakarta Timur, Jumat.

Angel menyebutkan, penandatanganan perjanjian tarif tersebut sebagai langkah strategis yang penting bagi perekonomian nasional.

Namun, dia menekankan bahwa kesiapan regulasi dan pelaku usaha dalam negeri menjadi faktor kunci keberhasilan kesepakatan tersebut.

Menurut Angel, kesepakatan tersebut menjadi penting karena Indonesia tidak bisa berdiri sendiri dalam menghadapi dinamika ekonomi global. AS merupakan salah satu pasar strategis bagi produk-produk Indonesia.

"Secara ekonomi, kita butuh banyak negara lain. Amerika adalah pasar yang sangat penting sehingga hubungan perdagangan harus terus dibina," ujar Angel.

Selain itu, Angel mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya sempat terkena tarif impor sebesar 32 persen pada 2025. Kebijakan tersebut dinilai berdampak besar terhadap pelaku usaha nasional.

"Tarif 32 persen itu tentu memukul banyak pengusaha di Indonesia. Maka perlu banyak negosiasi dan akhirnya diturunkan menjadi sekitar 19 persen," katanya.

Meski demikian, Angel menilai tarif 19 persen juga masih perlu dikaji secara mendalam. Pemerintah perlu memastikan apakah besaran tarif tersebut benar-benar menguntungkan industri dalam negeri.

Selain itu, Angel menilai substansi perjanjian bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan ART. Yang jauh lebih penting adalah kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan pelaku usaha dan masyarakat di dalam negeri.

"Yang paling penting sebenarnya bukan hanya perjanjiannya, tetapi bagaimana pemerintah mempersiapkan konstituen di dalam negeri, terutama pengusaha agar siap menghadapi tarif, persaingan dagang dan perubahan pasar," katanya.

Angel menilai arah perdagangan global saat ini menunjukkan ketertarikan besar terhadap Indonesia, khususnya terkait sumber daya alam strategis.

"Dunia sekarang kelihatannya sedang mengincar Indonesia karena kita punya banyak mineral kritis, seperti nikel, tembaga dan lainnya yang dibutuhkan untuk mobil listrik dan semikonduktor," katanya.

Kondisi tersebut, menurut Angel, membuka peluang besar bagi Indonesia, tetapi juga menuntut kesiapan yang matang agar tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah.

Selain itu, Angel menyebutkan, pemerintah perlu menyiapkan setidaknya tiga aspek utama untuk mendukung implementasi ART. Pertama, regulasi yang jelas dan berpihak pada kepentingan nasional.

Kedua, penguatan kapasitas pelaku usaha dalam negeri agar mampu bersaing. Ketiga, memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Regulasinya harus siap, pengusahanya juga harus siap, dan yang paling penting masyarakat Indonesia harus menikmati manfaatnya," tegas Angel.

Angel berharap kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat tidak hanya meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga mendorong industrialisasi, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan daya saing produk nasional.

"Kalau semua disiapkan dengan baik, ART ini bisa memperkuat posisi tawar Indonesia dalam hubungan dagang global," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan akan ada penandatangan ART dengan AS berbarengan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP).

"Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19 (Februari), dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," kata Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

Airlangga mengatakan, dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, dibahas terkait pembaruan perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Hingga saat ini Indonesia masih mendapat tarif resiprokal sebesar 19 persen. Tim perunding resiprokal telah melakukan upaya terbaik untuk mendapat kesepakatan.

Ia mengatakan, pemerintah masih menunggu keputusan akhir sebelum terjadinya penandatangan tarif resiprokal.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 19 Februari 2026. Di antara agenda itu, Prabowo akan menandatangani kerja sama perdagangan bertajuk Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS.

Pernyataan Airlangga itu disampaikan di Istana Negara usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Tadi membicarakan terkait dengan update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Terpisah, Airlangga menyatakan bahwa secara substansi, seluruh negosiasi terkait dengan tarif dengan AS telah rampung. Kedua negara pun telah menuntaskan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).

Sebelumnya, usai pertemuan dengan USTR Jameson Greer di Washington D.C. akhir tahun lalu, pemerintah menargetkan dokumen ART dapat diteken oleh Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump pada kisaran tanggal 12—19 Januari 2026. Kendati demikian, hingga memasuki pekan kedua Februari 2026, seremoni tersebut belum terealisasi.

Sebagai catatan, dalam kerangka kesepakatan awal yang dibangun sejak Juli tahun lalu, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk untuk mayoritas produk asal AS. Sebagai timbal balik, Negeri Paman Sam sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Selain itu, AS juga memberikan lampu hijau pengecualian tarif bagi komoditas unggulan ekspor RI, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao.

Di sisi lain, lawatan Prabowo ke AS pun terkait dengan agenda KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengatakan bahwa Presiden telah menerima undangan KTT tersebut yang akan digelar 19 Februari 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menolak tuntutan Amerika Serikat (AS) untuk membeli drone buatan AS sebagai bagian dari perjanjian perdagangan antara kedua negara, demikian dilaporkan surat kabar The Straits Times dengan mengutip sumber-sumber terkait. Indonesia telah menyetujui sejumlah besar persyaratan yang diajukan AS dalam perundingan perdagangan, termasuk rencana untuk mengimpor bahan bakar dari AS sebagai pengganti Singapura, menurut laporan tersebut pada Rabu (28/1/2026).

Namun demikian, Indonesia menolak ketentuan yang dinilai melanggar konstitusi, termasuk tuntutan untuk membeli drone AS guna mengawasi Laut China Selatan, tambah laporan itu. Menurut surat kabar tersebut, kedua pihak hampir mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif AS dari 32 persen menjadi 19 persen.

Indonesia juga dilaporkan berencana melonggarkan pembatasan impor mobil asal Amerika serta menghapus hambatan terhadap pasokan peralatan teknologi dan medis dari AS. Perundingan antara kedua pihak masih berlangsung dan saat ini berfokus pada finalisasi kesepakatan serta penyelesaian masalah-masalah administratif, demikian isi laporan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikannya usai menghadiri penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Airlangga mengatakan pihaknya telah menyelesaikan pembahasan isu-isu utama dalam kerangka perundingan tarif perdagangan resiprokal RI–AS, dan kini fokus beralih pada penyusunan detail tekhnis perjanjian.

Tim dari kedua negara dijadwalkan bertemu di Washington, D.C. pada 12–19 Januari 2026 untuk menyelesaikan tahapan legal drafting perjanjian.

“Tadi under secretary nya baru saja ketemu di kantor khususnya negosiator mengenai agriculture, secara keseluruhan isu-isu sudah terselesaikan. Hari Senin tim akan berangkat ke Washington. Dijadwalkan untuk legal drafting dalam waktu 5-7 hari, sesudah itu kita tentukan kapan sekiranya di Amerika berproses kapan presiden Prabowo ke Amerika,” ujar Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa pembahasan tidak hanya soal tarif, tetapi juga mencakup isu volume impor dan pengaturan teknis lainnya.

Ia mengklarifikasi bahwa perundingan itu tidak secara spesifik membahas tujuan untuk menetapkan tarif nol persen bagi semua komoditas, termasuk yang 0%.

Justru, kata dia, negosiasi difokuskan pada pengaturan volume dan aspek teknis perdagangan.

“Kita kan sekarang ini untuk agriculture kan positif terhadap AS. Terkait migas juga nanti kita akan laksanakan sesudah perjanjian reciprocal tarif ditandatangani baru kita mulai bicara impor migas, cuma kan kemarin MOU impor sudah ditandatangani,” ucapnya

Untuk sektor migas, lanjut Airlangga, pembicaraan akan berlanjut setelah perjanjian tarif resiprokal ditandatangani.

Indonesia dan AS sebelumnya juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai impor migas.

Mengenai target penandatanganan dokumen perjanjian, Airlangga mengatakan jadwal akhir penandatanganan akan ditentukan berdasarkan hasil legal drafting di AS. Pemerintah berharap dokumen tersebut dapat ditetapkan pada akhir Januari 2026.

Konflik AS vs Venezuela

Airlangga juga menanggapi kekhawatiran adanya pengaruh konflik geopolitik antara AS dan Venezuela terhadap negosiasi.

Dia menilai konflik tersebut merupakan persoalan geopolitik yang berbeda dan tidak berdampak langsung terhadap negosiasi tarif Indonesia–AS.

Apalagi, kata Airlangga, pembicaraan perdagangan ini merupakan kelanjutan dari proses panjang yang telah berlangsung sejak 2025. Pemerintah Indonesia dan pihak AS telah menyepakati substansi utama perjanjian tarif dagang resiprokal, termasuk pengaturan tarif dan akses pasar, yang nantinya akan dituangkan dalam dokumen perjanjian (Agreement on Reciprocal Trade/ART).

Negosiasi ini dipandang strategis bagi kedua negara dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral, termasuk di bidang pertanian dan komoditas ekspor unggulan Indonesia, seperti minyak sawit, kopi, dan kakao, yang direncanakan mendapatkan fasilitas tarif nol persen dalam kesepakatan akhir.

“Tidak. Itu kan geopolitik. Berbeda. Itu wilayah backyard Amerika dan itu sudah menjadi persoalan sejak nasionalisasi Hugo Chavez, persoalannya panjang hanya saja setahun ke belakang ekskalasi terjadi. Tapi tak berkaitan dengan kepentingan Asean, karena Asean juga menjadi kepentingan, karena berada di regional Asia Pasifik juga,” pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan hasil pembicaraannya dengan perwakilan Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Respresentative (USTR) Jamieson Greer terkait dengan pembahasan kesepakatan dagang antara AS dengan Indonesia.

Airlangga mengatakan perjanjian tarif resiprokal antara AS dan Indonesia akan dilanjutkan, dan dari Kemenko Perekonomian akan mengirimkan tim untuk terbang ke Washington pekan depan.

"Harapannya sampai dengan akhir tahun ini apa yang sudah diperjanjikan dari kedua pemimpin, yaitu Presiden Prabowo dan Presiden Trump bisa dituangkan di dalam draft agreement," ujar Airlangga saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Pagi ini dirinya juga telah memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Airlangga mengatakan Prabowo memberikan arahan agar 2025 ini pembahasan perjanjian dagang antara AS-Indonesia bisa selesai.

Airlangga mengatakan hasil diskusi antara Indonesia dengan AS tersebut menjadi hal yang sangat positif mengingat Indonesia adalah negara ketiga yang sudah sepakat dengan kebijakan tarif AS.

Pada kesempatan ini Airlangga juga membantah kesepakatan tarif Indonesia-AS terancam gagal karena pemerintah dianggap mengingkari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli 2025.

"Itu perjanjian yang bukan dengan Indonesia, jadi berbeda. Itu akan kita finalkan minggu depan," jelasnya enggan memerinci lagi.

Menurutnya, dinamika dalam pembahasan perjanjian dagang seperti ini adalah hal yang lumrah. Dia mencontohkan perjanjian dagang Indonesia dengan Eropa yang membutuhkan waktu hingga 10 tahun. "Dengan AS belum setahun," kelakar Airlangga.

Sebelumnya, Reuters melaporkan kesepakatan tarif dagang Indonesia dengan AS terancam gagal setelah pejabat Washington semakin frustrasi terhadap langkah pemerintah Indonesia yang dinilai mundur dari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli 2025.

"Mereka mengingkari apa yang sudah kami sepakati pada Juli," kata seorang pejabat AS yang enggan disebutkan identitasnya tanpa memberikan detail mengenai komitmen spesifik mana yang kini dipersoalkan oleh Indonesia, dilansir dari Reuters, Rabu (10/12/2025).

Pejabat tersebut menyebut, pejabat Indonesia telah menyampaikan kepada Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui sebagian komitmen yang bersifat mengikat dalam perjanjian tersebut. Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi laporan yang dilaporkan pertama kali oleh Financial Times (FT).

Pemerintah Indonesia dinilai berupaya menafsirkan ulang sejumlah ketentuan dengan cara yang, menurut pemerintahan Presiden Donald Trump, menghasilkan kesepakatan yang lebih merugikan AS dibandingkan dengan perjanjian yang baru-baru ini disepakati Washington dengan Malaysia dan Kamboja.

Salah satu sumber FT menyebut, Indonesia bukan sekadar memperlambat implementasi kesepakatan, seperti yang sering terjadi dalam perundingan dagang dengan mitra lain. Indonesia secara terang-terangan menyatakan tidak bisa menjalankan apa yang telah disepakati dan ingin menegosiasikan ulang komitmen awal agar tidak bersifat mengikat.

“Situasi ini sangat bermasalah dan tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat. Indonesia berisiko kehilangan kesepakatan tersebut,” ujarnya.