#30 tag 24jam
CSIS: Perjanjian dagang AS bawa dampak positif reformasi struktural
Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono berpendapat Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara ... [379] url asal
#csis #perjanjian-art #agreement-on-resiprocal-trade #perjanjian-dagang-as #perjanjian-tarif-resiprokal
Manfaat utama dari ART ini sebenarnya ada pada kesempatan melakukan reformasi struktural yang mana sulit dilakukan atas keinginan sendiri
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono berpendapat Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berdampak positif dari sisi dorongan reformasi struktural.
“Manfaat utama dari ART ini sebenarnya ada pada kesempatan melakukan reformasi struktural yang mana sulit dilakukan atas keinginan sendiri,” kata Riandy dalam taklimat media bertajuk “Perjanjian Perdagangan Resiprokal: Karpet Merah atau Jebakan Perdagangan” di Jakarta, Jumat.
Sebagai contoh, kesepakatan ART mendorong perizinan impor yang lebih terbuka dan otomatis, khususnya untuk produk dari AS. Menurut Riandy, poin ini bisa mereformasi regulasi barang larangan atau pembatasan (lartas) yang selama ini membutuhkan banyak rekomendasi.
Kemudian, kesepakatan itu juga bisa memancing pembenahan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan hambatan investasi lain yang cukup restriktif.
“Karena, dapat diperdebatkan bahwa ketika kita menerapkan rezim perdagangan dan investasi yang lebih restriktif, investasinya justru tidak masuk, karena mereka butuh bahan baku untuk mengekspor dan lain sebagainya,” jelas dia.
Prinsip keberterimaan standar dan proses juga dikatakan menjadi salah satu poin positif. Misalnya soal regulasi halal untuk produk AS.
Skema itu bukan menuntut Indonesia untuk menghapus ketentuan halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tetapi meminta pengakuan terhadap standar halal dari AS.
Riandy menilai pendekatan tersebut dapat memangkas proses pengujian berulang yang memperlambat arus barang.
“Ini kan menghilangkan repetisi pengujian dari standar itu sendiri. Jadi, ini membuat perdagangan jauh lebih seamless,” katanya menambahkan.
Kepabeanan pun didorong untuk makin modern, misalnya dengan membolehkan pemberitahuan di depan tentang klasifikasi atau ketentuan produk, sehingga proses yang sebelumnya berbelit akan menjadi lebih mulus.
Dampak positif lainnya terlihat pada perlindungan tenaga kerja dan lingkungan.
Riandy menyebut kesepakatan ART bakal makin mengetatkan ketentuan soal upah minimum provinsi (UMP) dan praktik outsourcing.
Sedangkan dari sisi lingkungan, kesepakatan ini bisa menekan praktik penebangan liar (illegal logging) dan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan mendaur ulang bahan baku mineral kritis atau critical raw materials (CRM).
“Jadi (kesepakatan ART) ini adalah hidden gem, kalau kata anak-anak gen Z sekarang. Hidden gem dari perjanjian yang kita rasa ini sangat berat sebelah. Ada hidden gem-nya,” tutur dia.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Perjanjian Tarif Resiprokal RI-AS Tak Langsung Berlaku, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Namun, perlu digarisbawahi, perjanjian tarif ini baru bisa diberlakukan di kedua negara dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Lantas, apa saja? [315] url asal
#perjanjian-tarif-resiprokal #perjanjian-tarif-dagang #art-indonesia-as
(IDX-Channel - Economics) 23/02/26 14:35
v/144443/
IDXChannel - Kesepakatan perjanjian tarif dagang resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) saat ini menjadi perhatian pelaku pasar.
Namun, perlu digarisbawahi, perjanjian tarif ini baru bisa diberlakukan di kedua negara dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Lantas, apa saja?
Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyampaikan, perjanjian tarif akan sah diberlakukan setelah masing-masing negara menuntaskan prosedur hukum domestiknya dan saling menukar pemberitahuan resmi.
Tanpa dua tahapan itu, kesepakatan yang sudah ditandatangani masih berstatus kerangka kerja, bukan rezim perdagangan yang mengikat.
"Di Indonesia, proses tersebut mengharuskan ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)," ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu mengajukan naskah perjanjian untuk dibahas bersama parlemen sebelum disetujui menjadi Undang-Undang (UU) atau payung hukum yang sah. Tahapan ini mencakup pembahasan substansi, dampak fiskal, hingga implikasi terhadap industri dalam negeri.
Sementara di AS, ART harus melalui jalur legislasi sesuai ketentuan yang berlaku di Kongres AS. Proses tersebut dapat melibatkan komite terkait perdagangan, evaluasi dampak ekonomi, hingga persetujuan formal sebelum pemerintah AS dapat menuntaskan kewajiban hukumnya.
Fakhrul menilai pasar saat ini cenderung terlalu cepat mengantisipasi hasil akhir kesepakatan.
“ART ini belum efektif. Secara hukum, ia baru berlaku setelah kedua negara menyelesaikan prosedur domestiknya dan melakukan notifikasi resmi. Jadi masih ada tahapan yang harus dilewati,” ujarnya.
Menurut Fakhrul, kondisi ini penting dicermati. Sebab, sebagian pelaku pasar sudah melakukan pricing in terhadap potensi manfaat penurunan tarif dan kepastian akses pasar.
“Kalau arsitektur hukumnya belum selesai, maka risiko implementasi tetap ada. Investor perlu memahami bahwa masih ada ruang dinamika politik dan legislasi di kedua negara,” kata dia.
Dalam lembar fakta terbaru yang dirilis Gedung Putih, pemerintah AS menegaskan akan terus menghormati perjanjian perdagangan timbal balik yang mengikat secara hukum dan mengharapkan komitmen yang sama dari mitra dagangnya.
Pernyataan itu dipandang sebagai sinyal untuk menjaga integritas kesepakatan sekaligus memastikan setiap tahapan dipenuhi secara formal.
(Dhera Arizona)
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)