Bisnis.com, SURABAYA — Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Satria Unggul Wicaksana angkat suara terkait perjanjian dagang yang sebelumnya telah diteken oleh pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat.

Dia menilai kesepakatan tersebut telah tergolong cacat, baik menurut hukum domestik maupun internasional, menyusul putusan yang diterbitkan majelis Mahkamah Agung (Supreme Court) Amerika Serikat.

Satria menyatakan kebijakan tarif yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump, yang menjadi dasar atas perjanjian tersebut, telah resmi dinyatakan tidak absah lewat putusan Supreme Court pada 20 Februari 2026, di mana penetapannya hanya berselang satu hari usai penandatanganan kesepakatan dagang tersebut dengan pemerintah Indonesia.

"Konstitusi Amerika Serikat menegaskan bahwa pengenaan tarif adalah kewenangan Kongres, bukan Presiden. Penggunaan UU Kedaruratan Ekonomi oleh Trump dengan dalih keamanan ekonomi dan narkotika untuk menetapkan tarif diskriminatif hingga 30% dianggap ilegal. Artinya, tarif untuk semua mitra dagang, termasuk Indonesia, seharusnya otomatis berada pada angka 10% tanpa perlu syarat-syarat tambahan," tegas Satria.

Satria menjelaskan upaya pemerintah Negeri Paman Sam dalam memaksakan perjanjian untuk disepakati tersebut diduganya mengandung semacam unsur "teror" maupun intimidasi diplomatik. Hal tersebut, lanjut dia, juga merujuk pada Pasal 53 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

"Salah satu syarat batalnya perjanjian internasional adalah adanya ancaman atau intimidasi terhadap salah satu pihak. Apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia adalah bentuk intimidasi. Secara hukum internasional, ini merupakan alasan kuat untuk kemudian melakukan pengakhiran atau penarikan diri," tegasnya.

Lebih lanjut, Dekan Fakultas Hukum Umsura ini juga membedah isi dari perjanjian yang dianggapnya sangat tidak setara atau unequal dan merugikan kepentingan nasional. Sejumlah poin krusial yang disorotinya, pertama adalah kewajiban untuk meniadakan hambatan dagang, termasuk adalah penghapusan sertifikasi halal terhadap komoditas yang berasal dari Amerika Serikat.

"Ini sangat bahaya, mengingat pasar Indonesia adalah pasar di mana sebagian besar adalah umat Muslim yang sangat banyak jumlahnya," ungkapnya.

Selanjutnya adalah ancaman terhadap swasembada pangan. Menurutnya, penerapan tarif 0% terhadap komoditas impor jagung dan kedelai dari Amerika Serikat dinilai Satria bertolak belakang dengan program swasembada pangan yang justru digembar-gemborkan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya.

"Padahal, sekali lagi, Indonesia di tengah gembor-gembor pemerintah untuk swasembada pangan, poin kesepakatan itu justru bertolak belakang dengan visi tersebut," tambahnya.

Selanjutnya adalah mengenai konsesi tambang. Satria menyebut perpanjangan kontrak Freeport hingga selama 140 tahun tersebut menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah Indonesia, yang menerima ketidakadilan terjadi.

"Hal-hal di atas menunjukkan bahwa kita betul-betul tidak equal atau tidak setara di dalam perjanjian perdagangan yang justru banyak sekali menguntungkan pihak Amerika Serikat," bebernya.

Secara hukum, Satria menyebut situasi ini sebagai Fundamental Change of Circumstances atau perubahan mendasar pada keadaan, yang membuat perjanjian otomatis batal demi hukum karena dasar kebijakan di negara asal telah resmi digugurkan.

Oleh sebab itu, Satria pun mendesak Presiden Prabowo beserta jajaran kabinetnya untuk dapat bersikap transparan kepada segenap warga negara mengenai ketidakabsahan perjanjian itu. Tak hanya itu, dirinya juga mendorong lembaga legislatif untuk segera mengambil langkah tegas dan nyata dengan menjalankan fungsi pengawasan.

"Penting bagi DPR RI, terutama Komisi I, untuk memanggil Kementerian Luar Negeri. Kita harus meminta pertanggungjawaban agar martabat atau dignity dan daya tawar kita tidak tercabik-cabik di dunia internasional. Jangan sampai kita secara sukarela menjalankan perjanjian itu, yang secara hukum nasional maupun internasional dinyatakan tidak sah," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Satria Unggul Wicaksana angkat suara terkait perjanjian dagang yang sebelumnya telah diteken oleh pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

Satria Unggul Wicaksana menegaskan kesepakatan tersebut telah tergolong cacat, baik menurut hukum domestik maupun internasional, menyusul putusan yang diterbitkan majelis Mahkamah Agung (Supreme Court) AS.

Satria menyatakan kebijakan tarif yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump, yang menjadi dasar atas perjanjian tersebut, telah resmi dinyatakan tidak absah lewat putusan Supreme Court pada 20 Februari 2026.

Putusan Supreme Court keluar hanya berselang satu hari usai penandatanganan kesepakatan dagang antara AS dengan pemerintah Indonesia.

"Konstitusi AS menegaskan bahwa pengenaan tarif adalah kewenangan Kongres, bukan Presiden. Penggunaan UU Kedaruratan Ekonomi oleh Trump dengan dalih keamanan ekonomi dan narkotika untuk menetapkan tarif diskriminatif hingga 30% dianggap ilegal. Artinya, tarif untuk semua mitra dagang, termasuk Indonesia, seharusnya otomatis berada pada angka 10% tanpa perlu syarat-syarat tambahan," kata Satria.

Satria menjelaskan upaya pemerintah Negeri Paman Sam dalam memaksakan perjanjian untuk disepakati diduga mengandung unsur "teror" maupun intimidasi diplomatik.

Hal tersebut, lanjut dia, juga merujuk pada Pasal 53 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

"Salah satu syarat batalnya perjanjian internasional adalah adanya ancaman atau intimidasi terhadap salah satu pihak. Apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia adalah bentuk intimidasi. Secara hukum internasional, ini merupakan alasan kuat untuk kemudian melakukan pengakhiran atau penarikan diri," tegasnya.

Lebih lanjut, Dekan Fakultas Hukum Umsura ini juga membedah isi dari perjanjian yang dianggap sangat tidak setara atau unequal dan merugikan kepentingan nasional.

Sejumlah poin krusial yang disorotinya, pertama adalah kewajiban untuk meniadakan hambatan dagang, termasuk penghapusan sertifikasi halal terhadap komoditas yang berasal dari Amerika Serikat.

"Ini sangat bahaya, mengingat pasar Indonesia adalah pasar di mana sebagian besar adalah umat Muslim yang sangat banyak jumlahnya," ungkapnya.

Selanjutnya adalah ancaman terhadap swasembada pangan. Menurutnya, penerapan tarif 0% terhadap komoditas impor jagung dan kedelai dari AS dinilai Satria bertolak belakang dengan program swasembada pangan yang justru digembar-gemborkan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya.

"Padahal, sekali lagi, Indonesia di tengah gembor-gembor pemerintah untuk swasembada pangan, poin kesepakatan itu justru bertolak belakang dengan visi tersebut," ucapnya.

Selanjutnya mengenai konsesi tambang. Satria menyebut perpanjangan kontrak Freeport hingga 140 tahun menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah Indonesia yang menerima ketidakadilan terjadi.

"Hal-hal di atas menunjukkan bahwa kita betul-betul tidak equal atau tidak setara di dalam perjanjian perdagangan yang justru banyak sekali menguntungkan pihak AS," bebernya.

Secara hukum, Satria menyebut situasi ini sebagai Fundamental Change of Circumstances atau perubahan mendasar pada keadaan, yang membuat perjanjian otomatis batal demi hukum karena dasar kebijakan di negara asal telah resmi digugurkan.

Oleh sebab itu, Satria pun mendesak Presiden Prabowo beserta jajaran kabinetnya untuk dapat bersikap transparan kepada segenap warga negara mengenai ketidakabsahan perjanjian itu.

Tak hanya itu, dirinya juga mendorong lembaga legislatif untuk segera mengambil langkah tegas dan nyata dengan menjalankan fungsi pengawasan.

"Penting bagi DPR RI, terutama Komisi I, untuk memanggil Kementerian Luar Negeri. Kita harus meminta pertanggungjawaban agar martabat atau dignity dan daya tawar kita tidak tercabik-cabik di dunia internasional. Jangan sampai kita secara sukarela menjalankan perjanjian itu, yang secara hukum nasional maupun internasional dinyatakan tidak sah," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta Profesor Angel Damayanti menyoroti pentingnya kesiapan rencana penandatanganan "Agreement on Reciprocal Tariff" (ART) antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

"Ke depan harus dibahas secara rinci. Apakah 19 persen itu sudah menguntungkan, atau masih perlu negosiasi lagi. Bisa saja ada sektor tertentu yang tarifnya lebih rendah, sementara yang lain berbeda," katanya di Kampus UKI, Jakarta Timur, Jumat.

Angel menyebutkan, penandatanganan perjanjian tarif tersebut sebagai langkah strategis yang penting bagi perekonomian nasional.

Namun, dia menekankan bahwa kesiapan regulasi dan pelaku usaha dalam negeri menjadi faktor kunci keberhasilan kesepakatan tersebut.

Menurut Angel, kesepakatan tersebut menjadi penting karena Indonesia tidak bisa berdiri sendiri dalam menghadapi dinamika ekonomi global. AS merupakan salah satu pasar strategis bagi produk-produk Indonesia.

"Secara ekonomi, kita butuh banyak negara lain. Amerika adalah pasar yang sangat penting sehingga hubungan perdagangan harus terus dibina," ujar Angel.

Selain itu, Angel mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya sempat terkena tarif impor sebesar 32 persen pada 2025. Kebijakan tersebut dinilai berdampak besar terhadap pelaku usaha nasional.

"Tarif 32 persen itu tentu memukul banyak pengusaha di Indonesia. Maka perlu banyak negosiasi dan akhirnya diturunkan menjadi sekitar 19 persen," katanya.

Meski demikian, Angel menilai tarif 19 persen juga masih perlu dikaji secara mendalam. Pemerintah perlu memastikan apakah besaran tarif tersebut benar-benar menguntungkan industri dalam negeri.

Selain itu, Angel menilai substansi perjanjian bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan ART. Yang jauh lebih penting adalah kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan pelaku usaha dan masyarakat di dalam negeri.

"Yang paling penting sebenarnya bukan hanya perjanjiannya, tetapi bagaimana pemerintah mempersiapkan konstituen di dalam negeri, terutama pengusaha agar siap menghadapi tarif, persaingan dagang dan perubahan pasar," katanya.

Angel menilai arah perdagangan global saat ini menunjukkan ketertarikan besar terhadap Indonesia, khususnya terkait sumber daya alam strategis.

"Dunia sekarang kelihatannya sedang mengincar Indonesia karena kita punya banyak mineral kritis, seperti nikel, tembaga dan lainnya yang dibutuhkan untuk mobil listrik dan semikonduktor," katanya.

Kondisi tersebut, menurut Angel, membuka peluang besar bagi Indonesia, tetapi juga menuntut kesiapan yang matang agar tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah.

Selain itu, Angel menyebutkan, pemerintah perlu menyiapkan setidaknya tiga aspek utama untuk mendukung implementasi ART. Pertama, regulasi yang jelas dan berpihak pada kepentingan nasional.

Kedua, penguatan kapasitas pelaku usaha dalam negeri agar mampu bersaing. Ketiga, memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Regulasinya harus siap, pengusahanya juga harus siap, dan yang paling penting masyarakat Indonesia harus menikmati manfaatnya," tegas Angel.

Angel berharap kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat tidak hanya meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga mendorong industrialisasi, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan daya saing produk nasional.

"Kalau semua disiapkan dengan baik, ART ini bisa memperkuat posisi tawar Indonesia dalam hubungan dagang global," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan akan ada penandatangan ART dengan AS berbarengan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP).

"Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19 (Februari), dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," kata Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

Airlangga mengatakan, dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, dibahas terkait pembaruan perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Hingga saat ini Indonesia masih mendapat tarif resiprokal sebesar 19 persen. Tim perunding resiprokal telah melakukan upaya terbaik untuk mendapat kesepakatan.

Ia mengatakan, pemerintah masih menunggu keputusan akhir sebelum terjadinya penandatangan tarif resiprokal.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikannya usai menghadiri penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Airlangga mengatakan pihaknya telah menyelesaikan pembahasan isu-isu utama dalam kerangka perundingan tarif perdagangan resiprokal RI–AS, dan kini fokus beralih pada penyusunan detail tekhnis perjanjian.

Tim dari kedua negara dijadwalkan bertemu di Washington, D.C. pada 12–19 Januari 2026 untuk menyelesaikan tahapan legal drafting perjanjian.

“Tadi under secretary nya baru saja ketemu di kantor khususnya negosiator mengenai agriculture, secara keseluruhan isu-isu sudah terselesaikan. Hari Senin tim akan berangkat ke Washington. Dijadwalkan untuk legal drafting dalam waktu 5-7 hari, sesudah itu kita tentukan kapan sekiranya di Amerika berproses kapan presiden Prabowo ke Amerika,” ujar Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa pembahasan tidak hanya soal tarif, tetapi juga mencakup isu volume impor dan pengaturan teknis lainnya.

Ia mengklarifikasi bahwa perundingan itu tidak secara spesifik membahas tujuan untuk menetapkan tarif nol persen bagi semua komoditas, termasuk yang 0%.

Justru, kata dia, negosiasi difokuskan pada pengaturan volume dan aspek teknis perdagangan.

“Kita kan sekarang ini untuk agriculture kan positif terhadap AS. Terkait migas juga nanti kita akan laksanakan sesudah perjanjian reciprocal tarif ditandatangani baru kita mulai bicara impor migas, cuma kan kemarin MOU impor sudah ditandatangani,” ucapnya

Untuk sektor migas, lanjut Airlangga, pembicaraan akan berlanjut setelah perjanjian tarif resiprokal ditandatangani.

Indonesia dan AS sebelumnya juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai impor migas.

Mengenai target penandatanganan dokumen perjanjian, Airlangga mengatakan jadwal akhir penandatanganan akan ditentukan berdasarkan hasil legal drafting di AS. Pemerintah berharap dokumen tersebut dapat ditetapkan pada akhir Januari 2026.

Konflik AS vs Venezuela

Airlangga juga menanggapi kekhawatiran adanya pengaruh konflik geopolitik antara AS dan Venezuela terhadap negosiasi.

Dia menilai konflik tersebut merupakan persoalan geopolitik yang berbeda dan tidak berdampak langsung terhadap negosiasi tarif Indonesia–AS.

Apalagi, kata Airlangga, pembicaraan perdagangan ini merupakan kelanjutan dari proses panjang yang telah berlangsung sejak 2025. Pemerintah Indonesia dan pihak AS telah menyepakati substansi utama perjanjian tarif dagang resiprokal, termasuk pengaturan tarif dan akses pasar, yang nantinya akan dituangkan dalam dokumen perjanjian (Agreement on Reciprocal Trade/ART).

Negosiasi ini dipandang strategis bagi kedua negara dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral, termasuk di bidang pertanian dan komoditas ekspor unggulan Indonesia, seperti minyak sawit, kopi, dan kakao, yang direncanakan mendapatkan fasilitas tarif nol persen dalam kesepakatan akhir.

“Tidak. Itu kan geopolitik. Berbeda. Itu wilayah backyard Amerika dan itu sudah menjadi persoalan sejak nasionalisasi Hugo Chavez, persoalannya panjang hanya saja setahun ke belakang ekskalasi terjadi. Tapi tak berkaitan dengan kepentingan Asean, karena Asean juga menjadi kepentingan, karena berada di regional Asia Pasifik juga,” pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia masih akan melakukan perundingan tahap final (final round) dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif resiprokal.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump telah menyepakati pengenaan tarif impor 19% untuk sebagian besar produk ekspor RI ke Negara Paman Sam itu.

Sejalan dengan berlangsungnya proses negosiasi, beberapa komoditas asli Indonesia dikecualikan dari tarif tersebut dan dikenakan bea masuk 0%, salah satunya sawit atau CPO.

Kemenko Perekonomian, yang memimpin proses perundingan dengan pihak AS, menyebut masih akan ada pertemuan dengan pihak United States Trade Representative (USTR) pada awal tahun depan. Dengan demikian, pengenaan tarif 19% secara riil di lapangan belum langsung berlaku pada ekspor awal tahun depan.

"Perundingan belum tuntas 100%, ada final round bulan Januari nanti," terang Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi kepada Bisnis, Minggu (28/12/2025).

Edi enggan memerinci lebih lanjut apa yang akan dibahas pada perundingan tahap terakhir Januari tahun depan. Apabila melihat pada pertemuan sebelumnya di Desember 2025, tim yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta USTR Jamieson Greer menyepakati pengecualian sawit dari bea masuk 19%.

Dengan demikian, sejumlah produk atau komoditas yang asli tumbuh di Indonesia, seperti kakao hingga sawit, dikenakan bea masuk 0%. Hal ini sebelumnya sudah tertuang dalam instruksi Presiden AS Donald Trump atau executive orders (EO), yang diterbitkan Gedung Putih beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, EO merupakan pernyataan perintah Presiden Trump untuk memberikan pembebasan tarif atas daftar komoditas impor tertentu yang diberikan kepada suatu negara.

Adapun terdapat beberapa komoditas yang sebelumnya belum masuk EO, tetapi harus didahului dengan pertemuan bilateral antara AS dan negara mitra apabila ingin mendapatkan pembebasan tarif.

"Misalnya, kelapa sawit awalnya ada dalam EO tersebut dengan tarif 0%, lalu dihapus dari daftar dan hanya diberikan ke negara yang telah tanda tangan perjanjian bilateral. Artinya, jika Indonesia telah sepakati perjanjian, maka kelapa sawit akan diberikan tarif 0%," papar Edi.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump sempat mengenakan Indonesia tarif impor 32%. Namun, pada Juli 2025, Presiden Trump dan Presiden Prabowo menyepakati besaran tarif diturunkan menjadi 19%.