#30 tag 24jam
Prabowo: Hilirisasi Prioritas Utama RI Meski Ada Kesepakatan Tarif AS
Presiden Prabowo menegaskan hilirisasi tetap prioritas utama meskipun ada perjanjian tarif dengan AS. Indonesia terbuka investasi mineral kritis dengan prinsip harga adil. [383] url asal
#mineral-kritis #hilirisasi-indonesia #perjanjian-tarif-as #investasi-smelter
(Kompas.com - Money) 22/03/26 21:10
v/170848/
JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah meskipun Indonesia telah menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan AS.
Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia terbuka terhadap kerja sama investasi, termasuk di sektor mineral kritis, namun tetap mengedepankan prinsip nilai ekonomi yang adil.
“Critical mineral saya sudah katakan kita terbuka, but everything at market price, at economic price,” ujar Prabowo mengutip tayangan di Kompas TV, Minggu (22/3/2026).
(Istimewa Karyawan PTFI ) Kawasan Grasberg wilayah objek vital nasional tambang PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua Tengah, diselimuti hujan salju, Senin (26/1/2026).Ia menekankan bahwa keterlibatan pihak asing dalam sektor pertambangan diperbolehkan, selama memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi Indonesia.
“Jadi kalau dia mau ikut main, kita izinkan mereka mining di Freeport sudah berapa puluh tahun,” lanjutnya.
Menurut Prabowo, keberadaan perusahaan tambang asing seperti Freeport telah memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara.
“Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izinkan,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi tetap menjadi syarat utama dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Bahan mentah kita minta processing. Kalau dia mau mining dan processing di sini, tetap dong. Critical mineral itu is a commodity, right?” tegasnya.
Prabowo juga menekankan bahwa yang terpenting adalah Indonesia tetap memperoleh nilai ekonomi dari pemanfaatan sumber daya tersebut, baik dikelola oleh pihak asing maupun domestik.
“If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value, right? Yang penting kita kasih akses,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Indonesia dan AS telah meneken Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026.
Perjanjian ini memberikan fasilitas tarif nol persen untuk 1.819 produk Indonesia, termasuk komoditas unggulan seperti minyak sawit, kopi, kakao, hingga komponen elektronik.
Di sisi lain, Indonesia juga menurunkan tarif untuk lebih dari 99 persen produk asal AS.
Kesepakatan ini turut mendorong masuknya investasi AS senilai 7 miliar hingga 9 miliar dollar AS, yang difokuskan pada pembangunan smelter, pabrik baterai kendaraan listrik, serta fasilitas industri lainnya.
Meski membuka peluang investasi, pemerintah menegaskan tidak akan mengekspor bahan mentah mineral kritis, sebagai bentuk konsistensi dalam menjalankan kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi nasional.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Ekonom: Perjanjian tarif AS jangan bertentangan dengan hilirisasi
Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengingatkan agar perjanjian tarif dengan Amerika Serikat ... [391] url asal
#perjanjian-tarif-as #tarif-resiprokal #ekonom-core #hilirisasi
Jangan sampai kita step back, kembali mengekspor bahan komoditas mentah
Jakarta (ANTARA) - Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengingatkan agar perjanjian tarif dengan Amerika Serikat (AS) tidak sampai bertentangan dengan kebijakan hilirisasi nasional.
Menurut dia, pengecualian tarif 19 persen yang diberikan AS terhadap sejumlah komoditas ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), kakao, kopi, dan teh, memang membawa manfaat jangka pendek, tetapi berisiko melemahkan arah kebijakan industri dalam negeri jika hanya berlaku untuk komoditas mentah.
“Jangan sampai kita step back, kembali mengekspor bahan komoditas mentah,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, dikutip pada Sabtu.
Faisal juga menyoroti keinginan AS untuk memperoleh akses penuh terhadap mineral kritis Indonesia.
Menurut dia, jika yang dimaksud adalah bahan mentah tambang, kesepakatan tersebut jelas bertentangan dengan strategi hilirisasi Indonesia yang mendorong pengolahan di dalam negeri sebelum ekspor.
Lebih lanjut, ia menjelaskan meski pembebasan tarif dapat menjaga ekspor CPO ke AS—yang kini menjadi negara tujuan ekspor terbesar keempat dunia—tekanan tetap besar bagi produk manufaktur dan industri olahan yang masih dikenakan tarif tinggi.
Padahal, sektor ini diharapkan menjadi motor peningkatan ekspor bernilai tambah.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya diplomasi dagang yang lebih kuat agar kepentingan Indonesia tidak dikorbankan dalam negosiasi dengan mitra besar yang punya pengaruh kuat seperti Amerika Serikat.
“Negara tetangga seperti Vietnam, Taiwan dan Malaysia bisa mendapatkan deal yang lebih baik dibandingkan kita,” ujarnya.
Dengan demikian, meski ada ruang positif dari pengecualian tarif untuk komoditas tertentu, Faisal menegaskan bahwa Indonesia harus berhati-hati.
Perjanjian dagang dengan AS, lanjut dia, tidak boleh mengorbankan arah kebijakan hilirisasi yang menjadi strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dan memperkuat daya saing nasional.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan terbang ke AS pada Kamis (19/2) untuk menandatangani dokumen final kesepakatan tarif resiprokal Indonesia–AS bersama Presiden AS Donald Trump setelah penyusunan draf perjanjian rampung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perjanjian timbal balik ini masih dalam proses finalisasi, sehingga besaran tarif dagang yang disepakati kedua negara belum dapat dipastikan.
Meski demikian, dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi produk AS, mengatasi hambatan non-tarif, serta memperkuat kerja sama perdagangan digital, teknologi dan keamanan.
Sebaliknya, AS akan memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di Negeri Paman Sam, seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi dan teh.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Ekonom: RI jangan hanya jadi pasar dalam perjanjian tarif dengan AS
Ekonom yang juga peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan perjanjian tarif resiprokal, yang akan ... [346] url asal
#tarif-resiprokal #perjanjian-tarif-as #ekonom-core #kunjungan-presiden-ke-as
Jakarta (ANTARA) - Ekonom yang juga peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan perjanjian tarif resiprokal, yang akan ditandatangani Indonesia dan Amerika Serikat pada pekan depan, tidak menjadikan Indonesia sekadar pasar bagi produk asing.
Menurut Yusuf, saat dihubungi di Jakarta, Jumat, kesepakatan ini harus memastikan adanya manfaat nyata bagi industri dalam negeri.
Ia menilai komoditas yang mendapat pengecualian tarif dari AS, seperti sawit, kakao, kopi, dan teh, pada dasarnya bukanlah produk yang bersaing langsung dengan industri domestik negara tersebut. Karena itu, konsesi yang diberikan AS dinilai relatif terbatas.
"Sebaliknya, komitmen Indonesia untuk membuka akses pasar dan mengurangi hambatan nontarif bisa menyentuh sektor yang jauh lebih luas dan sensitif, termasuk manufaktur dan ekonomi digital," ujarnya.
Ia menekankan beban penyesuaian terbesar justru berpotensi berada di sisi Indonesia.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya memastikan kesepakatan ini tidak hanya membuka pintu bagi produk asing, tetapi juga memberikan peningkatan akses signifikan untuk produk bernilai tambah tinggi, serta disertai komitmen investasi dan transfer teknologi yang konkret dari AS.
Dia juga mengingatkan bahwa manfaat perjanjian dagang tidak otomatis terwujud hanya karena tarif diturunkan.
Menurut dia, tanpa kesiapan struktur industri, logistik, dan daya saing pelaku usaha, Indonesia berisiko hanya mengalami kenaikan impor sementara ekspor stagnan.
"Kesepakatan ini berpotensi positif, tetapi sangat bergantung pada detail implementasi dan strategi domestik. Jika tidak dikelola dengan cermat, risiko ketimpangan manfaat antara kedua negara cukup besar," katanya.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan terbang ke AS pada Kamis (19/2/2026) untuk menandatangani dokumen final kesepakatan tarif resiprokal Indonesia-AS bersama Presiden AS Donald Trump setelah penyusunan draf perjanjian rampung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perjanjian timbal balik ini masih dalam proses finalisasi, sehingga besaran tarif dagang yang disepakati kedua negara belum dapat dipastikan.
Meski demikian, dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi produk AS, mengatasi hambatan non-tarif, serta memperkuat kerja sama perdagangan digital, teknologi, dan keamanan.
Sebaliknya, AS akan memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di Negeri Paman Sam, seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, dan teh.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)