Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan program peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan solusi utama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sawit di tengah keterbatasan lahan saat ini.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Iim Mucharam, mengatakan peningkatan produktivitas menjadi salah satu opsi bagi industri sawit nasional di tengah keterbatasan lahan dan tekanan global terhadap ekspansi perkebunan.

“Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global. Makanya PSR menjadi kunci,” ujar Iim di Jakarta, Kamis.

Menurut dia luas kebun sawit nasional pada 2025 mencapai 16,8 juta hektar, sekitar 51 persen milik perusahaan swasta dan 41 persen merupakan kebun rakyat. Besarnya porsi kebun rakyat itulah yang dinilai menyimpan potensi besar peningkatan produksi nasional melalui program PSR.

"Bayangkan 41 persen dari 16 juta hektar itu besar sekali potensinya,” kata Iim dalam diskusi "Mandatori PSR: Solusi Peningkatan Produktivitas".

Menurut dia pemerintah awalnya menargetkan PSR mencapai 180.000 hektar per tahun, tetapi kemudian diturunkan menjadi 150.000 hektar hingga kini sekitar 50.000 hektar agar lebih realistis.

Sementara itu, pemerintah telah meningkatkan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Bantuan PSR yang semula Rp25 juta per hektar pada 2017 - 2019 meningkat menjadi Rp30 juta per hektar pada 2020 - Agustus 2024, lalu menjadi Rp60 juta per hektar sejak September 2024.

Namun, menurut dia, realisasi PSR selama ini belum pernah mencapai target pemerintah karena banyak faktor yang membuat program ini tidak berjalan optimal, diantaranya legalitas lahan hingga tumpang tindih kawasan hutan, masih menjadi hambatan utama.

Selain itu, data detail mengenai petani sawit rakyat juga dinilai masih sangat terbatas serta .lemahnya pola kemitraan antara perusahaan dan petani. Hingga kini kemitraan baru berjalan di sebagian kecil perusahaan besar, sementara rantai pasok tandan buah segar (TBS) masih terlalu panjang.

Menurut Iim program PSR sebetulnya dirancang sebagai program sukarela, bukan kewajiban, oleh karena itu, wacana menjadikannya sebagai program mandatori memerlukan dukungan regulasi dan koordinasi lintas kementerian yang lebih kuat.

Kepala Divisi Kebijakan dan Sosialisasi Peremajaan Sawit Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Muhammad Iqbal,menyatakan tata kelola sawit nasional melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga membutuhkan koordinasi yang komprehensif.

Terkait program PSR, menurut dia terdapat sejumlah tantangan teknis di lapangan yang masih perlu terus disempurnakan misalnya persyaratan seperti titik koordinat, dukungan data spasial, hingga validasi data petani menjadi proses yang memerlukan waktu dan kesiapan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses.

Ia menambahkan, proses pengumpulan dokumen hingga pencairan dana PSR membutuhkan waktu yang tidak singkat, mengingat pentingnya memastikan akurasi dan validitas data.

Dalam praktiknya, terdapat pula tantangan administratif, seperti pembaruan data kepemilikan lahan, misalnya pemilik lahan sudah meninggal maupun data kependudukan yang tidak lagi valid.

Selain itu, petani juga menghadapi tekanan ekonomi selama masa tanaman belum menghasilkan (TBM) yang berlangsung sekitar 48 bulan.

"Kalau petani hanya punya empat hektar dan semua diremajakan, mereka praktis tidak punya penghasilan selama TBM. Karena itu di jalur kemitraan biasanya perusahaan membantu membuat jaminan hidup sementara lewat dukungan pembiayaan bank," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia, Setiyono menyebut banyak kebun plasma, khususnya di Riau, sebenarnya sudah mendesak untuk diremajakan karena ditanam sejak era 1980-an.

Menurut dia, petani pada dasarnya mendukung PSR, termasuk jika nantinya diwajibkan, selama ada pemetaan yang jelas dan dukungan kelembagaan yang kuat.

"Aspekpir mendukung mandatori PSR, tetapi harus ada pemetaan dan penguatan kelembagaan petani lebih dulu. Jangan sampai petani justru ditinggalkan ketika menghadapi persoalan legalitas," ujarnya dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) secara daring.

Ia juga menyoroti banyaknya kebun plasma bersertifikat hak milik yang kini justru masuk kawasan hutan. Persoalan tersebut dinilai harus segera diselesaikan pemerintah agar percepatan PSR dapat berjalan lebih efektif.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut, luas lahan perkebunan sawit tidak mungkin bertambah karena keterbatasan tanah dan tekanan internasional.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan Iim Mucharam, peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas sawit nasional.

Pandangan itu Iim sampaikan dalam diskusi “Mandatori PSR: Solusi Peningkatan Produktivitas” yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan), Selasa (19/5/2026).

“Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global. Makanya PSR menjadi kunci,” kata Iim di Kompleks Kementan, Jakarta.

Adapun PSR merupakan program intensifikasi, strategi meningkatkan produktivitas suatu komoditas pertanian tanpa menambah luasan lahan tanam.

Melalui PSR, petani didorong menebang pohon sawit yang produktivitasnya sudah menurun karena berusia tua.

Menurut Iim, produktivitas perkebunan sawit sudah menjadi perhatian Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 2017 lalu.

Saat itu, Jokowi menyoroti 14 juta hektar kebun sawit yang sebagian besar produktivitasnya sudah merosot.

Merespons situasi itu, pemerintah kemudian mencanangkan program PSR dengan target 180.000 hektar per tahun.

Namun, target itu diturunkan menjadi 150.000 hektar dan terus dikurangi hingga 50.000 hektar karena dinilai lebih realistis. Kementan mencatat, pada 2025 luas lahan kebun sawit di Indonesia mencapai 16,8 juta hektar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 persen di antaranya dikuasai perusahaan swasta dan 41 persen lainnya merupakan perkebunan rakyat.

Adapun perusahaan swasta diketahui secara berkala meremajakan pohon sawit yang produktivitasnya sudah menurun.

Menyadari luasnya kebun sawit rakyat, kata Iim, produksi sawit nasional bisa meningkat jika PSR bisa dijalankan. “Bayangkan 41 persen dari 16 juta hektar itu besar sekali potensinya,” ujar Iim.

Realisasi Masih Kurang

Meski demikian, Iim mengakui pelaksanaan program PSR masih kurang.

Dari 423.305 hektar kebun yang direkomendasikan menjadi sasaran PSR, baru 316.359 hektar kebun yang telah ditumbangkan dan melalui proses chipping (pencacahan batang pohon). Sementara, penanaman baru mencapai 295.691 hektar.

Untuk mendorong program tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus meningkatkan bantuan PSR.

Mulanya, pada 2017 hingga 2019 bantuan yang digelontorkan sebesar Rp 25 juta per hektar.

Kucuran dana lalu meningkat menjadi Rp 30 juta per hektar pada 2020 hingga Agustus 2024.

Bantuan kemudian naik dua kali lipat menjadi Rp 60 juta per hektar mulai September 2024.

Iim mengatakan, PSR saat ini belum bisa menjadi program wajib karena sejak awal bersifat sukarela. “Kalau langsung mandatori sepenuhnya belum bisa karena masalah regulasi dan aspek lainnya,” tutur Iim.

Menurutnya, program PSR juga dihadapkan dengan berbagai hambatan seperti, legalitas lahan hingga tumpang tindih kawasan hutan.

Pada saat yang bersamaan, data terkait perkebunan sawit rakyat juga terbatas. “Ketika Presiden mendorong target biodiesel B50 dan peningkatan produktivitas kebun rakyat, dibandingkan membuka lahan baru tentu ini pekerjaan rumah yang panjang,” kata dia.

Persoalan lainnya adalah sikap petani sawit yang enggan meremajakan tanamannya karena takut penghasilannya hilang.

Sebab, mereka harus menunggu tanaman sawit baru kembali berbuah dan bisa dipanen. “Di sisi lain, legalitas lahan juga belum clean and clear. Tumpang tindih kawasan masih besar,” ucapnya.

Petani Sulit Akses Dana PSR

Dalam forum yang sama, Kepala Divisi Kebijakan dan Sosialisasi Peremajaan Sawit Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Muhammad Iqbal, mengungkapkan kesulitan petani sawit mengakses dana PSR.

Pemenuhan sejumlah syarat seperti data spasial, titik koordinat, validasi data petani, hingga pencairan dana PSR memakan waktu dan membutuhkan kesiapan. “Untuk mengakses dana PSR itu berat sekali. Misalnya titik koordinat harus akurat, perlu foto udara, sementara di daerah aksesnya sulit dan biayanya mahal. Itu tidak dibiayai BPDP,” kata Iqbal.

Pada saat yang bersamaan, petani juga memiliki kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi selama tanaman barunya belum bisa dipanen.

Waktu tunggu tersebut setidaknya mencapai 48 bulan. “Kalau petani hanya punya empat hektar dan semua diremajakan, mereka praktis tidak punya penghasilan selama TBM (tanaman belum menghasilkan),” ujar Iqbal.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia Setiyono, mengatakan petani sebenarnya mendukung program PSR.

“Aspekpir mendukung mandatori PSR, tetapi harus ada pemetaan dan penguatan kelembagaan petani lebih dulu. Jangan sampai petani justru ditinggalkan ketika menghadapi persoalan legalitas,” ujar Setiyono.

Jadi program peremajaan sawit rakyat ini pada dasarnya memang dirancang bukan program mandatori

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga 11 Mei 2026 baru sekitar 9.063 hektare atau 18,13 persen.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Iim Mucharam mengatakan capaian tersebut masih jauh dari target PSR tahun ini sebesar 50.000 hektare.

“Jadi program peremajaan sawit rakyat ini pada dasarnya memang dirancang bukan program mandatori, tetapi lebih bersifat sukarela karena insentif,” ujar Iim dalam diskusi di Kantor Kementan di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan jalur pelaksanaan, realisasi PSR 2026 masih didominasi melalui jalur dinas sekitar 5.222 hektare, sedangkan melalui jalur kemitraan baru mencapai 3.841 hektare.

Capaian PSR tersebut melanjutkan tren rendahnya realisasi PSR dalam beberapa tahun terakhir yang tidak pernah mencapai target.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, realisasi program ini dalam periode 2017–2026 umumnya berada jauh di bawah target, bahkan pada capaian tertinggi hanya berkisar sekitar 50 persen.

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi juga menunjukkan tren penurunan. Pada 2024, capaian PSR tercatat sekitar 49.658 hektare atau 41,38 persen dari target 120.000 hektare. Angka tersebut kemudian turun pada 2025 menjadi sekitar 37.499 hektare atau 31,25 persen dari target yang sama.

Menurut Iim, sejumlah kendala masih dihadapi dalam pelaksanaan program, terutama terkait proses administrasi dan legalitas lahan yang memerlukan waktu panjang, seperti status kawasan hutan maupun hak guna usaha (HGU).

Selain itu, keterbatasan data pekebun sawit rakyat yang rinci juga disebutnya menjadi hambatan. Pemerintah saat ini masih berupaya menyusun data berbasis by name by address untuk mendukung percepatan program.

Ia menambahkan kemitraan antara pekebun dan perusahaan perkebunan besar juga belum optimal, padahal skema tersebut dinilai berpotensi mempercepat realisasi PSR.

Program PSR sendiri ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui peremajaan tanaman tua atau tidak produktif.

Saat ini, produktivitas kebun sawit rakyat masih berkisar 2–3 ton minyak sawit mentah (CPO) per hektare per tahun, lebih rendah dibandingkan potensi optimal yang dapat mencapai 4–6 ton per hektare per tahun.

Pemerintah telah meningkatkan dukungan pendanaan PSR dari Rp25 juta menjadi Rp60 juta per hektare.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Petani ini tidak mau melakukan peremajaan apalagi kalau melihat harga sekarang ya, harga lagi tinggi, mereka tidak mau kehilangan penghasilan

Jakarta (ANTARA) - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, salah satunya karena petani enggan mengikuti program tersebut, terutama saat harga sawit sedang tinggi, kata seorang pejabat Kementerian Pertanian.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Iim Mucharam mengungkapkan banyak petani memilih menunda peremajaan karena tidak ingin kehilangan penghasilan dalam jangka pendek. Padahal, sebagian tanaman sawit yang ada saat ini sudah berusia tua dan produktivitasnya terus menurun.

“Petani ini tidak mau melakukan peremajaan apalagi kalau melihat harga sekarang ya, harga lagi tinggi, mereka tidak mau kehilangan penghasilan,” kata Iim dalam diskusi Forwatan di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat realisasi PSR belum optimal, meskipun pemerintah telah menyiapkan anggaran melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Data Kementan menunjukkan luas kebun sawit rakyat secara nasional tercatat mencapai sekitar 6,9 juta hektare atau sekitar 41 persen dari total tutupan kelapa sawit.

Namun, produktivitasnya masih relatif rendah, yakni sekitar 2–3 ton crude palm oil (CPO) per hektare per tahun, jauh di bawah potensi optimal yang bisa mencapai 4–6 ton per hektare per tahun.

Iim menjelaskan selain faktor perilaku petani, sejumlah persoalan struktural juga menjadi penghambat. Di antaranya banyak tanaman yang sudah tua dan tidak produktif, penggunaan bibit tidak bersertifikat yang masih mencapai lebih dari 60 persen, hingga persoalan legalitas lahan yang belum tuntas, termasuk kebun yang berada di kawasan hutan.

Di sisi lain, masih banyak petani sawit rakyat yang belum tergabung dalam kelembagaan pekebun, serta belum melakukan pemetaan lahan secara memadai. Rantai pasok tandan buah segar (TBS) yang panjang juga turut mempengaruhi efisiensi dan pendapatan petani.

Kendala lain yang dihadapi, menurut Iim, adalah adanya kekhawatiran di kalangan petani terkait proses hukum.

Ia menyebut dalam beberapa kasus, petani yang telah mengajukan program PSR justru memilih mundur setelah mendapat pemanggilan dari aparat penegak hukum.

“Padahal mereka sudah memenuhi persyaratan, tetapi karena ada pemanggilan, akhirnya memilih mundur,” katanya.

Pemerintah sendiri telah meningkatkan dukungan untuk program PSR, antara lain dengan menaikkan bantuan dana dari Rp25 juta menjadi Rp60 juta per hektare. Namun demikian, realisasi program dinilai masih belum terserap optimal.

Data Kementan menunjukkan pada 2024 realisasi PSR hanya mencapai sekitar 49.658 hektare atau 41,38 persen dari target 120.000 hektare.

Sementara pada 2025 realisasi tercatat sekitar 37.499 hektare atau 31,25 persen dari target yang sama. Adapun hingga Mei 2026, realisasi PSR baru mencapai sekitar 9.063 hektare atau 18,13 persen dari target 50.000 hektare.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau meminta pemerintah mengevaluasi peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) karena dinilai terlalu fokus menyalurkan subsidi biodiesel bagi korporasi besar dibanding mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Keberadaan BPDP disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” tegas Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, ISEI Riau merekomendasikan untuk mengalihkan sebagian subsidi biodiesel yang ‘tak sepatutnya’ mendominasi anggaran untuk dialokasikan langsung ke program percepatan PSR, peningkatan sarana prasarana petani, dan pembangunan industri hilir.

Selain itu, alokasi subsidi biodiesel itu dinilai lebih layak dialokasikan untuk program beasiswa dan penelitian di daerah.

“...bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” ungkapnya.

Adapun, usulan itu telah disuarakan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).

Dalam kesempatan itu, ISEI Riau juga mendesak pemerintah merevisi formula DBH Sawit karena skema pembagian 96% untuk pusat dan 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit, termasuk ‘Bumi Lancang Kuning’ sebagai penyumbang sawit terbesar nasional.

ISEI Riau menilai formula dana bagi hasil (DBH) sawit dalam PMK No.10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. Daerah justru menanggung beban kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit.

Selain itu, ISEI Riau mengusulkan agar pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam variabel perhitungan DBH. Langkah itu dinilai penting agar daerah penghasil turut menikmati manfaat hilirisasi sawit yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di pusat.

Di satu sisi, program biodiesel B50 berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, di sisi lain pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik dinilai berpotensi menekan ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH sawit.

“Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang,” jelas Herman.

Untuk itu, ISEIRiau mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pusat melakukan revisi terhadap skema DBH tersebut.

"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," pungkas Herman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petani kelapa sawit Indonesia memegang peran yang sangat signifikan dan strategis dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

Hal ini tercermin dari besarnya kontribusi mereka dalam pengelolaan lahan, yang mencapai lebih dari 40 persen dari total luas perkebunan sawit nasional sebesar sekitar 16,8 juta hektare. Dengan porsi yang begitu besar, petani tidak hanya menjadi aktor pelengkap, tetapi justru menjadi fondasi utama dalam rantai pasok industri sawit Indonesia.

Namun demikian, peran petani kelapa sawit masih perlu ditingkatkan secara lebih sistematis dan terarah. Selama ini, sebagian besar petani masih berada pada posisi sebagai pekebun tradisional dengan keterbatasan akses terhadap teknologi, pembiayaan, serta pengolahan hilir.

Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk mendorong dan memfasilitasi transformasi petani agar mampu naik kelas, tidak hanya sebagai produsen bahan baku, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem industri yang memiliki nilai tambah.

Dengan luas kebun petani yang diperkirakan mencapai sekitar 7 juta hektare, proses industrialisasi petani kelapa sawit akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penguatan daya saing produk minyak sawit Indonesia di pasar global.

Peningkatan kapasitas petani dalam aspek produktivitas, kualitas, hingga pengolahan akan menjadi kunci dalam menghadapi persaingan internasional sekaligus memastikan keberlanjutan industri sawit dalam jangka panjang.

“Petani Sawit harus dibawa ke era industrialisasi, sehingga bisa membangun usaha dari hulu sampai hilir. Dengan demikian, ketergantungan petani sawit kepada pihak-pihak lain semakin berkurang, posisi tawar bisa lebih baik, dan mempunyai peluang laba jauh lebih besar,” kata Ketua Umum RSI (Rumah Sawit Indonesia), Kacuk Sumarto, dalam Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma Jakarta, Senin (27 April 2026).

Pada FDT bertema “Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Langkah untuk Membawa Petani ke Era Industri” tersebut, sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai instansi turut hadir sebagai pembicara. Di antaranya Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Togu Rudianto, yang mewakili Dirjen Perkebunan Ali Jamil, serta Suprapto selaku Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I pada Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan, yang mewakili Ade Tri Ajikusumah.

Selain itu, hadir pula Farid Hidayat, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, yang mewakili Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta. Dari sektor pembiayaan, Direktur Penghimpunan Dana BPDP Ahmad Munir hadir mewakili Dirut BPDP Eddy Abdurrachman. Forum ini juga dihadiri Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara serta sejumlah pengurus Rumah Sawit Indonesia (RSI).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai penguatan sektor hulu menjadi kunci menjaga keberlanjutan industri sawit di tengah dorongan hilirisasi biodiesel B50. Percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu dipacu agar pasokan bahan baku tetap terjaga.

Langkah ini dinilai penting agar kebijakan energi berjalan seimbang dengan peningkatan kesejahteraan petani. Ketua SPKS Sabarudin mengatakan, program PSR berperan strategis dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat sekaligus mendukung kebutuhan bahan baku energi nasional.

“Selama ini realisasi PSR masih jauh dari target. Padahal program ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas petani dan mendukung kebutuhan bahan baku biodiesel ke depan,” kata Sabarudin, Jumat (24/4/2026).

SPKS mencatat realisasi PSR masih di bawah 50 persen setiap tahun, meski program ini telah berjalan sejak 2015 dengan target sekitar 180 ribu hektare per tahun.

Menurut Sabarudin, percepatan PSR dapat menjadi solusi tanpa perlu membuka lahan baru, sekaligus mendorong produktivitas kebun rakyat. Dengan peremajaan, produktivitas sawit dinilai bisa meningkat dari sekitar 10 ton menjadi 20 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun atau lebih.

“Potensi produktivitas bahkan bisa mencapai 20 hingga 30 ton TBS per hektare per tahun jika didukung praktik budidaya yang baik,” kata Sabarudin.

Ia mengatakan, peningkatan produktivitas tersebut akan memperkuat pasokan CPO untuk program biodiesel B50 yang akan diterapkan mulai Juli 2026.

Namun demikian, SPKS menilai masih ada sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari legalitas lahan hingga kebutuhan pembiayaan selama masa replanting. Petani disebut kehilangan pendapatan saat tanaman belum menghasilkan.

“Selama masa replanting, petani kehilangan penghasilan. Karena itu skema pembiayaan harus mencakup biaya hidup, bukan hanya biaya tanam,” kata Sabarudin.

SPKS mengusulkan peningkatan bantuan PSR dari Rp60 juta menjadi Rp90 juta per hektare agar mencakup kebutuhan teknis dan keberlangsungan ekonomi petani. Selain itu, SPKS juga mendorong evaluasi skema subsidi biodiesel agar tidak berdampak pada harga TBS di tingkat petani.

“Jangan sampai kebijakan hilirisasi justru membebani petani melalui penurunan harga TBS akibat skema pungutan ekspor,” kata Sabarudin.

SPKS menilai keberhasilan hilirisasi sawit, termasuk program B50, sangat bergantung pada penguatan sektor hulu, mengingat sekitar 40 persen kebun sawit nasional dikelola oleh petani rakyat.

Bisnis.com, PALEMBANG — Dinas Perkebunan Sumatra Selatan (Sumsel) menargetkan distribusi program peremajaan sawit rakyat (PSR) pada 2026 mencapai 3.600 hektare (ha).

Plt Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Ichwansyah mengatakan target PSR tahun ini akan dialokasikan di delapan kabupaten dengan luasan berbeda.

Secara rinci, alokasi terbesar berada di Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI), masing-masing seluas 1.000 ha.

Selanjutnya, PSR juga dialokasikan di Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Muara Enim, serta Musi Rawas Utara yang masing-masing memperoleh 300 ha.

“Sisanya itu di dua kabupaten yaitu Musi Rawas 150 ha dan Lahat 250 ha,” katanya, Senin (20/4/2026).

Ichwansyah menuturkan, total rekomendasi teknis (rekomtek) PSR di Sumsel sepanjang 2017–2025 mencapai 75.016 ha. Namun, dari jumlah tersebut terdapat 1.884 ha yang mengundurkan diri.

Sementara itu, seluas 67.395 ha telah melalui proses tumbang chipping, 66.015 ha sudah ditanam, dan 1.380 ha telah di-chipping tetapi belum ditanam.

“Dari total rekomtek, realisasi tanam sudah 66.015 ha dan terdapat anggota mengundurkan diri, belum melakukan chipping, serta ada areal yang belum tanam padahal sudah chipping,” imbuhnya.

Berdasarkan sebaran wilayah, realisasi rekomendasi teknis PSR periode 2017–2025 terbesar berada di OKI dengan 37.074 ha, diikuti Musi Banyuasin 21.665 ha, Muara Enim 6.389 ha, dan Musi Rawas 2.561 ha.

Adapun realisasi rekomendasi teknis PSR di wilayah lainnya meliputi Banyuasin seluas 1.988 hektare, Ogan Komering Ulu (OKU) 1.950 hektare, Lahat 1.913 hektare, Musi Rawas Utara 999 hektare, serta Prabumulih 473 hektare.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perkebunan Sumatra Selatan Ichwansyah menyampaikan bahwa realisasi PSR setiap tahun bervariasi. Pada 2017 tercatat 6.343 hektare, kemudian meningkat menjadi 9.412 hektare pada 2018 dan 13.103 hektare pada 2019.

Selanjutnya realisasi pada 2020 mencapai 12.377 hektare, 6.924 hektare pada 2021, serta 10.168 hektare pada 2022. Pada 2023 realisasi kembali meningkat menjadi 11.639 hektare, sebelum turun menjadi 3.408 hektare pada 2024 dan 1.636 hektare pada 2025.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai pembangunan pabrik kelapa sawit tanpa didukung kepemilikan kebun berpotensi merusak sistem kemitraan plasma antara perusahaan dan petani.

Menurutnya, praktik tersebut dapat mengganggu pembinaan petani yang selama ini dilakukan oleh perusahaan inti.

Amran menjelaskan persoalan itu muncul ketika ada pihak yang membangun pabrik pengolahan sawit tetapi tidak memiliki kebun atau tidak terlibat dalam pembinaan petani plasma.

Akibatnya, hasil panen petani yang sebelumnya dibina oleh perusahaan lain justru dialihkan ke pabrik tersebut.

"Kadang orang bangun pabrik tapi enggak ada lahannya. Itu buat masalah di lapangan," ujar Amran di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Ia menggambarkan kondisi tersebut kerap terjadi ketika perusahaan tertentu telah lama membina petani plasma, tetapi kemudian muncul pabrik baru yang tidak terlibat dalam pembinaan.

Kehadiran pabrik tersebut membuat aliran hasil panen petani berubah dan memicu persoalan dalam kemitraan.

"Ada orang bangun pabrik, dibangunlah plasma petani-petani dibina. Setelah membina petani sekian lama, tiba-tiba ada bangun pabrik kecil di belakang yang tidak membina. Wah, itu dia bikin susah kemitraan, dia bikin susah yang merintis," ujarnya.

Menurut Amran, praktik tersebut pada akhirnya dapat mengganggu sistem kemitraan yang selama ini menjadi salah satu fondasi pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat.

"Jadi itu kan merusak sistem," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Amran mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita terkait penerbitan izin pembangunan pabrik kelapa sawit.

Ia menyebut pemerintah tengah membahas mekanisme agar pembangunan pabrik tetap memperhatikan keberlanjutan kemitraan dengan petani.

Menurut Amran, Menperin Agus pada prinsipnya telah menyetujui usulan agar pembangunan pabrik, khususnya yang tidak memiliki kebun sendiri, memerlukan rekomendasi dari Kementan.

"Bangun pabrik, Menteri Perindustrian, saya sudah telepon Pak Menteri, dia bilang, 'oke nanti aku terbitkan izin terutama yang tidak punya lahan kalau ada rekomendasi Kementerian Pertanian'," ujar Amran.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara industri pengolahan sawit dan pembinaan petani plasma sehingga sistem kemitraan tetap berjalan.

Pernyataan Amran tersebut juga menanggapi sejumlah usulan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), termasuk terkait program peremajaan sawit rakyat (PSR). Menurut Amran, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan pemerintah.

Ia menjelaskan program peremajaan sawit rakyat saat ini masih menggunakan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun pemerintah akan kembali mengevaluasi skema pendanaan serta berbagai masukan dari pelaku industri.

Selain isu peremajaan sawit, Amran juga menyebut pemerintah telah menyepakati beberapa usulan lain yang disampaikan pelaku industri, termasuk pembangunan embung dan penguatan sektor hilirisasi sawit.

Kita dukung kegiatan ini dan diharapkan UMKM semakin berperan dalam program PSR, misalnya sebagai penangkar bibit sawit...,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin aktif terlibat dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), khususnya pada penyediaan bibit unggul dan sarana produksi penunjang perkebunan.

Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah mengatakan, upaya tersebut diharapkan mempercepat penerapan PSR sekaligus mengajak petani beralih menggunakan benih sawit unggul dan bersertifikat guna meningkatkan produktivitas kebun rakyat.

“Kita dukung kegiatan ini dan diharapkan UMKM semakin berperan dalam program PSR, misalnya sebagai penangkar bibit sawit. Kita dorong agar mereka bisa menyediakan bibit, tentu harus sesuai regulasi,” ujar Helmi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sejumlah organisasi dan kelompok tani telah mulai mengambil peluang tersebut di antaranya berasal dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), petani di Riau melalui program Santripreneur, serta Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang siap menjadi penangkar bibit sawit.

BPDP, lanjutnya, mengambil peran sebagai pendukung dan fasilitator agar UMKM bisa masuk dalam rantai pasok industri sawit rakyat, tidak hanya di hulu tetapi juga hilir seperti mendorong UMKM membuat pupuk.

"Selama ini kita banyak bergerak di hilir, seperti Rumah UMKM Perkebunan, pameran-pameran, sampai membawa mitra memasarkan produknya. Bahkan ada pupuk berbahan dasar sawit yang ditampilkan di ajang pameran beberapa waktu lalu," jelasnya.

Salah satu kegiatan yang dilakukan BPDP yakni Workshop PSR dan Pekan Benih Sawit 2026 di Palembang, Sumatera Selatan 12–13 Februari 2026 bekerja sama dengan Sawit Indonesia

Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta terdiri dari petani, koperasi, pemerintah daerah, hingga pelaku industri.

Kegiatan ini untuk pertama kalinya digelar di Sumatera Selatan, yang dikenal sebagai salah satu sentra sawit nasional dengan realisasi PSR tertinggi.

Selain kelapa sawit, tahun ini BPDP juga mendapat mandat pengembangan komoditas kakao dan kelapa, meski fokus utama masih pada sawit sebagai komoditas strategis nasional.

Sementara itu, Ketua panitia Workshop PSR dan Pekan Benih Sawit 2026 Qayuum Amri menjelaskan, dalam kegiatan tersebut peserta diajak menyaksikan praktik PSR di KUD Lempung Indah Sejahtera, Desa Lempuing Indah, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

"Kunjungan ini untuk melihat kisah sukses petani yang melakukan PSR sejak 2019. Dalam tiga tahun, produktivitas lahan bisa mencapai 19 ton per hektare per tahun, padahal sebelumnya kurang dari 3 ton," ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan PSR di KUD Lempung Indah Sejahtera tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan benih unggul dan tata kelola kebun yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU – Organisasi petani sawit yakni Sawitku Masa Depanku (Samade) didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar Workshop Gen Z Sawit guna menyiapkan tenaga admin dan operator yang kompeten dalam proses pengusulan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi kendala teknologi dan administrasi yang selama ini menghambat pencapaian target percepatan peremajaan sawit rakyat di wilayah Riau.

Ketua Samade Bengkalis sekaligus Ketua Panitia, Sukanto menjelaskan bahwa workshop ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari 45 mahasiswa penerima beasiswa sawit BPDPKS dan 55 pemuda perwakilan lembaga pekebun se-Provinsi Riau.

Langkah ini diambil karena banyak pengurus kelompok tani (poktan) saat ini sudah berusia lanjut dan kurang menguasai sistem aplikasi pengusulan terbaru.

"Kami ingin menggaet anak muda dari lingkungan poktan agar bisa membantu proses pengajuan PSR dan Sarpras secara digital. Dengan Riau sebagai wilayah sawit terluas, keterlibatan Gen Z sangat krusial agar target dari Ditjenbun bisa tercapai," ujar Sukanto, Selasa (10/2/2026).

Sementara itu Kepala Divisi Kerja Sama dan UMKM BPDP, Helmi Muhansah memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.

Dirinya menekankan seperti yang disampaikan Presiden Prabowo saat Rakornas Pemda di Sentul Jawa Barat, bahwa sawit adalah miracle crop yang berkontribusi besar terhadap devisa negara. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor CPO dan turunannya terus meningkat dengan nilai US24,2 miliar pada 2025, atau setara kurang lebih Rp404 triliun.

"Gen Z harus ambil peran dalam perputaran ekonomi ini. Karena itu kami tidak hanya ingin kegiatan ini menjadi seremoni, tapi harus ada hasil nyata berupa peningkatan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) PSR dalam satu bulan ke depan. Selain itu, kami mendorong anak muda Riau untuk kreatif menciptakan produk turunan sawit seperti yang sudah dilakukan alumni LPDP dengan produk batik menggunakan malam dari sawit," tegas Helmi.

Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan (Disbun) Riau, Vera Virgianti mengungkapkan bahwa realisasi PSR di Riau saat ini baru mencapai 40-50% dari target tahunan 10.000 hektare. Dari total 3,7 juta hektare lahan sawit di Riau, sekitar 60% merupakan kebun rakyat yang memerlukan peremajaan.

"Sejak 2017, Riau sudah merealisasikan 47.897 hektare dengan kucuran dana mencapai Rp1,5 triliun. Namun, kendala utama di lapangan adalah kurangnya penguasaan teknologi aplikasi oleh lembaga pekebun dalam mengunggah dokumen persyaratan," jelas Vera.

Dia berharap kehadiran para admin dari kalangan Gen Z ini dapat mempercepat proses verifikasi di tingkat kabupaten, mulai dari pengunggahan legalitas kelembagaan hingga pemahaman regulasi lahan.

"Legalitas lahan tidak harus SHM, bisa SKT atau SKGR selama di luar kawasan hutan. Aturan-aturan terbaru ini yang harus dipahami dan dibantu oleh anak muda agar proses di aplikasi tidak mandek," tambahnya.

Melalui kolaborasi antara Samade, BPDP, dan Disbun Riau ini, diharapkan kendala teknis dalam pengusulan program pemerintah dapat teratasi sehingga kesejahteraan petani sawit rakyat di Riau terus meningkat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menyederhanakan sejumlah regulasi untuk mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Langkah ini ditempuh guna menjaga produktivitas sawit yang diproyeksikan menurun jika peremajaan tidak segera dilakukan.

Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, menyampaikan produksi minyak sawit mentah (CPO) pada 2025 diperkirakan mencapai 48,12 juta ton, naik dibandingkan 47,47 juta ton pada 2024. Namun tanpa peremajaan atau intensifikasi pada Kebun Sawit Rakyat, tren produksi diprediksi menurun mulai 2025 hingga 2045.

“Apabila Kebun Sawit Rakyat tidak dilakukan peremajaan dan/atau intensifikasi maka mulai tahun 2025 akan terjadi penurunan produksi hingga tahun 2045,” ujarnya dalam 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) dan 2026 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

Ia menyebut skenario penurunan dapat membuat produksi turun ke 44,34 juta ton dengan produktivitas hanya 3,1 ton per hektare per tahun.

Untuk mengantisipasi tren tersebut, pemerintah mempercepat PSR melalui reformasi regulasi yang dinilai “besar-besaran”. Abdul Roni mencontohkan penyederhanaan persyaratan dari sebelumnya 14 menjadi 2 syarat, memangkas proses verifikasi dari tiga tahap menjadi satu tahap, serta mengintegrasikan seluruh proses melalui sistem digital nasional.

“Penyederhanaan PSR merupakan langkah nyata memudahkan pekebun dan mempercepat peremajaan,” katanya.

Industri sawit nasional saat ini mencakup 16,38 juta hektare, dengan 42 persen di antaranya dikelola oleh pekebun rakyat. Sektor ini menyerap sekitar 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung.

Seiring meningkatnya kebutuhan domestik untuk minyak goreng dan biodiesel, pemerintah juga mendorong hilirisasi sawit melalui pembangunan fasilitas pengolahan biodiesel, DMO minyak goreng, margarin, bio propylene glycol, serta unit pengolahan inti di berbagai provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan.

“Program hilirisasi diproyeksikan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dan meningkatkan kontribusi sawit terhadap PDB nasional,” ujarnya.