Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) BareskrimPolri dikabarkan menggeledah sebuah pabrik peleburan emas yang terletak di Jalan Raya Tengger Kandangan, Benowo, Surabaya.

Penggeledahan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB tersebut baru rampung pada sekitar pukul 16.30 WIB, di mana kegiatan itu disinyalir berkaitan dengan pengusutan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus awal pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Provinsi Kalimantan Barat sejak 2019-2025.

Pantauan awak media di lokasi, jajaran penyidik tampak membawa satu boks dan tas berwarna merah yang diduga berisi barang bukti. Namun, mereka enggan untuk memberikan komentar apapun terkait penggeledahan tersebut dan langsung bergerak cepat memasukkan sejumlah barang bukti ke dalam mobil Toyota Innova lalu bergegas meninggalkan lokasi penggeledahan.

Sumardi Ketua RT 04 RW 06 Wisma Tengger mengaku dirinya diminta kesediaannya oleh jajaran penyidik sebagai saksi atas giat penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih 7 jam lamanya.

Namun, dirinya enggan berkomentar saat disinggung mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan para penyidik di pabrik peleburan emas yang diduga berkaitan dengan PT Suka Jadi Logam. Dirinya bahkan mengaku sudah diwanti-wanti untuk tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan yang berlangsung.

"Saya dan Pak RW tadi cuma diminta untuk menyaksikan saja penggeledahan itu. Saya gak boleh ngomong-ngomong," beber Sumardi.

Diberitakan sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang terletak di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya, berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dari pengelolaan tambang emas ilegal, Kamis (19/2/2026).

Usai melakukan penggeledahan kurang lebih selama 10 jam lamanya, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diamankan di dalam empat boks kontainer, antara lain berupa surat, dokumen, alat elektronik, uang tunai, hingga emas batangan.

Berdasar pada fakta penyidikan sementara diketahui akumulasi transaksi terkait jual-beli emas yang diduga berasal dari PETI di Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 2019-2025 mencapai nominal yang fantastis, yakni sebesar Rp25,8 triliun.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak membeberkan jajarannya telah memeriksa sebanyak 37 orang saksi untuk mendalami lebih lanjut mengenai aliran dana serta peran pihak-pihak yang terlibat.

"Sampai saat ini 37 [saksi] dan proses penyidikan masih terus berlangsung rekan-rekan sekalian untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu atau alat bukti itu membuat terang tidak yang terjadi dan menemukan tersangkanya," ucapnya.

Ade Safri menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas perkara tersebut secara profesional hingga menemukan tersangka utama di balik praktik pencucian uang berkedok pertambangan emas ilegal itu.

"Kami jamin penyidikan atas perkara a quo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas. Ya kami jamin tuntas," pungkas Ade Safri.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mulai melakukan verifikasi terkait temuan PPATK terkait perputaran dana penambangan emas tanpa izin (PETI) sebesar Rp992 triliun.

Jubir Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan verifikasi itu dilakukan untuk mendata aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan.

"Misalnya berkaitan dengan tambang ilegal seperti itu di kawasan hutan, tentu data analisis PPATK itu ya akan ditindaklanjuti untuk mengecek, memverifikasi di lapangan di kawasan hutan kita," ujar Barita saat dihubungi, Senin (2/2/2026).

Namun demikian, Barita menekankan bahwa apabila transaksi emas ilegal ratusan triliun itu terjadi di luar kawasan hutan maka pihaknya akan menyerahkan penanganannya ke aparat penegak hukum (APH).

Sebab, kata Barita, aktivitas ilegal di luar kawasan hutan bukan ranah Satgas PKH. Oleh karenanya, APH seperti KPK, Kejagung, hingga Polri lebih berwenang menindaklanjuti hal tersebut.

"Namun, kalau itu tidak di kawasan hutan, tentu akan ditindaklanjuti melalui penyidikan yang dilakukan ya oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK kalau berkaitan dengan tindak pidana korupsi," imbuhnya.

Adapun, Barita mengungkap jika nantinya ditemukan pelanggaran maka pihaknya bakal menetapkan pelanggaran administratif hingga penguasaan lahan kembali.

"Jadi di situ posisinya. Segala yang berkaitan dengan pelanggaran pertambangan ilegal di kawasan hutan itu menjadi kewenangan dari Satgas PKH, yaitu kewenangan," pungkasnya.

Sekadar informasi, PPATK melaporkan adanya dugaan penambangan emas ilegal di berbagai wilayah Indonesia, termasuk distribusi emas ilegal dengan nilai perputaran dana Rp992 triliun. Secara total, transaksi diduga terkait penambangan emas ilegal itu mencapai Rp185 triliun.

Dari laporan yang sama, aktivitas ilegal ini tersebar di Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara hingga Jawa. Bahkan, PPATK mencatat adanya praktik aliran emas hasil PETI menuju pasar luar negeri selama periode 2023–2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh partai politik untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan. Pasalnya, laporan keuangan kerap menjadi celah tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan laporan keuangan tidak akuntabel membuka peluang aliran dana tidak sah masuk ke kantong para pihak yang ingin memperkaya diri sendiri.

"Tidak akuntabel dan transparansinya laporan keuangan partai politik, membuat ketidakmampuan dalam mencegah adanya aliran uang yang tidak sah kepada partai politik," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (15/12/2025).

Pernyataan ini dilatar belakangi kasus suap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya yang diduga menggunakan uang hasil korupsi Rp5,25 miliar guna membayar utang kampanye.

Budi menuturkan bahwa itu baru temuan awal dari tim lembaga antirasuah dan tidak menutup kemungkinan ada dana-dana lainnya yang digunakan demi kebutuhan politik.

Berdasarkan hasil kajian KPK, kata Budi, korupsi di lingkaran partai politik disebabkan oleh biaya aktivitas politik yang besar seperti kampanye. Para kader akhirnya berlomba-lomba berupaya membalikan modal politik dengan menghalalkan segala cara.

"Fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai," ujar Budi.

Menurutnya, permasalahan mendasar lainnya adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.

Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka yakni:

1. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya

2. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah

3. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito

4. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah

5. Mohamad Lukman selaku pihak swasta yaitu Direktur PT Elkaka Mandiri.

Riki dan Mohamad Lukman ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara, Ardito, Ranu, dan Anton ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 sampai dengan 29 Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir sebanyak 23.929 rekening yang digunakan untuk aktivitas transaksi judi online.

Pemblokiran tersebut merupakan hasil dari patroli siber yang dilakukan Komdigi serta laporan masyarakat yang masuk melalui kanal pengaduan resmi kementerian.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan langkah tersebut merupakan komitmen nyata pemerintah dalam memberantas praktik judi online yang merugikan masyarakat.

“Kami ingin memastikan aliran dana dari aktivitas ilegal seperti judi online ini benar-benar terputus,” kata Meutya dikutip dari laman resmi Komdigi pada Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam mempersempit ruang gerak pelaku judi online, termasuk dengan memutus jalur transaksi keuangan antara pengguna dan pengelola situs. Meutya juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan judi online dengan melaporkan situs, akun, maupun rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas tersebut.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi melaporkan situs, akun, atau aktivitas yang mencurigakan,” tambahnya.

Komdigi pun menyediakan sejumlah kanal pengaduan yang dapat diakses publik, seperti aduankonten.id untuk melaporkan konten terindikasi judi online. Selain itu ada juga cekrekening.id untuk melaporkan rekening yang dicurigai digunakan dalam transaksi ilegal tersebut.