merupakan bagian dari strategi BTN untuk mempercepat transformasi layanan perbankan berbasis ekosistem

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menandatangani nota kesepahaman untuk mengawali kolaborasi layanan keuangan digital dalam ekosistem digital yang lebih terintegrasi.

Menurut perusahaan, kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan akses layanan yang lebih praktis, relevan dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dalam upaya mendukung percepatan inklusi keuangan di Indonesia.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa kemitraan dengan pelaku industri digital seperti Indosat merupakan bagian dari strategi BTN untuk mempercepat transformasi layanan perbankan berbasis ekosistem.

Melalui pendekatan ini, ujar Nixon, perseroan ingin menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya hadir saat nasabah membutuhkan pembiayaan, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas finansial sehari-hari.

“Dengan dukungan Bale by BTN dan konektivitas ke dalam ekosistem digital yang lebih luas, kami optimistis layanan BTN semakin mudah diakses, semakin aktif digunakan dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat,” kata dia.

Kolaborasi ini menghadirkan model kerja sama antara bank dan perusahaan telekomunikasi, menghubungkan kekuatan jangkauan digital dan konektivitas Indosat dengan kapabilitas layanan perbankan BTN dalam satu ekosistem.

Inisiatif ini berangkat dari kebutuhan masyarakat akan layanan digital dan finansial yang semakin praktis dan mudah diakses dalam keseharian.

Di tengah kehidupan yang semakin terdigitalisasi, BTN dan Indosat melihat ruang kolaborasi untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat melalui kekuatan distribusi digital dan layanan yang sudah akrab digunakan sehari-hari.

Melalui inisiatif ini, BTN melihat peluang besar untuk memperluas titik interaksi dengan masyarakat, tidak hanya saat membutuhkan pembiayaan, tetapi juga dalam berbagai kebutuhan finansial harian.

Kehadiran layanan BTN di dalam ekosistem digital mitra diharapkan mampu mendorong akses yang lebih luas, meningkatkan frekuensi penggunaan layanan, serta memperkuat posisi BTN sebagai bank yang semakin dekat dengan gaya hidup digital masyarakat.

Menurut perusahaan, kolaborasi ini juga sejalan dengan upaya mempercepat inklusi keuangan. Dengan jangkauan layanan telekomunikasi yang menjangkau masyarakat lebih luas dibandingkan layanan keuangan formal, kerja sama ini diharapkan dapat membantu membuka akses digital banking ke lebih banyak lapisan masyarakat.

President Director and Chief Executive Officer IOH Vikram Sinha menyampaikan bahwa pihaknya percaya keberadaan teknologi harus memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, kolaborasi Indosat dengan BTN menjadi langkah penting untuk menghadirkan layanan keuangan digital yang lebih dekat, lebih relevan, dan lebih mudah diakses melalui ekosistem digital yang sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat, sebagai komitmen Indosat menghadirkan pengalaman yang lebih baik.

Ke depan, BTN dan Indosat melanjutkan penjajakan atas berbagai peluang kolaborasi untuk menghadirkan layanan keuangan digital yang semakin relevan bagi masyarakat, sekaligus mendukung upaya memperluas inklusi keuangan melalui pemanfaatan kekuatan ekosistem digital.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten telekomunikasi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) mencatatkan pencapaian signifikan dalam satu tahun perjalanan operasionalnya di industri digital Tanah Air. Hingga Maret 2026, operator hasil integrasi ini telah merangkul 73 juta pelanggan dengan dukungan infrastruktur jaringan yang masif di berbagai wilayah Indonesia.

Momentum ulang tahun perdana ini menjadi tonggak penting bagi XLSMART dalam memperkuat posisi sebagai salah satu pemain utama di sektor telekomunikasi. Keberhasilan menghimpun basis pengguna yang besar tersebut ditopang oleh sebaran 225.000 unit Base Transceiver Station (BTS), yang mencakup teknologi 4G serta ekspansi agresif jaringan 5G.

Direktur & Chief Commercial Officer XLSMART David Arcelus Oses mengatakan catatan statistik ini sebagai representasi kepercayaan masyarakat. Menurutnya, satu tahun perjalanan perusahaan bukan sekadar persoalan angka pertumbuhan, melainkan konsistensi dalam menjaga kualitas pengalaman pengguna.

“Satu tahun bukan hanya tentang angka, melainkan tentang kepercayaan jutaan pelanggan yang terus kami jaga setiap harinya,” ujar David dalam keterangan resminya, Kamis (16/4/2026).

Selain jumlah BTS yang mencapai ratusan ribu unit, kekuatan jaringan perusahaan didukung oleh tulang punggung (backbone) serat optik yang telah menjangkau sebagian besar wilayah kepulauan. Fokus manajemen ke depan tetap tertuju pada penguatan investasi jaringan guna mengakomodasi kebutuhan konektivitas digital yang terus meningkat.

Langkah strategis yang disiapkan mencakup percepatan fiberisasi jaringan serta modernisasi infrastruktur eksis. Upaya ini dipandang krusial untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan data, terutama dalam menyongsong adopsi teknologi 5G yang lebih luas di segmen korporasi maupun ritel.

Sebagai bagian dari perayaan satu tahun beroperasi, XLSMART meluncurkan beragam program apresiasi lintas portofolio layanan, mulai dari jenama XL, AXIS, Smartfren, hingga layanan konvergensi XL SATU.

Pada segmen XL, perusahaan menawarkan program penukaran poin melalui aplikasi myXL serta paket khusus Ultra 5G+ dengan diskon berlangganan. Sementara itu, AXIS tetap difokuskan untuk menyasar pasar anak muda melalui paket kuota Bronet dan program loyalitas ALIFETIME yang menawarkan berbagai voucer gaya hidup.

Di sisi lain, Smartfren yang kini berada di bawah naungan XLSMART turut memeriahkan hari jadi perusahaan melalui Festival SmartPoin. Pelanggan diberikan kemudahan untuk menukarkan poin dengan kuota aplikasi populer seperti TikTok dan YouTube, hingga voucer belanja di berbagai mitra merchant.

Strategi penguatan juga menyasar layanan internet rumah melalui XL SATU. Mengusung kampanye “SATU untuk Semua”, layanan konvergensi ini menawarkan efisiensi bagi pelanggan baru berupa gratis satu bulan berlangganan untuk paket kecepatan tinggi 50 Mbps dan 100 Mbps. Langkah ini diharapkan mampu memperluas penetrasi pasar WiFi rumah tangga yang pasarnya masih sangat potensial.

David memaparkan komitmen perusahaan untuk terus bertumbuh bersama pelanggan dan memastikan setiap koneksi yang terjalin memberikan nilai manfaat nyata. Transformasi XLSMART dalam setahun terakhir diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan visi sebagai operator telekomunikasi pilihan utama masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) didesak untuk merombak paradigma lelang demi menyelamatkan kesehatan industri telekomunikasi Tanah Air, sebagai ujung tombak digitalisasi nasional.

Pemerintah diminta tidak berfokus mengejar pemasukan negara pada lelang 2,6 GHz dan 700 MHz.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan beban regulasi yang terlampau tinggi telah menggerus daya beli dan memangkas kemampuan ekspansi para operator seluler.

Menurutnya, pelepasan frekuensi ini seharusnya menjadi instrumen kebijakan jangka panjang untuk memperkuat infrastruktur menuju era kecerdasan buatan (AI), bukan sekadar ajang adu tinggi harga penawaran.

“Jika lelang hanya mengejar PNBP jangka pendek tanpa mempertimbangkan kesehatan industri, maka risiko keberlanjutan layanan jangka panjang akan terancam,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Diketahui, kondisi industri telekomunikasi saat ini sering diibaratkan sebagai fenomena "gunting", di mana pendapatan operator cenderung mendatar (stagnant), namun biaya operasional dan regulasi terus meningkat dan menggerus pendapatan operator seluler, yang berdampak pada kemampuan operator seluler dalam meningkatkan kualitas dan cakupan jaringan internet.

Data menunjukkan posisi Indonesia dalam kancah digital Asia Tenggara masih tertinggal cukup jauh. Dengan kecepatan internet seluler yang berada di angka 42,85 Mbps, Indonesia menduduki peringkat ke-8 di ASEAN. Angka ini mencerminkan kesenjangan yang lebar jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura atau Thailand yang jauh lebih agresif dalam penggelaran infrastruktur generasi terbaru.

Penetrasi teknologi 5G di Tanah Air pun masih tertahan di angka satu digit. Sigit menyebutkan kondisi ini diperparah oleh stagnasi reformasi regulasi sejak 2019. Berdasarkan model International Telecommunication Union (ITU), Indonesia masih terjebak dalam kategori Generation 2 (G2) atau Early Open Markets. Status tersebut mengindikasikan pasar nasional memang sudah terbuka, namun masih dikelola dengan pendekatan tradisional yang kurang adaptif terhadap dinamika teknologi global.

“Komdigi perlu memperhatikan unsur orientasi kebijakan digital ke depan, keadilan dan tidak semata-mata melepasnya ke mekanisme lelang murni berdasarkan penawaran harga tertinggi,” kata Sigit.

Komdigi, lanjutnya, perlu mengedepankan orientasi kebijakan digital masa depan dan unsur keadilan. Jika pemerintah hanya melepas frekuensi melalui mekanisme lelang murni berdasarkan penawaran harga tertinggi, risiko keberlanjutan layanan jangka panjang akan terancam.

Beban biaya frekuensi yang selangit diprediksi akan membuat operator kehilangan nafas untuk melakukan penggelaran jaringan secara masif di wilayah-wilayah yang secara ekonomi sulit.

Untuk diketahui, pemerintah berencana melelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz dalam waktu dekat. Informasi beredar lelang digelar akhir April 2026. Adapun pita 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki karakteristik teknis yang krusial dalam mendukung digitalisasi nasional.

Pita 700 MHz sangat efektif untuk cakupan wilayah luas (coverage), sementara 2,6 GHz menyediakan kapasitas data yang besar (capacity). Kombinasi keduanya adalah kunci utama untuk menyukseskan lompatan kualitas layanan dari 4G ke 5G.

Pada lelang kali ini, Sigit mendorong adanya kebijakan inovatif seperti model collaborative, penggunaan neutral host, hingga pemberian insentif bagi operator yang bersedia membangun di area pelosok. Strategi ini dianggap lebih berkelanjutan dibandingkan dengan mengejar PNBP instan. Lelang 2026 harus menjadi titik balik untuk mengakhiri stagnasi reformasi regulasi.

“Tanpa perubahan paradigma menuju era transformasi yang matang dan kolaboratif, ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama ekonomi digital di kawasan hanya akan menjadi angan-angan di tengah himpitan beban regulasi,” kata Sigit.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) berencana mengakuisisi 60% saham PT Sarana Global Indonesia (SGI) melalui penyertaan modal senilai Rp280,4 miliar. Transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi material karena setara 65,33% dari ekuitas perseroan.

Dalam keterbukaan informasi, INET akan mengambil alih 180.000 saham baru SGI dengan harga Rp1,56 juta per saham. Setelah transaksi, INET akan menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 60%, sementara pemegang saham lama terdilusi menjadi sekitar 40%.

Manajemen menyebut akuisisi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas end-to-end di bisnis infrastruktur telekomunikasi, khususnya penggelaran kabel fiber optik bawah laut (submarine cable). SGI sendiri merupakan perusahaan kontraktor telekomunikasi yang fokus pada pembangunan jaringan kabel laut melalui entitas anaknya.

Dengan akuisisi ini, INET akan memperoleh keunggulan operasional dari kepemilikan kapal khusus penanaman kabel. Hal tersebut dinilai dapat mempercepat pembangunan jaringan, meningkatkan efisiensi biaya proyek, serta memperkuat kontrol terhadap kualitas dan waktu pengerjaan.

Selain itu, langkah ini juga membuka peluang sinergi antara bisnis penyedia layanan internet (ISP) INET dengan kemampuan konstruksi infrastruktur laut milik SGI. Perseroan menilai sinergi tersebut dapat menciptakan sumber pendapatan baru, termasuk dari jasa instalasi bagi pihak ketiga.

Dari sisi valuasi, penilai independen menaksir nilai pasar 100% saham SGI sebesar Rp175,2 miliar atau Rp1,46 juta per saham. Sementara itu, nilai transaksi akuisisi berada sedikit di atas valuasi tersebut, tetapi dinyatakan wajar berdasarkan analisis independen.

Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada 19 Mei 2026.

Melalui aksi korporasi ini, INET berharap dapat memperluas jaringan backbone, termasuk konektivitas antar pulau dan internasional, seiring meningkatnya kebutuhan trafik data, sekaligus memperkuat posisi sebagai pemain terintegrasi di industri telekomunikasi nasional.

INET sebelumnya telah mengintegrasikan PT Personel Alih Daya Tbk (PADA) ke dalam ekosistemnya. Investasi terhadap SGI diproyeksikan akan memberikan kekuatan besar bagi INET, menciptakan sinergi antara keunggulan sumber daya manusia dari PADA dengan kapabilitas teknis dan aset strategis yang dimiliki oleh SGI.

SGI memiliki dua kapal khusus yang menjadi aset kritikal dalam industri ini, yaitu Pacific Guardian dan Nostag 10. Kapal-kapal ini dirancang khusus untuk instalasi kabel serat optik serta kabel listrik bawah laut, memberikan kemandirian operasional yang tinggi. SGI memiliki pengalaman panjang dalam menangani proyek strategis nasional, termasuk keterlibatan penting dalam jaringan Palapa Ring.

Berdasarkan laporan keuangan 2025, SGI menunjukkan pertumbuhan pendapatan mencapai Rp291,06 miliar. Perusahaan juga berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp44,04 miliar, membuktikan efisiensi dan potensi profitabilitas yang kuat.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten penyedia jasa internet, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) berencana mengakuisisi 60% saham PT Sarana Global Indonesia (SGI) melalui penyertaan modal senilai Rp280,40 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, INET akan mengambil sebanyak 180.000 lembar saham baru atau setara 60% dari total saham ditempatkan dan disetor SGI setelah transaksi. Harga pelaksanaan investasi tersebut ditetapkan sebesar Rp1.557.799 per lembar saham.

Direktur INET Willy Usulangi mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat kapabilitas bisnis secara terintegrasi, khususnya di sektor infrastruktur telekomunikasi.

“Perseroan memandang investasi pada PT Sarana Global Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas end-to-end dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi, khususnya jaringan kabel fiber optik bawah laut,” kata Willy di keterbukaan informasi, Senin (13/4/2026).

Dengan transaksi ini, lanjut Willy, INET akan menjadi pemegang saham pengendali SGI dan menjadikan perusahaan tersebut sebagai entitas anak. SGI sendiri bergerak di bidang kontraktor telekomunikasi, terutama dalam penggelaran kabel fiber optik bawah laut (submarine cable) melalui entitas anaknya.

Manajemen menilai kepemilikan SGI akan memberikan nilai tambah operasional, terutama dengan adanya aset berupa dua kapal khusus penanaman kabel. Keunggulan tersebut dinilai dapat mempercepat pembangunan jaringan, meningkatkan efisiensi biaya proyek, serta menjaga kualitas dan ketepatan waktu pengerjaan.

Selain itu, akuisisi ini juga sejalan dengan strategi ekspansi INET dalam memperluas jaringan backbone, termasuk konektivitas antar pulau dan internasional, seiring dengan meningkatnya kebutuhan trafik data.

Perseroan juga melihat potensi sinergi antara bisnis penyedia jasa internet (ISP) dengan kemampuan konstruksi infrastruktur laut, yang dapat membuka peluang pendapatan baru dari jasa instalasi kepada pihak ketiga.

Dari sisi nilai transaksi, aksi korporasi ini tergolong sebagai transaksi material karena mencapai 65,33% dari total ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2025. Meski demikian, transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi maupun benturan kepentingan.

Sejalan dengan ketentuan yang berlaku, perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Mei 2026.

Melalui langkah ini, INET berharap dapat memperkuat posisinya sebagai pemain terintegrasi di industri telekomunikasi nasional, sekaligus meningkatkan daya saing di tengah pesatnya pertumbuhan kebutuhan infrastruktur digital.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten penyedia jasa internet, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) membidik peluang bisnis baru melalui penambahan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar peralatan telekomunikasi.

Langkah tersebut ditandai dengan rencana penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46523 yang mencakup aktivitas distribusi perangkat telekomunikasi, mulai dari router, switch, hingga perangkat fiber optik.

Direktur INET Willy Usulangi mengatakan penambahan lini usaha ini merupakan strategi perseroan untuk memperluas rantai nilai bisnis, tidak hanya sebagai penyedia layanan konektivitas tetapi juga sebagai distributor perangkat telekomunikasi.

“Penambahan KBLI ini merupakan langkah strategis yang sejalan dengan core business perusahaan sebagai penyedia jasa internet dan penyewaan fiber optik. Dengan memasukkan kegiatan perdagangan besar telekomunikasi, perusahaan dapat memperluas rantai nilai dari sekadar penyedia infrastruktur dan layanan konektivitas menjadi pelaku aktif dalam distribusi perangkat, komponen, dan solusi telekomunikasi,” kata Willy di keterbukaan informasi, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, peluang bisnis tersebut terbuka lebar seiring dengan pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia yang diproyeksikan mencapai 80,66% atau setara 229,4 juta pengguna pada 2025. Selain itu, tren pergeseran dari penggunaan mobile data ke fixed broadband atau WiFi rumah juga terus meningkat.

Kondisi ini mendorong permintaan perangkat infrastruktur jaringan tetap seperti fiber to the home (FTTH), termasuk optical line terminal (OLT), optical network terminal (ONT), hingga router dan switch.

Perseroan melihat keberadaan lebih dari 300 perusahaan penyedia jasa internet (ISP) di Indonesia sebagai basis pelanggan potensial. Di samping itu, INET juga membidik segmen operator telekomunikasi, sektor korporasi, instansi pemerintah, hingga kawasan properti sebagai target pasar.

Dari sisi proyeksi keuangan, kegiatan usaha baru tersebut diperkirakan dapat memberikan tambahan laba bersih secara bertahap mulai dari Rp4,66 miliar pada 2026 dan meningkat hingga Rp15,72 miliar pada 2030.

Hasil studi kelayakan juga menunjukkan proyek ini tergolong layak secara finansial, dengan nilai net present value (NPV) positif sebesar Rp82,77 miliar serta profitability index (PI) mencapai 4,83.

Manajemen menilai, integrasi bisnis antara layanan konektivitas dan perdagangan perangkat akan meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus membuka peluang margin yang lebih besar. Namun demikian, perseroan tetap mencermati kebutuhan tambahan modal kerja serta pengelolaan persediaan dan rantai pasok.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, INET akan terlebih dahulu meminta persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Mei 2026.

Melalui ekspansi ini, perseroan berharap dapat memperkuat posisi di industri telekomunikasi nasional sekaligus menangkap peluang pertumbuhan dari masifnya digitalisasi di berbagai sektor.

Sebelumnya, INET dikenal sebagai penyedia layanan internet dan penyewaan fiber optik melalui entitas anak. Dengan ekspansi ke perdagangan perangkat, perseroan berupaya memperluas sumber pendapatan sekaligus meningkatkan daya saing di tengah pertumbuhan industri yang kian kompetitif.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan rencana seleksi pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz pada 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas layanan internet pita lebar bergerak (mobile broadband), minimal berbasis teknologi 4G, terutama di wilayah desa/kelurahan yang masih terbatas akses telekomunikasinya.

PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyambut positif rencana pemerintah tersebut. VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi menilai langkah ini krusial untuk memperkuat ekosistem telekomunikasi nasional sekaligus memperluas akses layanan broadband yang cepat, stabil, dan berkelanjutan.

“Sebagai operator digital terdepan, Telkomsel berkomitmen mendukung percepatan transformasi digital nasional,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Jumat (10/4/2026).

Fahmi menambahkan, Telkomsel terus mempersiapkan teknologi dan mengembangkan infrastruktur agar spektrum baru ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghadirkan layanan yang relevan dan berdampak.

Menurutnya, proses seleksi diharapkan berjalan baik dan produktif, sehingga tidak hanya memberikan nilai tambah bagi industri serta memperkuat daya saing sektor digital, tetapi juga menjaga kesehatan industri dan keberlanjutan investasi.

“Dengan demikian, langkah ini akan turut mendukung target strategis Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi secara inklusif dan berkesinambungan,” kata Fahmi.

Sementara itu, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menilai terdapat sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses seleksi frekuensi. Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza menekankan pentingnya mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel, harga spektrum yang terjangkau, serta alokasi yang adil bagi seluruh operator.

“Selain itu, penerapan batasan kepemilikan spektrum [spectrum cap] juga perlu dipertimbangkan guna mencegah dominasi spektrum oleh satu pihak dan memastikan persaingan yang sehat antar operator,” kata Mirza kepada Bisnis pada Jumat (10/4/2026).

Dia menegaskan seluruh kebijakan tersebut harus tetap berorientasi pada penyehatan dan keberlanjutan industri telekomunikasi nasional dalam jangka panjang.

Mirza juga berharap jika terdapat kewajiban tambahan dalam seleksi, hal itu tidak memberatkan operator dan dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing perusahaan, sehingga spektrum yang diperoleh bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan.

“Sekaligus mendorong penyehatan dan keberlanjutan industri telekomunikasi Indonesia secara keseluruhan,” katanya.

Harga hingga Skema Lelang Dinantikan

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai seleksi frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz merupakan langkah yang telah lama ditunggu oleh operator.

Menurutnya, kedua pita frekuensi tersebut merupakan spektrum utama untuk pengembangan 5G, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan.

“Tapi ya isu utama adalah masalah harga spektrum. Kita berharap harga spektrum terjangkau dan ada insentif bagi operator untuk menyebarluaskan 5G, di tengah isu ekonomi dunia yang berat dan tantangan biaya regulasi sektor telekomunikasi Indonesia yang tinggi,” kata Heru saat dihubungi.

Heru menekankan pentingnya kejelasan mekanisme lelang, apakah dilakukan bersamaan atau bertahap, termasuk jumlah blok dan lebar pita yang ditawarkan. Menurutnya, hal tersebut akan menentukan harga frekuensi, jumlah operator yang memperoleh spektrum, serta kualitas layanan 5G yang dihasilkan.

“Dan tak ketinggalan adalah lelang harus transparan dan dalam tim lelang tidak boleh ada yang konflik kepentingan,” katanya.

Dia juga menyoroti pentingnya pengaturan blok frekuensi yang efisien dan berkesinambungan (contiguous), misalnya 2×25 MHz atau lebih untuk pita 700 MHz, serta blok yang cukup lebar di 2,6 GHz.

“Jadi di 700 MHz bisa empat blok, di 2,6 GHz bisa tiga blok,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai skema seleksi ideal adalah kombinasi antara lelang harga, pemerataan, dan beauty contest, termasuk kemungkinan penerapan frequency sharing.

Menurutnya, tujuan utama seleksi harus berorientasi pada manfaat dan pemerataan layanan.

“Harga tentu sesuai research price bukan adu tinggi atau terlalu tinggi, sehingga operator akan cepat melakukan pembangunan secara merata dan pemanfaatannya segera dirasakan masyarakat serta harga yang terjangkau,” kata Ian.

Ian juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan lelang agar tidak makin tertunda.

“Sebenarnya sudah terlambat, segera dilakukan lelang sehingga keterlambatan tidak berlarut larut,” katanya.

Target Pemerintah dan Urgensi Lelang

Untuk mendukung pelaksanaan seleksi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid telah menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 175 Tahun 2026 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Proses seleksi akan dilaksanakan oleh tim khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Nomor 176 Tahun 2026, dengan menekankan asas transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

Lelang frekuensi ini menjadi kunci pencapaian target pemerintah dalam pengembangan jaringan. Komdigi menargetkan cakupan 5G mencapai 8,5% dari luas permukiman nasional pada 2026, meningkat dari capaian 6,33% pada 2025.

Sementara itu, cakupan 4G ditargetkan meningkat dari 98,95% populasi pada 2025 menjadi 99,05% pada 2026. Di sisi lain, kecepatan mobilebroadband ditargetkan naik dari 63,51 Mbps menjadi 80 Mbps, serta fixed broadband dari 51,84 Mbps menjadi 64 Mbps.

Cakupan fixed broadband juga ditargetkan mencapai sekitar 82% kecamatan pada 2026, sementara program Kampung Internet ditingkatkan dari 1.194 titik menjadi 2.194 titik.

Sebagai informasi, pita frekuensi 700 MHz merupakan low-band yang dikenal sebagai “digital dividend” hasil migrasi siaran televisi analog ke digital (Analog Switch Off/ASO). Frekuensi ini memiliki jangkauan luas dan kemampuan penetrasi yang baik, sehingga efektif untuk memperluas cakupan layanan hingga ke wilayah terpencil serta meningkatkan kualitas sinyal di dalam ruangan.

Adapun pita frekuensi 2,6 GHz merupakan mid-band yang berperan penting dalam meningkatkan kapasitas jaringan dan kecepatan data, terutama untuk mendukung layanan 5G di wilayah dengan trafik tinggi seperti perkotaan.

Kombinasi kedua pita frekuensi ini dinilai akan menjadi fondasi penting dalam mempercepat pemerataan akses digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Telekomunikasi menilai d tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, sektor bisnis-ke-bisnis (B2B) berpeluang menjadi jangkar pertumbuhan bagi emiten telekomunikasi untuk menjaga stabilitas pendapatan di sepanjang tahun ini.

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, melihat pergeseran fokus operator seluler menuju pasar korporasi bukan sekadar langkah bertahan, melainkan strategi krusial guna menghadapi jenuhnya pasar ritel yang kian tergerus inflasi.

Lanskap industri seluler saat ini memang sedang mengalami transformasi besar. Ketika daya beli masyarakat pada segmen ritel mulai goyah akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, menurut Heru, sektor B2B justru menunjukkan daya tahan yang lebih tangguh. Pasalnya, permintaan layanan di segmen korporasi berakar pada kebutuhan operasional mendasar, bukan sekadar konsumsi tambahan yang bisa dipangkas sewaktu-waktu.

Dalam kacamata industri, segmen B2B memiliki struktur pendapatan yang jauh lebih stabil melalui model recurring revenue atau pendapatan berulang. Kontrak kerja sama antara operator dan perusahaan biasanya terikat dalam jangka menengah hingga panjang, yang secara otomatis meminimalkan angka churn rate atau perpindahan pelanggan ke kompetitor.

Kebutuhan akan konektivitas, layanan komputasi awan (cloud), hingga keamanan siber (cybersecurity) kini telah menjadi tulang punggung operasional perusahaan modern. Integrasi layanan yang mendalam ini membuat posisi operator seluler menjadi mitra strategis yang sulit digantikan. Dampaknya, operator memiliki ruang lebih luas untuk menjaga rata-rata pendapatan per pelanggan (ARPU) tetap tinggi melalui solusi bernilai tambah.

"Sektor B2B relatif lebih resilien karena permintaan didorong kebutuhan operasional kritis. Saat ritel tertekan inflasi, segmen ini mampu menjaga margin perusahaan melalui solusi end-to-end," ungkap Heru kepada Bisnis, Sabtu (11/4/2026).

Sekadar informasi, segmen ritel atau B2C dinilai sangat sensitif terhadap fluktuasi ekonomi makro karena sifatnya yang berupa konsumsi diskresioner atau pilihan.

Pelanggan individu bisa dengan mudah mengurangi anggaran pulsa atau mengganti kartu perdana demi mencari promo harga yang lebih murah. Sebaliknya, pasar korporasi bekerja dengan logika efisiensi jangka panjang, di mana investasi digital justru tetap diprioritaskan untuk memangkas biaya operasional di bagian lain.

Meskipun segmen ritel masih memberikan volume pengguna yang besar, tingkat pertumbuhannya sudah mulai melandai karena penetrasi kartu SIM di Indonesia telah mencapai titik jenuh. Kondisi ini berbanding terbalik dengan ceruk pasar B2B yang masih menawarkan ruang monetisasi baru melalui digitalisasi berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur hingga logistik, yang belum tergarap maksimal.

Heru mencermati adanya risiko penularan sentimen ekonomi, namun dampaknya bersifat selektif. Perusahaan saat ini cenderung menahan pengeluaran operasional (OPEX) yang dianggap tidak esensial. Meski begitu, proyek transformasi digital dengan tingkat pengembalian investasi (ROI) yang jelas tetap berjalan lancar. Tekanan biasanya hanya terjadi pada proyek baru yang bersifat eksperimental, sementara layanan inti yang sudah terpasang tetap menjadi prioritas belanja digital perusahaan.

Keberhasilan operator dalam menggarap segmen ini sangat bergantung pada kemampuan mereka menggeser portofolio. Operator tidak lagi bisa hanya mengandalkan penjualan konektivitas murni atau pipa data semata. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana membangun kapabilitas solusi, menjalin kemitraan ekosistem, serta kemampuan menjual layanan berdasarkan kasus penggunaan (use-case) spesifik pada setiap industri.

Langkah ekspansi ke dunia korporasi harus dilihat sebagai arah strategis jangka panjang untuk diversifikasi pendapatan. Tanpa transformasi model bisnis yang kuat, pergeseran ini hanya akan menjadi penopang sementara yang hasilnya tidak maksimal.

"Pergeseran ke B2B bukan sekadar survival mode. Namun, keberlanjutan strategi ini bergantung pada eksekusi dalam hal kapabilitas solusi dan kemitraan ekosistem," tutur Heru.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengeklaim layanan telekomunikasi selama Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026, berada dalam kondisi memuaskan, berdasarkan hasil evaluasi Posko RAFI 2026 yang telah ditutup.

Evaluasi RAFI 2026 menunjukkan konektivitas nasional tetap stabil di seluruh wilayah, termasuk jalur mudik dan pusat aktivitas masyarakat.

Stabilitas ini memastikan masyarakat tetap terhubung selama momen Lebaran.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto menegaskan, tidak terjadi gangguan besar selama periode layanan.

“Selama masa layanan Posko RAFI 2026, tidak terjadi gangguan besar."

"Ini hasil kerja bersama yang dijaga selama 24 jam penuh,” ujarnya dalam penutupan Posko RAFI 2026 di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat kinerja layanan telekomunikasi selama periode Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2026 tetap stabil di tengah lonjakan trafik.

Selama periode tersebut, kecepatan unduh tertinggi tercatat mencapai 112,16 Mbps pada 20 Maret, sedangkan kecepatan unggah tertinggi mencapai 54,26 Mbps pada 30 Maret.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto memastikan seluruh layanan telekomunikasi tetap terjaga, termasuk di jalur mudik dan pusat aktivitas masyarakat. Secara nasional, konektivitas berada dalam kondisi stabil meski terjadi peningkatan trafik yang signifikan.

“Selama masa layanan Posko RAFI 2026, tidak terjadi gangguan besar. Ini hasil kerja bersama yang dijaga selama 24 jam penuh,” kata Wayan dalam keterangannya di laman resmi Komdigi pada Jumat (10/4/2026).

Ke depan, pengawasan akan diperketat untuk menjaga keamanan dan keselamatan publik.

Dalam evaluasi tersebut, Komdigi juga melakukan penilaian kualitas layanan berdasarkan lima kriteria yang telah disepakati bersama seluruh operator.

Hasilnya, Telkomsel mencatat nilai tertinggi pada tiga kriteria, sementara Indosat Ooredoo Hutchison unggul pada dua kriteria lainnya. Secara keseluruhan, operator seluler seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XLSmart menunjukkan performa dalam kategori very good hingga excellent.

Di sisi lain, Komdigi mencatat terdapat 33 gangguan layanan di sejumlah titik posko utama. Namun, seluruh gangguan tersebut dapat ditangani dengan cepat tanpa meluas dan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan.

Komdigi juga memanfaatkan data tambahan berbasis crowdsourcing dari Sigmon, OpenSignal, dan Ookla sebagai dasar pengukuran kualitas layanan.

Berdasarkan data tersebut, terdapat 14.344 tiket yang dinyatakan memiliki hasil kurang baik. Setiap operator diwajibkan melakukan tindak lanjut penanganan dalam waktu kurang dari tiga jam.

Seluruh operator disebut telah merespons secara proaktif dan melakukan mitigasi. Secara umum, kinerja penyelenggara telekomunikasi pada RAFI 2026 dinilai mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, Komdigi menilai capaian ini belum sepenuhnya optimal. Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan guna memenuhi hak masyarakat atas konektivitas yang andal.

Selain jaringan seluler, pengawasan terhadap spektrum frekuensi radio juga dilakukan secara intensif. Sebanyak 31.682 frekuensi operasional dipantau untuk menjaga layanan vital, termasuk sistem keselamatan transportasi.

“Pengawasan frekuensi ini krusial karena berkaitan langsung dengan keselamatan perjalanan masyarakat,” kata Wayan.

Evaluasi juga menunjukkan tidak ditemukan penyalahgunaan perangkat ilegal seperti fake BTS di jalur mudik, yang menjadi indikator meningkatnya pengendalian ruang spektrum yang lebih ketat.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mengungkap konflik di Timur Tengah berdampak pada harga bahan baku penutup fiber optik hingga 15–17%. Penggelaran infrastruktur berisiko melambat.

Ketua APJATEL, Jerry Mangasas Swandy, mengatakan salah satu komponen yang mengalami kenaikan adalah HDPE, yakni material pelindung kabel fiber optik. Dalam dunia infrastruktur telekomunikasi, HDPE (High-Density Polyethylene) merupakan pipa yang biasanya berwarna oranye mencolok atau hitam dengan garis warna. Kabel ini kerap terlihat di pinggir jalan.

“Kami mendiskusikan hampir naik 15-17%. Salah satunya HDPE. HDPE itu penutup dari fiberoptik,” kata Jerry di sela acara FGD Nasional APJATEL 2026 di Jakarta pada Kamis (9/4/2026).

Dia menambahkan, secara teknis kondisi ini akan berdampak langsung pada pembangunan jaringan fiber optik di Indonesia. Saat ini, panjang jaringan fiber optik nasional baru mencapai sekitar 1 juta kilometer, berdasarkan data pemerintah dan laporan operator.

Dengan cakupan wilayah Indonesia yang luas—mencakup lebih dari 500 kabupaten/kota di 38 provinsi—penggelaran jaringan dinilai masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi biaya investasi yang tinggi.

Jerry menegaskan, kondisi tersebut membuat target pembangunan jaringan menjadi tidak lagi realistis seperti dalam kondisi normal. Dia mencontohkan, target pembangunan yang semula bisa mencapai 50 kilometer per tahun berpotensi turun drastis.

“Misalnya tadi target satu tahun, satu perusahaan dia mau deliver let’s say 50 km. Itu mungkin hanya 10 km,” ujarnya.

Meski demikian, industri tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, menurutnya, diperlukan penyesuaian kebijakan dan dukungan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan investasi.

“Kami berharap ini bisa ditangani bersama-sama. Kalau engga terkendali, katakan menuju blackout ekonomi, mau engga mau,” tegas Jerry.

Di sisi lain, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk memastikan pembangunan jaringan tetap berjalan.

Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Mulyadi, menyatakan bahwa dinamika harga merupakan ranah bisnis masing-masing penyelenggara. Namun, pemerintah mendorong adanya kesamaan visi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

“Semua pihak yang terlibat dalam penggelaran fiberoptik ini bisa dalam posisi yang sama, terutama pihak pemerintah untuk mendukung penggelaran fiberoptik ini secara lebih cepat, mudah dan murah,” ujarnya.

Menurutnya, upaya yang bisa didorong adalah memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, terutama dalam menciptakan ekosistem infrastruktur yang lebih terintegrasi dan efisien.

“Jadi yang bisa didorong untuk itu adalah kolaborasi yang mendukung konformalitas infrastruktur, khususnya fiberoptik ini,” kata Mulyadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham pelat merah yang tercermin lewat indeks IDX BUMN20 tampil tahan banting di tengah koreksi pasar modal pada awal tahun ini. Apresiasi terhadap saham BUMN seiring dengan upaya pemerintah menyehatkan emiten pelat merah.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (7/4/2026), IDX BUMN 20 tercatat melemah 8,94% year to date (YtD) ke level 346,96. Penurunan tersebut relatif lebih terbatas dari performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merosot 19,38% YtD menjadi 6.971,02 ataupun LQ45 yang turun 17,12% YtD.

Kondisi itu setidaknya mencerminkan adanya ketahanan saham pelat merah di tengah tekanan pasar. Seiring koreksi tersebut, prospek IDX BUMN 20 masih menarik dicermati terutama dari sisi valuasi dan peluang akumulasi selektif.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menyampaikan bahwa prospek IDX BUMN 20 hingga paruh pertama 2026 diperkirakan bakal mengalami penguatan terbatas. Pergerakan ini utamanya didorong oleh dominasi saham sektor perbankan dalam konstituen indeks tersebut.

“Katalis utamanya adalah musim pembagian dividen, rilis laporan keuangan kuartal I/2026, serta progres restrukturisasi utang pada sejumlah BUMN yang tengah bermasalah,” ucap Wafi kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

KISI Sekuritas lantas merekomendasikan sejumlah saham BUMN yang dinilai prospektif dari sisi fundamental maupun valuasi yang sudah terdiskon.

Sektor perbankan dinilai tetap menjadi pilihan utama dengan rekomendasi pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Wafi menyebutkan ketiganya memiliki fundamental tangguh dengan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) yang stabil, rasio dana murah (current account saving account/CASA) kuat, serta potensi dividen tinggi.

“Secara valuasi, rasio price to book value atau PBV bank-bank besar tersebut sudah sangat murah atau terdiskon,” pungkas Wafi.

Selain saham perbankan, emiten telekomunikasi yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) turut dijagokan berkat posisi monopoli infrastruktur dan arus kas yang solid, dengan status valuasi yang masih undervalued.

Sementara itu, untuk saham BUMN sektor konstruksi dan farmasi, Wafi menyarankan investor untuk tetap bersikap wait and see hingga proses restrukturisasi tuntas dan perbaikan neraca keuangan terlihat secara nyata.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.