Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memblokir rekening Samin Tan beserta keluarganya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang di Kalimantan Tengah.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pemblokiran ini juga dilakukan terhadap pihak yang terafiliasi Samin Tan sebagai upaya penyelamatan keuangan negara.

"Dilaksanakan penelusuran aset dan pemblokiran rekening atas nama ST beserta keluarga dan pihak-pihak terafiliasi," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Dia menambahkan, penyidik juga telah melakukan upaya paksa seperti menggeledah 17 lokasi di kantor PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Jakarta.

Selain itu, kediaman maupun kantor yang terafiliasi Samin Tan di Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan juga turut dilakukan penggeledahan.

"Dari hasil penggeledahan, turut disita sejumlah dokumen, data elektronik, serta alat berat yang diduga memiliki hubungan langsung dengan perkara dimaksud," imbuhnya.

Lebih jauh, penyidik korps Adhyaksa juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi hingga berkoordinasi dengan ahli serta auditor untuk membuat terang perkara ini.

Meskipun begitu, Anang tidak menjelaskan secara lebih detail 25 saksi yang telah diperiksa tersebut.

"Hingga saat ini, telah diperiksa sebanyak 25 orang saksi, serta dilakukan koordinasi dengan para ahli dan auditor," pungkasnya.

Sebagai informasi, kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan tambang terkait Crazy Rich Samin Tan periode 2016-2025.

Dalam hal ini, Samin Tan selaku beneficial owner atau penerima manfaat PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batubara secara ilegal selama 2017-2025 dengan melawan hukum.

Sejatinya, aktivitas tambang PT AKT telah dicabut melalui Surat Terminasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017. Namun, aktivitas penambangan ilegal ini tetap berlanjut lantaran Samin Tan diduga bekerja sama dengan oknum penyelenggara negara.

Adapun, hingga saat ini korps Adhyaksa masih belum mengungkap pihak regulator yang diduga terlibat dalam praktik dugaan korupsi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memastikan pemulihan kerugian korban dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemulihan kerugian korban itu dilakukan dengan penelusuran aset hasil tindak pidana.

"Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya asset tracing terutama untuk mengikuti jejak uang hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban," ujar Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/2/2026).

Dia menambahkan, penelusuran aset itu dilakukan dengan menggandeng stakeholder terkait seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Nantinya, kerja sama dengan PPATK bertujuan untuk menelusuri transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana terkait PT DSI.

"Koordinasi lanjutan dengan PPATK untuk melakukan analisa aliran dana/ transaksi keuangan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Bareskrim telah menyita seperti ratusan dokumen SHM dan SHGB dari peminjam yang dijaminkan di PT Dana Syariah Indonesia.

Adapun, secara total penyidik juga telah melakukan penyitaan sebesar Rp4,07 miliar dari 41 rekening yang telah diblokir hingga sejumlah kendaraan baik itu mobil maupun motor.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mengajukan pencegahan terhadap tiga tersangka kasus fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Tiga tersangka itu yakni Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) Taufiq Taufiq Aljufri (TA); Eks Direktur PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari berinisial MY; dan Komisaris PT DSI berinisial ARL.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pencegahan itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi pada Kamis (5/2/2026).

"Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri kepada Ditjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI terhadap tiga orang tersangka," ujar Ade dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/2/2026).

Ade menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap Taufiq Cs di Gedung Bareskrim Polri pada Senin (9/2/2026) besok.

Pemeriksaan ini dilakukan penyidik untuk mengklarifikasi ketiganya dalam kapasitas tersangka kasus dugaan pidana penggelapan dan TPPU itu.

"Terhadap ketiga orang tersangka pada perkara aquo untuk jadwal pemeriksaan terhadap para tersangka yg diagendakan pada hari Senin, 9 Februari 2026 pukul 10.00 WIB," imbuhnya.

Adapun, Ade menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan penelusuran aset untuk mengikuti jejak uang hasil tindak pidana. Dengan begitu, aset yang disita bakal diamankan untuk pemulihan kerugian korban pada perkara ini.

"Kami pastikan bahwa penyidikan atas perkara aquo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutanborrower existingatau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut. Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa sekitar 201 penunggak pajak besar sudah membayarkan kewajibannya senilai Rp13,44 triliun. Otoritas pajak masih mengejar pembayaran Rp6,6 triliun untuk mencapai target akhir tahun.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melalui Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu memasang target pembayaran penunggak pajak besar sampai dengan akhir 2025 senilai Rp20 triliun. Namun, total tunggakan dari 201 WP itu senilai Rp60 triliun.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pihaknya sudah menerima pembayaran Rp13,44 triliun dari penunggak pajak sampai dengan 15 Desember 2025.

"Relatif dibanding 30 November 2025 itu ada kenaikan pembayar pajak yang membayar atau mengangsur dari 109 [wajib pajak] ke 120 di posisi 15 Desember tadi," tutur Bimo, dikutip Minggu (21/12/2025).

Tidak Semua Mampu

Pada kesempatan yang sama, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bahwa tidak semua wajib pajak [WP] yang memiliki tunggakan besar itu memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya secara kontan. Beberapa ada yang menyicil pembayaran pajaknya ke otoritas.

Akan tetapi, Purbaya optimistis lambat tunggakan Rp60 triliun itu akan dilunasi "Mereka tahu kami serius mengejar itu," ujarnya.

Secara terperinci, dari 200 penunggak pajak besar itu, sebagian besar yakni 91 wajib pajak (WP) melakukan pembayaran dan mencicil tunggakannya. Sementara itu, 59 WP ditangani oleh Ditjen Pajak dengan tindak lanjut lainnya.

Kemudian, sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH).

Selanjutnya, 5 WP dilakukan penelusuran aset (asset tracing), 9 WP dicegah ke luar negeri terhadap pemilik manfaatnya (beneficial ownership), serta 1 WP disandera.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset salah satu tersangka kasus CSR Bank Indonesia-Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satori (ST) usai memeriksa 8 saksi pada Selasa (28/10/2025).

Para saksi diperiksa di Polres Cirebon Kota. Budi mengatakan, penelusuran aset Satori adalah upaya lembaga antirasuah untuk memaksimalkan aset recovery yang akan menjadi milik negara.

"Penyidik meminta keterangan kepada para saksi terkait kepemilikan aset Tersangka ST," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (29/10/2025).

Adapun delapan saksi yang diperiksa Sarifudin selaku Petugas protokol PPATS Kec. Palimanan; Suhandi selaku Pemerintah Desa Panongan, Kec. Palimanan; Sandi Natalusuma sebagai Pemerintah Desa Panongan, Kec. Palimanan; Deni Harman Pemerintah Desa Pegagan, Kec. Palimanan

Kemudian, Suhanto selaku Pemerintah Desa Pegagan, Kec. Palimanan; Mohammad Mu'min selaku pihak swasta; Abdul Mukti selaku pihak swasta; dan Kiki Azkiyatul selaku pihak swasta

Kasus CSR BI-OJK

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023 sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer.

Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

"HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat," jelasnya, Kamis (7/8/2025).

Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.