#30 tag 24jam
BPKN sebut kasus DSI dapat dijerat Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Mufti Mubarok menyatakan bahwa kasus gagal bayar yang menjerat PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dapat dijerat ... [383] url asal
#kasus-dsi #fraud-dsi #dana-syariah-indonesia #gagal-bayar-dsi #badan-perlindungan-konsumen-nasional
jika terdapat unsur kerugian konsumen akibat kelalaian, wanprestasi atau dugaan penipuan, maka Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen harus dapat diberlakukan
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Mufti Mubarok menyatakan bahwa kasus gagal bayar yang menjerat PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Ia meminta aparat penegak hukum juga menerapkan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut demi melindungi hak masyarakat sebagai konsumen secara optimal.
“Secara kewenangan pengawasan, ini memang wilayah OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Namun, jika terdapat unsur kerugian konsumen akibat kelalaian, wanprestasi, atau dugaan penipuan, maka ketentuan pidana dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus dapat diberlakukan,” ujar Mufti Mubarok di Jakarta, Rabu.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen, pihaknya menilai kasus gagal bayar atau dugaan fraud (kecurangan) DSI bukan hanya persoalan administratif pada sektor jasa keuangan, tapi juga berpotensi kuat masuk ke ranah pidana perlindungan konsumen.
Ia menuturkan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang merugikan pihak konsumen.
Pelanggaran tersebut termasuk tidak memenuhi kewajiban untuk selalu memenuhi hak-hak konsumen atas keamanan serta kepastian atas dana yang telah ditempatkan di lembaga tersebut.
“Kami meminta aparat penegak hukum untuk memastikan hak-hak konsumen diselamatkan. Prinsip perlindungan konsumen harus menjadi prioritas, termasuk pengembalian dana masyarakat yang menjadi korban,” kata Mufti.
Pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan berkoordinasi dengan OJK serta aparat penegak hukum.
Ia mengatakan kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap lembaga pengelola dana masyarakat serta perlunya penegakan hukum yang tegas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
“Negara harus hadir memastikan masyarakat tidak dirugikan. Penegakan hukum dan pemulihan hak konsumen harus berjalan secara tegas dan transparan,” ucap Mufti.
OJK telah melakukan pengawasan khusus terhadap DSI pada Agustus-Desember 2025 dan melaporkan dugaan tidak pidana fraud perusahaan tersebut kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Oktober 2025.
Polri telah menyita Kantor DSI pada Rabu (18/2) dan Kamis (19/2), serta menahan tiga tersangka, yakni Direktur Utama DSI TA, Komisaris DSI ARL, serta pemegang saham dan mantan Direktur DSI MY, pada 9 Februari dan 13 Februari 2026.
TA sebelumnya telah menyatakan komitmen perusahaan untuk mengembalikan dana milik para pemberi dana (lender) secara penuh.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Telusuri Aset, Bareskrim Pastikan Pulihkan Kerugian Korban Kasus DSI
Bareskrim Polri menelusuri aset untuk memulihkan kerugian korban kasus PT Dana Syariah Indonesia dengan menggandeng PPATK, menyita dokumen dan memblokir rekening. [174] url asal
#bareskrim #pemulihan-kerugian #kasus-dsi #penelusuran-aset #fraud-pt-dsi #asset-tracing #tindak-pidana #kerugian-korban #ppatk #transaksi-keuangan #aliran-dana #penyitaan-aset #dokumen-shm #dokumen-sh
(Bisnis.Com - Terbaru) 08/02/26 19:10
v/129822/
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memastikan pemulihan kerugian korban dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI).
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemulihan kerugian korban itu dilakukan dengan penelusuran aset hasil tindak pidana.
"Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya asset tracing terutama untuk mengikuti jejak uang hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban," ujar Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/2/2026).
Dia menambahkan, penelusuran aset itu dilakukan dengan menggandeng stakeholder terkait seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
Nantinya, kerja sama dengan PPATK bertujuan untuk menelusuri transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana terkait PT DSI.
"Koordinasi lanjutan dengan PPATK untuk melakukan analisa aliran dana/ transaksi keuangan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi," pungkasnya.
Sekadar informasi, Bareskrim telah menyita seperti ratusan dokumen SHM dan SHGB dari peminjam yang dijaminkan di PT Dana Syariah Indonesia.
Adapun, secara total penyidik juga telah melakukan penyitaan sebesar Rp4,07 miliar dari 41 rekening yang telah diblokir hingga sejumlah kendaraan baik itu mobil maupun motor.
OJK Ungkap Delapan Pelanggaran DSI, Dugaan Fraud Dilaporkan ke Polisi
OJK juga segera menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha. [394] url asal
#ojk #dana-syariah-indonesia #fraud-pindar #kasus-dsi #bareskrim-polri #perlindungan-lender #keuangan-syariah #pinjaman-daring
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemeriksaannya terhadap penyelenggaraan pindar Dana Syariah Indonesia (DSI) menemukan delapan pelanggaran yang dilakukan DSI. Pelanggaran itu merugikan para pemberi dana (lender) yang dananya gagal dibayarkan.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, dari temuan delapan pelanggaran tersebut, OJK segera membuat laporan kepada Bareskrim Polri pada 15 Oktober 2025.
“Intinya, kami menemukan adanya indikasifraudatau tindak pidana. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Oktober kami melaporkan masalah ini kepada Bareskrim. Sebelumnya, pada tanggal 13 Oktober, kami meminta bantuan kepada PPATK untuk menelusuri aliran dana tersebut, beberapa hari setelah kami selesai melakukan pemeriksaan di lapangan,” kata Agusman dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (15/1/2026).
Menurut Agusman, delapan pelanggaran DSI yang dilaporkan kepada Bareskrim Polri meliputi penggunaan databorrowerriil untuk menciptakan proyek fiktif sebagaiunderlyingguna memperoleh dana baru; publikasi informasi yang tidak benar diwebsiteuntuk menggalang danalender; serta penggunaan pihak terafiliasi sebagailenderuntuk memancing partisipasilenderlain.
Kemudian, penggunaan rekening perusahaanvehicleuntuk menerima aliran dana dariescrow; penyaluran danalenderkepada perusahaan terafiliasi; penggunaan danalenderyang belum dialokasikan untuk membayar kewajiban lain atau skemaponzi; penggunaan danalenderuntuk melunasi pendanaanborrowermacet; serta pelaporan yang tidak benar.
Agusman menjelaskan, OJK juga segera menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada DSI pada 15 Oktober 2025 untuk mencegah timbulnya korban baru. Sanksi itu menghentikan penghimpunan dana baru dan penyaluran pendanaan baru.
Selain itu, DSI dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, atau pengurangan nilai kepemilikan tanpa persetujuan OJK; dilarang mengubah susunan direksi, komisaris, dewan pengawas syariah, dan pemegang saham; serta wajib bersikap kooperatif, menyediakancontact center, dan melayani pengaduanlender.
“Kami juga memfasilitasi pertemuan antaralenderdengan DSI pada tanggal 28 Oktober, 18 November, 29 November, 3 Desember, dan terakhir 30 Desember untuk mempertemukan para pihak terkait pengaduan konsumen,” ungkap Agusman.
Dari hasil pemeriksaan pengawasan, Agusman menambahkan, OJK telah menerbitkan 20 surat pembinaan kepada DSI, mulai dari permintaan perbaikan tata kelola hingga pertanggungjawaban pengembalian danalender.
“Kami mendorong perbaikan tata kelola yang lebih baik, dan yang paling penting adalah pengembalian danalender. Ini yang kami minta secara tegas. Kami juga berharap adanya langkah pencekalan, belajar dari kasus-kasus sebelumnya, tentu dengan dukungan penegak hukum,” kata Agusman.
Ke depan, OJK akan melakukanfit and proper testulang serta pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik yang digunakan DSI. “Apabila seluruh komitmen tidak dipenuhi dan upaya pidana tidak berjalan atau tidak tuntas, maka langkah terakhir (last resort) adalah gugatan perdata dari sisi OJK,” kata Agusman.
OJK Ingatkan Pelaku Keuangan Syariah tak Ulangi Kasus DSI
OJK menekankan pentingnya kejujuran dan pengawasan ketat demi menjaga kepercayaan. [274] url asal
#kasus-dsi #ojk #pinjaman-online #pemberi-dana #pengembalian-dana #sanksi-pembatasan-kegiatan-usaha #pengaduan-konsumen #lender #peminjam #pengawasan-keuangan #dsi
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA –- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) di industri keuangan syariah agar menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya. Kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menjadi contoh yang perlu dihindari di tengah upaya masif mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia.
“Pada intinya kalau kita mau mengembangkan syariah, kan kita sudah lakukan edukasi, literasi. Orang itu kalau sudah masuk ke syariah bisa militan, karena memang mereka harus investasi, menabung, dan lain-lain, sesuai dengan keyakinannya. Mereka harus siap berlandaskan prinsip syariah. Makanya, kalau kena (kejahatan atau scam), seperti DSI kemarin, kasihan banget,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi, seusai acara Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 di Surabaya, Jawa Timur, Senin (3/11/2025).
Tidak ada kode iklan yang tersedia.Perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut menekankan agar para PUJK syariah bisa bersama-sama membangun ekosistem keuangan syariah agar terus berkembang dan dipercaya masyarakat. Masyarakat juga diajak bekerja sama untuk segera melaporkan dugaan kejahatan atau penipuan oleh PUJK di industri keuangan syariah.
“Jadi maksud saya, semua pelaku syariah itu juga saling menjaga. Kalau melihat atau mendengar praktik-praktik yang mencurigakan, langsung laporkan ke OJK supaya yang kejadian ini (kasus DSI) tidak terjadi lagi,” jelasnya.
“Karena kita sudah edukasi ya. Edukasinya tidak gampang, tapi begitu mereka (masyarakat) teryakinkan, mereka akan militan. Dan ketika seperti ini, takutnya mereka jadi kapok,” lanjutnya.
Kiki menegaskan agar para pelaku usaha di industri keuangan syariah menjaga integritasnya. Dengan demikian, langkah untuk memajukan industri keuangan syariah bisa lebih maksimal di lapangan. “Harusnya mereka (pelaku usaha) saling menjaga industrinya supaya bisa bertumbuh lebih besar,” tegasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)