#30 tag 24jam
Telusuri Aset, Bareskrim Pastikan Pulihkan Kerugian Korban Kasus DSI
Bareskrim Polri menelusuri aset untuk memulihkan kerugian korban kasus PT Dana Syariah Indonesia dengan menggandeng PPATK, menyita dokumen dan memblokir rekening. [174] url asal
#bareskrim #pemulihan-kerugian #kasus-dsi #penelusuran-aset #fraud-pt-dsi #asset-tracing #tindak-pidana #kerugian-korban #ppatk #transaksi-keuangan #aliran-dana #penyitaan-aset #dokumen-shm #dokumen-sh
(Bisnis.Com - Terbaru) 08/02/26 19:10
v/129822/
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memastikan pemulihan kerugian korban dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI).
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemulihan kerugian korban itu dilakukan dengan penelusuran aset hasil tindak pidana.
"Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya asset tracing terutama untuk mengikuti jejak uang hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban," ujar Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/2/2026).
Dia menambahkan, penelusuran aset itu dilakukan dengan menggandeng stakeholder terkait seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
Nantinya, kerja sama dengan PPATK bertujuan untuk menelusuri transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana terkait PT DSI.
"Koordinasi lanjutan dengan PPATK untuk melakukan analisa aliran dana/ transaksi keuangan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi," pungkasnya.
Sekadar informasi, Bareskrim telah menyita seperti ratusan dokumen SHM dan SHGB dari peminjam yang dijaminkan di PT Dana Syariah Indonesia.
Adapun, secara total penyidik juga telah melakukan penyitaan sebesar Rp4,07 miliar dari 41 rekening yang telah diblokir hingga sejumlah kendaraan baik itu mobil maupun motor.
Anak Buah Purbaya Bidik Rp20 Triliun dari 200 Pengemplang Pajak Besar pada Akhir Tahun
Kemenkeu targetkan Rp20 triliun dari 200 pengemplang pajak besar hingga akhir 2025. [244] url asal
#penunggak-pajak #pengemplang-pajak #kewajiban-pajak #pembayaran-pajak #target-pajak #likuiditas-pajak #restrukturisasi-utang #ditjen-pajak #asset-tracing #beneficial-owner #penyanderaan-pajak #menkeu
(Bisnis.Com - Ekonomi) 15/10/25 14:23
v/4226/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan 200 penunggak pajak besar dengan nilai kewajiban Rp60 triliun untuk membayar sebesar Rp20 triliun sampai dengan akhir 2025.
Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut sampai dengan saat ini baru Rp7,2 triliun tunggakan pajak yang sudah dibayarkan oleh para penunggak pajak dimaksud.
Bimo menyebut pihaknya telah menyepakati target Rp20 triliun itu sebab di antaranya para penunggak kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya ke negara.
"Target akhir tahun dari yang 200 pengemplang pajak ini masih diproses, tapi dari hasil rapimnas sekitar Rp20 triliun karena ada beberapa yang kesulitan likuiditas dan minta restrukturisasi utangnya diperpanjang," terangnya dikutip Rabu (15/10/2025).
Secara terperinci, dari 200 penunggak pajak besar itu, sebagian besar yakni 91 wajib pajak (WP) melakukan pembayaran dan mencicil tunggakannya. Sementara itu, 59 WP ditangani oleh Ditjen Pajak dengan tindak lanjut lainnya.
Kemudian, sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH).
"Sudah kami lakukan asset tracing 5, pencegahan terhadap beneficial owner-nya ada 9, kemudian di dalam proses penyanderaan ada 1," terang Bimo.
Sebelumnya, pada Rabu (8/10/2025), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa penunggak pajak besar yang telah diputus inkrah telah membayar kewajiban secara bertahap. Total baru Rp7 triliun yang dibayar ke kas negara.
Dengan demikian, belakangan ini pemenuhan pembayaran tunggakan pajak baru bertambah sekitar Rp200 miliar sampai dengan data terbaru.
Penagihan Tunggakan Pajak Besar Baru Rp7 Triliun, Ada 1 Wajib Pajak yang Ditahan
Kemenkeu menahan 1 dari 200 penunggak pajak besar dengan tunggakan Rp60 triliun, baru Rp7 triliun dibayar. Sebagian besar WP bayar bertahap, 27 pailit. [295] url asal
#penunggak-pajak #tunggakan-pajak #wajib-pajak #penahanan-wajib-pajak #penunggak-pajak-besar #pembayaran-pajak #likuiditas-macet #pengawasan-hukum #asset-tracing #beneficial-owner #penyanderaan-pajak
(Bisnis.Com - Ekonomi) 14/10/25 18:19
v/3160/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut ada satu dari total 200 wajib pajak yang masuk dalam kategori penunggak pajak besar dilakukan penahanan. Ada beberapa wajib pajak lain yang dalam pengawasan aparat penegak hukum hingga pailit.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut 200 penunggak pajak besar itu memiliki tunggakan yang harus disetor ke negara sebesar total Rp60 triliun. Sampai saat ini, realisasinya baru mencapai Rp7 triliun.
Bimo lalu memerinci lebih lanjut, dari 200 wajib pajak (WP) dimaksud, sebagai besar di antaranya atau sebanyak 91 WP melakukan pembayaran termasuk dengan mengangsur. Kemudian, 59 WP dilakukan dengan tindak lanjut lainnya.
Sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH).
"Sudah kami lakukan asset tracing 5, pencegahan terhadap beneficial owner-nya ada 9, kemudian di dalam proses penyanderaan ada 1," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut bahwa penunggak pajak besar yang telah diputus inkrah telah membayar kewajiban secara bertahap. Total baru Rp7 triliun yang dibayar ke kas negara.
"Saya harus bicara dulu dengan Dirjen Pajak saya seperti apa, tapi saya harapkan sih sebagian besar sudah masuk menjelang akhir tahun," terangnya kepada wartawan saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Purbaya menuturkan bahwa penerimaan pajak dari penunggak besar itu naik dari posisi 26 September 2025 lalu. Pada saat itu, dia menyebut telah menerima Rp5,1 triliun dari penunggak pajak yang perkaranya sudah inkrah di pengadilan.
Secara total, dia telah mengungkap ada 200 penunggak pajak besar yang kasusnya sudah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Nilai tagihan pajak yang belum mereka bayarkan yakni Rp60 triliun. Sebagian besar penunggak pajak itu, terang Purbaya, merupakan perusahaan perseorangan, bukan orang pribadi maupun korporasi.
Staf Ahli Purbaya Ungkap Ribuan Penunggak Pajak Sudah Ditarget DJP
Pemerintah targetkan ribuan penunggak pajak untuk bayar kewajiban hingga akhir tahun. Fokus pada 200 wajib pajak kaya dengan tunggakan Rp 60 triliun. [399] url asal
#penunggak-pajak #djp #purbaya-yudhi-sadewa #kewajiban-pajak #penagihan-pajak #pajak-indonesia #kepatuhan-pajak #asset-tracing #piutang-pajak #menteri-keuangan
(CNBC Indonesia - News) 13/10/25 07:16
v/1124/
Jakarta, CNBC Indonesia - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengungkapkan, ribuan penunggak pajak telah menjadi target pemerintah untuk dikejar kewajiban pembayaran pajaknya sampai akhir tahun ini.
"Ini akan kita kelola sampai dengan akhir tahun. Kita selesaikan mana yang bisa diselesaikan dalam waktu cepat," kata Yon dalam acara taklimat media di Bogor, Jawa Barat, dikutip Senin (13/10/2025).
Yon mengatakan, fokus yang digariskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang untuk mengejar piutang pajak para wajib pajak kaya atau prominent yang jumlahnya mencapai kisaran 200 orang, dengan nilai tunggakan Rp 60 triliun.
Namun, ia menegaskan, sebetulnya di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di berbagai daerah juga sudah memiliki daftar ribuan para penunggak pajak yang statusnya inkrah atau berkekuatan hukum tetap untuk segera ditagihkan kewajiban pajaknya ke negara.
"Kemarin keluar dalam bentuk case 200 penunggak pajak, tapi ini bukan hanya 200 penunggak. Yang menunggak pajak itu jumlahnya banyak, ribuan," tegas Yon.
Seperti diketahui, Purbaya pada September silam mengaku memiliki daftar nama 200 penunggak pajak besar yang kasus sengketa pajaknya sudah inkrah di pengadilan. Mereka punya kewajiban pajak terutang Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun.
Dari total penagihan itu, Purbaya mengatakan, hingga saat ini baru terbayarkan senilai Rp 7 triliun, karena beberapa di antaranya melakukan pembayaran secara bertahap.
"Mungkin baru masuk, sekarang hampir Rp7 triliun. Tapi kan pembayarannya kayaknya ada yang bertahap gitu. Nanti saya akan monitor lagi secepat apa," kata Purbaya selepas Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (8/10).
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan pihaknya telah mempercepat penagihan ini dengan memperluas kerja sama antar lembaga. Kerja sama ini dilakukan untuk melakukan asset tracing atau penelusuran aset.
"Kita kerja sama untuk asset tracing, kita kerjasama untuk penagihan aktif dengan beberapa institusi seperti Kejaksaan Agung. Kita juga melakukan sinergi yang cukup signifikan gitu ya, strategis dengan beberapa instansi sebagai penyedia informasi seperti dengan OJK," kata Bimo, saat ditemui di kantor pusat DJP, Kamis (9/10/2025).
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)