Bisnis.com, JAKARTA - Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan upaya pendataan seluruh kegiatan usaha di Indonesia untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha. Data yang dihasilkan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), manfaat SE2026 dapat dirasakan melalui berbagai program pemberdayaan usaha. Data yang lengkap dan mutakhir membantu pemerintah mengenali karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di setiap daerah. Dengan demikian, berbagai program dukungan usaha dapat dirancang sesuai kondisi yang dihadapi masyarakat.

Hasil SE2026 juga mendukung upaya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Melalui data sensus, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai potensi usaha yang perlu didorong agar berkembang lebih cepat. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam merancang program pembiayaan dan pendampingan usaha sehingga semakin banyak pelaku usaha yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

Selain itu, data SE2026 membantu pemerintah menyusun program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Kebutuhan peningkatan keterampilan, pengelolaan usaha, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan produk dapat dipetakan secara lebih baik. Pelatihan yang tepat akan membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Manfaat lain dari SE2026 adalah tersedianya informasi yang lebih lengkap mengenai aktivitas usaha di berbagai wilayah. Data tersebut membantu pemerintah memahami pola distribusi barang dan jasa serta mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan. Informasi ini penting untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah.

Data SE2026 juga menjadi sumber informasi penting bagi dunia pendidikan, penelitian, dan perencanaan pembangunan. Akademisi, peneliti, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah dapat memanfaatkannya untuk memahami dinamika ekonomi, mengidentifikasi peluang usaha, dan menyusun berbagai program pembangunan yang lebih efektif.

Pada akhirnya, SE2026 bukan sekadar kegiatan pendataan. Setiap informasi yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha akan menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan pembangunan ekonomi Indonesia. Data yang akurat membantu pemerintah melihat sektor usaha yang tumbuh, sektor yang memerlukan dukungan, serta peluang ekonomi yang dapat dikembangkan di masa depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai penurunan bunga pembiayaan PNM Mekaar dari kisaran 18–25 persen menjadi 8 persen per tahun dapat meringankan beban pelaku usaha ultramikro.

“Penurunan bunga PNM Mekaar dari 18–25 persen menjadi 8 persen merupakan kebijakan yang sangat ekspansif untuk memperkuat sektor usaha ultramikro,” kata Rizal, yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bagian dari BRI Group, bagi pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan.

Menurut Rizal, selama ini nasabah Mekaar membayar biaya pembiayaan yang relatif tinggi karena karakteristik pembiayaan tanpa agunan, nominal pinjaman yang kecil, serta kebutuhan pendampingan yang intensif.

Dengan penurunan bunga tersebut, pelaku usaha ultramikro dinilai memiliki ruang keuangan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Meski demikian, Rizal mengingatkan dampak kebijakan tersebut tidak akan terjadi secara otomatis maupun merata pada seluruh penerima manfaat. Ia menjelaskan, berbagai studi mengenai UMKM menunjukkan persoalan utama usaha ultramikro tidak hanya terletak pada keterbatasan modal, tetapi juga produktivitas yang rendah, akses pasar yang terbatas, serta kapasitas usaha yang masih lemah.

Menurut dia, penurunan bunga memang dapat memperbaiki arus kas pelaku usaha. Namun, tanpa penguatan pendampingan, pelatihan, dan akses pemasaran, tambahan ruang keuangan tersebut belum tentu berujung pada peningkatan omzet yang signifikan.

“Modal murah adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha ultramikro,” ujarnya.

Rizal juga mengingatkan agar penurunan bunga tidak mengurangi kualitas pendampingan maupun keberlanjutan model bisnis PNM. Menurut dia, pendampingan merupakan faktor pembeda utama PNM Mekaar dibandingkan kredit komersial pada umumnya.

Penurunan suku bunga PNM Mekaar diputuskan dalam rapat koordinasi Optimalisasi Kredit Program Semester I 2026 di Jakarta, Senin (22/6/2026). Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga bunga pinjaman turun menjadi 8 persen bagi sekitar 10 juta hingga 15 juta nasabah PNM Mekaar.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi sebagian pengusaha ultra mikro, kebutuhan modal sering datang di waktu yang tidak bisa ditunda. Ada bahan baku yang harus dibeli, pesanan yang perlu dipenuhi, anak yang harus sekolah, atau kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Dalam situasi seperti itu, layanan pinjaman yang terlihat cepat dan mudah kerap menjadi pilihan pertama. Namun, di balik kemudahan tersebut, tidak sedikit masyarakat yang kemudian menghadapi beban baru karena pola pembayaran yang tidak ringan, kewajiban yang terus membayangi yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha.

Fenomena rentenir dan praktik pinjaman informal masih menjadi tantangan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Bagi kelompok masyarakat yang belum bankable, keterbatasan dokumen, agunan, skala usaha, hingga literasi keuangan sering kali menjadi penghalang untuk mendapatkan pembiayaan yang aman dan terarah. Akibatnya, pilihan yang dianggap cepat di awal justru dapat berubah menjadi persoalan yang menghambat perkembangan usaha.

Di tengah kondisi tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Mekaar hadir sebagai akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi perempuan prasejahtera pengusaha ultra mikro. PNM Mekaar memberikan layanan pembiayaan tanpa agunan, berbasis kelompok, serta didampingi melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Lebih dari sekadar modal, PNM juga menghadirkan pemberdayaan melalui pelatihan, pendampingan usaha, pengelolaan keuangan, hingga pengembangan kapasitas usaha.

PNM telah melayani lebih dari 22,9 juta nasabah perempuan dengan jaringan layanan yang menjangkau 58 kantor cabang dan 6.165 kecamatan di Indonesia. Sepanjang 2025, PNM juga telah melaksanakan pelatihan sebanyak 52.394 kali dengan jumlah peserta mencapai 1.853.170 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya dilakukan melalui akses pembiayaan, tetapi juga melalui proses pendampingan yang terus berjalan di tengah masyarakat.

Bagi nasabah, kehadiran PNM Mekaar menjadi ruang untuk belajar mengelola usaha sekaligus membangun kemandirian. Pertemuan kelompok tidak hanya menjadi tempat membayar angsuran, tetapi juga menjadi ruang saling mengingatkan, saling belajar, dan saling menjaga agar usaha tetap berjalan. Di sana, modal finansial bertemu dengan modal sosial. Ibu-ibu pengusaha tidak berjalan sendiri, karena ada pendampingan dan komunitas yang ikut menopang perjalanan mereka.

Indriana, nasabah PNM Mekaar asal Depok yang memiliki usaha gorengan, pernah menyampaikan pentingnya bagi para ibu untuk lebih bijak dalam memilih akses permodalan. Ia menilai PNM Mekaar bukan hanya memberikan modal usaha, tetapi juga pelatihan usaha serta ruang untuk memperluas pasar melalui Pertemuan Kelompok Mingguan.

“Ibu-ibu yang menjadi andalan ekonomi keluarga harus lebih pintar dalam mengelola usaha dan mendapatkan modal. Kalau saya pilih PNM Mekaar,” ujar Indriana.

Indriana juga menyebutkan bahwa menjadi nasabah PNM Mekaar memberinya manfaat lebih luas, bukan hanya dalam bentuk pembiayaan. Melalui Mekaar, ia merasakan adanya modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial yang membantunya mengembangkan usaha.

“Mekaar memberikan modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. Pokoknya jauhi rentenir dan gabung PNM Mekaar. Sudah banyak keuntungan yang saya dapat dari Mekaar,” ungkapnya.

Hal serupa dirasakan Selly, nasabah PNM Mekaar lainnya dari Depok yang menjalankan usaha salon dan parfum. Ia menyebut PNM Mekaar membantunya mengembangkan usaha melalui pembiayaan dan pelatihan. Baginya, akses pembiayaan yang disertai pendampingan memberi rasa lebih aman karena nasabah tidak hanya menerima modal, tetapi juga diarahkan untuk menata usaha secara bertahap.

Selly juga merasakan manfaat yang lebih luas bagi keluarganya, mulai dari mencukupi kebutuhan rumah tangga, menyekolahkan anak, hingga ikut melakukan kegiatan sosial di lingkungannya.

“Jangan terjebak rentenir. Kalau saya tidak mau rentenir, lebih baik ikut PNM Mekaar yang sudah terbukti meningkatkan kemajuan usaha saya dan membuat keluarga semakin sejahtera,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman, Imam Widhiono, yang menilai bahwa salah satu cara paling efektif untuk menjauhkan masyarakat dari praktik rentenir adalah meningkatkan pendapatan mereka. Menurutnya, pembiayaan dan pendampingan menjadi langkah yang tepat agar masyarakat tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga mampu menumbuhkan usaha secara lebih sehat.

Melalui PNM Mekaar, PNM ingin menghadirkan pilihan yang lebih aman bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Pembiayaan tidak berdiri sendiri sebagai pinjaman, tetapi menjadi pintu masuk bagi proses pemberdayaan. Ada pendampingan, ada literasi, ada pelatihan, dan ada ruang bertumbuh bersama.

PNM percaya, ketika perempuan ultra mikro mendapatkan akses pembiayaan yang tepat dan pendampingan yang berkelanjutan, mereka tidak hanya mampu mengembangkan usaha, tetapi juga menata masa depan keluarga. Dari usaha kecil yang dijalankan setiap hari, tumbuh keberanian untuk mandiri, memperbaiki kehidupan, dan melangkah lebih jauh tanpa harus kembali pada jalan pintas yang menyulitkan.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Bisnis.com, SORONG - Di berbagai wilayah pelosok Indonesia, akses terhadap layanan keuangan formal kerap menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan pesisir dan kepulauan di Timur Indonesia. Jarak, biaya transportasi, serta kebutuhan untuk menyeberang pulau kerap membuat layanan keuangan modern belum sepenuhnya mudah dijangkau. Di tengah kondisi tersebut, PNM hadir mendekatkan akses pembiayaan dan pendampingan usaha bagi perempuan prasejahtera, termasuk hingga ke Pulau Arar, Papua Barat Daya.

Salah satu kisah itu datang dari Ibu Ragaia Sosir, nasabah PNM Mekaar sejak tahun 2021. Dari pesisir Papua, ia membangun harapan sederhana untuk keluarganya: menyekolahkan anak dan merenovasi rumah agar menjadi tempat tinggal yang lebih layak. Perjalanannya tidak selalu mudah, namun semangat untuk memperbaiki kehidupan keluarga membuatnya terus berusaha. Perlahan, dari pembiayaan dan pendampingan yang diterima, Ibu Ragaia mulai menata kembali kebutuhan rumahnya, mulai dari kamar mandi, kamar tidur, jendela, hingga bagian-bagian rumah lain yang dibangun sedikit demi sedikit.

Dalam perjalanannya, Ibu Ragaia tidak hanya menjadi nasabah, tetapi juga dipercaya sebagai Ketua Kelompok Mekaar. Ia kemudian melihat peluang lain dari keterbatasan akses layanan keuangan di wilayahnya. Karena masyarakat sekitar harus menyeberang pulau untuk mendapatkan layanan keuangan yang lebih modern, ia memilih menjadi agen BRILink. Keputusan itu lahir dari pengamatan sederhana atas kebutuhan warga sekitar, sekaligus menjadi peluang usaha yang memberi manfaat lebih luas bagi lingkungan tempat tinggalnya.

“Dulu saya cuma pikir anak-anak bisa tetap sekolah dan rumah bisa pelan-pelan lebih layak. Setelah ikut PNM Mekaar, saya rasa ada jalan untuk usaha. Kitong mulai dari kecil saja, perbaiki kamar mandi, kamar, jendela, sedikit-sedikit. Yang penting tetap jalan, supaya keluarga bisa hidup lebih baik,” ujar Ibu Ragaia Sosir.

Kisah Ibu Ragaia menjadi gambaran bahwa pemberdayaan dapat tumbuh dari ruang-ruang kecil di wilayah paling jauh, ketika akses pembiayaan, pendampingan, dan keberanian untuk memulai dapat bertemu. Melalui PNM Mekaar, Ibu Ragaia juga mengajak perempuan di sekitarnya untuk berani mengikuti jejak serupa, memperbaiki usaha, menata rumah, dan membangun masa depan keluarga secara bertahap. Ia menjadi satu dari 22,9 juta masyarakat Indonesia yang telah memperoleh layanan PNM, sebuah bukti bahwa pemberdayaan tidak hanya hadir di pusat kota, tetapi juga menjangkau pesisir, pulau-pulau kecil, dan pelosok negeri.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Pemerintah memperkuat upaya integrasi layanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui peluncuran awal platform SAPA UMKM. Inisiatif yang digagas Kementerian UMKM bersama Kementerian PPN/Bappenas ini diharapkan menjadi solusi atas berbagai tantangan yang selama ini dihadapi pengusaha kecil, mulai dari pembiayaan hingga pemasaran usaha.

UMKM masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Selain berkontribusi sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sektor ini juga menjadi sumber penghidupan jutaan keluarga Indonesia.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 mencatat terdapat 56,1 juta unit UMKM di Indonesia. Sebanyak 96,94 persen di antaranya merupakan usaha mikro, menunjukkan dominasi sektor kecil dalam menopang ekonomi masyarakat.

Di tengah besarnya peran tersebut, tantangan UMKM masih cukup kompleks. Banyak pengusaha, terutama di sektor mikro dan ultra mikro, belum sepenuhnya mendapatkan akses layanan yang terpadu, mulai dari pembiayaan, legalitas, pemasaran, hingga pendampingan usaha.

Menjawab kebutuhan itu, pemerintah memperkenalkan SAPA UMKM sebagai platform pusat informasi dan layanan terpadu yang menghubungkan berbagai program pemberdayaan, perlindungan, serta kemudahan usaha dari pemerintah maupun pihak non-pemerintah.

Platform tersebut diperkenalkan dalam soft launching di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (21/5).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut. Ia menilai kemajuan sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari kekuatan kewirausahaan masyarakatnya.

Dalam kesempatan itu, Rachmat menyebut SAPA UMKM sebagai revolusi digital bagi pengembangan usaha kecil dan menengah Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, SAPA UMKM akan memperkuat berbagai aspek pengembangan usaha, mulai dari pengelolaan data, akses pembiayaan dan insentif, pemasaran dan kolaborasi, hingga penguatan rantai pasok, kemitraan, serta layanan one stop service.

Menurutnya, kehadiran platform ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi bagi UMKM.

"Selain berfungsi sebagai sistem informasi pendataan tunggal dan pemetaan potensi UMKM, SAPA UMKM juga akan mengintegrasikan berbagai kebutuhan usaha dalam satu aplikasi, mulai dari perizinan melalui OSS, sertifikasi, pelatihan, hingga mengoneksikan pengusaha UMKM dengan pemasok, logistik, industri besar, BUMN, dan ekosistem usaha lainnya," kata Menteri Maman.

Tidak hanya itu, SAPA UMKM juga diharapkan mampu memastikan setiap pengusaha UMKM memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, dan pelindungan usaha secara lebih mudah dan terarah.

Pemerintah turut mendorong UMKM agar semakin terhubung dengan ekosistem digital guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) turut mendukung integrasi ekosistem UMKM melalui SAPA UMKM sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan pembiayaan yang disertai pemberdayaan.

Melalui pengalaman mendampingi nasabah ultra mikro, khususnya perempuan prasejahtera melalui program Mekaar, PNM melihat bahwa akses modal akan memberi dampak lebih besar ketika berjalan bersama pendampingan, literasi, dan jejaring usaha.

Dukungan terhadap SAPA UMKM juga sejalan dengan semangat PNM dalam memperluas pemberdayaan ekonomi dari akar rumput.

Melalui ekosistem yang semakin terhubung, pengusaha mikro diharapkan tidak hanya lebih mudah mendapatkan informasi dan layanan, tetapi juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk naik kelas.

Dari akses yang sederhana, ada peluang yang tumbuh, dari pendampingan yang konsisten, ada keluarga yang bisa melangkah lebih percaya diri menuju kesejahteraan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% dinilai bakal berdampak langsung ke industri mebel dan kerajinan. Tingkat suku bunga baru dapat meningkatkan tantangan pembiayaan usaha.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan pihaknya memahami langkah BI menaikkan suku bunga sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan tekanan ekonomi global.

Kendati demikian, kenaikan suku bunga acuan yang umumnya diikuti peningkatan bunga kredit perbankan dia sebut dapat membuat akses pembiayaan menjadi lebih ketat bagi pelaku usaha mebel dan kerajinan.

“Bagi pelaku industri, pembiayaan bukan hanya untuk ekspansi, tetapi juga untuk modal kerja sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, hingga pembiayaan produksi pesanan ekspor,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Dia menjelaskan kenaikan bunga kredit akan menambah biaya sehingga beban keuangan perusahaan meningkat. Kondisi tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi industri dengan margin usaha yang relatif tipis.

“Bagi industri dengan margin yang relatif tipis, tambahan biaya bunga dapat langsung memengaruhi arus kas,” sebutnya.

Akibatnya, lanjut Abdul, pelaku usaha cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman baru, sehingga modal kerja menjadi lebih terbatas dan ekspansi usaha berpotensi melambat.

Di sisi lain, HIMKI melihat dampak suku bunga tinggi terhadap permintaan pasar domestik relatif lebih cepat terasa. Pasalnya, industri mebel memiliki keterkaitan erat dengan sektor properti, perumahan, apartemen, hotel, dan interior.

“Suku bunga tinggi biasanya memengaruhi daya beli masyarakat dan sektor properti,” tuturnya.

Sementara untuk pasar ekspor, dampaknya cenderung tidak langsung. Meski demikian, peningkatan biaya produksi yang disebabkan pembiayaan yang lebih mahal dapat memengaruhi daya saing harga produk Indonesia di pasar global.

Adapun industri mebel nasional saat ini masih menghadapi persaingan ketat dengan negara produsen lain seperti Vietnam, China, dan Malaysia.

Selain itu, kondisi biaya pinjaman yang lebih mahal juga berpotensi menunda investasi industri, termasuk pembelian mesin, modernisasi fasilitas produksi, hingga perluasan kapasitas usaha. Sobur berpendapat pelaku usaha saat ini cenderung memprioritaskan menjaga likuiditas dibanding mengambil risiko investasi baru hingga kondisi pasar dan pembiayaan lebih stabil.

Untuk menjaga daya saing di tengah tren suku bunga tinggi, dia mengatakan pelaku industri mebel dan kerajinan mulai memperkuat efisiensi internal, mulai dari peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan pemborosan bahan baku, hingga percepatan perputaran persediaan.

Selain itu, industri juga mulai memperkuat desain dan inovasi produk, diversifikasi pasar, serta digitalisasi pemasaran agar tidak bergantung pada satu pasar tertentu.

Abdul juga mengingatkan bahwa perlambatan investasi dan produksi dalam jangka panjang dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja karena industri mebel dan kerajinan merupakan sektor padat karya. Saat ini, mayoritas pelaku usaha masih berupaya mempertahankan tenaga kerja karena sumber daya manusia terampil dianggap sebagai aset penting industri.

“Yang perlu diantisipasi adalah apabila perlambatan berlangsung cukup lama dan terjadi bersamaan dengan penurunan permintaan pasar,” imbuhnya.

Bicara strategi dalam menjaga keberlangsungan industri di tengah tren suku bunga tinggi, HIMKI katanya berharap pemerintah dan perbankan menghadirkan sejumlah kebijakan pendukung.

Beberapa di antaranya yakni skema kredit berbunga kompetitif untuk industri produktif, penguatan dukungan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Lalu, pembiayaan modal kerja berbasis purchase order ekspor, restrukturisasi kredit yang lebih fleksibel, serta insentif investasi mesin dan teknologi.

“Stabilitas ekonomi memang penting, tetapi keberlangsungan industri dan lapangan kerja nasional juga perlu dijaga secara seimbang,” tambah Sobur.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng menjalin kerja sama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perbankan di Provinsi Aceh. Sinergi tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara stakeholder terkait, yang turut disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Kantor Gubernur Aceh pada Jumat (24/4/2026).

Dalam kesepakatan tersebut, Bank Jateng berkolaborasi dengan Bank Syariah Aceh untuk memperkuat sektor keuangan, yang diharapkan mampu memfasilitasi transaksi bisnis dan pembiayaan bagi para pelaku usaha dari kedua provinsi, sekaligus menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif.

Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan momentum penting bagi Bank Jateng untuk memperluas kemitraan strategis di luar Pulau Jawa. Menurutnya, Aceh memiliki potensi ekonomi yang luar biasa yang dapat disinergikan dengan kekuatan ekonomi Jawa Tengah.

"Kami memandang kolaborasi ini sebagai jembatan emas bagi pertumbuhan ekonomi kedua daerah. Bank Jateng berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan finansial yang optimal serta solusi perbankan yang inovatif guna mendukung geliat bisnis antara pelaku usaha Jawa Tengah dan Aceh," ujar Bambang dalam siaran pers, Senin (4/5/2026).

Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa sinergi antara Bank Jateng dan Bank Syariah Aceh akan berfokus pada penguatan kapasitas daerah serta mempermudah akses investasi.

Selain sektor keuangan, kerja sama ini juga melibatkan unit usaha strategis Jawa Tengah lainnya seperti PT Jateng Agro Berdikari (JTAB), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), dan PT Jateng Petro Energi (JPEN). Mereka akan berkolaborasi dengan PT Pembangunan Aceh (PT PEMA) untuk menggarap potensi di sektor energi dan industri berbasis potensi daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Riau berencana menambah penyertaan modal pada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau dan PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat sektor penjaminan kredit dan perbankan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, mengatakan kebijakan tersebut difokuskan pada sektor strategis yang berdampak langsung terhadap perekonomian daerah.

“Fokus kita adalah memperkuat BUMD yang bergerak di sektor perbankan dan penjaminan kredit agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, penambahan penyertaan modal untuk Jamkrida akan dilakukan pada 2026 agar dapat segera memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Sementara itu, penanaman modal pada BRK Syariah direncanakan pada 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan serta kondisi keuangan daerah.

Menurut dia, setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses kajian dan evaluasi yang matang.

“Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan penyertaan modal. Kolaborasi tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan permodalan yang kuat, kami berharap BUMD dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Dengan adanya kebijakan ini, peran BRK Syariah dan Jamkrida diharapkan semakin kuat dalam mendukung pembiayaan serta penjaminan kredit di daerah.

“Kami optimistis langkah ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan penambahan modal BRK Syariah sebesar Rp260 miliar melalui rancangan peraturan daerah (ranperda). Penambahan ini dilakukan untuk menjaga posisi Provinsi Riau sebagai pemegang saham pengendali dengan porsi minimal 51%. Adapun penambahan modal untuk Jamkrida diusulkan sebesar Rp50 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Transformasi perbankan tidak lagi sekadar berbicara tentang digitalisasi layanan. Bagi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), perubahan itu menyentuh cara baru menjangkau masyarakat dengan masuk ke ruang aktivitas sehari-hari, membaca pergeseran gaya hidup, lalu menghubungkannya dengan akses keuangan dan pembiayaan perumahan.

Di banyak sudut kota, kedai kopi tumbuh cepat. Di Tangerang Selatan, dari Alam Sutera, Gading Serpong, hingga BSD, ruko-ruko dipenuhi kedai kopi. Dalam satu ruas jalan, tiga sampai empat kedai hadir berdampingan. Siang ramai, malam pun tetap hidup.

Fenomena itu bukan sekadar tren ruang temu. Ada perubahan gaya hidup sekaligus pola transaksi di sana. Perubahan inilah yang dibaca serius oleh BTN.

Sosiolog Universitas Udayana Wahyu Budi Nugroho menilai pertumbuhan kedai kopi bukan hanya perkembangan bisnis. Fenomena tersebut, menurutnya, berpeluang membentuk budaya baru di masyarakat.

“Tentu memunculkan budaya baru, yaitu budaya kafe. Sudah banyak penelitian mengenai ini,” ujar Wahyu.

Fenomena itu juga terasa dalam keseharian pekerja muda. Yoga (32 tahun), karyawan asal Bekasi, mengaku setidaknya tiga kali dalam sepekan bekerja dari kedai kopi.

“Kalau di rumah kadang kurang fokus. Di kafe suasananya lebih hidup, internetnya stabil, dan bisa sekalian ketemu teman atau klien,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Nadia (30). Ia memilih menyelesaikan pekerjaannya di kedai kopi modern karena dinilai lebih nyaman dan praktis.

“Sekarang semuanya sudah cashless. Bayar pakai QRIS lebih cepat dan tidak ribet. Jadi memang lebih enak kerja di sini,” katanya.

Bagi sebagian anak muda, kedai kopi bukan lagi tempat singgah, melainkan ruang produktif yang menyatu dengan keseharian. Perubahan sosial inilah yang kemudian dibaca sebagai peluang sekaligus tantangan oleh BTN.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan alasan perseroan mulai menjajaki ekosistem kopi. Alasannya sederhana, pasarnya besar dan industri lokal kian menguat. Rantai nilainya pun panjang, dari petani hingga barista.

“It’s a big market di Indonesia. Secara komersial bagus. Industri lokalnya kuat, punya potensi ekspor, dan pekerjanya banyak,” ujarnya menjawab pertanyaan Republika usai launching ICX di Common Grounds, Menteng, Jakarta, Kamis (26/2/2026) sore.

Bagi BTN, lanjut Nixon, kopi hari ini bukan lagi sekadar minuman. Ia telah menjadi bagian dari gaya hidup, tempat orang bekerja, bertemu, bahkan menyusun rencana usaha. “Ada pergeseran dari sekadar konsumsi menjadi pengalaman,” kata Nixon.

Bisnis.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat dukungannya dalam memperluas akses pembiayaan ke sektor perumahan melalui penyelenggaraan Forum Bisnis Perumahan Bersama bank bjb bertajuk “Rumah Nyaman Usaha Berkembang” yang digelar pada Kamis, 22 Januari 2026, di Bale Gede Pakuan, Kota Bandung.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis bank bjb dalam mendukung pemerataan akses kepemilikan rumah sekaligus mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Jawa Barat dan sekitarnya.
Forum ini diselenggarakan oleh bank bjb dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan, perbankan, pemerintahan, serta asosiasi pengembang, guna membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, bank bjb menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung program nasional perumahan, termasuk Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), sebagai instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau.
Forum Bisnis Perumahan ini dihadiri oleh berbagai stakeholder pusat dan daerah antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Pusat Statistik, serta berbagai instansi strategis lainnya yang memiliki peran dalam pembangunan perumahan nasional, jajaran manajemen bank bjb, pimpinan asosiasi pengembang, serta sebanyak 195 pelaku UKM dari berbagai sektor usaha.
Menteri PKP Maruarar Sirait yang turut hadir mendukung penyelenggaraan menegaskan bahwa KPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan perumahan, tetapi juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat naik kelas.
“Kredit Program Perumahan bukan hanya soal rumah. Program ini kami dorong untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kapasitas UMKM mulai dari sektor konstruksi, bahan bangunan, hingga jasa pendukung agar dapat tumbuh dan naik kelas,” ujar Maruarar.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada bank bjb atas komitmennya dalam mendukung pembiayaan perumahan melalui KPP. Pada kegiatan ini, bank bjb berhasil mencatatkan capaian penyaluran KPP yang signifikan.
“Saya mengapresiasi bank bjb karena pada hari ini berhasil memecahkan rekor realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) terbanyak dalam satu acara, dengan total pipeline mencapai Rp70,8 miliar dengan total 109 debitur. Ini menunjukkan komitmen nyata perbankan daerah dalam mendukung program perumahan nasional sekaligus penguatan ekonomi masyarakat,” tegas Maruarar.
Pihak bank bjb menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program perumahan pemerintah melalui perluasan pembiayaan KPP, peningkatan layanan kepada masyarakat, serta kerja sama yang lebih erat dengan pengembang dan pemerintah daerah.
Forum ini dirancang sebagai wadah dialog, edukasi, dan kolaborasi antara lembaga keuangan, pengembang, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun sektor perumahan yang sehat dan produktif. Dalam rangkaian kegiatan, peserta mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi langsung di meja dealing, memperoleh informasi produk, serta mengakses layanan keuangan yang disediakan oleh bank bjb.
Salah satu fokus utama forum ini adalah sosialisasi Program Tapera yang disampaikan oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, yang memaparkan peran dana jangka panjang dalam mendukung pembiayaan perumahan rakyat. Program Tapera diposisikan sebagai solusi strategis untuk menghimpun dana murah yang digunakan secara khusus bagi pembiayaan perumahan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024.
Selain itu, bank bjb memberikan edukasi terkait pentingnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai instrumen utama dalam menilai kelayakan kredit dan menjaga kesehatan finansial masyarakat.
Materi mengenai SLIK disampaikan oleh perwakilan bank bjb, Apsoro, yang menjelaskan fungsi SLIK dalam membangun transparansi data, meminimalkan risiko kredit, serta memperluas peluang pembiayaan. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kolektibilitas kredit, memantau riwayat pembayaran, serta melakukan koreksi data apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam sistem informasi keuangan.
Menjaga skor SLIK baik berarti mempermudah pengajuan pinjaman di masa depan, sedangkan bagi lembaga keuangan, SLIK menjadi alat vital untuk membuat keputusan yang lebih optimal dan efisien. Melalui literasi keuangan ini, bank bjb mendorong masyarakat untuk menjadi debitur yang bertanggung jawab dan siap mengakses pembiayaan secara berkelanjutan.
Forum ini juga menghadirkan testimoni dari debitur bank bjb, Bintang, yang menyampaikan pengalaman positif dalam memperoleh akses kredit, pemanfaatan agunan sertifikat rumah, serta dukungan perbankan terhadap pengembangan usaha. bank bjb dinilai sebagai mitra strategis dalam membangun ekonomi lokal, memberikan pembiayaan yang tepat sasaran, dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor riil.
Selain itu, Bintang juga menilai bahwa debitur UMKM banyak terbantu oleh bank bjb dalam memberikan kesempatan dan modal yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis, sehingga bisa bersaing dan "unjuk gigi" di era digital. Testimoni tersebut menggambarkan peran bank bjb sebagai mitra strategis UMKM dalam memperkuat daya saing, memperluas pasar, dan meningkatkan kapasitas produksi di era ekonomi digital.
Sebagai bagian dari dukungan dalam pembiayaan produktif, pada kesempatan yang sama, bank bjb menyalurkan fasilitas kredit kepada PT Helmindo Pratama Indonesia dengan total plafon mencapai Rp19,3 miliar untuk modal kerja distributor helm, serta tambahan fasilitas Rp2 miliar untuk unit produksi. Pembiayaan tersebut memiliki tenor fleksibel antara 12 hingga 48 bulan dan diarahkan untuk memperkuat rantai pasok industri perlengkapan keselamatan di Indonesia.
Kontribusi bank bjb dalam kegiatan ini juga diwujudkan melalui pembukaan booth layanan informasi, pengisian talkshow kegiatan KPP, serta pembentukan pipeline pembiayaan sebanyak 109 nasabah dengan total plafon Rp70,88 miliar. Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank bjb serta kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.
Dalam rangkaian acara, bank bjb juga menyelenggarakan seremoni penandatanganan perjanjian kredit bersama debitur Cabang Majalaya, Revalina Fauziah, pelaku usaha garment dengan plafon Rp500 juta. Selain itu, testimoni debitur dari Cabang Suci, PT Bumitama, turut mewarnai acara sebagai representasi pelaku usaha pengembang yang memperoleh fasilitas KPP Supply sebesar Rp5 miliar.
Melalui forum ini, bank bjb tidak hanya memfasilitasi pembiayaan perumahan dan usaha, tetapi juga membangun jejaring kolaboratif antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha. Dengan mengusung semangat “Rumah Nyaman Usaha Berkembang”, bank bjb optimistis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses perumahan, memperkuat sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Bisnis.com, MALUKU UTARA - Upaya memperluas akses keuangan bagi perempuan prasejahtera terus dilakukan oleh PNM dengan menjangkau wilayah-wilayah terluar Indonesia. Di Maluku Utara, empat unit baru program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) resmi dibuka di Morotai, Tidore, Weda, dan Sofifi. Keempat wilayah tersebut selama ini dikenal memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan keuangan formal.

Peresmian unit Mekaar tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menandai dukungan penuh Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap penguatan ekonomi masyarakat subsisten, khususnya perempuan pengusaha ultra mikro.

“Permasalahannya selalui di akses modal, bingung harus menjual produk apa, pelatihan dan pemasaran.Tugas kami di sini memastikan ibu-ibu naik kelas dan literasi keuangan bukan hanya menjadi pr PNM tetapi juga Pemprov Maluku Utara,” ungkap Sherly dalam seremonial pembukaan 4 unit Mekaar di Maluku Utara, Rabu (21/1).

Kehadiran PNM Mekaar di empat titik ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi perempuan prasejahtera untuk membangun usaha yang lebih berkelanjutan, sekaligus keluar dari ketergantungan pada praktik pembiayaan informal yang berisiko.

Di lapangan, program Mekaar tidak hanya menghadirkan pembiayaan usaha, tetapi juga pendampingan rutin dan penguatan kapasitas, mulai dari pengelolaan keuangan sederhana hingga membangun disiplin usaha. Pola ini dinilai relevan bagi masyarakat kepulauan yang selama ini mengandalkan usaha kecil berbasis rumah tangga sebagai penopang ekonomi keluarga.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menegaskan bahwa ekspansi ke Maluku Utara merupakan bagian dari komitmen jangka panjang PNM untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dari akses keuangan formal.

“PNM berkomitmen hadir hingga ke titik-titik yang sulit dijangkau. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat, termasuk perempuan prasejahtera di wilayah kepulauan, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses keuangan yang aman, legal, dan disertai pendampingan,” ujar Dodot.

Menurutnya, kehadiran PNM Mekaar bukan semata membuka unit layanan, tetapi membangun ekosistem pemberdayaan yang memberi rasa aman bagi nasabah dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan akses pembiayaan yang terjangkau dan pendampingan berkelanjutan, perempuan prasejahtera diharapkan mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Langkah ini sejalan dengan upaya Pemprov Maluku Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat subsisten melalui pendekatan pemberdayaan. Di wilayah kepulauan seperti Morotai hingga Weda, keberadaan layanan keuangan yang dekat dan terpercaya menjadi faktor penting untuk mendorong usaha kecil tumbuh dan bertahan.

Pembukaan empat unit Mekaar tersebut menjadi penanda bahwa pemberdayaan perempuan tidak berhenti di pusat-pusat ekonomi, tetapi terus bergerak hingga ke pulau-pulau terluar dimana harapan sering kali tumbuh dari usaha yang dijalankan dengan ketekunan dan keberanian.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Bank bjb terus memperluas akses pembiayaan ke sektor produktif untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya ini dilakukan dengan menghadirkan layanan perbankan yang mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di berbagai sentra ekonomi masyarakat, termasuk pasar tradisional.

Pasar tradisional menjadi fokus bank bjb karena perannya yang strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi dengan perputaran transaksi harian yang tinggi serta kebutuhan layanan keuangan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan langsung ke pasar, bank bjb berupaya menjangkau pelaku usaha secara lebih personal agar dapat memahami karakteristik usaha, pola transaksi, hingga kebutuhan pembiayaan pedagang secara lebih menyeluruh.

Salah satu inisiatif yang dijalankan adalah program bjb Sambang Pasar, yang dirancang sebagai sarana edukasi, promosi, sekaligus penguatan hubungan dengan pedagang dan pengunjung pasar tradisional. Program ini bertujuan memperluas pemanfaatan produk dan layanan perbankan bank bjb di sektor riil.

Pelaksanaan bjb Sambang Pasar kali ini dilakukan oleh Kantor Wilayah 2 bank bjb di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa, 20 Januari 2026. Kegiatan berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Pasar Kebayoran Lama dikenal sebagai salah satu pasar tradisional dengan potensi ekonomi besar di Jakarta Selatan, dengan lebih dari seribu unit kios, counter, dan los yang menjadi pusat perdagangan berbagai kebutuhan masyarakat.

Dari total 1.073 unit sarana dagang yang tersedia, sebanyak 695 unit tercatat aktif digunakan pedagang. Kondisi ini mencerminkan besarnya peluang pengembangan transaksi perbankan sekaligus penyaluran pembiayaan produktif di kawasan tersebut.

Program bjb Sambang Pasar juga diarahkan untuk meningkatkan brand awareness dan kepercayaan masyarakat terhadap bank bjb. Kehadiran fisik di pasar menjadi wujud kedekatan bank dengan pelaku usaha sektor riil, sekaligus sarana sosialisasi berbagai produk dan layanan unggulan yang mendukung kelancaran aktivitas usaha pedagang.

Dalam kegiatan ini, bank bjb memperkenalkan produk pembiayaan, layanan transaksi, serta fasilitas perbankan digital. Selain itu, program ini mendorong akuisisi nasabah baru dari kalangan pedagang pasar dan pelaku UMKM melalui interaksi langsung yang diharapkan dapat meningkatkan minat pemanfaatan layanan perbankan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan sambang pasar dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapak pedagang dan area aktivitas pasar, sehingga tercipta dialog dua arah yang memudahkan penyampaian informasi. Bank bjb juga menyiapkan booth layanan sebagai pusat informasi bagi pedagang dan pengunjung yang ingin memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai produk perbankan.

Kegiatan flyering turut dilakukan sebagai bagian dari penyebaran informasi, disertai layanan perbankan terbatas yang memungkinkan pedagang berkonsultasi mengenai kebutuhan transaksi dan pembiayaan usaha tanpa harus meninggalkan aktivitas berdagang.

Melalui bjb Sambang Pasar, bank bjb berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi pedagang pasar tradisional, sekaligus mendorong peningkatan literasi keuangan dan pemanfaatan layanan perbankan secara optimal. Kehadiran bank di pasar juga mendukung peningkatan transaksi non-tunai dan pengelolaan keuangan usaha yang lebih tertata.

Program sambang pasar menjadi bagian dari strategi bank bjb untuk mendukung pencapaian target bisnis cabang dan wilayah. Ke depan, bank bjb berencana memperluas pelaksanaan bjb Sambang Pasar di berbagai wilayah kerja guna memperkuat perannya sebagai mitra strategis UMKM dan penggerak ekonomi daerah.