Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Riau berencana menambah penyertaan modal pada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau dan PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat sektor penjaminan kredit dan perbankan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, mengatakan kebijakan tersebut difokuskan pada sektor strategis yang berdampak langsung terhadap perekonomian daerah.

“Fokus kita adalah memperkuat BUMD yang bergerak di sektor perbankan dan penjaminan kredit agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, penambahan penyertaan modal untuk Jamkrida akan dilakukan pada 2026 agar dapat segera memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Sementara itu, penanaman modal pada BRK Syariah direncanakan pada 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan serta kondisi keuangan daerah.

Menurut dia, setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses kajian dan evaluasi yang matang.

“Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan penyertaan modal. Kolaborasi tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan permodalan yang kuat, kami berharap BUMD dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Dengan adanya kebijakan ini, peran BRK Syariah dan Jamkrida diharapkan semakin kuat dalam mendukung pembiayaan serta penjaminan kredit di daerah.

“Kami optimistis langkah ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan penambahan modal BRK Syariah sebesar Rp260 miliar melalui rancangan peraturan daerah (ranperda). Penambahan ini dilakukan untuk menjaga posisi Provinsi Riau sebagai pemegang saham pengendali dengan porsi minimal 51%. Adapun penambahan modal untuk Jamkrida diusulkan sebesar Rp50 miliar.

Bisnis.com, PEKANBARU - Realisasi APBN Regional Riau hingga 31 Januari 2026 mencatat pendapatan negara sebesar Rp2,06 triliun atau turun 11,70% secara tahunan (year on year/yoy), sementara belanja negara justru tumbuh 40,50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau Heni Kartikawati menjelaskan anjloknya pendapatan negara terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan Bea dan Cukai yang cukup dalam.

“Penurunan pendapatan negara pada awal tahun ini sangat dipengaruhi oleh penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi 35,43% (yoy). Hal ini terutama disebabkan turunnya cukai dan bea keluar masing-masing 85,89% dan 36,14%,” ujar Heni, Rabu (25/2/2026).

Dia menambahkan, penurunan bea keluar dipicu oleh turunnya tonase ekspor serta penggunaan kolom tarif bea keluar CPO dan produk turunannya dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Meski demikian, penerimaan pajak menunjukkan kinerja positif. Hingga akhir Januari 2026, pendapatan pajak terealisasi sebesar Rp1,37 triliun atau tumbuh 15,42% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masing-masing tumbuh 20,05% dan 24,31%.

Namun, Heni mengingatkan bahwa terdapat beberapa komponen pajak yang perlu menjadi perhatian, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya yang masing-masing terkontraksi 129,27% dan 832,47%.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp98,76 miliar atau tumbuh 21,67% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan PNBP lainnya sebesar 31,07% atau senilai Rp82,11 miliar.

Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp2,83 triliun atau tumbuh 40,50% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan pertumbuhan 39,11% atau senilai Rp354,70 miliar, seiring meningkatnya belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai tumbuh 27,56% (yoy) atau Rp266,81 miliar, sementara belanja barang melonjak 105,69% (yoy) atau Rp86,74 miliar.

“Belanja pemerintah pada awal tahun ini cukup agresif, terutama untuk mendukung operasional dan program prioritas kementerian/lembaga di daerah,” jelas Heni.

Dengan kondisi tersebut, hingga akhir Januari 2026 APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp771,44 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang masih mencatat surplus Rp321,66 miliar.

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Riau pada Desember 2025 mengalami surplus sebesar USD2.019,67 juta. Nilai ekspor tercatat USD2.158,82 juta atau naik 32,54% secara bulanan (month to month/mtm), sedangkan impor sebesar USD139,15 juta atau naik 36,50% (mtm).

Secara kumulatif hingga Desember 2025, neraca perdagangan Riau surplus USD19.729,20 juta, dengan kontribusi ekspor Riau terhadap nasional mencapai 8,19%.

Heni menambahkan bahwa fluktuasi harga Crude Palm Oil (CPO) sangat memengaruhi harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani Riau. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat kembali naik menjadi 188,87 pada Januari 2026 setelah sempat mengalami penurunan pada bulan sebelumnya.

“Ke depan, kami akan terus memantau perkembangan penerimaan dan belanja negara serta menjaga sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar APBN tetap optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Riau,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Riau optimistis inflasi daerah pada 2026 akan tetap terkendali di tengah berbagai tantangan global dan domestik.

Kepala BI Riau Panji Achmad menyampaikan, proyeksi inflasi Riau tahun 2026 berada pada kisaran 2,5% ±1%, didukung semakin lancarnya distribusi bahan pangan antar daerah, khususnya antara Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Panji menjelaskan, sepanjang 2025 BI bersama tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Riau telah menyiapkan berbagai kerja sama antardaerah, termasuk kerja sama produksi komoditas cabai dengan Sumatra Barat dan daerah lainnya.

Namun, bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah sempat menjadi tantangan dalam menjaga pasokan pangan. Meski demikian, kebutuhan tetap dapat dipenuhi melalui pengalihan pasokan dari Pulau Jawa.

“Kerja sama produksi sudah kami siapkan, tetapi faktor bencana membuat pasokan terganggu. Untungnya bisa dialihkan dari daerah lain seperti Jawa sehingga inflasi tetap terkendali,” ujar Panji, Senin (19/1/2026).

Upaya pengendalian inflasi tersebut membuahkan hasil positif. Pada 2025, TPID Provinsi Riau berhasil meraih penghargaan juara 3 tingkat nasional, sementara TPID Kota Pekanbaru juga meraih penghargaan serupa.

Meski demikian, Panji mengingatkan masih terdapat sejumlah risiko inflasi pada 2026. Risiko tersebut antara lain dampak lanjutan inflasi 2025, meningkatnya permintaan akibat kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), tingginya permintaan emas, peningkatan konsumsi menjelang Ramadan dan Idulfitri, serta semakin luasnya program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG).

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, BI Riau memproyeksikan ekonomi Riau pada 2026 akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni pada kisaran 4,4% hingga 5,2%, dibandingkan pertumbuhan sebelumnya yang berada di rentang 3,7% hingga 4%.

Namun demikian, terdapat sejumlah faktor risiko yang perlu diantisipasi, seperti realokasi anggaran pemerintah, implementasi kebijakan biodiesel B50, serta penurunan produksi kelapa sawit akibat banyaknya tanaman yang sudah tua.

Untuk memitigasi risiko inflasi pada 2026, BI Riau mendorong penguatan peran BUMD pangan, peningkatan kerja sama antardaerah dalam produksi pangan, pelaksanaan operasi pasar murah, percepatan program pangan daerah seperti beras fortifikasi, serta pengelolaan ekspektasi masyarakat secara positif.

Selain itu, Panji juga merekomendasikan agar pemerintah daerah mendorong hilirisasi kelapa, mengingat pasokan crude palm oil (CPO) yang cenderung menurun di tengah meningkatnya permintaan biodiesel.

“Penguatan sektor pangan dan hilirisasi menjadi kunci agar inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi Riau tetap terjaga di tahun 2026,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Forum Bisnis Indonesia Economic Outlook 2026 yang jadi bagian dari Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference, digelar di Pekanbaru guna mengupas tuntas dinamika ekonomi Riau yang pada 2026 akan memasuki fase penuh tantangan.

Ekonom Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak, termasuk legislator pusat, untuk memperjuangkan alokasi anggaran bagi Riau.

“Baru kali ini pertumbuhan ekonomi Riau naik stabil. Biasanya triwulan III naik, tetapi triwulan IV turun lagi. Namun tahun ini berbeda,” ujarnya Senin (8/12/2025).

Dahlan menilai PR terbesar Riau pada 2026 adalah keterbatasan anggaran daerah. Dia mendorong agar pemerintah pusat memberikan dukungan likuiditas bagi perbankan daerah.

“Harapannya ada kucuran APBN hingga Rp200 triliun ke Bank Pembangunan Daerah agar efeknya masuk ke ekonomi regional,” jelasnya.

Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, memaparkan empat langkah strategis yang harus dilakukan Pemda Riau.

Pertama yakni efisiensi dan selektivitas belanja daerah. "Dengan APBD Rp8,3 triliun, kita harus jujur bahwa anggaran ini belum benar-benar terbaca secara menyeluruh. Pemprov dan DPRD harus sangat selektif,” ujarnya.

Kedua, inovasi dan digitalisasi PAD. Dia mendorong digitalisasi pajak kendaraan, termasuk pembayaran melalui QRIS. “Semua aset pemda harus menghasilkan pendapatan. BUMD harus direvitalisasi dan membuka usaha baru. Potensi maritim dan EBT juga harus digarap.”

Ketiga, menjemput APBN. Menurutnya program strategis nasional harus diperjuangkan masuk ke Riau. Jadi pemda dinilai tidak bisa menunggu tapi harus jemput bola. Keempat, memudahkan pelaku usaha dan memperkuat hilirisasi. “Pengusaha sudah hadir di ruangan ini. Perizinan harus dipermudah, hilirisasi harus terus berjalan.”

Kepala Bisnis Indonesia Perwakilan Pekanbaru, Aang Ananda Suherman, menegaskan bahwa forum ini sengaja mengambil tema dilema fiskal karena situasi ekonomi Riau yang unik.

“Dari tahun lalu ekonomi Riau naik, tetapi APBD justru turun. Dilema kedua, ada mandatori pembangunan yang terus naik seperti gaji pegawai, sementara pendapatan menurun,” katanya.

Dia menegaskan komitmen Bisnis Indonesia yang selama empat dekade telah menjadi bagian dari perjalanan kenegaraan dan ekonomi Indonesia seperti mengawal transisi minyak tanah ke LPG, hingga elektrifikasi.

Dengan kondisi yang kian menantang, seluruh narasumber sepakat bahwa Riau membutuhkan terobosan kebijakan, keberanian mengambil risiko, dan keseriusan menjemput peluang agar ekonomi daerah tetap tumbuh secara berkelanjutan pada 2026 dan seterusnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah melalui penyediaan data ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif.

Upaya ini dilakukan seiring ditetapkannya target pertumbuhan ekonomi berkualitas sebesar 5,3 hingga 5,7% dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Penguatan data tersebut difokuskan melalui kolaborasi strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan Sensus Ekonomi menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan jangka panjang. Menurutnya, Pemprov Riau siap memberikan dukungan penuh agar pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid.

“Kami akan memberikan data yang benar, pasti, dan akurat karena hasil sensus ini menjadi pedoman pembangunan 10 tahun ke depan. Jika ada perusahaan yang menolak menjawab, akan kita surati,” ujarnya Jumat (21/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa target dalam RPJMD meliputi pertumbuhan ekonomi berkualitas, hilirisasi industri, percepatan inovasi, penurunan kemiskinan, serta pembangunan berkelanjutan. Semua agenda tersebut membutuhkan dukungan data ekonomi yang mutakhir hingga level mikro.

Program ini menurutnya merupakan momentum penting untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai struktur ekonomi daerah.

“Kami mengajak seluruh pelaku usaha bersikap kooperatif agar hasil sensus benar-benar mampu menggambarkan kondisi ekonomi Riau secara menyeluruh dan akurat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyatakan bahwa Riau memiliki peran strategis sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Sumatera. Melalui Sensus Ekonomi 2026, struktur usaha di Riau dapat dipetakan secara detail, mulai dari perusahaan besar hingga usaha mikro.

“Riau mempunyai ekonomi terbesar kedua di Pulau Sumatera. Dengan mengetahui struktur ekonomi daerah, kita bisa memahami apa yang membuat suatu usaha untung besar atau kecil. Dengan strategi yang tepat, Riau memiliki potensi perkembangan ekonomi yang sangat besar,” jelasnya.

Ia menegaskan seluruh data yang dikumpulkan bersifat rahasia sesuai UU Statistik. Namun ia juga mengakui masih ada perusahaan yang enggan memberikan data, sehingga dukungan pemerintah daerah dinilai sangat penting.

FGD ini menjadi langkah awal sebelum pengumpulan data sensus dimulai. Hasil pendataan nantinya akan menjadi basis utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Riau satu dekade ke depan, sekaligus memperkuat upaya mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas sesuai target RPJMD.

Bisnis.com, PEKANBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat pertumbuhan ekonomi Riau pada kuartal III/2025 tumbuh positif baik secara kuartalan maupun tahunan. Secara tahunan (year on year), ekonomi Riau tumbuh 4,98%.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekonomi Riau atas dasar harga berlaku mencapai Rp307,01 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp152,77 triliun.

Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa secara kuartalan, ekonomi Riau tumbuh sebesar 3,54%, ditopang oleh peningkatan sebagian besar lapangan usaha.

Sektor Konstruksi menjadi motor utama dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 11,05%, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (9,87%) serta Jasa Pendidikan (8,77%).

“Pertumbuhan pada sektor konstruksi menandakan adanya peningkatan aktivitas pembangunan, baik infrastruktur maupun properti. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tetap menjadi penopang utama ekonomi Riau dengan pertumbuhan 7,21%,” ujar Asep Riyadi, Jumat (7/11/2025).

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Riau masih didominasi oleh Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,13%, disusul Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (28,99%), Pertambangan dan Penggalian (15,64%), Konstruksi (9,68%), serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,40%). Kelima lapangan usaha tersebut menyumbang hingga 93,84% terhadap total perekonomian Riau.

Pertumbuhan ekonomi daerah ini disebutkan didorong oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yang meningkat pesat sebesar 13,95%, diikuti Jasa Perusahaan (10,97%) dan Jasa Pendidikan (8,62%). Sektor Industri Pengolahan juga mencatat kinerja solid dengan pertumbuhan 7,17%, sementara Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 5,39%.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Riau secara triwulanan (qoq) didorong oleh Komponen Ekspor Luar Negeri yang naik signifikan sebesar 10,75%, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,77%.

Namun, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,96% dan 2,32%.

Secara tahunan, Ekspor Luar Negeri menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 19,94%, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (4,73%) dan PMTB (2,15%).

“Ekspor luar negeri memberikan dorongan besar terhadap perekonomian Riau pada triwulan ini. Selain sektor minyak dan gas, ekspor nonmigas seperti produk industri pengolahan dan hasil pertanian turut berkontribusi besar terhadap kinerja ekspor,” jelas Asep.

Secara kumulatif (cumulative-to-cumulative), ekonomi Riau hingga kuartal III/2025 tumbuh 4,74%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang oleh seluruh lapangan usaha, terutama Jasa Lainnya (10,57%), Jasa Perusahaan (9,26%), dan Jasa Pendidikan (9,21%).

Asep menambahkan, jika pertumbuhan ekonomi Riau dihitung tanpa migas, maka ekonomi Riau tumbuh 5,54% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 3,96%.

“Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Riau semakin kuat di luar sektor migas. Aktivitas industri pengolahan, pertanian, serta jasa-jasa menunjukkan kinerja yang baik dan menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah,” ujarnya.

Secara spasial, pada kuartal III/2025, Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,14% terhadap perekonomian nasional, menjadikannya provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia, serta terbesar kedua di luar Pulau Jawa.

“Dengan kontribusi tersebut, Riau tetap menjadi salah satu pilar ekonomi penting di luar Jawa. Tantangan ke depan adalah menjaga momentum pertumbuhan ini dengan memperkuat sektor hilirisasi industri, ekspor nonmigas, dan pertanian berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat peran sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Data pemprov mencatat hingga pekan pertama Oktober 2025, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Riau telah mencapai Rp7,3 triliun, dengan total 86.834 debitur yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

“Pemerintah ingin memastikan setiap pelaku usaha kecil di Riau memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. KUR adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat,” ujar Gubernur Abdul Wahid saat kegiatan Akad Massal KUR Nasional secara virtual di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah), Selasa (21/10/2025).

Dia menegaskan, penyaluran KUR menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. “Kami ingin pelaku UMKM naik kelas menjadi usaha yang mandiri, legal, dan berdaya saing,” tambahnya.

Menurut Gubernur, perekonomian Riau menunjukkan tren positif di tengah kondisi ekonomi nasional yang penuh tantangan.

Hingga triwulan II/2025, pertumbuhan ekonomi Riau tercatat sebesar 4,65%. Sementara itu, jumlah pelaku UMKM di daerah ini telah mencapai lebih dari 304.000 unit usaha yang tersebar di berbagai sektor seperti perdagangan, pertanian, kuliner, industri kecil, dan ekonomi kreatif.

Realisasi KUR yang mencapai Rp7,3 triliun menjadi bukti tingginya semangat masyarakat untuk terus mengembangkan usaha. Namun, Wahid mengingatkan agar pembiayaan tersebut dimanfaatkan secara bijak dan produktif.

“Gunakan modal ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan KUR sebagai modal kerja yang membawa manfaat bagi masyarakat sekitar dan membuka peluang kerja baru,” pesannya.

Dia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat ekosistem UMKM melalui perluasan akses permodalan, peningkatan literasi keuangan, dan digitalisasi usaha kecil.

Pemerintah menargetkan agar kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonmigas semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

“Kami akan terus memperkuat inklusi keuangan dan memastikan UMKM menjadi pusat penggerak ekonomi daerah. Pemerintah tidak akan berhenti sampai di sini, kami akan terus hadir memperjuangkan agar setiap pelaku usaha di Riau memiliki ruang tumbuh dan akses pasar yang lebih luas,” pungkasnya.