Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjadi Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities. Forum terdiri dari sejumlah perwakilan pimpinan kota di dunia untuk membahas penanganan krisis iklim dunia.

Penunjukan tersebut dinilai menjadi pengakuan Jakarta dalam upaya penanganan iklim di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania (ESEAO), serta menjadi contoh bagi kota-kota besar yang berkembang pesat.

Pramono mengatakan upaya ini mampu mendorong Jakarta memperkuat posisinya sebagai kota global untuk mencapai target net zero emission sehingga berdampak kepada masyarakat.

"Bagi Jakarta, komitmen terhadap aksi iklim bukan sekadar wacana, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata yang holistik dan melibatkan berbagai sektor. Melalui peran sebagai Vice Chair Steering Committee C40, Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai kota global dengan mendorong kepemimpinan kolektif menuju pencapaian net zero emission, sekaligus menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/5/2026).

Di sisi lain, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menyampaikan penunjukan tersebut menandakan kemampuan Jakarta dalam kerja sama internasional dan diplomasi antarkota di tingkat global.

“Kepercayaan yang diberikan kepada Gubernur Pramono Anung sebagai Vice Chair Steering Committee C40 Cities mencerminkan pengakuan dunia terhadap peran Jakarta sebagai kota yang aktif mendorong solusi iklim, pembangunan berkelanjutan, dan diplomasi kota,” jelasnya.

Menurutnya, Pramono akan mewakili suara kawasan ESEAO di tingkat global. Nantinya, Pramono akan membangun kerja sama dengan gubernur dan wali kota di dunia untuk mengatasi persoalan krisis iklim melalui langkah-langkah strategis.

“Momentum ini sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai mitra penting dalam jejaring kota global untuk membangun masa depan perkotaan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, C40 Cities merupakan jaringan global yang terdiri dari hampir 100 kota besar di dunia dengan komitmen bersama untuk menangani krisis iklim.

Organisasi ini mendorong kolaborasi antarkota melalui pertukaran pengetahuan, pengembangan inovasi kebijakan, serta percepatan penerapan solusi iklim yang memberikan dampak nyata.

Kota-kota yang tergabung dalam C40 merepresentasikan lebih dari 700 juta penduduk dunia dan menyumbang sekitar seperempat perekonomian global. Dengan cakupan tersebut, C40 dinilai menjadi salah satu platform paling berpengaruh dalam mendorong aksi iklim di kawasan perkotaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Peran perempuan dalam menjaga hutan dinilai krusial dalam memperkuat ketahanan terhadap krisis iklim, sekaligus mendorong praktik perhutanan sosial yang berkelanjutan.

Isu tersebut menjadi salah satu sorotan dalam buku Echoes of Partnership yang diterbitkan oleh KONEKSI. Buku ini merangkum kolaborasi riset antara Indonesia dan Australia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.

Melalui 20 proyek penelitian kolaboratif, publikasi tersebut menegaskan bahwa solusi iklim tidak hanya bergantung pada teknologi dan kebijakan, tetapi juga pada inklusivitas pihak-pihak yang terlibat, terutama kelompok rentan seperti perempuan.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lilis Mulyani menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran signifikan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus menopang penghidupan masyarakat.

“Di banyak tempat terdapat women champions. Selain menjadi garda terdepan dalam melindungi hutan dari praktik illegal logging, perempuan juga berperan aktif dalam merawat keberlanjutan hutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/4/2026).

Menurut Lilis, meskipun regulasi perhutanan sosial telah memberikan ruang yang setara bagi perempuan dan laki-laki—tercermin dalam aturan kementerian kehutanan—implementasinya di lapangan masih belum optimal.

Dia menambahkan, perempuan juga berkontribusi dalam menjaga biodiversitas, sementara laki-laki cenderung lebih dominan dalam aspek ekonomi pemanfaatan hutan. Karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif, termasuk target keterlibatan perempuan sebesar 20%–30% dalam program perhutanan sosial.

Selain isu gender, buku tersebut juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong transisi menuju ekonomi sirkular yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Peneliti Monash University, Tanvi Maheswari, menjelaskan riset Indonesia-Australia Citarum Action Research Program (CARP) yang berfokus pada pemulihan lingkungan Sungai Citarum.

Program tersebut mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis ekonomi sirkular, melalui pengurangan limbah, peningkatan daur ulang, serta pemanfaatan kembali material bernilai.

Pendekatan ini tidak hanya menekan pencemaran, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, mulai dari pengelolaan sampah rumah tangga hingga pengembangan usaha daur ulang berbasis komunitas.

“Permasalahan iklim tidak dapat diselesaikan dengan satu regulasi, karena setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda,” ujar Tanvi.

Sementara itu, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani, menilai keterbatasan pendanaan dan koordinasi antarlembaga masih menjadi tantangan utama dalam upaya adaptasi perubahan iklim.

Buku Echoes of Partnership juga menyoroti bahwa krisis iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi turut memperlebar kesenjangan sosial. Degradasi hutan dan penurunan kualitas air, misalnya, berpotensi mengganggu penghidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak, baik dari sisi ekonomi maupun kemampuan beradaptasi, sementara keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan masih terbatas.

Melalui publikasi ini, KONEKSI menegaskan bahwa kolaborasi lintas negara dapat menghasilkan solusi nyata, dengan catatan kelompok rentan dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Peluncuran buku tersebut merupakan bagian dari rangkaian menuju Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Summit yang dijadwalkan berlangsung pada 28–29 April 2026 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan teranyar yang dirilis lembaga PBB, UN Environment Programme (UNEP), mengungkap ketimpangan besar dalam pembiayaan investasi berbasis solusi iklim. Untuk setiap US$1 yang dikucurkan untuk membiayai upaya perlindungan alam, investasi dalam aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan justru menembus US$30.

Temuan tersebut menjadi sorotan utama dalam laporan State of Finance for Nature 2026 yang menggunakan data 2023. UNEP menilai dibutuhkan pergeseran besar dalam pembiayaan solusi berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS) sekaligus penghentian investasi yang merusak, demi menghasilkan imbal hasil lebih tinggi, menekan risiko, dan memperkuat ketahanan.

Laporan tersebut mencatat total aliran pembiayaan yang berdampak negatif terhadap alam mencapai US$7,3 triliun. Dari jumlah itu, US$4,9 triliun berasal dari sektor swasta yang terkonsentrasi di sektor utilitas, industri, energi, dan material dasar.

Sementara itu, subsidi publik yang berdampak merusak lingkungan di sektor bahan bakar fosil, pertanian, air, transportasi, dan konstruksi mencapai US$2,4 triliun pada 2023.

Sebaliknya, pembiayaan untuk NbS hanya mencapai US$220 miliar, dengan hampir 90% bersumber dari sektor publik. Investasi swasta di NbS tercatat hanya US$23,4 miliar atau sekitar 10% dari total pendanaan NbS.

“Hal ini menunjukkan sektor bisnis dan keuangan belum berinvestasi dalam skala besar meski kesadaran terhadap risiko dan peluang terkait alam terus meningkat,” tulis laporan tersebut.

UNEP memperkirakan investasi NbS perlu meningkat 2,5 kali lipat menjadi US$571 miliar per tahun pada 2030, atau setara hanya 0,5% dari produk domestik bruto (PDB) global pada 2024.

“Jika mengikuti aliran uang, kita bisa melihat besarnya tantangan di depan. Kita hanya punya dua pilihan: berinvestasi dalam perusakan alam atau mendukung pemulihannya, tidak ada jalan tengah,” ujar Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen, dikutip dari siaran pers pada Senin (26/1/2026).

“Saat pembiayaan solusi berbasis alam berjalan lambat, investasi dan subsidi yang merusak justru melaju cepat. Laporan ini memberi peta jalan yang jelas bagi para pemimpin untuk membalikkan tren tersebut dan bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya.”

Sebagai respons, UNEP memperkenalkan kerangka Nature Transition X-Curve untuk membantu pembuat kebijakan dan pelaku usaha mengurutkan reformasi serta memperluas implementasi NbS berintegritas tinggi di seluruh sektor ekonomi.

Kerangka tersebut memetakan langkah penghentian subsidi dan investasi yang merusak dalam sistem produksi yang telah mengakar, sembari memperbesar investasi yang berdampak positif bagi alam.

UNEP juga menyoroti berbagai contoh penerapan di berbagai negara, seperti penghijauan kawasan perkotaan untuk mengurangi efek pulau panas, integrasi aspek alam dalam infrastruktur jalan dan energi, hingga pengembangan material bangunan negatif emisi berbasis karbon dioksida.

Prinsip utama investasi positif terhadap alam, menurut UNEP, adalah memastikan pendekatan yang berbasis konteks ekologi, budaya, dan sosial lokal, serta menjamin aspek inklusivitas dan keadilan.

“Arus keuangan global harus segera bergeser dari yang merusak lingkungan menjadi investasi pada solusi berbasis alam,” ujar Menteri Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Reem Alabali-Radovan.

Dia mengemukakan bahwa sektor swasta memegang peran kunci dalam hal ini. Dalam hal tersebut, Alabali-Radovan mengatakan kebijakan pembangunan Jerman mendukung negara mitra untuk menghargai modal alamnya sehingga dapat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan kebijakan utama.

“Ini dapat menjadi jalan menuju ekonomi yang berkelanjutan dan tangguh di masa depan,” tambahnya.

Biaya Jumbo Energi Bersih

Sementara itu, laporan terpisah yang dirilis World Economic Forum (WEF) bekerja sama dengan Bain & Company berjudul Fuelling the Future: How Business Can Accelerate the Clean Fuels Market menyebutkan bahwa investasi global dalam bahan bakar bersih perlu meningkat empat kali lipat pada 2030 untuk memenuhi ambisi bahan bakar bersih global.

Laporan ini menjelaskan bahwa investasi bahan bakar bersih yang meningkat dari US$25 miliar saat ini menjadi US$100 miliar per tahun pada 2030 dapat membangun dan memperkuat sistem dan infrastruktur ketahanan energi yang ada, serta membuka pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Roberto Bocca, Kepala Pusat Energi dan Material WEF, mengatakan bahan bakar bersih merupakan faktor penting untuk memajukan keberlanjutan sekaligus memastikan keandalan energi yang dibutuhkan.

“Penelitian baru kami menunjukkan bahwa industri bahan bakar bersih dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk memberikan manfaat lingkungan yang berkelanjutan di samping nilai ekonomi,” ujarnya.

Laporan ini juga menyoroti potensi sektor ini untuk merangsang pertumbuhan lapangan kerja dan mendiversifikasi pasokan energi. Meskipun bahan bakar bersih saat ini hanya mencakup lebih dari 1% investasi energi bersih global, potensinya terus meningkat.

Hal ini tercermin dalam inisiatif seperti janji “Belém 4x”, di mana lebih dari 25 negara berkomitmen pada COP30 untuk melipatgandakan produksi dan penggunaan hingga empat kali lipat pada 2035.

Cate Hight, Partner sektor Energi dan Sumber Daya Alam Bain & Company mengatakan selama beberapa tahun terakhir, pertanyaan di antara para pemimpin bisnis di industri ini telah berkembang lebih konkret. “Dari apakah kita harus berinvestasi, menjadi bagaimana dan kapan,” katanya.

Kendati demikian, masih banyak proyek bahan bakar bersih kesulitan untuk maju karena investasi awal yang tinggi, permintaan yang tidak pasti, rantai nilai yang terfragmentasi, dan kebijakan regional yang tidak merata.

Jakarta, CNBC Indonesia - Para ilmuwan berupaya mencari solusi dari permasalahan pemanasan global yang melanda Bumi. Beberapa ahli mengusulkan untuk menebarkan 5 juta ton debu berlian ke langit.

Studi yang diterbitkan dalam jurnal Geophysical Research Letters oleh sekelompok pakar klimatologi dan ilmu Bumi ETH Zurich menyarankan menyemprotkan debu berlian ke arah atmosfer. Ternyata debu langit berfungsi untuk mendinginkan Bumi.

Penelitian itu dilakukan untuk membuat model iklim 3D, untuk mengeksplorasi dampak aerosol pada lingkungan. Termasuk mengurangi panas selama 45 tahun.

Para peneliti melakukan penelitian pada tujuh zat. Ternyata debu berlian ditemukan jadi yang paling efektif dalam memerangi pemanasan global.

Debu berlian dilaporkan bisa memantulkan sinar Matahari dan panas. Selain itu dapat bertahan di udara lebih lama tanpa menggumpal, yang penting untuk mengurangi efek retensi panas.

Para peneliti juga menemukan debu berlian tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan. Termasuk tak aktif secara kimia, dan tidak akan menyebabkan hujan asam dan efek lainnya.

Menurut para peneliti, melepas 5 juta ton debu berlian bisa mengurangi suhu 1,6 derajat celcius dalam 45 tahun.

Meski begitu, temuan itu butuh biaya sangat besar. Diperkirakan biaya latihan mencapai US$200 triliun atau sekitar 2.400 kali lebih besar dari menyebar sulfur dioksida sebagai aerosol.

Sebagai informasi, penggunaan aerosol terinspirasi dari letusan gunung berapi. Letusan Gunung Pinatubo tahun 1991 yang menunjukkan dampak sulfur bisa menurunkan suhu global.

Namun aerosol bukan metode yang inovatif dan baik untuk lingkungan. Beberapa dampak penggunaannya seperti hujan asam hingga degradasi lapisan ozon.