St. Petersburg: Di tengah pesatnya pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi, dunia menghadapi tantangan yang tak bisa dianggap sepele yaitu krisis air bersih. Isu ini kini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyentuh sektor pangan, kesehatan, lingkungan, hingga pertumbuhan ekonomi global.

Besarnya tantangan tersebut membuat isu air menjadi salah satu topik penting yang dibahas dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026. Para pemimpin dunia, pelaku usaha, hingga organisasi internasional menilai ketahanan air akan menjadi salah satu faktor penentu pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Kelangkaan air jadi ancaman global

Dalam forum bertajuk Challenges and Prospects of International Water Cooperation: Water as a Sustainable Development Factor, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Air, Retno Marsudi, menyoroti kondisi air dunia yang semakin mengkhawatirkan.

Menurutnya, kebutuhan air terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, jutaan orang masih belum memiliki akses yang layak terhadap air bersih.

“Jadi, pesan utama saya hari ini sederhana. Kita harus melihat air sebagai suatu kehidupan, dan juga sebagai prioritas strategis, ekonomi, dan perkembangan,” katanya dalam forum dialog di SPIEF 2026, St. Petersburg, Rabu, 3 Juni 2026.

Retno menjelaskan bahwa dampak krisis air tidak hanya dirasakan dari sisi kebutuhan rumah tangga. Kelangkaan air juga dapat mengganggu produktivitas ekonomi, ketahanan pangan, stabilitas sosial, hingga keberlanjutan lingkungan.

Air bukan sekadar kebutuhan dasar

Bagi banyak negara, air kini telah menjadi aset strategis yang menentukan daya saing ekonomi. Ketersediaan air memengaruhi sektor pertanian, industri manufaktur, energi, hingga kesehatan masyarakat.

Ketika akses air terganggu, biaya ekonomi yang harus ditanggung suatu negara bisa sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaan air tidak lagi bisa dipandang sebagai isu sektoral, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan nasional dan global.

Retno menegaskan bahwa ketahanan air dan ketahanan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat.

“Dengan menjaga air di tengah-tengah, kita bisa memastikan kemajuan ekonomi dan pertahanan kita menjadi resilient,” ucapnya.

Dalam mengatasi krisis air bukan pekerjaan satu negara atau satu institusi saja. Menurut Retno, diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas ilmiah, hingga masyarakat umum.

Kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi penggunaan air, memperkuat sistem pendanaan, dan menghadirkan solusi berbasis teknologi.

Forum-forum internasional seperti SPIEF dinilai memiliki peran penting dalam mempertemukan berbagai pihak untuk membangun kerja sama yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya air.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI periode 2014–2024 Retno Marsudi angkat bicara soal kondisi terkini geopolitik global yang dipenuhi ketidakpastian dan dinamika yang tidak dapat diprediksi.

Retno menyoroti bahwa perang saat ini terjadi di berbagai belahan dunia. Dia mencermati adanya dampak ketegangan geopolitik yang meningkat terhadap kehidupan bernegara, tak terkecuali dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Di saat-saat seperti ini, persahabatan antarbangsa menjadi semakin berharga, karena persahabatan menciptakan ruang untuk dialog,” kata Retno dalam agenda Perhimpunan Persahabatan Indonesia – Vietnam (IVFA) Ramadan Iftar di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026).

Retno yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Urusan Air memandang bahwa jalinan persahabatan memungkinkan negara-negara untuk menemukan solusi atas situasi konflik.

Dia lantas menggarisbawahi hubungan antara Indonesia dan Vietnam yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Menurutnya, relasi ini penting tak hanya bagi kedua negara, tetapi juga stabilitas perkembangan kawasan Asia Tenggara ke depan.

Namun demikian, dia menekankan bahwa persahabatan antar negara harus terus diperkuat melalui dialog yang berkelanjutan, saling menghormati, dan menegaskan komitmen bersama.

“Saya sangat senang bahwa selama masa jabatan saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, hingga saat ini, persahabatan antara Indonesia dan Vietnam terus tumbuh dari waktu ke waktu,” lanjut Retno.

Menurutnya, hubungan kedua negara kian berkembang melalui perdagangan dan kerja sama di banyak sektor. Lebih dari itu, Retno memandang bahwa komitmen kedua negara dalam perdamaian dan kemakmuran menjadi semakin penting.

Oleh karena itu, dia mendorong agar kemitraan kedua negara tetap terjalin atas dasar komitmen terhadap stabilitas dan penyelesaian masalah bersama secara damai.

“Jadi saya yakin bahwa Indonesia dan Vietnam akan tetap menjadi pelindung sejati atas hukum, nilai internasional serta internasionalisme,” pungkas Retno.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta pengembangan pusat data (data center) harus diimbangi dengan strategi menjaga ketersediaan air nasional.

Menurut Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY, ekspansi industri digital yang masif berpotensi meningkatkan tekanan terhadap pasokan air, terutama karena air menjadi komponen utama dalam sistem pendingin data center.

"Sedangkan kita ingin membangun data center ini di seluruh Indonesia, bahkan Indonesia menjadi hub dari data center di kawasan Asia Tenggara. Kita butuh air termasuk juga untuk industrial boilers. Jadi ini juga harus dihitung dengan cermat," kata AHY dalam Water Town Hall Meeting di Jakarta, Selasa (24/2).

Pada diskusi yang sama, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air Retno Marsudi mengatakan bahwa pengelolaan air memang tidak bisa lagi dilakukan secara sektoral atau terpisah.

Ia menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) lintas sektor, mulai dari pertanian, kesehatan, energi, hingga industri digital. Dirinya pun menggaris bawahi bahwa industri data center tergolong sangat intensif dalam penggunaan air.

Berdasarkan perhitungannya, untuk setiap 1 megawatt (MW) beban teknologi informasi (IT load), sistem pendingin berbasis evaporative cooling atau cooling tower bisa membutuhkan 1,5 hingga 3 juta liter air per bulan.

Namun di sisi lain, ia mengakui ekonomi masa depan Indonesia bakal sangat bergantung dengan pengembangan pusat data dan transformasi digital. Karena itu, tantangannya adalah memastikan ekspansi industri tetap selaras dengan keberlanjutan sumber daya air.

"Bicara tantangan yang lebih besar lagi, Ibu Bapak bisa membayangkan bahwa saat ini masih ada 2,2 miliar orang yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman. 3,5 miliar orang yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang aman. Jadi dari sisi jumlah, it's very big, dan ini harus ditangani," ujar dia.

Besarnya angka tersebut menunjukkan krisis air merupakan tantangan global yang tidak dapat diselesaikan secara parsial.

"Maka mau tidak mau, kita harus meninggalkan pendekatan yang sifatnya silo, pendekatan yang sifatnya berdiri sendiri. Karena air mengajarkan satu hal yang penting bagi kita, yaitu kita tidak akan dapat menyelesaikan krisis air sendirian," katanya menambahkan.

Adapun investasi di sektor air menjadi elemen krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ia menyebut kebutuhan pendanaan global untuk sektor air dan sanitasi diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS per tahun. Sementara itu, kesenjangan pendanaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tujuan keenam masih berada di kisaran 131-140 miliar dolar AS per tahun.

Mengutip kajian Bank Dunia, mantan menteri luar negeri itu mengatakan setiap 1 dolar AS investasi di sektor air dapat menghasilkan pengembalian ekonomi sekitar 6,8 dolar AS, baik melalui peningkatan produktivitas, pengurangan biaya kesehatan, maupun stabilitas sosial.

Retno juga merujuk analisis World Resources Institute (WRI) yang memperkirakan penyediaan akses air bagi seluruh populasi dunia membutuhkan alokasi sekitar 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global, atau setara sekitar 0,29 dolar AS per orang per hari.

Menurut Retno, tantangan pembiayaan sektor air semakin kompleks karena air berperan sebagai penghubung lintas sektor, mulai dari pertanian, energi, kesehatan, hingga industri.

Secara global, sektor pertanian tercatat menyerap sekitar 72 persen penggunaan air tawar, sehingga pengelolaan dan pembiayaan air berimplikasi langsung terhadap ketahanan pangan dan ekonomi.

"Air adalah enabler bagi banyak sektor. Karena itu, pendekatan pembiayaan sektor air juga harus lintas sektor dan kolaboratif," ujar dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

tanpa pembiayaan yang memadai, target akses air dan sanitasi sulit dicapai

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air Retno Marsudi menegaskan investasi di sektor air menjadi elemen krusial untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, seiring besarnya kebutuhan pendanaan global dan dampak ekonomi yang dihasilkan.

Dalam acara "Water Town Hall Meeting" di Jakarta, Selasa, Retno mengatakan kebutuhan pendanaan global untuk sektor air dan sanitasi diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS per tahun, sementara kesenjangan pendanaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tujuan keenam masih berada di kisaran 131–140 miliar dolar AS per tahun.

“Kebutuhan pendanaan sektor air dan sanitasi sangat besar. Ini menjadi tantangan bersama, karena tanpa pembiayaan yang memadai, target akses air dan sanitasi sulit dicapai,” kata Retno.

Ia menekankan investasi di sektor air tidak dapat dipandang semata sebagai biaya, melainkan sebagai investasi pembangunan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat.

Retno mengutip kajian Bank Dunia yang menunjukkan setiap 1 dolar AS investasi di sektor air dapat menghasilkan pengembalian ekonomi sekitar 6,8 dolar AS.

“Ini menunjukkan bahwa investasi air memiliki return yang tinggi, baik dalam bentuk peningkatan produktivitas, pengurangan biaya kesehatan, maupun stabilitas sosial,” ujarnya.

Retno juga merujuk analisis World Resources Institute (WRI) yang memperkirakan penyediaan akses air bagi seluruh populasi dunia membutuhkan alokasi sekitar 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global, atau setara sekitar 0,29 dolar AS per orang per hari.

Menurut Retno, tantangan pembiayaan sektor air semakin kompleks karena air berperan sebagai penghubung lintas sektor, mulai dari pertanian, energi, kesehatan, hingga industri.

Secara global, sektor pertanian tercatat menyerap sekitar 72 persen penggunaan air tawar, sehingga pengelolaan dan pembiayaan air berimplikasi langsung terhadap ketahanan pangan dan ekonomi.

“Air adalah enabler bagi banyak sektor. Karena itu, pendekatan pembiayaan sektor air juga harus lintas sektor dan kolaboratif,” ungkapnya.

Ia menilai forum seperti "Water Town Hall Meeting" penting untuk mendorong dialog antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan mitra internasional dalam memperkuat skema pembiayaan air yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kalau dari 70 meter kubik per kapita, dibutuhkan satu setengah sampai dengan dua kali lipatnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Indonesia membutuhkan kapasitas penampungan air yang ideal sebesar 100-150 meter kubik per kapita guna menjamin ketahanan air nasional.

Menurut dia, kapasitas tampungan air per kapita Indonesia saat ini masih jauh dari angka ideal. Berdasarkan laporan Bank Dunia pada 2021, kapasitas penampungan air Indonesia masih tercatat sekitar 71 meter kubik per kapita.

“Kebutuhan tampungan kita sebetulnya yang ideal itu kurang lebih 100 hingga 150 meter kubik per kapita. Jadi kalau dari 70 meter kubik per kapita, dibutuhkan satu setengah sampai dengan dua kali lipatnya,” ujar AHY dalam Water Townhall Meeting di Jakarta, Selasa.

Menko AHY menilai kapasitas tersebut masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Vietnam tercatat memiliki kapasitas penampungan air sekitar 310 meter kubik per kapita, Malaysia 710 meter kubik per kapita, dan Thailand mencapai 1.006 meter kubik per kapita.

Adapun secara total, kapasitas tampungan air Indonesia saat ini diperkirakan berada di kisaran 10-20 miliar meter kubik. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan nasional secara optimal, AHY memaparkan Indonesia memerlukan kapasitas ideal sebesar 30-40 miliar meter kubik.

Peningkatan kapasitas penampungan air menjadi krusial untuk mengantisipasi ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan air, sekaligus memperkuat ketahanan terhadap risiko kekeringan maupun banjir di berbagai wilayah.

Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air Retno Marsudi untuk menjawab tantangan ini, pengelolaan air harus meninggalkan pendekatan sektoral sempit karena air merupakan penghubung dan penopang berbagai sektor kehidupan dan pembangunan.

“Think and act outside the water box. Air itu tidak pernah berdiri sendiri, melainkan konektor dan enabler bagi banyak sektor,” kata Retno.

Retno menjelaskan air berkaitan langsung dengan sektor pertanian, kesehatan, energi, hingga industri.

Ia menyebut sektor pertanian menyerap sekitar 72 persen air tawar global, sementara dari sisi kesehatan, sekitar 1.000 anak di bawah lima tahun meninggal setiap hari akibat air yang tercemar dan sanitasi yang tidak layak.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Air itu tidak pernah berdiri sendiri, melainkan konektor dan enabler bagi banyak sektor

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air Retno Marsudi menegaskan pengelolaan air harus meninggalkan pendekatan sektoral sempit karena air merupakan penghubung dan penopang berbagai sektor kehidupan dan pembangunan.

“Air itu tidak pernah berdiri sendiri, melainkan konektor dan enabler bagi banyak sektor,” kata Retno dalam acara "Water Town Hall Meeting" Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Selasa.

Retno menjelaskan pengelolaan sumber daya air berkaitan langsung dengan sektor pertanian, kesehatan, energi, hingga industri.

Ia menyebut sektor pertanian menyerap sekitar 72 persen air tawar global, sementara dari sisi kesehatan, sekitar 1.000 anak di bawah lima tahun meninggal setiap hari akibat air yang tercemar dan sanitasi yang tidak layak.

Di sektor industri, Retno menyinggung peningkatan kebutuhan air seiring berkembangnya ekonomi digital, khususnya untuk pusat data (data center).

Berdasarkan paparannya, satu megawatt beban teknologi informasi (IT load) atau kapasitas listrik yang digunakan server dan perangkat digital dengan sistem pendingin berbasis penguapan (evaporative cooling) dapat membutuhkan 1,5 hingga 3 juta liter air per bulan.

“Air menjadi faktor kunci bagi masa depan ekonomi, termasuk industri pusat data, sehingga pengelolaannya harus dirancang secara terintegrasi sejak awal,” ujarnya.

Retno juga menggarisbawahi tantangan global dalam pemenuhan akses air dan sanitasi. Saat ini, sekitar 2,2 miliar orang di dunia belum memiliki akses air minum aman, sementara 3,5 miliar orang belum memperoleh layanan sanitasi yang layak.

“Dengan tantangan sebesar itu, kita tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan yang terpisah-pisah. Krisis air tidak bisa diselesaikan sendirian,” kata Retno.

Ia menilai acara "Water Town Hall Meeting" menjadi langkah awal penting untuk memperkuat koordinasi pendekatan lintas sektor, sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia mendorong kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat sipil.

Pendekatan terpadu tersebut, menurut Retno, juga menjadi perhatian global menjelang Konferensi Air PBB yang dijadwalkan berlangsung pada November di Uni Emirat Arab, dengan penekanan pada agenda yang lebih berorientasi pada aksi nyata, bukan sekadar komitmen normatif.

“Koordinasi yang kuat diperlukan agar isu air dipandang secara komprehensif, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga sosial, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum Bob Arthur Lombogia.

Dalam kesempatan yang sama, AHY menyatakan pemerintah tengah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan air sebagai bagian dari Asta Cita, khususnya pilar swasembada pangan, energi dan air.

“Air adalah isu yang mendasar dan fundamental. Pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya oleh satu kementerian, karena air dibutuhkan untuk kehidupan manusia, ketahanan pangan, energi, industri, hingga pertumbuhan ekonomi,” ungkap AHY.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan kebijakan dan intervensi strategis yang mencakup perluasan akses air bersih perpipaan secara bertahap, peningkatan efisiensi pemanfaatan air di sektor pertanian dan industri, serta penguatan kebijakan pengendalian daya rusak air untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah padat penduduk.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) ke Istana Merdeka pada Rabu (4/2/2026). Pertemuan ini digelar untuk membahas keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace.

Beberapa mantan Menlu yang hadir di Istana di antaranya adalah Retno Marsudi, Marty Natalegawa, Hasan Wirajuda hingga Alwi Shihab. Selain itu, turut hadir pula eks Wamenlu Dino Patti Djalal.

Menteri Luar Negeri periode 1999-2001 Alwi Shihab mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Prabowo menekankan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bukanlah pengkhianatan bagi rakyat Palestina.

Alwi mengatakan dengan bergabungnya Indonesia di BoP, Indonesia dapat memperbaiki konstelasi perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina secara komprehensif.

Menurut Alwi, dukungan Prabowo terhadap Palestina tidak bisa ditawar karena menjadi bagian dari strategi diplomasi aktif dan konsisten, bukan pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Yang paling penting dalam hal penjelasan beliau itu, bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya adalah 'harga mati', two-state solution,” ujar Alwi di Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026).

Pada kesempatan yang sama, Alwi secara tegas menentang pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benyamin Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan bagi solusi dua negara atau two state solution dalam konflik Israel-Palestina.

“Jadi tidak perlu didengarkan Netanyahu yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution,” tegasnya.

Selain itu, Alwi mengungkapkan Prabowo akan bersikap tegas jika Dewan Perdamaian tidak sejalan dengan visi misi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak Palestina.

“Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia maka dengan mudah kita bisa keluar,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, eks Menlu Hasan Wirajuda mengatakan Board of Peace merupakan inisiatif yang masih berada pada tahap awal pembentukan, sehingga peran dan sepak terjangnya belum terlihat secara nyata. Selain itu, ia menilai sebagian kritik muncul karena penilaian dilakukan berdasarkan informasi yang belum utuh.

“Proses Board of Peace ini kan masih awal, jadi juga kita mesti lebih terbuka untuk jangan tergesa-gesa menilai. Apalagi kalau kita hanya mendasarkan pada informasi yang tidak cukup utuh,” ujar Hasan.

Dalam pertemuan tersebut, Hasan mengatakan bahwa Prabowo memaparkan mengenai proses keterlibatan Indonesia dalam badan tersebut. Prabowo juga disebut membeberkan kontribusi apa yang akan diberikan Indonesia di dalam Board of Peace.

“Pertemuan ini memberikan kepada kita semua penjelasan yang lebih utuh tentang apa yang disebut dengan Board of Peace, apa kontribusi kita,” ungkapnya.

Opsi Keluar BOP

Sementara itu, eks Wamenlu Dino Pati Djalal mengatakan Presiden Prabowo mengedepankan pendekatan yang realistis dalam menyikapi konflik Gaza. Menurutnya, Prabowo menilai bahwa saat ini Board of Peace merupakan satu-satunya solusi konkret yang tersedia di tingkat global.

“Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Kan tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah Board of Peace ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata,” ujar Dino.

Dino juga menilai Prabowo bersikap realistis dalam memasang ekspektasi terhadap Board of Peace. Dia mengatakan, Prabowo menyadari akan adanya risiko besar, termasuk kuatnya pengaruh Israel terhadap kebijakan Amerika Serikat (AS) sebagai aktor kunci dalam dewan tersebut.

Namun demikian, Prabowo meyakini pengaruh tersebut dapat diimbangi dengan membangun kekompakan bersama negara-negara Islam yang tergabung dalam Board of Peace.

“Dengan kata lain, kalau leverage Indonesia tidak begitu besar, misalnya, akan lebih besar karena kita selalu menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, dan lain sebagainya. Jadi Beliau cukup realistis, ada risikonya,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Dino mengatakan bahwa Prabowo juga menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam mengikuti perkembangan Board of Peace. Bahkan, Prabowo disebut berulang kali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari organisasi tersebut jika langkah-langkah yang diambil bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia.

“Ini berkali-kali Beliau tekankan. Beliau tidak akan ragu, termasuk kalau yang lain tetap masuk. Nah ini yang saya tangkap sebagai suatu penekanan dan penegasan yang kami apresiasi,” tutup dia.

Dino mengatakan, diskusi yang berlangsung dalam pertemuan tersebut berjalan sangat terbuka, candid, dan dua arah. Tidak ada pembatasan topik, termasuk pembahasan mengenai risiko, skenario terburuk, hingga potensi dampak negatif bagi Indonesia ke depan.

“Saya surprise karena suasananya totally open. Diskusinya tidak satu arah, sangat terbuka, penuh dengan masukan, kritik, risiko, dan semua itu ditampung dan direspons langsung oleh Presiden,” ujar Dino.

Untuk diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang turut menandatangani Board of Peace (BoP) Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penandatanganan tersebut dilakukan di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026).

Keterlibatan Indonesia dalam BoP, menurut Presiden Prabowo merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Presiden Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia periode 1999 - 2001, Alwi Shihab menjelaskan bahwa terdapat keuntungan Indonesia masuk ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza.

Alwi sendiri menjadi salah satu mantan Menlu yang datang ke Istana Negara untuk bertemu Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (4/3/2026). Selain Alwi, terdapat sejumlah mantan Menlu lain yang datang ke Istana Negara, seperti Retno Marsudi hingga Marty Natalegawa.

"Pak presiden panggil kami ini yang bekas Menlu untuk mendapat masukan pendapat kami bagaimana, itu saja," kata Alwi di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (4/2/2026).

Di antara pendapat yang disampaikan mantan Menlu era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu adalah terkait keikutsertaan Indonesia di BoP. Alwi mendukung langkah pemerintah yang membawa Indonesia ke BoP.

"Ya ada keuntungan kita bergabung [BoP]," ujar Alwi.

Dengan bergabungnya Indonesia di BoP, dia menilai Indonesia bisa memperbaiki konstelasi perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina dari dalam.

"Kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa ngomong, tapi kalau kita di dalam kita bisa ngomong. Ini kan kita mau memperjuangkan Palestina," ujar Alwi.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Luar Negeri Sugiono, para Wakil Menteri Luar Negeri, serta mengundang mantan Menlu dan Wamenlu ke Istana Negara, Rabu (4/2/2026). Marty Natalegawa dan Retno Marsudi hadir.

Marty Natalegawa tiba di kawasan Istana dengan menumpangi mobil Mercedez Benz berwarna cokelat. "Saya hanya mendapat undangan saja dari Presiden," kata Marty kepada awak media.

Namun, dia tidak membenarkan bahwa akan dimintai pandangan terkait bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Tak lama kemudian, Menteri Luar Negeri periode 2014-2019 dan 2019-2024 Retno Marsudi juga tiba di kawasan Istana. "Nanti saja, ya, thank you," kata Retno.

Selain itu, tampak mantan Wamenlu Dino Patti Djalal hadir memenuhi undangan.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir membenarkan bahwa pertemuan ini akan dihadiri Menteri Luar Negeri Sugiono dan para wakilnya, beserta para mantan Menlu dan Wamenlu.

"Bapak Presiden hari ini menerima para Menlu, Wakil Menlu, juga mantan Menlu, Wakil Menlu, serta para think tank untuk berdiskusi," ujarnya.

Meski tidak membeberkan secara rinci, Arrmanatha mengatakan pembahasan yang akan dilakukan terkait geopolitik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, mengaku sempat diragukan saat memutuskan menjadi diplomat karena dirinya seorang perempuan.

Dunia diplomasi dikenal sebagai lingkungan yang maskulin sehingga keputusan Retno dipertanyakan.

“Ketika saya mulai menjadi diplomat, orang-orang bertanya kepada saya, ‘Anda bergabung dengan profesi yang didominasi laki-laki, apakah Anda yakin akan bertahan?’” kata Retno dalam wawancara dengan Kompas Gramedia (KG) Group di Indonesia Economic Summit di Jakarta, Rabu (4/2/2926).

Adapun Retno merupakan perempuan pertama yang menjabat Menteri Luar Negeri RI. Ia menjabat sejak periode pertama hingga periode kedua Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Namanya harum sebagai Menlu sekaligus diplomat perempuan RI yang aktif dalam politik internasional dan lantang menyuarakan hak asasi manusia, terutama terkait warga Palestina.

Retno mengaku bisa dirinya bisa bertahan di lingkungan kerja yang maskulin karena konsisten memegang nilai, prinsip, dan integritas.

Konsistensi itu Retno sampaikan dalam forum perempuan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ekonomi Indonesia hingga pertemuan di Qatar.

Utusan Khusus Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk air itu mendorong para perempuan menjadi sosok yang membela integritas, nilai, dan tujuan.

“Dengan memiliki ketiga hal itu, insya Allah kita akan mampu bertahan dalam profesi apa pun yang kita geluti,” ujar Retno.

Sebagai diplomat, kata Retno, ia hidup dalam tekanan dan harus siap sedia dalam 24 jam x 7 hari.

Di tengah tekanan pekerjaan itulah, integritas, prinsip, nilai, dan tujuan menjadi kompas yang menunjukkan jalan.

“Mereka akan menuntun Anda untuk mencapai, dari perspektif diplomat, kepentingan nasional, tetapi pada saat yang sama, kita memberikan kontribusi bagi dunia,” kata Retno.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Sepanjang sejarah, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan telah menentukan jatuh bangunnya peradaban...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan, menentukan jatuh bangunnya peradaban.

“Sepanjang sejarah, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan telah menentukan jatuh bangunnya peradaban. Kita dapat belajar dari peradaban kuno seperti mereka yang membangun sistem irigasi kuno di Dujiangyan, China, pada 150 sebelum masehi, secara intuitif memahami hubungan penting dalam menyeimbangkan air, tanah, pangan, dan energi bahan bakar,” ucapnya dalam Peluncuran Peta Jalan Water, Energy, Food Nexus Indonesia di Jakarta, Rabu.

Di era industri saat ini, terjadi peningkatan hubungan air-pangan-energi secara global. Produksi pangan dan energi saling membutuhkan air dalam jumlah besar, sehingga menciptakan tekanan terhadap sumber daya Indonesia yang terbatas.

Karena itu, Indonesia dinilai perlu mengintegrasikan manajemen hubungan tersebut untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk bebas kelaparan, serta mampu menghasilkan air dan energi bersih.

Di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, telah disahkan mandat melalui AstaCita untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, dalam hal ini memandang kemandirian pangan, energi, serta air sebagai pilar vital kemerdekaan bangsa.

Untuk menginterpretasikan tujuan AstaCita tersebut, lanjutnya, Indonesia menerapkan trisula pembangunan, yaitu pembangunan yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tentu saja, peristiwa hari ini krusial, namun membutuhkan kolaborasi dan partisipasi kita semua. Dalam peristiwa krusial ini, saya juga ingin menggaungkan pentingnya air-energi-pangan yang saling bergantung (nexus) bagi kehidupan kita,” ungkap Menteri PPN.

Melalui kerja sama antara pemerintah Inggris dan United Nations Development Programme (UNDP), Bappenas meluncurkan Peta Jalan Water, Energy, Food (WEF) Nexus untuk kepentingan nasional maupun global.

Peta jalan ini juga dilengkapi digital decision support yang dapat membantu alokasi sumber daya yang optimal dengan berbasis data.

Semua ini dianggap menjadi mercusuar kuat bagi negara-negara lain, menawarkan model yang dapat direplikasi untuk mengatasi tantangan sumber daya yang saling terkait, mendorong inovasi hijau, dan memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Dengan memperjuangkan pendekatan terpadu ini, Indonesia mengamankan masa depannya sendiri dan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan berkelanjutan global,” ujar Kepala Bappenas.

United Nations Secretary-General (UNSG) Special Envoy for Water Retno Marsudi menganggap peluncuran peta jalan ini menjadi tonggak penting tentang perubahan pemahaman tentang pembangunan.

Sebelumnya, kemajuan seringkali dikejar sektor demi sektor, tetapi pendekatan sektoral seperti itu tak bisa digunakan lagi, mengingat realitas yang dihadapi ialah pentingnya mengaitkan antara air-energi-pangan.

“Kompleksitas yang dihadapi menuntut kita untuk fokus pada integrasi dan koherensi. Ketika kita gagal menghubungkan, masyarakat-lah yang menanggung akibatnya. Itulah mengapa keterkaitan air, energi, dan pangan sangat penting,” kata Retno.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima penghargaan International Diplomacy and Global Statesmanship Icon dalam ajang Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Retno dalam sambutannya menyoroti tantangan global terkait isu air serta menegaskan kembali komitmennya terhadap diplomasi kemanusiaan.

“Terima kasih sekali, merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk menerima award ini. Ibu bapak, air adalah kehidupan dan tidak ada kehidupan tanpa air. Kalau kita berbicara mengenai air maka ada tiga tantangan besar: too much, too little, too polluted,” ujar Retno usai menerima penghargaan.

Dia menjelaskan bahwa krisis air dunia kini berada pada titik yang mengkhawatirkan.

“Satu di antara empat orang di dunia belum memiliki akses terhadap air minum yang aman dan hampir separuh penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang aman. Itulah paradoks air, di satu sisi sangat diperlukan dan di sisi lain menghadapi tantangan yang besar,” katanya.

Retno menyebut diplomasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Mengingat, dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) RI selama dua periode Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

“Diplomasi adalah bagian dari hidup saya. Jika sepuluh tahun yang lalu saya menjalankan diplomasi dari panggung politik luar negeri Indonesia, saat ini saya menjalankan diplomasi dari panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” tuturnya.

Dia juga menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal PBB untuk pertama kalinya menunjuk perempuan Indonesia sebagai utusan khusus pertama untuk bidang air sebuah peran yang kini dia emban. Retno menegaskan bahwa fokus diplomasi yang ia jalankan tetap konsisten.

“Dari panggung Indonesia, dari panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa, fokus saya adalah tiga dan tidak akan berubah: kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian,” tandas Retno.

Penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian BIG Conference 2025 yang digelar dalam rangka menyambut ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia, sekaligus mengapresiasi tokoh-tokoh nasional yang dinilai berperan penting dalam pembangunan, diplomasi, dan arah masa depan Indonesia.