#30 tag 24jam
BP Batam Siapkan Strategi Baru agar UMKM Tak Sekadar Jadi Penonton Investasi
BP Batam berkolaborasi dengan KemenUMKM dan BRI untuk mengintegrasikan UMKM dalam ekosistem investasi Batam, meningkatkan akses permodalan, kapasitas usaha, dan kemitraan industri. [396] url asal
#umkm-batam #bp-batam #investasi-batam #kolaborasi-umkm #akses-permodalan #ekosistem-investasi #pelaku-usaha-kecil #pertumbuhan-ekonomi-batam #digitalisasi-umkm #sertifikasi-produk-umkm #kemitraan-indu
(Bisnis.Com - Terbaru) 13/11/25 19:21
v/37846/
Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam akan membawa pelaku UMKM di Batam untuk ikut serta sebagai bagian integral dari ekosistem investasi di Batam. Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenUMKM) serta BRI.
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis menjelaskan bahwa kerja sama ini bukan hanya berfokus pada perluasan akses permodalan, tetapi juga mengintegrasikan UMKM dalam arus investasi yang masuk ke Batam.
"Kami memastikan setiap investasi yang masuk ke Batam juga menciptakan dampak langsung bagi pelaku UMKM. Ke depan, BP Batam tengah menyiapkan platform inventarisasi aset perusahaan yang akan mempermudah pelaku usaha kecil memanfaatkan aset-aset produktif milik BP Batam, baik untuk kegiatan produksi, distribusi, maupun kolaborasi usaha," kata Fary di Batam, Kamis (13/11/2025).
Fary menambahkan, penguatan peran UMKM di Batam menjadi strategi penting untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mendorong pemerataan manfaat investasi. Menurutnya, sinergi lintas lembaga seperti ini akan menjadi fondasi baru bagi terciptanya ekosistem bisnis yang inklusif dan berdaya saing global.
Sebagai informasi, program kolaboratif antara BP Batam, KemenUMKM, dan BRI difokuskan pada tiga pilar utama, yakni akses permodalan berkelanjutan melalui pembiayaan mikro dan kecil dari BRI disertai pendampingan literasi keuangan.
Lalu, Peningkatan Kapasitas Usaha lewat pelatihan kewirausahaan, digitalisasi, dan sertifikasi produk bersama BP Batam dan KemenUMKM.
"Dan terakhir peluang investasi dan kemitraan industri, yang difasilitasi BP Batam untuk membuka ruang kolaborasi antara pelaku UMKM dan investor potensial," jelasnya.
Upaya ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan ekspor Batam sebesar 10% pada 2025. Dengan posisi strategis Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, dan logistik internasional, kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah.
"BP Batam telah menyiapkan berbagai inovasi seperti digital dashboard investasi dan program duta investasi untuk mempercepat proses kolaborasi antara investor dan pelaku UMKM," ungkapnya.
Kolaborasi ini diproyeksikan menjadi model kemitraan ideal antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.
Wakil Menteri Koperasi dan UMKM RI Helvi Yuvi Moraza mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperluas daya saing pelaku usaha kecil di kawasan strategis seperti Batam.
"UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan pelaku usaha di Batam mendapatkan akses permodalan yang mudah, pendampingan yang berkualitas, dan peluang pasar yang luas, termasuk melalui jaringan investasi di kawasan industri dan pariwisata Batam," pungkasnya saat kunjungan kerja di Batam.(239)
Aspek Legalitas Hukum Dinilai Jadi Syarat UMKM Naik Kelas
Legalitas hukum penting bagi UMKM untuk naik kelas dan ekspansi internasional karena lebih dipercaya dan mudah akses fasilitas ekspor. [321] url asal
#umkm-legalitas #legalitas-usaha #badan-hukum-umkm #umkm-ekspor #legalitas-internasional #dokumen-hukum-umkm #perizinan-umkm #sertifikasi-produk-umkm #distribusi-umkm #legalitas-bisnis #pendampingan-le
(Bisnis.Com - Entrepreneur) 16/10/25 04:35
v/5481/
Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai memerlukan aspek legalitas untuk bisa berkembang naik kelas memperluas pasar hingga ke level internasional.
Konsultan dari Legalitas.org, Endang Setianto, mengatakan banyak produk lokal yang sebenarnya memiliki kualitas ekspor, tetapi terbentur masalah administrasi dan dokumen hukum ketika hendak dikirim ke luar negeri.
Menurutnya, tanpa dasar hukum yang jelas, peluang untuk masuk ke pasar global akan makin terbatas.
Padahal, lanjutnya, UMKM yang telah memiliki badan hukum cenderung lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari mitra dagang luar negeri. Selain itu, legalitas juga menjadi syarat utama untuk mengakses fasilitas ekspor, mulai dari perizinan, sertifikasi produk, hingga kemudahan dalam jalur distribusi.
"Dengan dasar hukum yang kuat, pelaku usaha dapat lebih leluasa mengembangkan bisnisnya tanpa khawatir terhadap hambatan regulasi lintas negara," katanya dalam siaran pers, Rabu (15/10/2025).
Dia menambahkan pemerintah terus mendorong peningkatan legalitas usaha melalui berbagai kebijakan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, sekitar 27 juta UMKM telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari total lebih dari 65 juta pelaku usaha di Indonesia.
Pemerintah juga menargetkan 30 juta UMKM resmi terdaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS RBA) pada 2025 sebagai langkah mempercepat transformasi ekonomi berbasis kepastian hukum.
Namun, masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan dalam memahami prosedur legalitas kendati regulasi sudah dipermudah. Proses pembuatan badan usaha, perizinan, dan pengurusan dokumen hukum sering kali memerlukan waktu dan pengetahuan teknis tertentu.
Dia berpendapat keberadaan layanan pendampingan legalitas usaha menjadi salah satu bentuk dukungan yang memudahkan pelaku usaha agar dapat fokus pada pengembangan produk dan strategi pemasaran.
Dia menyebut kepastian hukum merupakan modal dasar bagi usaha yang ingin tumbuh berkelanjutan.
“Dengan badan hukum yang sah, pelaku usaha memiliki posisi tawar lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun ketika berhadapan dengan mitra internasional,” ujarnya.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku usaha Indonesia dalam mendirikan badan usaha sesuai ketentuan resmi, mulai dari penyusunan akta notaris, pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM, hingga perolehan NIB.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)