Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Welab Digital Arta, pemilik platform pinjaman online (pinjol) Maucash mengumumkan menghentikan seluruh kegiatan layanan setelah rencana pengembalian izin usahanya disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengumuman hari ini, Senin (5/1/2026), disebutkan keputusan ini merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Disebutkan OJK menyetujui rencana pengembalian izin usaha Maucash sebagaimana tercantum dalam surat No. S-40/D.06/2025 tanggal 17 Desember 2025 mengenai persetujuan permohonan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri.

Seiring persetujuan itu, seluruh kegiatan pendanaan melalui sistem elektronik Maucash dinyatakan dihentikan.

Pihak yang memiliki kepentingan terkait proses pengembalian izin diminta menghubungi perseroan melalui email halo@maucash.id hingga 31 Januari 2026 untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau menyampaikan kepentingannya.

Bisnis telah mengkonfirmasi alasan aksi korporasi ini, meski demikian hingga berita ini diturunkan belum mendapat respons dari pihak Maucash.

Dalam pemberitaan sebelumnya, manajemen Maucash menilai potensi jangka panjang dari industri pinjaman online masih besar, terutama pada segmen produktif.

Kala itu, Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan memaparkan industri pinjaman daring atau peer-to-peer lending di Indonesia hingga akhir tahun lalu menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Merujuk kepada data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Desember 2024, outstanding pembiayaan fintech meningkat sebesar 29,14% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 16,67%. Sementara itu, rasio kredit macet atau Tingkat Wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) juga membaik menjadi 2,60%, dari sebelumnya 2,93% pada 2023.

Kondisi tersebut, kata Indra, juga tercermin dari kinerja Maucash yang mencatat pertumbuhan pencairan dana hingga 19% sepanjang 2024. Lebih membanggakan lagi, Maucash berhasil menjaga tingkat TWP90 pada angka yang sangat rendah, yaitu 0,12%.

Bisnis.com, MALANG— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pentingnya pengelolaan risiko BPR/BPRS, khususnya dalam pertumbuhan kredit yang agresif melalui skema sindikasi maupunchannelingdengan fintech peer-to-peer lending.

“Penyaluran pembiayaan harus tetap berada dalam batas risk appetite yang sehat. Pengelolaan portofolio kredit—terutama yang melibatkan fintech—perlu dilakukan secara hati-hati, terukur, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata Kepala Direktorat Lembaga Jasa Keuangan 1 Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Nasirwan, dalam keterangan resminya, Selasa (2/12/2025).

Pernyataannya itu disampaikan saat membuka Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Tahun 2025 se-wilayah kerja OJK Malang, di Surabaya, Selasa (2/12/2025).

Nasirwan juga menegaskan, BPR dan BPRS perlu memperhatikan implementasi POJK No. 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berpengaruh signifikan terhadap kegiatan operasional BPR dan BPRS.

Kepala OJK Malang Farid Faletehan menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan integritas dan ketahanan industri BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Malang.

“Kami berharap forum ini tidak hanya menjadi wahana evaluasi, tetapi juga ruang untuk kolaborasi dan pembelajaran. BPR dan BPRS harus mampu tumbuh bukan hanya cepat, tetapi juga sehat, transparan, dan berkelanjutan di tengah tantangan yang ada,” ujar Farid.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi, tren, dan tantangan kinerja BPR dan BPRS di Malang Raya dan Pasuruan–Probolinggo sepanjang 2025.

Hasil evaluasi ini , kata dia, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi industri untuk semakin memperkuat ketahanan operasional, meningkatkan tata kelola, dan memastikan BPR serta BPRS beroperasi secara sehat, akuntabel, transparan, serta berkelanjutan.

Menurut Farid, BPR dan BPRS saat ini menghadapi dinamika tantangan baik dari kondisi ekonomi global maupun nasional. Selain itu, terdapat tantangan struktural yang masih memerlukan perhatian, seperti permodalan, kualitas tata kelola dan manajemen risiko, kesiapan infrastruktur, serta kontribusi terhadap pemberdayaan sektor UMKM.

Melalui penyelenggaraan evaluasi kinerja tahunan ini, dia menegaskan, OJK Malang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem perbankan, khususnya BPR dan BPRS.

Dengan kolaborasi regulator, industri, dan pemangku kepentingan lain, diharapkan BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Malang dapat semakin adaptif, berdaya saing, dan berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Persidangan kasus dugaan kesepakatan harga alias kartel bunga pinjaman oleh 97 pelaku usaha fintech peer-to-peer lending alias pinjaman daring (pindar) berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan ahli.

Kasus ini berangkat dari temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan kesepakatan harga atau kartel bunga pinjol pada periode 2020-2023.

Salah satu saksi ahli sekaligus pakar hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU) Ningrum Natasya Sirait mengatakan, dilihat dari perspektif hukum persaingan sulit membayangkan komitmen bersama antara pelaku usaha dalam jumlah sebanyak itu.

SHUTTERSTOCK/Joyseulay Ilustrasi fintech, fintech peer to peer lending.

"Pelaku usaha pasti akan menimbang risiko dan keuntungan dari melakukan tindakan anti kompetitif, dan bagi saya dalam kasus ini hal tersebut hampir tidak mungkin terjadi," kata dia dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

Ia menambahkan, setiap pelaku usaha secara natural memiliki keinginan untuk bersaing.

"Jadi memastikan 97 pelaku usaha itu punya komitmen yang sama, bagi saya tidak mungkin," imbuh dia.

Ningrum juga menyoroti dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 5 dari beleid tersebut terkait dengan larangan perjanjian penetapan harga antara pelaku usaha dengan persaingan di pasar yang sama.

Menurut dia, perlu dicermati ulang apakah ada pertemuan antara anggota pinjaman daring tersebut dan komitmen apa yang disepakati.

"Dalam teori kartel, kalau ada satu saja yang cheating, maka kesepakatan itu runtuh dengan sendirinya. Maka memastikan ada concerted action dalam jumlah 97 itu sangat tidak masuk akal," ungkap dia.

SHUTTERSTOCK/TIERNEYMJ Ilustrasi fintech peer to peer lending.

Lebih lanjut, Ningrum berpandangan, regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak akan sembarangan dalam memberikan arahan mengingat industri fintech lending tergolong besar.

"Lembaga seperti OJK tentu tidak sembarangan, karena mereka tahu ini industri fintech adalah industri besar, menyentuh puluhan juta masyarakat dari lapisan atas sampai bawah. Apalagi sampai ada yang ilegal, membuktikan kebutuhan dan demand masyarakat banyak," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar mengatakan, tujuan dari penetapan bunga di industri fintech lending adalah untuk melindungi konsumen.

"Karena yang diatur itu kan batas atas, agar bunganya tidak menjadi barbar naik terus ke atas gitu lho. Jadi ini perlu dijelaskan," kata dia ketika ditemui pada Selasa (21/10/2025).

Ia menambahkan, hal lain yang menjadi poin penting dalam penjelasan pada sidang tersebut adalah tidak adanya niat jahat dalam penetapan batas atas manfaat ekonomi fintech lending tersebut.

"Kami jelaskan juga kepada KPPU bahwa yang pertama tidak ada niat jahat dan yang paling penting, tidak ada niat untuk mengambil keuntungan," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus gagal bayar kembali menimpa industri fintech peer-to-peer lending di Indonesia.

Fintech lending yang bergerak berdasarkan prisnsip syariah PT Dana Syariah Indonesia (DSI) diketahui mengalami gagal bayar terhadap pada lender atsu pemberi pinjaman dengan angka mencapai triliunan rupiah.

Dikutip dari laman resminya, Dana Syariah Indonesia telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp 3,87 triliun. Sementara sepanjang tahun DSI telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 382,05 miliar.

Kasus DSI bisa jadi preseden buruk industri ekonomi syariah

Wakil Ketua Peguyuban Lender Dana Syariah Indonesia Aldun Al Ahkaam menjelaskan, keterlambatan pembayaraan atau penundaan pembayaraan para pemberi pinjaman atau lenderfintech peer-to-peer lending syariah PT Dana Syariah Indonesia (DSI) akan berpotensi untuk merusak kepercayaan umat yang ingin mengakses produk keuangan tanpa riba.

"Orang mau hijrah, lalu kejadian seperti ini. Ini berpotensi untuk merusak kepercayaan umat kepada ekonomi syariah," ungkap dia dalam konferensi pers Peguyuban Lender Dana Syariah Indonesia, Rabu (19/11/2025).

Ia menceritakan, dalam pertemuan antara pihak DSI dengan lender DSI dengan hasil komitmen pengembalian dana lender secara utuh baik dana pokok, imbal hasil, maupun sisa imbal hasil.

Selain itu, pihak paguyuban juga menyetujui action plan yang mencakup pembentukan badan pelaksanan penyelesaian (BPP) pengembalian dana lender.

"Pengurus paguyuban tetap berperan melakukan supervisi dan pengawasan secara intensif yang arahnya memastikan bahwa ini proses pengembalian hak-hak para lender dapat terlaksana dengan sebaik-sebaiknya," terang dia.

SHUTTERSTOCK/NATALI_MIS Ilustrasi fintech peer to peer lending. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batas atas pembiayaan produktif oleh penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending meningkat menjadi Rp 5 miliar.

Ia menceritakan, pihak DSI telah menyepakati bahwa penyelesaian pengembalian dana lender akan dilakukan dalam periode satu tahun.

"Ini adalah periode yang wajar untuk penyelesaian satu tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan ini," ungkap dia.

Sebagai catatan, paguyuban berniat membantu penyelesaian pembayaran sebanyak 14.099 orang.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam keberlanjutan perusahaan sebagai pengawas.

"Kami berkoordinasi dengan OJK, meminta kepada OJK bagaimana proses pengawasan yang telah dilakukan. Dari hasil koordinasi itu, kami dipertemukan dengan DSI pada 28 Oktober 2025," terang dia.

Dana Syariah Indonesia berencana selesaikan pembayaran lender dalam satu tahun

Direktur Utama Dana Syariah Indonesia Taufiq Aljufri mengungkapkan, dalam upaya menyelesaikan pembayaran dana lender, ia meminta paguyuban dapat menjadi paguyuban yang resmi.

Hal ini bertujuan untuk mendukung efektivitas, pengawasan, transparansi, dan keadilan.

"Kami berharap penyelesaian ini bisa selesai dalam kurung waktu satu tahun atau secepatnya," ungkap dia.

Waktu penyelesaian pembayaran lender diproyeksikan berlangsung satu tahun

Ia menjabarkan, dalam satu tahun tersebut DSI melakukan persiapan termasuk di dalamnya adalah dukungan dari OJK termasuk menyampaikan izin pengukuhan paguyuban lender tersebut menjadi resmi dalam satu bulan pertama.

Setelah terlaksana, pihaknya akan membentuk badan pelaksana penyelesaian (BPP) yang terdiri dari beberapa tim yang terdiri dari tim penagihan dan penjualan aset, hingga tim verifikasi data.

SHUTTERSTOCK/FIZKES Ilustrasi fintech gagal bayar

"BPP ini kami perkirakan bisa sampai 6 bulan untuk melakukan verifikasi data, penjualan aset, kalau diperlukan kemudian mekanisme penagihan yang transparan dan lain-lain," ujar dia.

Setelah itu, Taufiq menjelaskan, setelah waktu tersebut masih dibutuhkan sekitar 6 bulan lagi untuk sisa pencairan yang belum bisa dilaksanakan.

Ia mengungkapkan akan melakukan pengembalian dana lender secara proporsional. Artinya, hasil yang didapatkan dari penagihan dan penjualan aset dalam waktu tertentu akan dibayarkan kepada lender dengan adil dan proporsional.

Pelaksanaannya akan dilakukan secara transparan dan diawasi oleh paguyuban sebagai wakil dari seluruh lender.

Total kerugian lender di Dana Syariah Indonesia

Taufiq menceritakan, total lender yang masih memiliki outstanding di DSI saat ini sebanyak kurang lebih 14.000-an.

Adapun, berdasarkan catatannya total lender sejak awal DSI berdiri atau pada 2018 mencapai 40.000 lender dengan total 26.000 lender sudah menerima pengembalian dana pokok, imbal hasil, hingga sisa imbal hasilnya.

Sementara itu, berdasarkan data paguyuban lender terdapat 3.312 lenderi yang ikuti paguyuban hingga 18 November 2025.

Dana lender yang tertahan berdasarkan aplikasi mencapai Rp 1,5 triliun.

Jumlah ini meningkat dari data terakhir yang dihimpun Paguyuban Lender DSI per 14 November 2025. Waktu itu, total dana lender yang tercatat nyangkut di DSI sudah mencapai Rp 920,91 miliar.

Total dana itu dihimpun dari 3.001 lender yang tergabung dari Paguyuban Lender DSI.

Adapun, saat ini pihaknya terus melakukan verifikasi terhadap lender yang akan masuk ke dalam paguyuban supaya tidak menyampaikan data yang tidak benar.

SHUTTERSTOCK/KASPARS GRINVALDS Ilustrasi fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Pinjol berganti nama menjadi pindar. Pinjaman daring (pindar). Pinjaman daring resmi OJK September 2025.

Penyebab gagal bayar Dana Syariah Indonesia

DSI sendiri telah mengidentifikasikan penyebab gagal bayar yang terjadi di dalam perusahaan.

Salah satu yang menyebabkan gagal bayar DSI ini adalah kondisi ekonomi yang terjadi pada 2024-2025.

"Memang ada kondisi ekonomi di 2024-2025 yang menyebabkan borrower (penerima pembiayaan) ini bisnisnya terganggu, Itu salah satu sebabnya," ujar Taufiq.

Bisnis yang goyang tersebut juga turut mengganggu likuditas dari bisnis yang dijalankan.

Selain itu, ia mengakui terdapat sebab-sebab lain yang nantinya akan dilihat bersama antara perusahaan dan paguyuban lender.

"Jadi memang situasi ekonomi yang menyebabkan borrower terkendala situasi ekonominya sehingga tidak bisa membayar sesuai waktu," ujar dia.

Kisah lender taruh uang pensiun di Dana Syariah Indonesia

Salah satu lender DSI, Muhammad Munir (57) menceritakan bahwa hampir seluruh uang pensiunnya diinvestasikan ke fintech lending Dana Syariah Indonesia.

Hal tersebut dilakukan karena ia telah memiliki rencana pengalokasian imbal hasil dari investasi di DSI akan digunakan untuk menikahkan anak keduanya dan biaya sekolah anak ketiga.

"Jadi kalau sampai ini tidak kembali, waduh. Gimana masa depan anak saya yang mungkin satu-dua tahun lagi akan menikah, tidak ada dana lagi Mbak. Ini riil, dari saya riil," kata dia ketika ditemui di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Munir yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia menceritakan, bahwa hal serupa juga banyak dirasakan oleh lender yang lain.

SHUTTERSTOCK/JIRSAK Ilustrasi fintech.

Berdasarkan data yang dia miliki, dana lender yang ada tersebut rencananya akan digunakan untuk uang sekolah anak dan biaya hidup sehari-hari.

Sedikit informasi, dalam paguyuban tersebut terdapat salah satu lender yang memiliki investasi hingga Rp 16 miliar.

Namun, secara rata-rata uang yang dimasukkan ke fintech lending Dana Syariah Indonesia adalah senilai lebih dari Rp 1,5 miliar.

Munir menceritakan, pada mulanya, ia sempat mendulang imbal hasil dengan menjadi pemberi pinjaman atau lender di DSI.

Ia yang telah mulai berinvestasi di DSI sejak 3 tahun lalu ini mengaku sempat mendapatkan hingga ratusan juta rupiah. Munir membeberkan, ketertarikannya untuk berinvestasi di fintech lending Dana Syariah Indonesia didasari oleh beberapa hal.

Pertama, ia menyebut return investasi atau imbal hasil dari DSI disebut mencapai 18 persen. Ia juga menaruh kepercayaan kepada DSI yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Usia pensiun itu kan mau usaha juga kadang susah gitu. Ya manusiawi kan bahwa lender butuh return juga yang menjanjikan," ungkap dia.

Selanjutnya, ia juga memandang bahwa keputusan untuk menggunakan produk keuangan syariah telah sesuai dengan pilihan hidupnya.

"Sudah umur, kami cari yang bebas riba lah ya, taruhlah di sini. Saya sudah tidak pinjam uang di bank, ini cocok kayanya untuk misi keluarga," ucap dia.

Dengan kejadian ini, ia mengaku terkejut dengan adanya kejadian ini. Bahkan, Munir mengaku sampai meminjam uang dari sanak saudara karena kejadian ini.

OJK panggil pengurus dan lender DSI, jatuhi sanksi PKU

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sejak 15 Oktober 2025 kepada Dana Syariah Indonesia.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman ketika ditemui pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menerangkan seiring adanya sanksi PKU, maka Dana Syariah dilarang untuk melakukan penggalangan dan penyaluran dana baru.

"Dilarang juga melakukan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja dan memperkuat permodalan," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (7/11/2025).

Agusman menyampaikan pengenaan sanksi tegas kepada lembaga jasa keuangan PVML dilakukan dalam rangka upaya penguatan pengawasan yang dilakukan OJK, pelindungan konsumen, serta memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan konsolidasi di industri PVML.

Sebelumnya, memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dengan para pemberi dana (lender) di Kantor OJK di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyad mengatakan, dalam pertemuan ini, OJK menghadirkan Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri beserta jajaran dan sejumlah perwakilan lender untuk membahas langsung permasalahan di DSI yang terjadi serta langkah konkret penyelesaiannya.

"Pertemuan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam pelindungan konsumen dan pengawasan terhadap industri pindar," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (29/10/2025).

Bisnis.com, MALANG — Kegiatan edukasi keuangan yang telah dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang sebanyak 119 kegiatan sejak 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2025 menjangkau 36.740 peserta.

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan pihaknya secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

"Dari aspek layanan konsumen, OJK Malang telah memberikan 2.067 layanan konsumen yang terdiri dari 1.919 layanan pemberian informasi, 92 layanan penerimaan informasi, dan 56 layanan pengaduan," kata Farid Faletehan, Senin (17/11/2025).

Layanan tersebut diberikan baik secara walk-in melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen maupun melalui kanal pelaporan OJK lainnya seperti WhatsApp 081-157-157-157, dan telepon.

Dari jumlah layanan konsumen tersebut, terdapat 847 layanan terkait sektor perbankan dengan mayoritas topik pelaporan SLIK (26,56%); 404 layanan terkait fintech peer-to-peer lending dengan mayoritas topik fraud eksternal (29,70%); 342 layanan terkait perusahaan pembiayaan dengan mayoritas topik pelaporan SLIK (23,32%); dan 31 layanan terkait perusahaan asuransi dengan mayoritas topik permasalahan klaim (77,42%).

Dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, sejak 1 Januari hingga 31 Oktober 2025 OJK Malang telah menerima 260 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 53,08% terkait dengan masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal.

Secara nasional, jumlah entitas ilegal yang telah dihentikan/diblokir oleh Satgas PASTI sejak 2017 sampai dengan 31 Oktober 2025 adalah 13.230 entitas ilegal.

Sejak 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2025 saja Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 1.556 entitas pinjaman online ilegal dan 285 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selain itu juga menemukan nomor kontak pihak penagih (debt collector) pinjaman online ilegal dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 2.422 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Satgas PASTI juga memonitor laporan penipuan di IASC dan menemukan sebanyak 42.885 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk pemblokiran nomor dimaksud.

Sejak peluncuran pada November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2025, IASC telah menerima 323.841 laporan yang terdiri dari 183.732 laporan disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 140.109 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

Jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 530.794 dan jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 100.565. Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp7,5 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp383,6 miliar.

IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan.

OJK juga terus berupaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah nasional khususnya untuk generasi muda.

Generasi muda bukan hanya sebagai penerima manfaat sistem keuangan syariah tetapi juga berperan sebagai penentu arah, pembentuk pasar, dan penerus ekosistem keuangan syariah masa depan.

Melalui pelaksanaan Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) ini diharapkan akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) unggul di keuangan syariah.

ISFO 2025 diikuti oleh sebanyak 10.736 peserta dari 3.504 tim yang berasal dari seluruh Indonesia, meningkat sebanyak 143 persen dari tahun sebelumnya.

Capaian ini menunjukkan minat dan antusiasme generasi muda terhadap keuangan syariah terus meningkat, sekaligus menegaskan generasi muda memiliki keingintahuan dan semangat belajar yang luar biasa terhadap nilai keuangan syariah.

Rangkaian kegiatan ISFO 2025 berlangsung dari 1 Agustus hingga 4 November 2025 dengan dua jenis kompetisi, yaitu Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah dan Wirausaha Muda Syariah dengan rincian peserta sebagai berikut:

1. Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah (CCKS) kategori Pelajar diikuti oleh 858 tim atau 2.574 pelajar SMA/sederajat

2. Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah (CCKS) kategori Mahasiswa diikuti oleh 532 tim atau 1.596 mahasiswa

3. Kompetisi Wirausaha Muda Syariah (WMS) diikuti oleh 177 tim yang terdiri atas 386 mahasiswa yang telah memiliki bisnis/usaha mikro.

Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah bertujuan untuk menguji pengetahuan dan pemahaman peserta tentang keuangan syariah.

Kompetisi Wirausaha Muda Syariah bertujuan untuk menumbuhkan semangat wirausaha dan kemandirian ekonomi kepada mahasiswa yang telah memiliki bisnis/usaha mikro.

Kegiatan Grand Final ISFO dilakukan secara hybrid yang diikuti oleh mahasiswa dan pelajar di seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, telah diperoleh tiga juara untuk setiap kompetisi, yaitu:

Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah Pelajar

1. Juara 1 diraih oleh MAN 2 Kota Malang,

2. Juara 2 diraih oleh MAN 4 Jakarta, dan

3. Juara 3 diraih oleh SMAN 2 Kuningan.

Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah Mahasiswa

1. Juara 1 diraih oleh Universitas Brawijaya,

2. Juara 2 diraih oleh Universitas Diponegoro, dan

3. Juara 3 diraih oleh Universitas Tanjungpura Pontianak.

Kompetisi Wirausaha Muda Syariah

1. Juara 1 diraih oleh IPB University pemilik bisnis Kawibawa,

2. Juara 2 diraih oleh Politeknik Negeri Malang pemilik CAKKA Healthy Noodle Food, dan

3. Juara 3 diraih oleh Universitas Pendidikan Indonesia pemilik Ecokit Growbox IDN.

Lomba Best Supporter

1. Juara 1 diraih oleh Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kuningan,

2. Juara 2 diraih oleh Universitas Tanjungpura Pontianak, dan

3. Juara 3 diraih oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan fintech peer-to-peer lending, KrediOne melaporkan telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 5,4 triliun hingga kuartal III-2025.

Realisasi tersebut naik 390 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 1,1 triliun.

CEO KrediOne Kuseryansyah mengungkapkan, selain menyalurkan pembiayaan, ia mengungkapkan pentingnya peran aktif perusahaan dalam mendorong kolaborasi teknologi untuk memperkuat industri pinjaman daring Indonesia agar semakin berdampak dan berkelanjutan.

SHUTTERSTOCK/NATALI_MIS Ilustrasi fintech peer to peer lending. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batas atas pembiayaan produktif oleh penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending meningkat menjadi Rp 5 miliar.

Event yang diselenggarakan di Singapore Expo pada 12 sampai 14 November 2025 menghadirkan berbagai inovasi teknologi terbaru, forum strategis, serta ruang kerja sama dan kolaborasi dengan ekosistem pendukung fintech global.

“Partisipasi kami di Singapore FinTech Festival merupakan bukti komitmen KrediOne untuk terus berinovasi, memperluas adopsi teknologi, serta memperkuat industri pindar Indonesia. Bagi KrediOne, kolaborasi menjadi kunci untuk menciptakan industri yang semakin inklusif, berdampak, dan berkelanjutan,” ujar Kuseryansyah dalam keterangan resmi, Sabtu (15/11/2025).

Ia menambahkan, KrediOne juga mempertegas fokusnya pada penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI), mulai dari analisis risiko, penyaluran pembiayaan, hingga perlindungan dan peningkatan kualitas layanan konsumen.

Bagi KrediOne, teknologi AI menjadi fondasi strategis dalam memastikan proses yang lebih cepat, presisi, dan tetap berlandaskan pada prinsip consumer centric.

Dengan jumlah pengunjung mencapai 65.000 partisipan dari 134 negara dan wilayah, SFF 2025 juga menjadi ruang pertemuan kolaboratif bagi KrediOne dalam menjalin kerja sama strategis, dan memperluas jejaring global yang berorientasi pada masa depan.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI Kuseryansyah saat ditemui di Penang Bistro, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Pria yang karib disapa Kus tersebut menuturkan, angka ini mencerminkan peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan KrediOne yang inklusif dan berdampak.

"Serta pelayanan dan perlindungan pelanggan yang terus kami jaga," ujar dia.

Terakhir, ia menyebut, kehadiran KrediOne di Singapore FinTech Festival 2025 diharapkan dapat memperkuat citra positif industri pindar Indonesia, membuka ruang kolaborasi global.

"Dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekosistem keuangan digital yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan," tutup dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan dari industri fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp90,99 triliun per September 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK, Agusman mengatakan nilai ini tumbuh 22,16 persen secara tahunan (year on year/yoy). Laju pertumbuhan ini naik dari Agustus 2025 yang tercatat 21,62 persen.

"Sementara itu, pada industri fintech peer-to-peer lending atau pindar (pinjaman daring), outstanding pembiayaan di September 2025 tumbuh 22,16 persen yoy dengan nominal Rp90,99 triliun," imbuhnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (7/11).

Pada saat bersamaan, tingkat risiko kredit macet di sektor pinjol secara agregat atau wanprestasi 90 hari (TWP90) berada di posisi 2,82 persen per September 2025, naik dari bulan sebelumnya di posisi 2,6 persen.

Di sisi lain, utang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh 1,07 persen yoy per September 2025 menjadi Rp507,14 triliun. Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibanding Agustus yang mencatatkan 1,26 persen dengan total pembiayaan sebesar Rp505,59 triliun.

"Didukung pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 10,61 persen yoy," ujar Agusman.

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (nonperforming financing/NPF) gross turun menjadi 2,47 persen pada September 2025 dari sebelumnya 2,51 persen. NPF net juga mengalami penurunan menjadi 0,84 persen dari 0,85 persen di bulan sebelumnya.

Sementara itu, gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,17 kali, masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan, yakni 10 kali.

OJK juga menyoroti masih adanya pelaku industri yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum. Dari 145 perusahaan pembiayaan, tiga belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp100 miliar.

Di sektor P2P lending, 8 dari 97 penyelenggara tercatat belum mencapai ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sampai dengan September 2025 mencapai total Rp42,53 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat bahwa sampai 30 September 2025, penerimaan pajak ekonomi digital itu terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) senilai Rp32,94 triliun.

Kemudian, pajak atas aset kripto Rp1,71 triliun, pajakfintech(peer-to-peer lending) Rp4,1 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp3,78 triliun.

"Realisasi sebesar Rp42,53 triliun menunjukan bukti nyata bahwa sektor digital kini menjadi penggerak baru penerimaan pajak Indonesia,” ujar Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, melalui siaran pers, Rabu (22/10/2025).

Adapun sampai dengan September 2025, pemerintah telah menunjuk 246 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Pada bulan tersebut, terdapat lima penunjukan baru yakni Viagogo GMBH, Coursiv Limited, Ogury Singapore Pte. Ltd., BMI GlobalEd Limited, dan GetYourGuide Tours & Tickets GmbH.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu perubahan data pemungut PPN PMSE, yakni X Asia Pacific Internet Pte. Ltd.

Rosmauli menjelaskan bahwa dari total perusahaan yang ditunjuk itu, sebanyak 207 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp32,94 triliun sampai dengan akhir September 2025.

Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp7,6 triliun hingga 2025.

Penerimaan Pajak Kripto

Sementara itu, pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp1,71 triliun sampai dengan September 2025. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan 2022, Rp220,83 miliar penerimaan 2023, Rp620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp621,3 miliar penerimaan 2025.

Penerimaan pajak kripto itu terdiri dari pajak penghasilan atau PPh 22 sebesar Rp836,36 miliar dan PPN DN sebesar Rp872,62 miliar.Di sisi lain, pajakfintechjuga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,1 triliun sampai dengan September 2025. Penerimaan dari pajakfintechberasal dari Rp446,39 miliar penerimaan 2022, Rp1,11 triliun penerimaan 2023, Rp1,48 triliun penerimaan 2024, dan Rp1,06 triliun penerimaan 2025.

Pajakfintechtersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,14 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,4 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,24 triliun.

Penerimaan pajak ekonomi digital lainnya, yakni dari SIPP sampai dengan September 2025 tercatat sebesar Rp3,78 triliun. Itu meliputi Rp402,38 miliar penerimaan 2022, Rp1,12 triliun penerimaan 2023, Rp1,33 triliun penerimaan 2024, serta Rp931,12 miliar penerimaan 2025.

Secara terperinci, penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp251,14 miliar dan PPN sebesar Rp3,53 triliun.

Ke depan, terang Rosmauli, otoritas pajak akan memastikan seluruh potensi ekonomi digital, mulai dari PMSE,fintech, hingga kripto, dapat terakomodasi dalam sistem perpajakan yang adil dan efisien.