Manokwari (ANTARA) - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menerapkan tiga strategi mengoptimalkan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sepanjang tahun 2026.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir melalui keterangan resmi di Manokwari, Kamis, mengatakan strategi tersebut meliputi, penguatan tata kelola badan layanan umum (BLU) agar lebih fleksibilitas, akuntabilitas, dan profesional.

Kemudian, meningkatkan kapasitas pengelola BLU yang berdampak positif terhadap kualitas layanan kepada masyarakat, serta penerapan prinsip penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) dan nilai manfaat (value for money).

“Sebagai regional chief economist, DJPb memberikan analisis fiskal serta peringatan dini kepada kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah, dalam mendorong perbaikan kinerja BLU maupun BLUD,” kata Kobir.

Menurut dia, penerapan tiga strategi dimaksud tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai PNBP, namun tetap memprioritaskan mutu dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

Kebijakan penetapan maupun penyesuaian terhadap tarif PNBP merupakan kewenangan dari masing-masing satuan kerja kementerian/lembaga sebagai penyedia layanan. Namun Kementerian Keuangan berperan memastikan pengelolaan BLU yang profesional.

“Kalau soal tarif PNBP, Kementerian Keuangan tidak terlibat langsung. Tapi, kami punya peran penting memastikan pengelolaan PNBP berjalan sehat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Menurut dia, evaluasi tarif PNBP dilakukan berkala dan selektif dengan mempertimbangkan sejumlah aspek utama, antara lain biaya penyediaan layanan, kualitas maupun standar layanan, daya beli masyarakat, serta dampak terhadap perekonomian.

Seluruh langkah optimalisasi yang dilakukan merupakan upaya pemerintah dalam menjaga komposisi penerimaan negara dari sektor PNBP secara berkelanjutan tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat.

“PNBP menjadi bagian terpenting dalam penerimaan negara,” kata Kobir.

Dia menyebut, realisasi PNBP di Papua Barat maupun Papua Barat Daya pada periode Februari 2026 tercatat sebanyak Rp66 miliar yang terdiri atas komponen PNBP lainnya Rp45,9 miliar, dan PNBP BLU Rp20,1 miliar.

Kinerja PNBP terkontraksi sebesar 12 persen (year on year/yoy) dibanding realisasi pada Februari 2025 yang dipengaruhi berbagai faktor seperti, penurunan belanja pemerintah, volatilitas harga komoditas minyak dan produk pertambangan secara global.

“Termasuk adanya peralihan pengelolaan deviden BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ke Danantara yang turut memengaruhi kinerja PNBP. Kalau target PNBP tahun 2026 sebanyak Rp374 miliar,” ujarnya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan negara pada APBN 2026 diperkirakan tidak naik signifikan dari tahun lalu sehingga semakin membatasi ruang fiskal.

Hal ini tertuang pada pengumuman terbaru lembaga pemeringkat, Fitch Ratings yang mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada BBB. Namun, prospek atau outlook kredit Indonesia diturunkan dari kategori Stabil ke Negatif.

Fitch menilai keseluruhan penerimaan APBN 2026, yang dalam hal ini meliputi pajak, kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya sebesar 13,3% terhadap PDB pada 2026 dan 2027. Ini juga masih lebih rendah dari rata-rata median penerimaan negara-negara dengan sesama rating BBB.

Sebagai informasi, pemerintah tahun ini menargetkan penerimaan negara keseluruhan sebesar Rp3.153,6 triliun. Penerimaan pajak ditargetkan Rp2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp336 triliun, serta PNBP Rp459,2 triliun.

"Kami memperkirakan pendapatan pemerintah umum/PDB rata-rata 13,3% selama tahun 2026 dan 2027 (median BBB: 25,5%) di tengah kurangnya mobilisasi pendapatan yang signifikan," ujar Fitch melalui keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Sebagai informasi, penerimaan negara keseluruhan pada APBN 2025 lalu hanya terkumpul Rp2.756,3 triliun atau 91,7% terhadap target APBN yakni Rp3.005,1 triliun. Shortfall terlebar adalah pada penerimaan pajak, yang juga merupakan penyumbang terbesar ke kas negara, yakni sebesar Rp271,7 triliun lantaran hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun (dari target Rp2.189,3 triliun).

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terkumpul Rp300,3 triliun atau 99,6% dari target, sedangkan PNBP Rp534,1 trilliun atau melebihi target APBN.

Dengan PDB Indonesia pada 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun, maka rasio keseluruhan penerimaan negara tahun lalu yakni 11,5% terhadap PDB.

Menurut Fitch, lemahnya penerimaan negara tahun lalu disebabkan berbagai hal. Mulai rendahnya penerimaan pajak, batalnya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, pengalihan dividen BUMN dari pos PNBP ke Danantara, serta restitusi yang mencapai Rp361 triliun.

"Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan pendapatan, tetapi kemungkinan tidak akan memberikan peningkatan yang signifikan dalam jangka pendek, sehingga membatasi ruang fiskal," ujar Fitch.