Keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan prasyarat utama bagi keberlanjutan industri keuangan digital

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong seluruh penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto (IAKD) untuk menempatkan keamanan siber sebagai investasi strategis.

Dalam hal ini, penguatan keamanan siber dipandang pembeda penting bagi pelaku industri dalam membangun kredibilitas, menjaga kesinambungan layanan, dan memperkuat daya saing di tengah perkembangan ekonomi digital.

“Keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan prasyarat utama bagi keberlanjutan industri keuangan digital,” kata Kepala Eksekutif Pengawas ITSK dan IAKD OJK Adi Budiarso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adi menambahkan bahwa dalam ekosistem yang semakin terhubung, satu insiden siber tidak hanya berdampak pada satu institusi, tetapi dapat memengaruhi reputasi, kepercayaan, dan stabilitas ekosistem secara keseluruhan.

Ia juga menegaskan bahwa industri perlu melakukan pergeseran paradigma dari compliance-based security menuju resilience-based security.

Artinya, keamanan siber tidak cukup hanya dipenuhi sebagai kewajiban kepatuhan, tetapi harus menjadi bagian dari strategi bisnis, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen.

“Kepercayaan adalah mata uang utama dalam ekonomi digital. Kecepatan inovasi harus berjalan seiring dengan kekuatan pengamanan. Tanpa keamanan siber yang memadai, inovasi justru dapat berubah menjadi sumber kerentanan baru bagi masyarakat dan industri,” kata Adi.

OJK juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia di sektor keuangan digital. Menurut otoritas, teknologi keamanan yang kuat harus didukung oleh kompetensi, disiplin operasional, kesiapan prosedur, serta budaya pelaporan insiden yang transparan dan bertanggung jawab.

Pada Senin (27/4) hingga Kamis (29/4), OJK bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan workshop keamanan siber bagi penyelenggara ITSK.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman, kewaspadaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan industri dalam mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari insiden siber.

Melalui kerja sama dengan BSSN, OJK terus memperkuat sinergi kelembagaan dalam membangun ketahanan siber nasional, khususnya di sektor jasa keuangan digital.

Otoritas menyampaikan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi penting karena ancaman siber tidak mengenal batas sektor, batas institusi, maupun batas yurisdiksi.

OJK pun menyatakan akan terus memperluas koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, asosiasi industri, dan pelaku usaha untuk memastikan pengelolaan risiko siber dilakukan secara terpadu.

Pendekatan ini diperlukan agar stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, serta kesinambungan layanan keuangan digital tetap terjaga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana menilai konsistensi atas penguatan reformasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kunci utama agar pasar modal mampu berkontribusi optimal terhadap pembiayaan pembangunan nasional.

OJK diketahui menargetkan pasar modal bisa menyumbang nilai investasi sebesar Rp1.812 triliun sepanjang 2025-2029, dari kebutuhan investasi nasional yang diperkirakan Rp47.573 triliun. Menurut Elvi, target tersebut bisa tercapai jika reformasi dijalankan secara berkelanjutan dan kredibel.

“Konsistensi adalah faktor penentu agar kepercayaan investor tetap terjaga dan target kontribusi pembiayaan nasional bisa terealisasi,” kata Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Untuk mencapai target tersebut, Elvi berpendapat OJK perlu memperkuat implementasi sejumlah langkah reformasi yang telah dirancang. Beberapa di antaranya meliputi peningkatan batas minimum free float perusahaan tercatat, penyempurnaan transparansi informasi bagi investor, serta penguatan keterbukaan kepemilikan saham.

Selain itu, Elvi juga menyoroti pentingnya memperkuat mekanisme peringatan dini (early warning system), khususnya melalui pengumuman high shareholding concentration, guna mencegah praktik yang berpotensi merugikan investor dan merusak integritas pasar.

Lebih lanjut, Elvi mengingatkan bahwa konsistensi reformasi akan diuji dalam waktu dekat, seiring agenda evaluasi indeks global oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Mei 2026.

“Evaluasi MSCI akan menjadi cerminan bagaimana kualitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global. Konsistensi reformasi oleh OJK akan sangat menentukan posisi Indonesia dalam klasifikasi pasar global tersebut,” ujar Elvi.

Ia mengatakan momentum evaluasi ini perlu dimanfaatkan OJK untuk menunjukkan komitmen kuat dalam membangun pasar modal yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing internasional.

Sebelumnya, OJK meluncurkan Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana sebagai upaya untuk meningkatkan pendalaman pasar dengan mendorong partisipasi masyarakat di pasar modal khususnya melalui instrumen reksa dana.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Wisyasari Dewi menjelaskan program itu sejalan dengan program delapan rencana aksi reformasi integritas pasar modal Indonesia yang menyebutkan penguatan integritas tidak hanya kualitas tata kelola, tetapi juga didukung perluasan partisipasi masyarakat sebagai investor di pasar modal.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten baja pelat merah, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) tercatat membalikkan posisi rugi menjadi laba bersih pada kuartal I/2026 di tengah program efisiensi ketat yang dijalankan manajemen.

Berdasarkan laporan keuangan akhir Maret 2026, KRAS membukukan laba bersih sebesar US$2,58 juta (sekitar Rp43,60 miliar, dengan kurs Rp16.900 per dolar AS) pada kuartal I/2026. Capaian ini berbanding terbalik dari kuartal I/2025 yang mencatat rugi bersih US$46,90 juta (sekitar Rp793,61 miliar).

Pemulihan laba bersih ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 11,76% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi US$262,36 juta (sekitar Rp4,43 triliun).

Pendapatan tersebut ditopang oleh segmen produk baja yang membukukan US$256,64 juta (sekitar Rp4,34 triliun), segmen sarana infrastruktur menyumbang US$77,47 juta (sekitar Rp1,31 triliun), dan segmen rekayasa dan konstruksi berkontribusi senilai US$3,3 juta (sekitar Rp55,77 miliar).

Di sisi lain, perseroan mampu menekan kenaikan beban pokok pendapatan yang hanya tumbuh tipis 1,07% YoY menjadi US$224,18 juta (sekitar Rp3,79 triliun). Alhasil, laba kotor KRAS melonjak drastis 194,74% secara tahunan menjadi US$38,18 juta (sekitar Rp645,24 miliar).

Direktur Utama Krakatau Steel, Akbar Djohan, menyatakan hasil tersebut merupakan indikator bahwa program transformasi dan efisiensi perusahaan mulai memberikan dampak terhadap stabilitas keuangan dan operasional.

“Kinerja kami mulai meningkat secara bertahap di awal tahun ini. Namun, kami tetap memandang bahwa program efisiensi masih menjadi kunci penting dalam menjaga momentum ini agar selalu konsisten dan berkelanjutan,” ujar Akbar dalam diskusi yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Hingga Maret 2026, total produksi Krakatau Steel mencapai 360.000 ton. Kontribusi utama berasal dari pabrik Hot Strip Mill (HSM) sebesar 230.000 ton dan pabrik Cold Rolling Mill (CRM) sebesar 130.000 ton.

Optimalisasi ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menjalankan program penguatan permodalan bersama Danantara. Dengan fondasi yang lebih sehat, emiten baja ini menargetkan laba bersih sebesar US$129 juta (sekitar Rp2,18 triliun) pada 2026.

Per Maret 2026, total aset perseroan kini tercatat sebesar US$2,91 miliar (sekitar Rp49,18 triliun) atau naik 5,23% (year to date/YtD). Rinciannya, liabilitas tumbuh 6,10% menjadi US$2,16 miliar (sekitar Rp36,50 triliun), sedangkan ekuitas mencapai US$745,67 juta (sekitar Rp12,60 triliun) atau naik 2,78%.

Sepanjang 2026, KRAS membidik pemulihan kinerja dengan target pendapatan Rp20 triliun dan torehan laba bersih minimum 10% dari total pendapatan.

Akbar menjelaskan target ditetapkan seiring rencana pengoperasian normal kembali fasilitas pabrik perseroan yang sempat terkendala. Menurutnya, jika operasional berjalan sesuai rencana, KRAS optimistis mampu mencatatkan standar minimum laba bersih sekitar Rp2 triliun.

“Dari pendapatan Rp20 triliun itu dikalikan 10% seharusnya menjadi standar minimum laba bersih daripada Krakatau Steel di tahun 2026,” pungkasnya.

Dari sisi volume, emiten baja pelat merah tersebut menargetkan penjualan domestik sebesar 1,2 juta ton per tahun. Meski secara kapasitas terpasang perseroan mampu mencapai 3 juta ton, Akbar menyebut manajemen tetap bersikap rasional dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel – Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri) baru-baru ini menerbitkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJtentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KBLBB.

Surat Edaran yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026tersebut meminta para gubernur di seluruh Indonesia mengambil opsi pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik berbasis baterai, dengan mempertimbangkan instabilitas ketersediaan dan harga energi global yang berdampak pada perekonomian nasional.

INDEF Green Transition Initiative (INDEF GTI) dan WRI Indonesia menyebut dalam konteks meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, fluktuasi harga minyak dunia, dan tekanan fiskal akibat subsidi energi, terbitnya peraturan tersebut perlu dicermati secara hati-hati.

Kedua lembaga memandang Surat Edaran (SE) tersebut menegaskan pengalihan kewenangan penetapan insentif pajak kendaraan listrik ke pemerintah daerah. Hal itu setidaknya memiliki tiga implikasi utama.

Pertama, pengalihan insentif ke daerah berpotensi menciptakan hingga 38 rezim pajak berbeda, membingungkan konsumen dan menurunkan kepastian bagi industri serta investor. INDEF GTI memandang aturan ini mengancam investasi asing ekosistem kendaraan listrik yang selama tiga tahun terakhir telah mencapai USD2,73 miliar.

Kedua, tingkat penjualan mobil listrik terhadap total penjualan mobil nasional tumbuh pesat dari hanya 2,2 persen (2023) menjadi 16,9 persen (2025). WRI Indonesia memandang insentif masih dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan permintaan, terlebih di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi dalam beberapa waktu terakhir.

Ketiga, perlambatan adopsi kendaraan listrik dapat menghambat pencapaian target Net Zero Emission 2060, memperpanjang ketergantungan pada impor BBM, serta mempertahankan tekanan subsidi dan kompensasi energi yang nilainya telah melampaui Rp100 triliun. Risiko ini semakin besar di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat tensi geopolitik global.

Head of Industrial and Transport Decarbonization, INDEF GTI, Andry Satrio Nugroho, menyayangkan Surat Edaran yang dikeluarkan Kemendagri tersebut. “Kementerian Dalam Negeri justru memindahkan tanggung jawab pemberian insentif kendaraan listrik dari pusat ke daerah. Padahal jika memang Pemerintah merasa insentif diperlukan untuk mendorong elektrifikasi kendaraan lebih cepat lagi, maka Kemendagri hanya perlu mencabut saja peraturan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Manager for Resilient Cities & Transport WRI Indonesia, I Made Vikannanda, menegaskan, di tengah gejolak harga energi global, pemerintah seharusnya mempertahankan insentif kendaraan listrik agar momentum pertumbuhan permintaan tidak terhenti.

“Langkah ini sejalan dengan target swasembada energi dalam RPJMN 2025–2029, pencapaian NDC, sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui industri masa depan yang lebih kompetitif,” tuturnya.

WRI Indonesia dan INDEF GTI mendorong evaluasi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan desain kebijakan kendaraan listrik yang efektif, adil secara fiskal, mudah diimplementasikan, serta selaras dengan agenda swasembada energi dan pembangunan ekonomi hijau Indonesia.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com – Standar keselamatan sepeda motor di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan negara lain, meski jumlah pengguna kendaraan roda dua terus meningkat setiap tahunnya.

Pakar Transportasi dari Institut Teknologi Bandung, R. Sony Sulaksono Wibowo menilai, kondisi ini dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang didominasi sepeda motor.

“Kebijakan keselamatan saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang merata bagi seluruh pengguna jalan,” kata Sony dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

“Keselamatan di jalan raya seharusnya menjadi hak semua pengguna jalan, bukan bergantung pada kemampuan membeli kendaraan. Namun, hingga kini kebijakan yang ada belum mampu menghadirkan perlindungan yang setara,” tambahnya.

Menurutnya, kesenjangan keselamatan terjadi karena perlindungan lebih banyak dinikmati oleh pengguna yang mampu membeli kendaraan dengan fitur keselamatan lebih lengkap.

Sementara itu, pengguna lain harus menghadapi risiko yang lebih tinggi di jalan.

Ironisnya, di tengah klaim penurunan angka kecelakaan, kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas masih menembus lebih dari Rp 3 triliun, dengan sepeda motor sebagai penyumbang terbesar.

Data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia menunjukkan penjualan sepeda motor mencapai sekitar 6 juta unit per tahun.

Namun, peningkatan jumlah kendaraan ini tidak diiringi penurunan signifikan pada angka kecelakaan, yang masih didominasi kendaraan roda dua dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Sony menegaskan, tanpa arah kebijakan yang jelas, pertumbuhan tersebut berpotensi memperburuk kondisi keselamatan di jalan. “kecelakaan fatal dapat dicegah jika ada standar keselamatan yang kuat pada kendaraan roda dua,” jelas dia.

Ia mencontohkan pentingnya penerapan teknologi pengereman modern untuk mencegah selip saat pengereman mendadak. “Fitur pengereman modern ini sangat berguna untuk pencegahan kecelakaan fatal dan sudah diakui di banyak negara. Namun di Indonesia, aspek keselamatan ini sering dipandang sebagai beban biaya,” jelas Sony.

Padahal, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar kebijakan yang memadai, termasuk ratifikasi standar global serta keterlibatan dalam skema ASEAN Mutual Recognition Arrangement.

Regulasi teknis terkait sistem pengereman juga telah diatur dalam UN Regulation No. 78.

Namun, implementasi di tingkat nasional dinilai belum optimal.

Sebagai perbandingan, Malaysia telah mewajibkan penggunaan sistem pengereman berstandar global untuk sepeda motor baru berkapasitas 150 cc ke atas sejak 2025.

Sementara itu, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Yusuf Nugroho, menegaskan pemerintah tidak membatasi penerapan teknologi keselamatan pada kendaraan roda dua.

“Semua fitur tambahan tersebut tentu berdampak pada peningkatan nilai investasi kendaraan. Namun, saya yakin masyarakat Indonesia cukup mudah diedukasi terkait manfaat teknologi untuk keselamatan,” ujarnya.

Di tengah keterbatasan anggaran, penguatan regulasi keselamatan dinilai menjadi langkah paling efektif untuk meningkatkan perlindungan pengguna jalan.

Kebijakan ini tidak membutuhkan biaya besar, namun mampu memberikan dampak langsung terhadap keselamatan publik. Dalam perspektif kebijakan publik, keselamatan semestinya dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar beban biaya.

“Penguatan regulasi standar keselamatan kendaraan roda dua menjadi instrumen yang paling rasional. Ia tidak membutuhkan biaya besar, tidak bergantung pada perubahan perilaku yang lambat, dan dapat langsung menghadirkan standar perlindungan yang lebih merata di jalan,” tegas Sony.

Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menekankan perlunya intervensi yang lebih agresif dari pemerintah untuk menekan angka kecelakaan dan jumlah korban jiwa di jalan raya.

Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan, pada 2025 tercatat sebanyak 155.443 kejadian kecelakaan lalu lintas jalan di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sekitar 75.000 orang meninggal dunia. Angka tersebut setara dengan 26,33 korban jiwa per 100.000 penduduk.

“Artinya ini jumlah mengkhawatirkan, hampir tiga kali dari target Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK),” kata Saadiah dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (25/3/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja positif pada industri reksa dana yang ditandai dengan pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar 5,18 persen dalam tahun kalender berjalan (year-to-date/ytd) menjadi Rp710,29 triliun per 23 April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa OJK Hasan Fawzi menyatakan momentum pertumbuhan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan inisiatif pendalaman pasar secara terintegrasi melalui sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan industri, salah satunya melalui Program Investasi Terencana dan Berkala Reksa Dana (PINTAR Reksa Dana).

“Peluncuran program PINTAR Reksa Dana ini akan menjadi momentum strategis dalam upaya kita bersama untuk mendorong dan mempercepat inklusi investasi, khususnya di kalangan generasi muda,” kata Hasan Fawzi di Jakarta, Senin.

Selain peningkatan NAB, ia menyampaikan bahwa kinerja positif pasar modal dalam negeri juga terlihat dari jumlah investor yang melonjak signifikan mencapai 26,12 juta, dengan porsi 24,86 juta investor berada di industri pengelolaan investasi.

Mengingat 54,71 persen di antaranya adalah generasi muda berusia di bawah 30 tahun, ia menilai pendekatan Systematic Investment Plan (SIP) atau metode investasi rutin diharapkan mampu membentuk kebiasaan disiplin berinvestasi secara berkelanjutan.

Hasan mengatakan, pendalaman pasar modal diharapkan dapat berkontribusi sebesar 3,81 persen, atau Rp1,81 kuadriliun, terhadap kebutuhan investasi nasional selama 2025-2029 yang diproyeksikan mencapai Rp47,57 kuadriliun.

Untuk mendukung pendalaman pasar modal, pihaknya bersama sejumlah Self-Regulatory Organization (SRO) pun terus mendorong implementasi delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia guna memperkuat integritas pasar dan kesesuaian praktik dengan standar global.

Ia mengatakan sejumlah aksi reformasi pasar modal yang telah direalisasikan hingga April 2026 mencakup peningkatan batas minimum free float, penyempurnaan transparansi klasifikasi investor, serta penguatan transparansi atas catatan kepemilikan saham perusahaan tercatat.

Selain melibatkan peran SRO, Hasan juga mengajak asosiasi industri pengelola investasi untuk aktif menjalankan mekanisme kontrol mandiri (self-control) untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi praktik perilaku pasar (market conduct) yang merugikans.

Ia juga mengimbau perusahaan pengelola investasi untuk terus memperluas jangkauan layanan produk-produk investasi di seluruh Indonesia.

“Janganlah Jakarta atau Pulau Jawa semata hanya menjadi hot spot investasi kita, tapi kita terus sebarkan inklusivitas dari kesempatan berinvestasi masyarakat Indonesia secara luas tanpa kecuali di berbagai wilayah,” ujar dia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pasar modal dapat berkontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan investasi nasional yang diproyeksikan mencapai Rp47.573 triliun pada periode 2025-2029. Dari jumlah tersebut, pasar modal diharapkan mampu menyumbang sekitar 3,81% atau setara Rp1.812 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi dalam peresmian program Pintar Reksa Dana serta pembukaan Pekan Reksa Dana 2026.

Menurut Hasan, keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadikan pasar modal sebagai salah satu pilar penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Instrumen seperti saham, obligasi, dan produk investasi lainnya diharapkan mampu mengisi celah kebutuhan pendanaan tersebut.

BEI Tepis Kekhawatiran Masuknya Dana Pensiun dan Asuransi ke Pasar Saham



"Hal ini mencerminkan besarnya potensi pasar modal sebagai salah satu pilar utama pendukung pembiayaan ekonomi nasional kita," ujarnya di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (27/4/2026).

OJK juga terus mendorong penguatan kredibilitas pasar melalui berbagai langkah reformasi. Bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan pemangku kepentingan lainnya, OJK telah menetapkan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal. Langkah ini bertujuan meningkatkan kepercayaan investor serta menyelaraskan praktik pasar dengan standar global.

OJK: Pasar Modal Bukan Arena Spekulasi atau Perjudian, Pegang Prinsip 2 L



Sejumlah kebijakan yang telah diimplementasikan antara lain peningkatan batas minimum free float perusahaan tercatat, transparansi klasifikasi investor yang lebih rinci, serta penguatan keterbukaan informasi kepemilikan saham.

Di sisi lain, OJK menilai pendalaman pasar harus berjalan seiring dengan peningkatan partisipasi investor. Hingga 24 April 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai 26,12 juta, dengan 24,86 juta di antaranya berasal dari industri pengelolaan investasi, yang didominasi oleh produk reksa dana.

Menariknya, lebih dari separuh investor atau sekitar 54,71% berusia di bawah 30 tahun. Kondisi ini menunjukkan peran strategis generasi muda dalam pertumbuhan pasar modal sekaligus pentingnya peningkatan literasi investasi.

Sejalan dengan pertumbuhan investor, kinerja industri pengelolaan investasi juga menunjukkan tren positif. Nilai aset bersih (NAB) tercatat mencapai Rp710,29 triliun atau tumbuh 5,18% secara year-to-date.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikabarkan telah mengusulkan penambahan porsi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk daerah kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

Pasalnya, presentase distribusi atas total penerimaan cukai hasil tembakau nasional yang berlaku saat ini dirisaukan berdampak terhadap ruang fiskal daerah, walaupun kinerja di sektor penerimaan lainnya disebut-sebut tidak mengalami kendala yang berarti.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan kinerja fiskal dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2025 masih menunjukkan performa yang menggembirakan. Bahkan, ia menyebut besaran PAD Jawa Timur pada tahun lalu dapat melampaui dari target yang telah ditetapkan.

“Kita bukan stuck, karena [capaian PAD Provinsi Jawa Timur 2025] kita sudah 104%, bukan stuck,” ungkap Khofifah dikutip Senin (27/4/2026).

Namun begitu, Khofifah juga membeberkan kekhawatiran pemerintah provinsi terhadap sektor-sektor penerimaan lainnya yang berperan sentral dalam keadaan fiskal daerah. Khofifah mengaku risau dengan penerapan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang akan berimplikasi pada potensi penurunan pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Kebijakan tersebut di antaranya mengatur mengenai mekanisme pembagian pendapatan yang didapatkan dari hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di mana dari total penerimaan yang didapat sebesar 60% untuk pemerintah kabupaten/kota dan 40% bagi pemerintah provinsi. Aturan tersebut telah berlaku sejak Januari 2025 silam.

"Undang-undang ini memberikan regulasi bahwa misalnya pajak kendaraan bermotor itu [pendapatan] Pemprov berkurang Rp4,2 triliun," ucapnya.

Menurut Khofifah, dampak dari penyesuaian pembagian PKB tersebut tidak hanya berdampak pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur saja, tetapi bagi 14 kabupaten/kota lainnya di wilayah kerjanya. Namun begitu, terdapat pula daerah yang menerima "durian runtuh" pasca-penerapan kebijakan tersebut.

“Seperti Surabaya, itu kenaikan hampir setengah triliun rupiah, Sidoarjo tinggi, Kota Malang tinggi, tapi ada 14 kabupaten/kota berkurang. Secara regional, [pendapatan] provinsi berkurang Rp 4,2 triliun, tapi tidak stuck," ungkapnya.

Lebih lanjut, sektor penerimaan DBHCHT yang selama ini menjadi andalan pemerintah provinsi juga turut memberi sumbangan koreksi terhadap penerimaan daerah, khususnya di tengah kebutuhan belanja publik yang tetap meningkat. Khofifah mengungkapkan walaupun secara aturan Pemprov Jawa Timur diatur menerima 3%, tetapi realisasinya di lapangan hanya sebesar 1%.

"Kemudian DBHCHT. DBHCHT itu bagi hasil dari cukai dan industri tembakau itu dari [implementasi UU] HKPD itu 3%, kita (Pemprov Jatim) menerimanya tinggal 1%," bebernya.

Khofifah juga blak-blakan bahwa penerapan kebijakan penyesuaian skema transfer dari pusat, perubahan struktur pajak daerah karena penerapan UU HKPD, hingga perubahan persenan pembagian DBHCHT itu menyebabkan potensi penerimaan Provinsi Jawa Timur berkurang hingga triliunan rupiah.

Namun begitu, mantan Menteri Sosial RI ini mengklaim bahwa kondisi fiskal Pemprov Jawa Timur tidak mengalami penurunan imbas berbagai penyesuaian kebijakan itu walau potensi penerimaan berkurang hingga Rp5,91 triliun.

"Total berkurangnya dari transfer daerah dan HKPD ini satu bahwa opsen pajak, dua bahwa dari pengurangan DBHCHT ini undang-undang ya itu berkurang Rp5,91 triliun. Saya ingin menyampaikan tidak stuck Rp5,91 triliun," ucapnya.

Terpisah, Plt. Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin menyatakan Gubernur Khofifah secara resmi telah mengajukan penambahan porsi pembagian DBHCHT tersebut kepada pemerintah pusat.

"Jadi DBHCHT, memang kita secara resmi Ibu Gubernur sudah mengusulkan untuk ada kenaikan [porsi pembagian DBHCHT menjadi] 5% dari 3% yang selama ini ada. Mudah-mudahan ini nanti segera direspons [pemerintah pusat]," ungkapnya.

Yasin mengungkapkan langkah tersebut ditempuh menyusul penurunan drastis alokasi DBHCHT yang diterima Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026. Ia menyebut Provinsi Jatim biasanya menerima distribusi DBHCHT hingga Rp900 miliar, saat ini hanya menerima kurang lebih Rp490 miliar atau merosot hingga separuhnya.

"Memang faktanya untuk 2026 ini saja dari 3% itu kita hanya dapat alokasi 1,5%. Artinya kemarin kita turun 50% dari total pagu yang biasanya provinsi Jawa Timur itu mendapatkan alokasi sekitar Rp900 miliar, kemarin kita hanya dapat 490 miliar. Jadi, separuhnya dari alokasi yang semestinya," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN ditargetkan akan selesai pada tahun 2027 mendatang.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penandatanganan desain ini menjadi salah satu langkah dalam memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia.

“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian Kawasan Legislatif dan Yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028,” ujar Basuki dalam keterangannya, dikutip Senin (27/4/2026).

Diketahui, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo terkait penyempurnaan desain.

Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.

Basuki pun menyampaikan bahwa desain kawasan ini mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat. “Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Kawasan Legislatif IKN menyampaikan pandangannya terhadap desain kawasan yang telah disetujui Presiden. Ia menilai konsep yang diusung tidak hanya menghadirkan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara.

“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Muzani juga mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan IKN dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, transformasi dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik yang dapat saat ini telah dapat dirasakan langsung.

“Disini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan program insentif untuk motor listrik diberlakukan tahun ini. Insentif tersebut rencananya dikucurkan secara bertahap. Pada tahap awal, program ditargetkan mencakup sekitar 6 juta unit sepeda motor.

“Saya mengusulkan, kita kasih (insentif) yang baru dulu. Yang pertama itu 6 juta penjualan motor kan, tapi enggak semua sekaligus. Kita lihat bertahap. Tapi, yang baru akan kita coba buat programnya,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya menjelaskan program tersebut masih dalam tahap kajian dan akan dibahas lebih lanjut bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kajian awal mengarah pada pemberian subsidi sekitar Rp5 juta per unit. Namun, besaran tersebut masih berpotensi berubah seiring proses finalisasi kebijakan.

“Sudah dibicarakan. Nanti berapa jumlah motor yang disubsidi masih dipertimbangkan, dan kita ingin tunjukkan seperti apa. Tapi, yang jelas saya masih diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko (Perekonomian), dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu,” kata dia.

Purbaya mengatakan insentif tersebut disiapkan sebagai bagian dari rencana pemerintah mengganti seluruh sepeda motor konvensional di Indonesia dengan motor listrik.

Kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah untuk mengonversi secara bertahap sekitar 120 juta sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

Program yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto itu bertujuan mempercepat transisi energi bersih sekaligus menekan beban subsidi BBM.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang waktu implementasi kewajiban pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan dari semula berlaku 31 Juli 2025 menjadi paling lambat 31 Desember 2027.

Lebih rinci, perusahaan asuransi dimaksud yakni asuransi umum dan asuransi umum syariah yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau suretyship. Selain itu, kebijakan juga berlaku untuk perusahaan penjaminan syariah.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa kebijakan ini bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan langkah penguatan untuk memastikan implementasi berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan.

“Penyesuaian ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memperkuat kualitas dan integritas sistem pelaporan, seiring dengan kebutuhan penyempurnaan mekanisme pelaporan, penyiapan infrastruktur pendukung, serta pemenuhan ketersediaan dan kualitas data debitur,” kata Agus.

Sejalan dengan perpanjangan tersebut, perusahaan diharapkan segera melakukan penyesuaian kerja sama dengan pihak terkait serta memperkuat sistem informasi yang diperlukan agar kesiapan sebagai Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan dapat terpenuhi secara optimal.

Adapun penyesuaian implementasi kewajiban pelaporan SLIK ini juga tertuang dalam surat Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono kepada asosiasi serta perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan.

Kewajiban perusahaan asuransi dan penjaminan sebagai pelapor SLIK diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Otoritas memastikan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kesiapan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

Selain itu, OJK juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan kepatuhan serta peningkatan kualitas pelaporan oleh pelaku industri.

Dalam siaran pers yang sama, OJK turut mengumumkan kebijakan bagi perusahaan asuransi dan reasuransi terkait penyesuaian jangka waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 yang telah diaudit berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 Kontrak Asuransi.

Untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keandalan penerapan PSAK 117 dalam penyusunan laporan keuangan, OJK menyetujui perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 yang telah diaudit bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi dari semula paling lambat 30 April 2026 menjadi paling lambat 30 Juni 2026.

Penyesuaian ini dilakukan sebagai langkah antisipatif OJK untuk memberikan waktu bagi industri dalam memastikan kesiapan implementasi PSAK 117 secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK juga menetapkan penyesuaian atas kewajiban pelaporan yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan dimaksud, yaitu:

- penundaan pengkinian nilai aset dalam Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) sampai dengan diterimanya laporan keuangan audited;

- penyesuaian batas waktu penyampaian laporan publikasi berupa ringkasan laporan keuangan tahunan audited menjadi paling lambat 31 Juli 2026; dan

- penyesuaian batas waktu penyampaian Laporan Keberlanjutan menjadi paling lambat 30 Juni 2026.

OJK pun menyatakan akan terus melakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan berjalan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – PT Federal International Finance (FIFGROUP) Bali mencatatkan kinerja positif di pembiayaan kendaraan bermotor walaupun di tengah isu krisis energi dan tekanan sektor pariwisata imbas konflik Timur Tengah.

Kepala FIFGROUP Wilayah Bali I Made Aria Kusuma menjelaskan sepanjang 2026, pembiayaan kendaraan bermotor bisa tumbuh 3% (year-on-year/yoy).

Isu kenaikan dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak berdampak ke kinerja perseroan karena ketersediaan bahan bakar di Bali masih cukup.

Aria mengakui kinerja pembiayaan di Bali bergantung ke sektor pariwisata. Kinerja pariwisata Bali pada 2026 yang menantang imbas konflik Timur Tengah dinilai akan berimbas ke pembiayaan kendaraan.

"Secara pembiayaan Bali pasti mengikuti kondisi pariwisata. Kalau pariwisata turun, kami juga turun. Seperti pada 2025 yang kami harapkan lebih baik dari 2024 ternyata melambat. Akan tetapi kondisi market sekarang sudah cukup oke," ucap Aria.

Saat ini pembiayaan kendaraan FIF didominasi ke konsumen pribadi, sedangkan pembiayaan ke korporasi untuk kendaraan sewa atau rental di Bali menurut Aria sedang stagnan. Menurut Aria pengusaha rental masih belum ekspansi untuk membeli kendaraan baru.

"Kalau rental sepertinya masih wait and see, sekarang penjualan kami masih didominasi untuk pribadi," ujar Aria.

Selain itu FIF Wilayah Bali akan fokus menggarap pembiayaan ke pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya selama ini pembiayaan ke segmen UMKM belum optimal.

Untuk mendorong kinerja pembiayaan, FIFGROUP menawarkan berbagai solusi pembiayaan yang mudah, aman, dan cepat bagi masyarakat.

Aria menjelaskan melalui kegiatan Hajatan FIF Cabang Kuta, FIFGROUP berupaya mendekatkan layanan keuangan sekaligus mempererat hubungan dengan pelanggan.

Pada acara ini, FIFGROUP juga menunjukkan kepedulian sosial melalui program FIFGROUP Peduli. Dalam kesempatan ini, Kelompok Lansia Banjar Abian Base turut diundang untuk merasakan kebersamaan dalam rangkaian acara, sekaligus menerima bantuan sosial.

Kepala Cabang FIFGROUP Kuta Rinto Friadi menjelaskan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hajatan Cabang ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan di berbagai kota sepanjang tahun 2026.

"Selain menghadirkan solusi finansial, kami juga ingin berbagi kebahagiaan melalui penyaluran bantuan kepada Kelompok Lansia Banjar Abian Base. Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif," ujarnya.