JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX), perusahaan konsumer otomotif dan transportasi di Indonesia resmi melaporkan hasil kinerja keuangan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit. Meski dihadapkan pada dinamika pasar yang menantang dan tekanan daya beli masyarakat, emiten berkode saham MPMX ini berhasil menjaga fundamental bisnis tetap kokoh dengan pendapatan menembus angka Rp16,2 triliun.

Dalam laporan resminya, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp462 miliar. Walaupun terdapat normalisasi kinerja 1% dan 19% dibandingkan periode sebelumnya, MPMX justru memperkuat fondasi digitalisasi dan tata kelola Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai amunisi pertumbuhan jangka panjang.

Perseroan tetap berfokus pada menjaga disiplin operasional, efisiensi biaya, serta optimalisasi portofolio bisnis, guna mempertahankan kinerja yang sehat serta memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

“Secara keseluruhan, tahun 2025 merupakan tahun yang dinamis dan menantang secara operasional, dengan kinerja keuangan yang berada di bawah capaian tahun 2024. Kami melihat dinamika pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, termasuk tekanan terhadap daya beli masyarakat, tingkat suku bunga yang relatif masih tinggi, serta moderasi pertumbuhan konsumsi domestik," ujar Group Chief Executive Officer MPMX, Suwito Mawarwati.

Ditambahkan kondisi tersebut tercermin pada melambatnya pertumbuhan di beberapa sektor yang terkait dengan konsumsi, termasuk industri otomotif roda dua dan pembiayaan konsumen. Namun demikian, tekanan di tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Perseroan untuk melakukan evaluasi strategis, memperkuat fondasi operasional dan meningkatkan adaptabilitas organisasi dalam menghadapi perubahan industri yang semakin cepat.

Sepanjang tahun 2025, MPMX berhasil mendorong berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas operasional, memperkuat kolaborasi antar unit bisnis, serta meningkatkan disiplin dalam pengelolaan biaya dan proses kerja. Perseroan juga terus memperkuat kapabilitas organisasi dan tata kelola, sekaligus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam berbagai aspek operasional sebagai bagian dari komitmen terhadap penciptaan nilai jangka panjang.

"Ke depan, kami melihat peluang pertumbuhan yang tetap terbuka seiring dengan potensi perbaikan konsumsi domestik dan meningkatnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Perseroan akan terus berfokus pada penguatan bisnis inti, peningkatan produktivitas operasional, serta optimalisasi portofolio usaha untuk memastikan Perseroan tetap kompetitif dan mampu menangkap peluang pertumbuhan secara berkelanjutan," paparnya.

Performa Lini Bisnis

Kinerja lini bisnis Perseroan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai dinamika pasar yang berdampak pada moderasi pertumbuhan di sejumlah segmen usaha. Pada segmen bisnis distribusi dan ritel kendaraan roda dua, MPMX melalui MPMulia membukukan pendapatan sebesar Rp15,2 triliun melemah 2% YoY.

Segmen distribusi mencatat penjualan sebesar 699 ribu unit, sementara pendapatan dari bisnis aftermarket penjualan suku cadang meningkat sebesar 3,5% YoY. Penyesuaian kinerja ini seiring dengan moderasi permintaan kendaraan roda dua di pasar domestik.

Bisnis ritel melalui MPMotor berhasil menjual 187 ribu unit, sementara pendapatan ritel dari bisnis aftermarket penjualan suku cadang dan layanan perbaikan meningkat sebesar 24% YoY. Perseroan tetap berfokus pada penguatan jaringan distribusi, peningkatan kualitas layanan pelanggan, serta optimalisasi aktivitas penjualan untuk menjaga daya saing di pasar.

Segmen bisnis asuransi MPMInsurance mempertahankan momentum pemulihan dengan mencatat pendapatan sebesar Rp927,8 miliar, atau naik 1,6% YoY didorong oleh kinerja produk rekayasa (engineering) dan properti, meskipun terjadi pelemahan di kendaraan bermotor, dan beban klaim meningkat sebesar 1% YoY.

Ekonomi Berat, MPMX Lewati Paruh Pertama 2025 dengan Laba Rp249 Miliar



Selain kinerja jasa asuransi, Perusahaan juga membukukan pertumbuhan hasil investasi pada instrumen ekuitas, obligasi, dan reksa dana yang menghasilkan pengembalian hasil investasi yang lebih baik dengan peningkatan 45% YoY.

Dengan demikian, MPMInsurance berhasil membukukan pertumbuhan Laba Bersih sebesar 69,7% YoY. Ke depan, perusahaan akan terus memperkuat manajemen risiko, meningkatkan kualitas underwriting, serta mengoptimalkan pengelolaan portofolio produk untuk menjaga kinerja yang berkelanjutan.

Pada segmen penyewaan kendaraan, MPMRent mempertahankan jumlah armada yang stabil di kisaran 15.000 unit dengan tingkat utilisasi 92% yang sebagian besar berasal dari mobil penumpang dengan klien dari sektor layanan keuangan, perdagangan, dan distribusi.

Perusahaan terus berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan armada, dan memperkuat kualitas layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Penjualan mobil bekas melalui AUKSI meningkat sebesar 6% YoY menjadi 4.000 unit yang sebagian besar disumbang oleh kendaraan niaga.

Dalam rencana pengembangan bisnis, perusahaan akan mengintegrasikan hingga 10 kantor cabang MPMRent sebagai cabang AUKSI. Inisiatif ini diharapkan dapat memperluas cakupan operasional, meningkatkan volume unit yang dilelang (consignments), memperluas partisipasi peserta lelang (buyers), serta memberikan layanan yang lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan klien. Segmen jasa keuangan, Jaccs MPM Finance Indonesia, masih berfokus pada pengendalian risiko, pemulihan, serta efisiensi operasional.

Kerugian bersih dari kegiatan operasional menunjukkan pelemahan sebesar 53% menjadi sebesar Rp437 miliar. Ke depan, perusahaan terus berupaya meningkatkan kualitas aset melalui pembaruan model penilaian risiko serta penguatan proses penagihan internal. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan portofolio pembiayaan yang lebih prudent sekaligus menjaga kualitas aset secara berkelanjutan.

Dividen

Sebagai komitmen berkelanjutan untuk memberikan penghargaan kepada pemegang saham, pada tahun 2025, Perseroan telah membagikan dividen Rp120 per saham untuk tahun buku 2024. Perseroan akan terus berupaya memberikan pengembalian yang maksimal kepada pemegang saham berupa pembagian dividen secara konsisten dalam jangka panjang.

Environmental, Social, and Governance (ESG)

Perseroan berkomitmen terhadap keberlanjutan dan menggabungkan prinsip-prinsip utama lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam menetapkan strategi dan operasi bisnisnya. Untuk menjalankan visi dan misi Perseroan dengan lebih baik, MPMX telah menyusun strategi keberlanjutan di mana kami memberikan perhatian yang sama untuk lingkungan hidup, insan Perseroan, komunitas, dan bisnis, yang semua itu akan mengarah pada pertumbuhan usaha yang berkualitas.

Perseroan memperoleh Sustainalytics ESG Risk Rating sebesar 8,67 yang menempatkan kami dalam kategori Negligible Risk; serta pada posisi kedua dari 85 perusahaan sejenis yang dinilai. Selain itu tetap terdaftar dalam indeks ESG Quality 45 KEHATI dan ESG Sector Leaders IDX KEHATI, yang mencerminkan konsistensi kinerja ESG serta kualitas pengungkapan yang diakui oleh pasar modal.

Prospek Bisnis

Memasuki tahun 2026, tujuan strategis akan diarahkan untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi kami sebagai pelaku industri yang bertanggung jawab. Fokus kami meliputi peningkatan profitabilitas, penguatan struktur biaya, diversifikasi portofolio bisnis, penguatan citra perusahaan, serta optimalisasi kinerja seluruh entitas usaha.

Dengan fondasi yang semakin solid dan strategi yang terarah, MPMX optimistis dapat terus meningkatkan daya saing dan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Menjadi 'late mover' justru dapat menjadi keuntungan. Indonesia dapat belajar dari kesalahan negara maju yang menghadapi polarisasi pekerjaan dan krisis kepercayaan akibat algoritma yang bias

Jakarta (ANTARA) - Narasi global tentang kecerdasan buatan (AI) hari ini terdengar sederhana yaitu siapa cepat, dia selamat.

Pemerintah didorong untuk segera mengadopsi AI, memperluasnya secara agresif, dan melonggarkan regulasi demi mengejar inovasi. Seolah-olah kecepatan itu sendiri adalah strategi pembangunan.

Namun bagi negara berkembang seperti Indonesia, pendekatan tersebut justru bisa menjadi jebakan. Risiko terbesar bukanlah tertinggal dalam perlombaan teknologi, melainkan terjebak dalam apa yang dapat disebut sebagai otomatisasi premature, yaitu mengadopsi AI sebelum fondasi digital, kapasitas kelembagaan, dan kesiapan pasar tenaga kerja benar-benar matang.

Konsep ini sejalan dengan gagasan premature deindustrialization yang diperkenalkan oleh ekonom Harvard, Dani Rodrik. Ia menggambarkan bagaimana banyak negara berkembang kehilangan basis manufakturnya sebelum sempat mencapai tingkat produktivitas optimal.

Alih-alih menjadi tangga menuju kemakmuran seperti yang dialami Korea Selatan atau China, manufaktur di banyak negara berkembang justru menyusut lebih cepat dari proses pembangunan itu sendiri. Jika logika yang sama diterapkan pada AI, maka otomatisasi yang terlalu dini berpotensi menghancurkan pekerjaan, mengikis kapabilitas domestik, dan memperdalam ketergantungan teknologi.

Indonesia berada pada persimpangan penting. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa dan bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030–2035, setiap tahun sekitar 2 juta–3 juta penduduk usia kerja baru memasuki pasar tenaga kerja.

Namun, daya serap lapangan kerja formal masih terbatas. Data menunjukkan bahwa lebih dari 55 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Dalam kondisi seperti ini, percepatan otomatisasi di sektor perbankan, ritel, logistik, manufaktur, bahkan administrasi publik, berisiko menggantikan pekerjaan tingkat menengah sebelum alternatif pekerjaan baru tercipta.

Di sektor perbankan, misalnya, adopsi chatbot, robo-advisor, dan sistem analitik kredit berbasis AI memang meningkatkan efisiensi. Namun jika diterapkan secara luas tanpa strategi transisi tenaga kerja, ribuan pekerjaan administratif dapat hilang dalam waktu singkat.

Di sektor ritel modern, otomatisasi kasir dan sistem inventori cerdas mengurangi kebutuhan tenaga kerja kasir dan staf gudang. Di manufaktur, penggunaan robot industri dan sistem predictive maintenance meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi permintaan tenaga kerja semi-terampil. Tanpa kebijakan yang mengantisipasi dampak ini, Indonesia bisa mengalami polarisasi pasar kerja: pekerjaan berupah tinggi bagi segelintir tenaga ahli digital, dan pekerjaan berupah rendah bagi mayoritas pekerja informal.

Masalahnya bukan pada teknologinya, melainkan pada kesiapan institusi. Indonesia memang telah meluncurkan berbagai inisiatif digitalisasi, mulai dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hingga integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun pada praktiknya, banyak basis data kementerian dan lembaga masih terfragmentasi. Interoperabilitas data antarinstansi belum sepenuhnya berjalan. Tata kelola data pribadi juga masih dalam tahap penguatan meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan.

Risiko kesalahan sistemik

Dalam situasi seperti ini, menerapkan AI secara luas dalam pelayanan publik, misalnya untuk menentukan kelayakan bantuan sosial atau rekrutmen ASN, berisiko menghasilkan kesalahan sistemik. Jika data dasarnya tidak akurat, maka algoritmanya pun akan menghasilkan keputusan yang bias dan sulit dikoreksi.

Kita telah belajar dari pengalaman digitalisasi bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Ketidaksinkronan data menyebabkan penerima ganda dan warga miskin yang justru tidak terdaftar. Bayangkan jika proses tersebut sepenuhnya diotomatisasi tanpa mekanisme banding yang kuat. Skala kesalahan akan jauh lebih besar. Ini bukan kegagalan AI, melainkan kegagalan penahapan.

Selain itu, Indonesia masih menghadapi tantangan produktivitas. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan di kisaran 3–4 persen per tahun, lebih rendah dibanding era sebelum 2010. Jika AI diterapkan di sektor-sektor dengan produktivitas rendah tanpa reformasi struktural seperti perbaikan logistik, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kualitas pendidikan maka AI hanya akan menjadi lapisan tambahan di atas fondasi yang rapuh.

Otomatisasi memang meningkatkan efisiensi jangka pendek, tetapi tidak otomatis menciptakan mesin pertumbuhan baru.

Ada pula risiko kebergantungan teknologi. Saat ini, sebagian besar infrastruktur komputasi awan dan model AI generatif yang digunakan di Indonesia berasal dari perusahaan global. Jika Indonesia hanya menjadi pasar pengguna sekaligus penyedia data mentah, sementara nilai tambah algoritma dan platform dinikmati di luar negeri, maka pola yang tercipta adalah ekstraksi digital.

Kita mengekspor data, tetapi mengimpor kecerdasan. Dalam jangka panjang, kebergantungan ini melemahkan kedaulatan digital dan mempersempit ruang kebijakan industri nasional.

Penahapan

Karena itu, Indonesia membutuhkan strategi yang menempatkan penahapan sebagai prinsip utama.

Pertama, digitalisasi harus mendahului otomatisasi. Artinya, pemerintah perlu memastikan integrasi dan interoperabilitas basis data publik sebelum menerapkan sistem pengambilan keputusan berbasis AI. Investasi pada infrastruktur digital publik, seperti identitas digital terpadu, sistem pembayaran nasional yang inklusif, dan pusat data pemerintah harus dipercepat dengan standar keamanan yang tinggi.

Kedua, kapasitas harus mendahului skala. Alih-alih mengadopsi AI secara masif sekaligus, Indonesia dapat memulai dengan proyek percontohan sektoral (sectoral pilots) dan regulatory sandbox. Misalnya, penggunaan AI dalam deteksi fraud pajak atau optimalisasi distribusi pupuk bersubsidi dapat diuji coba di wilayah tertentu terlebih dahulu. Evaluasi dampak sosial dan ketenagakerjaan harus menjadi bagian dari setiap implementasi. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat belajar, memperbaiki desain kebijakan, dan mencegah kesalahan sistemik.

Ketiga, pembangunan kapabilitas domestik harus menjadi prioritas. Saat ini, jumlah talenta digital Indonesia diperkirakan sekitar satu juta orang, sementara kebutuhan hingga 2030 bisa mencapai 9 juta talenta. Tanpa investasi besar pada pendidikan STEM, pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling), otomatisasi akan menciptakan kesenjangan yang semakin lebar. Program Kartu Prakerja dan inisiatif Merdeka Belajar perlu diintegrasikan dengan kebutuhan ekonomi digital, bukan sekadar pelatihan jangka pendek yang tidak terhubung dengan permintaan industri.

Keempat, kebijakan industri berbasis data harus diperkuat. Tata kelola data bukan hanya isu privasi, tetapi juga strategi pembangunan. Standar interoperabilitas, kewajiban penyimpanan data tertentu di dalam negeri, dan insentif bagi perusahaan rintisan AI lokal dapat membantu menciptakan ekosistem inovasi domestik. Indonesia tidak harus memproduksi semua teknologi dari nol, tetapi harus memiliki posisi tawar dalam rantai nilai global AI.

Kelima, perlindungan sosial adaptif perlu disiapkan untuk mengantisipasi dislokasi tenaga kerja. Jika otomatisasi memang tak terelakkan di beberapa sektor, maka jaring pengaman sosial, asuransi pengangguran, dan skema transisi pekerjaan harus diperluas. Tanpa itu, dampak sosialnya bisa lebih besar daripada manfaat ekonominya.

Menjadi late mover justru dapat menjadi keuntungan. Indonesia dapat belajar dari kesalahan negara maju yang menghadapi polarisasi pekerjaan dan krisis kepercayaan akibat algoritma yang bias. Dengan perencanaan matang, Indonesia dapat merancang pagar pengaman sejak awal. Dalam era persaingan geopolitik atas data, semikonduktor, dan komputasi awan, strategi AI bukan sekadar isu teknologi, melainkan isu kedaulatan.

AI bukan musuh pembangunan. Ia dapat menjadi akselerator produktivitas, memperbaiki pelayanan publik, dan membuka peluang inovasi baru. Namun tanpa fondasi yang kokoh, AI juga bisa menjadi sumber instabilitas ekonomi dan sosial. Indonesia tidak perlu memenangkan perlombaan yang aturannya ditentukan oleh pihak lain.

Yang dibutuhkan adalah strategi rasional berupa digitalisasi sebelum otomatisasi, kapasitas sebelum ekspansi, dan tata kelola sebelum difusi. Jika prinsip ini dipegang, AI dapat menjadi alat transformasi yang memperkuat, bukan melemahkan, fondasi pembangunan nasional.

*)Dr Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi dan Dosen FEB-ULN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan teknologi internasional ABB menilai peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia merupakan investasi utama dalam pengembangan teknologi otomatisasi bagi industri dan transisi energi hijau.

“Terkait dengan otomatisasi, investasi yang ditanamkan oleh ABB antara lain pada SDM. Tentunya dengan harapan agar dapat meningkatkan kualitas layanan yang disediakan bagi para pelaku industri,” kata Vice President Divisi Energy Industries ABB untuk Asia Tenggara Abhinav Harikumar di Jakarta, Rabu (25/2) malam.

Lebih lanjut, Harikumar mengatakan pengembangan kompetensi SDM pun tidak lepas dari kolaborasi seluruh pemangku kepentingan termasuk pelaku industri yang bergerak di bidang teknologi otomatisasi dan transisi energi di Indonesia.

“Kita sangat terbuka untuk kolaborasi dengan pemain industri. Karena pada akhirnya, jika kita bicara tentang otomatisasi atau transisi energi, kita tidak bisa bekerja sendirian. Ini harus dilakukan oleh semua pemain industri,” ujar dia.

Harikumar pun menilai saat ini bentuk investasi sudah semakin luas, tidak hanya melalui pendirian pabrik atau fasilitas perusahaan saja.

“Investasi, tentu ada berbagai macam wujud dari investasi tersebut. Seperti misalnya pendirian pabrik dan lainnya. Untuk ABB sendiri, kami kebetulan sudah punya usaha patungan atau joint venture. Kami juga melibatkan pabrik yang sudah saat ini memproduksi berbagai peralatan, tapi memang bukan berfokus pada otomatisasi,” jelasnya.

Selain itu, perusahaan juga perlu menaruh perhatian pada perlindungan keamanan data dari pengembangan teknologi otomatisasi yang kini menjadi salah satu komponen fundamental dari sebuah proyek.

“Ini juga (melalui) meningkatkan perlindungan keamanan, dan juga modernisasi infrastruktur pun akan turut membantu mengelola risiko investasi,” kata dia.

Ia kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas industri dan pemangku kepentingan terutama dalam upaya investasi dan strategi mitigasi risiko bisnis.

“Tentunya strategi mitigasi ini tidak akan bisa dijalankan oleh satu pihak saja. Dalam hal ini, ABB misalnya dapat menyediakan teknologi global untuk pasar lokal seperti Indonesia. Dan pada saat yang sama, ABB juga akan menjalin kerja sama dengan akademisi, pemerintah, dan sebagainya,” ujar Harikumar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan teknologi internasional ABB mendorong inovasi industri dengan keberlanjutan operasional melalui program automation extended.

President ABB Energy Industries Asia Anders Maltesen, dalam acara temu media di Jakarta, Rabu, mengatakan program ini merupakan sebuah evolusi strategis dari sistem kontrol terdistribusi (DCS) yang dirancang untuk membantu industri melakukan modernisasi tanpa disrupsi atau tanpa gangguan.

"Automation extended menjelaskan bagaimana kapabilitas otomatisasi di masa depan dapat diperkenalkan secara bertahap dengan mempertahankan integritas sistem sekaligus menghadirkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi yang dibutuhkan guna memasuki era baru operasional industri," kata Maltesen.

Operasional di industri saat ini, lanjutnya, dihadapi pada pasar yang volatil, ancaman keamanan siber, tekanan regulasi, serta dinamika tenaga kerja yang berubah dengan cepat.

Automation extended dari ABB dirancang untuk menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan inovasi yang tepat dan cepat tanpa mengganggu produksi, mendukung analisis dan integrasi internet of things (IoT), sekaligus menyederhanakan sistem operasional agar mudah dikendalikan.

Operator tetap dapat mengandalkan sistem ABB yang telah teruji sambil secara bertahap mengadopsi teknologi baru tanpa mengganggu operasional.

"Pendekatan ini menghadirkan jalur modernisasi yang terstruktur dan minim risiko, menjaga kesinambungan operasional sekaligus membuka ruang bagi inovasi," ujar Maltesen.

Ia menambahkan automation extended menghadirkan pendekatan modernisasi sistem yang terstruktur bagi pelaku industri Indonesia di berbagai sektor, mulai dari pembangkitan listrik hingga minyak dan gas, sehingga perusahaan dapat bertransformasi sesuai ritme dan kesiapan masing-masing tanpa risiko gangguan operasional.

Berbasis platform ABB, automation extended menghadirkan peningkatan kinerja yang langsung terasa yang mendorong operasional menjadi lebih efisien, lebih bersih dan lebih cerdas, serta menghadirkan kepercayaan jangka panjang melalui jalur transformasi yang terarah menuju operasi yang semakin otonom, guna mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan.

"Pendekatan layanan otomatisasi yang terpadu, menyeluruh, dan terintegrasi diterapkan untuk pengelolaan serta pemeliharaan berbagai lingkungan teknologi tersebut, guna memastikan manajemen siklus hidup ekosistem dan optimalisasi berjalan secara efektif," ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Strategi ini sejalan dengan target perseroan untuk menembus jajaran tiga besar di pasar domestik, sekaligus menjadikannya motor pertumbuhan utama di masa mendatang,

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan produsen komponen otomotif PT Indospring Tbk (INDS) memperluas jangkauan ekspor dengan menargetkan pasar kawasan Timur Tengah, sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat pertumbuhan bisnis berkelanjutan di masa mendatang.

Direktur INDS Bob Budiono menilai pasar Timur Tengah memiliki potensi besar dan relevan dengan portofolio produk perseroan, yang mana karakteristik pasar kawasan tersebut memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia, terutama dari sisi kendaraan komersial.

“Kami melihat pasar Timur Tengah memiliki karakteristik yang serupa dengan Indonesia, khususnya pada dominasi truk merek Jepang yang memiliki spesifikasi dan model identik. Oleh karena itu, strategi perseroan tahun ini akan berfokus pada ekspansi ekspor ke wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah guna memperkuat pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan,” ujarnya sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Bob menjelaskan, saat ini segmen pendapatan perseroan berasal dari tiga pasar utama, diantaranya pasar Original Equipment Manufacturer (OEM) domestik, pasar after market atau replacement spare part, serta pasar ekspor.

“Diversifikasi pasar tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kinerja usaha perseroan,” ujarnya.

Sementara itu, dari pasar dalam negeri, Ia menjelaskan perseroan memfokuskan lini produk Fastener (U-bolt) untuk pasar aftermarket.

Di sisi lain, perseroan tetap membuka peluang investasi tambahan guna memproduksi fastener non-otomotif, sebagai bagian dari pengembangan bisnis ke depan.

“Strategi ini sejalan dengan target perseroan untuk menembus jajaran tiga besar di pasar domestik, sekaligus menjadikannya motor pertumbuhan utama di masa mendatang,” ujarnya.

Bob menjelaskan, optimisme perseroan ditopang oleh kinerja yang terus menunjukkan tren peningkatan, diantaranya penjualan neto yang tercatat senilai Rp2,46 triliun per kuartal III-2025.

Ke depan, pihaknya meyakini pasar suku cadang kendaraan bermotor masih akan terus bertumbuh seiring dengan prospek positif industri otomotif nasional.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil nasional diperkirakan mencapai 850.000 unit pada 2026, atau meningkat 5,4 persen dibandingkan realisasi 803.687 unit pada 2025.

“Dengan strategi ekspansi pasar ekspor dan penguatan pasar domestik, kami optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan dan memperkokoh posisinya di industri komponen otomotif, baik di dalam negeri maupun di pasar global,” ujar Bob.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) dan PT Hyundai Motors Indonesia bekerja sama dalam membangun ekosistem riset dan teknologi otomotif nasional, untuk mendoronginovasi teknologi yang lebih maju di masa depan.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI, Prof Mahmud Sudibandriyo di Kampus UI Depok, Jumat menyebut kerja sama ini mencerminkan semangat kolaborasi strategis antara industri otomotif global dan perguruan tinggi dalam membangun ekosistem riset dan teknologi nasional.

“Bagi UI, kemitraan dengan dunia industri merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan pendidikan tinggi yang tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga solusi nyata bagi pembangunan bangsa,” kata Mahmud.

Kolaborasi akademisi dan industri ini diwujudkan melalui pemanfaatan satu unit Hyundai Palisade yang diserahkan oleh PT Hyundai Motors Indonesia kepada UI.

Satu unit Hyundai Palisade ini akan menjadi sarana pembelajaran dan riset yang dimanfaatkan secara khusus untuk kepentingan edukasi, riset berkelanjutan, dan pengujian teknologi otomotif di lingkungan internal UI.

Melalui pemanfaatan ini, mahasiswa dan peneliti UI diharapkan semakin memiliki kapasitas unggul dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan teknologi kendaraan terkini secara komprehensif.

Melalui kolaborasi ini, UI berkomitmen untuk mengelola hibah secara bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

UI berharap sinergi dengan PT Hyundai Motors Indonesia menjadi fondasi kuat bagi penguatan riset, inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang teknologi otomotif.

Kerja sama akademisi dan industri ini diharapkan berkontribusi nyata dalam mendorong kemajuan industri otomotif nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Penyerahan Hyundai Palisade ini bertujuan untuk mendukung kegiatan edukasi UI dalam penelitian dan pengembangan teknologi di sektor otomotif serta mendukung program riset dan pengujian kendaraan, termasuk tes kendaraan di area UI, sebagai bagian dari pengembangan kebijakan industri otomotif yang berkelanjutan.

Selain itu, pemanfaatan unit kendaraan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UI dalam melakukan evaluasi serta kajian terhadap perkembangan teknologi kendaraan.

Menurut Head of Department Property & GA Management, Andry Anggoro Manira Banu, penyerahan kendaraan ini merupakan bentuk dukungan fasilitas dari PT Hyundai Motors Indonesia kepada UI untuk kegiatan akademik, riset, dan operasional.

“Semoga kerja sama Hyundai dan UI bisa terus terjalin dan memberikan manfaat untuk sesama,” ujarnya.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kelanjutan kebijakan insentif di sektor otomotif untuk tahun 2026 masih dalam tahap pengkajian menyeluruh, mengingat besarnya dukungan fiskal yang telah diberikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, selama dua tahun terakhir pemerintah sudah mengalokasikan insentif otomotif dengan nilai mencapai Rp7 triliun. Di sisi lain, kinerja investasi industri kendaraan bermotor, terutama kendaraan listrik, menunjukkan tren yang terus membaik.

"Otomotif silakan direview. Karena otomotif sudah kita berikan insentif selama dua tahun terakhir dan nilainya Rp7 triliun. Dan arahan sekarang adalah, dan investasi di sektor otomotif terutama EV sudah meningkat," ujar Airlangga di Indonesian Business Council (IBC) Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, masuknya sejumlah produsen kendaraan listrik global memperkuat alasan perlunya evaluasi kebijakan.

Beberapa merek seperti VinFast dan BYD mulai berinvestasi di Indonesia, mengikuti langkah Hyundai yang lebih dulu menanamkan modal.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah ingin memastikan arah kebijakan berikutnya tidak sekadar melanjutkan insentif lama, melainkan benar-benar mendukung penguatan industri otomotif nasional, termasuk pengembangan mobil nasional.

"Sehingga ke depannya ini akan didorong untuk (pengembangan) mobil nasional," tambah Airlangga.

Lebih lanjut, terkait usulan lanjutan dari Kementerian Perindustrian, Airlangga menyebut pembahasan masih difokuskan pada kajian yang lebih mendasar.

Evaluasi diperlukan secara lintas segmen, mulai dari kendaraan ramah lingkungan berbiaya rendah (LCGC) hingga kendaraan listrik dan teknologi hibrida.

"Karena yang lebih substantial kan berarti harus mulai dari evaluasi dari LCGC sampai kepada EV, Plug-in hybrid, hybrid. Jadi sifatnya lebih menyeluruh," tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

PRESIDEN Prabowo Subianto bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih mengadakan rapat terbatas untuk mematangkan transformasi industri nasional di sektor industri tekstil hingga produksi chip industri otomotif. Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Presiden meminta untuk dilakukan penguatan dalam industri tekstil atau garmen. Salah satunya adalah dengan melakukan revitalisasi rangkaian supply chain," kata Teddy mengutip Antara, Senin, 12 Januari 2026.

Selain itu, Prabowo juga menaruh perhatian besar pada penguatan sektor otomotif dan elektronik melalui investasi pengembangan teknologi semikonduktor. Langkah ini diarahkan untuk membangun industri chip nasional yang akan menopang industri otomotif, digital, dan elektronik Indonesia di masa depan.

Rapat terbatas tersebut juga membahas perkembangan rencana peletakan batu pertama enam titik baru proyek hilirisasi dengan nilai investasi mencapai US$ 6 miliar yang dijadwalkan berlangsung pada awal Februari 2026.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan proyek hilirisasi terbaru itu meliputi pengembangan industri smelter alumunium dari alumina dan fasilitas smelter grade alumina (SGA) dari Bauksit, di Mempawah, Kalimantan Barat.

Selain itu, ada fasilitas produksi bioavtur di Cilacap, Jawa Tengah, pengembangan fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi di Morowali, Sulawesi Tengah, yang kini sudah berjalan. Peletakan batu pertama itu juga termasuk pengembangan fasilitas bioetanol berikut lima fasilitas budidaya unggas.

Teddy mengatakan Presiden Prabowo akan mematangkan rencana peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan yang akan dilakukan pada Senin, 12 Januari 2026.

Dalam keterangannya, rapat yang diadakan di Hambalang dihadiri sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani. Lalu Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

MENTERI Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita blak-blakan soal usulan insentif dan stimulus sektor otomotif yang diajukannya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Seperti yang selalu kami sampaikan bahwa program yang kami usulkan atas nama perlindungan tenaga kerja, dan juga kekuatan atau penguatan manufaktur bidang otomotif yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi kepada perekonomian,” ujar Agus, di Jakarta pada Rabu, 31 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Agus menjelaskan usulan itu telah dirancang lebih komprehensif dan terukur dibandingkan skema insentif pada masa pandemi Covid-19, dengan tujuan utama menjaga keberlangsungan tenaga kerja di industri otomotif nasional.

Insentif yang diusulkan tersebut, kata Agus, disusun secara lebih detail dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari segmentasi kendaraan, teknologi, hingga bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kendaraan ramah lingkungan. “Prinsipnya adalah yang kami usulkan mereka yang mendapatkan manfaat terhadap insentif dan stimulus itu harus memiliki TKDN, dia harus memenuhi nilai emisi maksimal sekian."

Kementerian Perindustrian pun menetapkan batasan harga pada masing-masing segmen kendaraan agar insentif benar-benar tepat sasaran.

Adapun penyusunan usulan insentif ini, menurut Agus, telah melalui proses yang panjang dan sudah melibatkan pelaku industri, dalam hal ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

“Interest dari Kemenperin cuma satu, yakni melindungi tenaga kerja yang ada di sektor otomotif, yang ada di ekosistem otomotif karena forward dan backward linkage-nya sangat tinggi sektor otomotif itu terlalu besar, maka itu harus kita lindungi,” ucap Agus.

Ia mengungkapkan pembahasan insentif ini juga dilakukan secara teknokratis dengan memperhitungkan aspek biaya dan manfaat bagi negara. “Kemenperin juga tentu tidak mau usulan yang kami usulkan itu kemudian membuat negara cekak atau defisit, maka hitungan benefit-nya harus lebih besar dari cost yang disiapkan oleh negara."

Gaikindo sebelumnya telah merevisi target penjualan mobil pada tahun 2025 menjadi 780 ribu unitdari semula di angka sekitar 900 ribu. Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto menyatakan revisi signifikan ini dilakukan berdasarkan perbandingan data penjualan hingga November tahun ini. Data menunjukkan bahwa kinerja penjualan berada 10 persen di bawah capaian tahun sebelumnya.

Adapun penjualan kendaraan pada periode sama 2024 tercatat sebanyak 865 ribu unit. Dengan mengurangi angka tersebut sebesar 10 persen, Gaikindo menetapkan angka proyeksi yang baru. “Kalau dikurangi 10 persen, angkanya adalah 780 ribu unit,” ujar Jongkie pada pertengahan Desember lalu.

Mengutip laman resmi Gaikindo, total penjualan retail kendaraan roda empat sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah 660.659 unit. Trennya terus meningkat pada tiga bulan awal, tapi mulai menurun pada April 2025 dan mengalami fluktuasi. Adapun pada Oktober 2025 meningkat menjadi 74.720 dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 63.752 unit.

Pada periode tersebut, ada tiga besar merek kendaraan dengan angka penjualan tertinggi, yakni Toyota, Daihatsu, dan Honda, yang masing-masing menjual 209.387, 112.530, dan 58.720 unit. Untuk segmen mobil listrik yang mencatat percepatan pertumbuhan penjualan adalah merek BYD, Denza, dan AION.

PEMERINTAH akan menghapus insentif mobil listrik mulai tahun depan. Direktur Komersial Polytron, Tekno Wibowo, mengatakan tidak terlalu pusing dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah soal penghentian kebijakan itu.

Polytron sebagai salah satu merek elektronik terkemuka di Tanah Air yang kini mulai merambah ke sektor electric vehicle (EV), menurut dia, tidak terkena imbas penghapusan insentif tersebut. Pasalnya, insentif yang nanti akan dihilangkan pada 2026 yakni untuk penjualan mobil listrik yang didatangkan dari luar negeri dengan sistem compeletely built up (CBU), atau mobil produksi luar negeri yang diimpor langsung dan sudah siap pakai.

"Insentif yang tidak berlaku itu adalah insentif untuk penjualan mobil listrik yang didatangkan secara built up yang sudah jadi CBU. Jadi itu yang berhenti sampai Desember (2025) ini," kata Tekno setelah meresmikan pembukaan showroom mobil listrik besutannya di Bandung pada Selasa, 16 Desember 2025.

Sedangkan pemerintah masih akan memberikan insentif untuk mobil listrik seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 10 persen. PPN DTP itu termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025. "Untuk insentif yang lain seperti PPN yang ditanggung pemerintah itu masih berjalan, setahu saya, belum ada instruksi dari pemerintah bahwa itu akan berhenti," tutur Tekno.

Alhasil, Tekno melanjutkan, Polytron tidak terlalu risau dengan informasi yang menyebutkan insentif mobil listrik akan dihapus oleh pemerintah. Sebab, Polytron merupakan perusahaan elektronik yang kini ikut terjun ke dalam bisnis kendaraan listrik, tidak melakukan CBU tapi melakukan perakitan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melebihi 40 persen.

"Buat Polytron karena sudah dirakit di sini harusnya enggak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah mereka yang memakai insentif completely built up tadi sehingga masuknya dinolkan, makanya mulai tahun depan kalau mereka masih jualan, mereka harus sudah memulai produksinya di Indonesia," ujar Tekno.

Sejak Mei 2025, Polytron resmi merilis mobil listrik G3 dan G3+. Perusahaan elektronik yang sudah berdiri setengah abad itu, ikut meramaikan bursa mobil listrik di dalam negeri. Meski persaingan kendaraan listrik kian ketat, ia yakin Polytron tak kalah dengan merek-merek mobil listrik lainnya seperti BYD, Vinfast, Wuling, dan lainnya.

"Ya kami melihatnya ada gula, ada semut. Kalau ada peluang, pasti banyak merek yang masuk," tuturnya. "Tapi kalau kita lihat dalam sejarahnya, misalkan dari Cina, dari 500 merek yang ada, hari ini sudah tinggal 50-an. Pasti akan ada hukum alam, nanti yang bisa bertahan yang benar-benar produknya bagus, servisnya bagus."

GABUNGAN Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo telah merevisi target penjualan mobil pada tahun ini menjadi 780 ribu unit. Para pelaku industri otomotif ini awalnya menargetkan penjualan mobil pada 2025 bisa mencapai sekitar 900 ribu.

Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto membenarkan adanya perubahan proyeksi penjualan mobil untuk tahun ini. “Betul, Gaikindo merevisi proyeksi penjualan menjadi 780 ribu unit,” ucapnya kepada Tempo, Ahad, 14 Desember 2025.

Jongkie menjelaskan, revisi signifikan ini dilakukan berdasarkan perbandingan data penjualan hingga November tahun ini. Data menunjukkan bahwa kinerja penjualan berada 10 persen di bawah capaian tahun sebelumnya.

Adapun penjualan kendaraan pada periode sama 2024 tercatat sebanyak 865 ribu unit. Dengan mengurangi angka tersebut sebesar 10 persen, Gaikindo menetapkan angka proyeksi yang baru. “Kalau dikurangi 10 persen, angkanya adalah 780 ribu unit,” ujarnya.

Mengutip laman resmi Gaikindo, total penjualan retail kendaraan roda empat sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah 660.659 unit. Trennya terus meningkat pada tiga bulan awal, tapi mulai menurun pada April 2025 dan mengalami fluktuasi. Adapun pada Oktober 2025 meningkat menjadi 74.720 dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 63.752 unit.

Pada periode tersebut, ada tiga besar merek kendaraan dengan angka penjualan tertinggi, yakni Toyota, Daihatsu, dan Honda, yang masing-masing menjual 209.387, 112.530, dan 58.720 unit. Untuk segmen mobil listrik atau electric vehicle yang mencatat percepatan pertumbuhan penjualan adalah merek BYD, Denza, dan AION.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, mengatakan angka penjualan kendaraan di pasar menjadi indikator paling dasar untuk mengukur kesehatan industri otomotif. Febri menganggap insentif otomotif menjadi instrumen krusial dalam upaya memulihkan pasar kendaraan bermotor sekaligus menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional.

Keputusan itu tidak hanya penting bagi pelaku industri, tapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai konsumen. Insentif, kata dia, akan menciptakan ruang bagi penurunan harga kendaraan, memperbaiki sentimen pasar, serta mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan pembeli mobil pertama yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

“Walaupun Kemenperin belum merumuskan jenis, bentuk dan target insentif, atau stimulus, usulannya akan mengarah pada segmen kelas menengah-bawah dan didasarkan pada nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN),” ucapnya.

GABUNGAN Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo telah merevisi target penjualan mobil pada tahun ini jadi 780 ribu unit. Para pelaku industri otomotif ini awalnya menargetkan penjualan mobil pada 2025 bisa mencapai sekitar 900 ribu.

Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto membenarkan adanya perubahan proyeksi penjualan mobil untuk tahun ini “Betul, Gaikindo merevisi proyeksi penjualan menjadi 780.000 unit,” ucapnya kepada Tempo, 14 Desember 2025.

Jongkie menjelaskan revisi signifikan ini dilakukan berdasarkan perbandingan data penjualan hingga bulan November tahun ini. Data menunjukkan bahwa kinerja penjualan berada 10 persen di bawah capaian tahun sebelumnya.

Adapun penjualan kendaraan pada periode sama tahun 2024 tercatat sebanyak 865.000 unit. Dengan mengurangi angka tersebut sebesar 10 persen, Gaikindo menetapkan angka proyeksi yang baru. “Kalau dikurangi 10 persen maka angka nya adalah 780.000 unit,” ujarnya.

Mengutip laman resmi Gaikindo, total penjualan retail kendaraan roda empat sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah 660.659 unit. Trennya terus meningkat pada tiga bulan awal, namun mulai menurun pada April dan mengalami fluktuasi. Pada Oktober meningkat jadi 74.720 dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 63.752 unit.

Pada periode tersebut ada 3 besar merek kendaraan dengan penjualan tertinggi yakni Toyota, Daihatsu dan Honda yang masing-masing menjual 209.387, 112.530 dan 58.720 unit. Untuk segmen mobil listrik atau Electric Vehicle yang mencatat percepatan pertumbuhan penjualan adalah merek BYD, Denza dan AION.

Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan angka penjualan kendaraan di pasar jadi indikator paling dasar untuk mengukur kesehatan industri otomotif. Febri menganggap insentif otomotif menjadi instrumen krusial dalam upaya memulihkan pasar kendaraan bermotor sekaligus menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional.

Keputusan itu tidak hanya penting bagi pelaku industri, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat sebagai konsumen. Insentif kata dia, akan menciptakan ruang bagi penurunan harga kendaraan, memperbaiki sentimen pasar, serta mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan pembeli mobil pertama yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

“Walaupun Kemenperin belum merumuskan jenis, bentuk dan target insentif atau stimulus, tapi usulannya akan mengarah ke segmen kelas menengah-bawah dan didasarkan pada nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” ucapnya.