REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menyatakan siap mengikuti regulasi tentang insentif mobil listrik yang akan diterapkan pada 2026. Namun, perusahaan menekankan perlunya memperhatikan kesiapan industri lokal dalam penyusunan aturan maupun pelaksanaannya.

“Kalau itu regulasi, tentu kita harus mengikuti,” kata Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto di Jakarta, Senin (26/1/2026) malam.

Namun, dia mengemukakan pentingnya penyiapan industri dari hulu hingga hilir apabila pemberian insentif mobil listrik mensyaratkan penggunaan bahan baku lokal, termasuk dalam produksi baterai.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan insentif mobil listrik perlu disertai dengan peta jalan penerapan yang realistis sesuai dengan kesiapan industri pendukungnya. “Kalau itu misalnya sampai ke tingkat purchase part atau material, ya kita akan jalankan bertahap, kesiapan industri lokal seperti apa. Itu yang menjadi penting,” kata Nandi.

Pemerintah diharapkan mempertimbangkan kesiapan industri pendukung dalam menyusun peraturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta kebijakan insentif yang berkenaan dengan produksi dan penggunaan mobil listrik.

“Misalnya baja saja, sampai sekarang industri lokal belum, karena kalau kita bicara otomotif, untuk baja volumenya tidak terlalu besar, tetapi kualitas yang diperlukan sangat tinggi dibandingkan dengan konstruksi yang volumenya jauh lebih besar, standarnya tidak terlalu severe, sehingga orang cenderung memproduksi untuk konstruksi,” jelas Nandi.

“Bukan hanya regulasi, tetapi kesiapan dari masing-masing industri itu benar-benar dilihat,” ia menambahkan.

Hal yang sama juga dinilai perlu dipertimbangkan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan insentif yang berkaitan dengan penggunaan baterai untuk kendaraan listrik.

Nandi menyampaikan bahwa baterai berbahan nikel tidak serta-merta bisa diproduksi hanya dengan mengandalkan ketersediaan nikel, tetapi membutuhkan investasi besar serta dukungan sumber daya manusia dan teknologi.

Mengenai ketentuan lokalisasi dalam produksi kendaraan secara umum, pihak Toyota menyampaikan perlunya penerapan tahapan lazim yang dimulai dari perakitan lokal dan secara bertahap diikuti dengan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.

Kementerian Perindustrian mengusulkan pemberian insentif fiskal bagi industri otomotif pada 2026.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan skema insentif otomotif yang diusulkan mencakup aspek segmen kendaraan, jenis teknologi, bobot TKDN, dan jenis baterai yang digunakan.

Ia juga mengemukakan kemungkinan kendaraan listrik dengan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) mendapatkan insentif yang lebih kecil dibandingkan dengan mobil listrik yang menggunakan baterai berbahan dasar nikel.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kelanjutan kebijakan insentif di sektor otomotif untuk tahun 2026 masih dalam tahap pengkajian menyeluruh, mengingat besarnya dukungan fiskal yang telah diberikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, selama dua tahun terakhir pemerintah sudah mengalokasikan insentif otomotif dengan nilai mencapai Rp7 triliun. Di sisi lain, kinerja investasi industri kendaraan bermotor, terutama kendaraan listrik, menunjukkan tren yang terus membaik.

"Otomotif silakan direview. Karena otomotif sudah kita berikan insentif selama dua tahun terakhir dan nilainya Rp7 triliun. Dan arahan sekarang adalah, dan investasi di sektor otomotif terutama EV sudah meningkat," ujar Airlangga di Indonesian Business Council (IBC) Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, masuknya sejumlah produsen kendaraan listrik global memperkuat alasan perlunya evaluasi kebijakan.

Beberapa merek seperti VinFast dan BYD mulai berinvestasi di Indonesia, mengikuti langkah Hyundai yang lebih dulu menanamkan modal.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah ingin memastikan arah kebijakan berikutnya tidak sekadar melanjutkan insentif lama, melainkan benar-benar mendukung penguatan industri otomotif nasional, termasuk pengembangan mobil nasional.

"Sehingga ke depannya ini akan didorong untuk (pengembangan) mobil nasional," tambah Airlangga.

Lebih lanjut, terkait usulan lanjutan dari Kementerian Perindustrian, Airlangga menyebut pembahasan masih difokuskan pada kajian yang lebih mendasar.

Evaluasi diperlukan secara lintas segmen, mulai dari kendaraan ramah lingkungan berbiaya rendah (LCGC) hingga kendaraan listrik dan teknologi hibrida.

"Karena yang lebih substantial kan berarti harus mulai dari evaluasi dari LCGC sampai kepada EV, Plug-in hybrid, hybrid. Jadi sifatnya lebih menyeluruh," tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jadi 2026 relatif terhadap bisnis as usual-nya, itu akan ada tambahan PDB Rp4 triliun, sampai Rp21 triliun di 2030,

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyatakan pemberian insentif berbasis lokalisasi komponen untuk industri otomotif memacu pertumbuhan PDB maupun penciptaan lapangan kerja.

Ekonom LPEM FEB UI, Riyanto di Bandung, Jumat menjelaskan bahwa skenario insentif lokalisasi menunjukkan hasil yang lebih kuat dibandingkan skenario baseline yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025.

‎“Jadi 2026 relatif terhadap bisnis as usual-nya, itu akan ada tambahan PDB Rp4 triliun, sampai Rp21 triliun di 2030,” ujar Riyanto.

Dalam simulasi tersebut, penjualan kendaraan secara nasional diproyeksikan kembali meningkat setelah sempat menurun pada 2025, dengan perkiraan total penjualan mobil mencapai sekitar 1,32 juta unit pada 2030.

Meski kendaraan bermesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) masih mendominasi, pangsa pasarnya diproyeksikan turun signifikan dari 98 persen pada 2022 menjadi sekitar 75 persen pada 2030. Sebaliknya, kendaraan elektrifikasi (xEV) menunjukkan pertumbuhan pesat.

Pada skenario baseline, kontribusi gabungan HEV, PHEV, dan BEV diperkirakan mencapai 25 persen dari total pasar pada 2030. Sementara pada skenario insentif lokalisasi atau yang berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pangsa pasar xEV meningkat lebih tinggi hingga sekitar 27,4 persen, dengan HEV menjadi kontributor terbesar.

Dia menjelaskan, insentif berbasis lokalisasi menurunkan harga kendaraan hybrid (HEV) hingga sekitar 4–6 persen, sehingga mendorong pergeseran preferensi konsumen dari ICEV ke HEV.

Penurunan harga HEV karena insentif menurutnya, memicu substitusi dari kendaraan konvensional, sekaligus mempercepat elektrifikasi dengan biaya ekonomi yang relatif lebih efisien.

Dari sisi industri, peningkatan penjualan HEV dan bertambahnya penggunaan komponen lokal, termasuk baterai berbasis nikel, turut mendorong output manufaktur otomotif.

‎Output industri otomotif diperkirakan meningkat sekitar 2,1 persen pada 2026 dan hingga 7,4 persen pada 2030 dibandingkan skenario tanpa insentif.

Lebih lanjut, LPEM FEB UI memproyeksikan tambahan lapangan kerja mencapai sekitar 9.200 orang pada 2026 dan meningkat menjadi lebih dari 34.000 orang pada 2030, seiring dengan ekspansi produksi dan pendalaman rantai pasok domestik.

Sementara dari sisi lingkungan, insentif lokalisasi juga dinilai memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan konsumsi bahan bakar. HEV dinilai tetap menjadi opsi paling efisien secara ekonomi dalam upaya transisi menuju kendaraan rendah emisi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pihaknya telah mengajukan usulan insentif dan stimulus sektor otomotif kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa guna melindungi tenaga kerja di sektor strategis tersebut. Usulan tersebut dirancang lebih komprehensif dan terukur dibandingkan skema insentif pada masa pandemi COVID-19, dengan tujuan utama menjaga keberlangsungan tenaga kerja di industri otomotif nasional.

“Kami sudah kirim dan tentu seperti yang selalu kami sampaikan bahwa program yang kami usulkan atas nama perlindungan tenaga kerja, dan juga kekuatan atau penguatan manufaktur bidang otomotif yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi kepada perekonomian,” kata Menperin, di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Agus Gumiwang menjelaskan, insentif yang diusulkan kali ini disusun secara lebih detail dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari segmentasi kendaraan, teknologi, hingga bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kendaraan ramah lingkungan.

“Prinsipnya adalah yang kami usulkan mereka yang mendapatkan manfaat terhadap insentif dan stimulus itu harus memiliki TKDN, dia harus memenuhi nilai emisi maksimal sekian,” kata Menperin.

Dalam usulan tersebut, Kementerian Perindustrian juga menetapkan batasan harga pada masing-masing segmen kendaraan agar insentif benar-benar tepat sasaran.

Dia menjelaskan, penyusunan usulan insentif ini melalui proses yang panjang dan sudah melibatkan pelaku industri, dalam hal ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

“Interest dari Kemenperin cuma satu, yakni melindungi tenaga kerja yang ada di sektor otomotif, yang ada di ekosistem otomotif karena forward dan backward linkage-nya sangat tinggi sektor otomotif itu terlalu besar, maka itu harus kita lindungi,” katanya lagi.

Lebih lanjut, Menperin menekankan bahwa pembahasan insentif ini juga dilakukan secara teknokratis dengan memperhitungkan aspek cost and benefit bagi negara.

“Kemenperin juga tentu tidak mau usulan yang kami usulkan itu kemudian membuat negara cekak atau defisit, maka hitungan benefit-nya harus lebih besar dari cost yang disiapkan oleh negara,” ujar dia pula.

Prinsipnya adalah yang kami usulkan mereka yang mendapatkan manfaat terhadap insentif dan stimulus itu harus memiliki TKDN, dia harus memenuhi nilai emisi maksimal sekian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pihaknya telah mengajukan usulan insentif dan stimulus sektor otomotif kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa guna melindungi tenaga kerja di sektor strategis tersebut.

“Kami sudah kirim dan tentu seperti yang selalu kami sampaikan bahwa program yang kami usulkan atas nama perlindungan tenaga kerja, dan juga kekuatan atau penguatan manufaktur bidang otomotif yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi kepada perekonomian,” kata Menperin, di Jakarta, Rabu.

Menurut Menperin, usulan tersebut dirancang lebih komprehensif dan terukur dibandingkan skema insentif pada masa pandemi COVID-19, dengan tujuan utama menjaga keberlangsungan tenaga kerja di industri otomotif nasional.

Agus Gumiwang menjelaskan, insentif yang diusulkan kali ini disusun secara lebih detail dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari segmentasi kendaraan, teknologi, hingga bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kendaraan ramah lingkungan.

“Prinsipnya adalah yang kami usulkan mereka yang mendapatkan manfaat terhadap insentif dan stimulus itu harus memiliki TKDN, dia harus memenuhi nilai emisi maksimal sekian,” kata Menperin.

Dalam usulan tersebut, Kementerian Perindustrian juga menetapkan batasan harga pada masing-masing segmen kendaraan agar insentif benar-benar tepat sasaran.

Dia menjelaskan, penyusunan usulan insentif ini melalui proses yang panjang dan sudah melibatkan pelaku industri, dalam hal ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

“Interest dari Kemenperin cuma satu, yakni melindungi tenaga kerja yang ada di sektor otomotif, yang ada di ekosistem otomotif karena forward dan backward linkage-nya sangat tinggi sektor otomotif itu terlalu besar, maka itu harus kita lindungi,” katanya lagi.

Lebih lanjut, Menperin menekankan bahwa pembahasan insentif ini juga dilakukan secara teknokratis dengan memperhitungkan aspek cost and benefit bagi negara.

“Kemenperin juga tentu tidak mau usulan yang kami usulkan itu kemudian membuat negara cekak atau defisit, maka hitungan benefit-nya harus lebih besar dari cost yang disiapkan oleh negara,” ujar dia pula.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pihaknya mengupayakan agar industri otomotif nasional tetap mendapatkan insentif pada tahun depan. Ini mengingat sektor tersebut memiliki dampak berkelanjutan (multiplier effect) yang besar.

“Sektor ini merupakan sektor yang sangat penting, terlalu penting untuk kita abaikan. Forward dan backward linkage-nya luar biasa besar, penyerapan tenaga kerjanya juga luar biasa besar, nilai tambah untuk ekonominya juga luar biasa besar. Oleh sebab itu, kami akan tetap mengusulkan insentif atau stimulus kepada pemerintah untuk sektor otomotif,” kata Agus di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan, sektor tersebut membutuhkan stimulus mengingat saat ini tengah mengalami kontraksi atau penurunan.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil selama Januari–Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke diler) tercatat sebanyak 634.844 unit, turun 10,6 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 711.064 unit.

Sementara penjualan retail sales (dari diler ke konsumen) tercatat 660.659 unit pada periode yang sama. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

Menurut Menperin, insentif yang sedang disiapkan mencakup sisi permintaan (demand) maupun sisi persediaan (supply).

“Oleh sebab itu, ini merupakan tanggung jawab kami. Akan salah jika kami tidak memperjuangkannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyampaikan bahwa penjualan kendaraan listrik (EV) saat ini memang meningkat signifikan.

Penjualan EV melonjak tajam pada periode Oktober–Januari 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, kenaikan tersebut sebagian besar berasal dari kendaraan EV impor (completely built up/CBU).

Dari total penjualan kendaraan EV pada 2025 sebesar 69.146 unit, sekitar 73 persen merupakan kendaraan EV impor, sehingga nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja industrinya berada di negara lain.

Sementara itu, segmen kendaraan yang diproduksi di dalam negeri dan memiliki porsi terbesar dalam pasar otomotif nasional terus mengalami penurunan penjualan signifikan.

Menurut Febri, keliru jika menyatakan industri otomotif sedang dalam kondisi kuat hanya dengan mengandalkan indikator pertumbuhan pada segmen tertentu.

Adapun saat ini insentif diberikan untuk mobil listrik battery electric vehicle (BEV), yakni berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) nol persen dalam rangka uji pasar. Namun, sebagian besar insentif itu dinikmati oleh kendaraan listrik impor.

Oleh sebab itu, merupakan tanggung jawab kami. Hal yang salah kalau kami tidak perjuangkan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pihaknya mengupayakan agar industri otomotif nasional tetap mendapatkan insentif tahun depan, mengingat sektor tersebut memiliki dampak berkelanjutan (multiplier effect) yang besar.

"Sektor ini merupakan sektor yang sangat penting, terlalu penting untuk kita abaikan, tidak mungkin kita abaikan. Forward, backward linkage yang luar biasa besar, penyerapan tenaga kerjanya juga luar biasa besar, nilai tambah untuk ekonominya juga luar biasa besar. Dan oleh sebab itu, kami akan tetap mengusulkan insentif atau stimulus kepada pemerintah untuk sektor otomotif," kata dia di Jakarta, Selasa.

Disampaikan dia, sektor tersebut membutuhkan stimulus mengingat saat ini tengah mengalami kontraksi atau penurunan.

Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit. Angka itu turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit.

Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

Menurut Menperin, insentif yang sedang disiapkan pihaknya ini mencakup sisi permintaan (demand) maupun sisi persediaan (supply).

"Oleh sebab itu, merupakan tanggung jawab kami. Hal yang salah kalau kami tidak perjuangkan," katanya lagi.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (30/11) menyatakan, saat ini memang penjualan kendaraan listrik (EV) meningkat signifikan.

Penjualan EV melonjak tajam pada periode Oktober-Januari tahun 2025 dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun kenaikan penjualan ini sebagian besar berasal dari kendaraan EV impor (CBU).

Dari total penjualan kendaraan EV tahun 2025 sebesar 69,146 unit, 73 persennya merupakan kendaraan EV impor yang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja industrinya berada di negara lain.

Sementara segmen kendaraan yang diproduksi di dalam negeri dan memiliki share terbesar dalam pasar industri otomotif nasional terus mengalami penurunan penjualan signifikan.

Menurut dia, jadi keliru jika menyatakan, industri otomotif sedang dalam kondisi kuat dengan hanya mengandalkan indikator pertumbuhan kendaraan pada segmen tertentu.

Adapun saat ini insentif diberikan untuk mobil listrik (BEV) yakni berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) nol persen dengan tujuan untuk tes pasar, namun yang menikmati insentif itu kebanyakan kendaraan listrik impor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID,Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan hingga saat ini belum ada usulan resmi terkait insentif otomotif untuk tahun 2026 yang diterima dari kementerian/lembaga (K/L) pembina sektor. Meski demikian, ia menyatakan Kemenko Perekonomian tetap membuka ruang pembahasan apabila terdapat usulan baru.

“Saat ini kami belum ada pembahasan kembali dan belum menerima usulan insentif dari kementerian/lembaga pembina sektor,” kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (1/12/2025).

Haryo menjelaskan arah kebijakan pemerintah ke depan terkait industri otomotif akan lebih difokuskan pada sejumlah hal.

Beberapa di antaranya yakni penguatan rantai nilai lokal, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengembangan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, serta dukungan yang memastikan adanya alih teknologi dan peningkatan kapasitas produksi nasional.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tetap berkomitmen menjaga sektor otomotif sebagai pilar penting industri manufaktur Indonesia.

Menurut Haryo, pembahasan insentif untuk industri otomotif tahun 2026 perlu melihat perkembangan terkini industri nasional.

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, hingga saat ini belum ada usulan resmi terkait insentif otomotif untuk tahun 2026 yang diterima dari kementerian/lembaga (K/L) pembina sektor.

Meski demikian, ia menyatakan Kemenko Perekonomian akan tetap membuka ruang untuk pembahasan apabila terdapat usulan baru.

"Saat ini kami belum ada pembahasan kembali dan belum menerima usulan insentif dari Kementerian/Lembaga pembina sektor," kata Jubir Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Haryo menjelaskan, arah kebijakan pemerintah ke depan terkait industri otomotif akan lebih difokuskan pada sejumlah hal.

Beberapa hal itu yakni penguatan rantai nilai lokal, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengembangan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, serta dukungan yang memastikan adanya transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi nasional.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tetap berkomitmen menjaga sektor otomotif sebagai pilar penting industri manufaktur Indonesia.

Menurut Haryo, pembahasan insentif untuk industri otomotif tahun 2026 perlu melihat perkembangan terkini industri nasional.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, dalam beberapa tahun terakhir, industri otomotif menunjukkan penguatan yang cukup signifikan, khususnya pada segmen kendaraan listrik.

Pertumbuhan kendaraan listrik dan realisasi investasi yang signifikan menunjukkan fondasi industri yang semakin kuat.

“Kami berpendapat bahwa industri otomotif saat ini sudah cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan penjualan kendaraan listrik roda empat meningkat signifikan hingga 18,27 persen dari pangsa pasar tahun 2025 dan investasi untuk KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) sebesar Rp5,66 triliun di tahun 2025,” ujar Haryo.

Di sisi lain, segmen kendaraan konvensional masih mendominasi pasar sekitar 80,6 persen, sementara pasar roda dua juga terus menunjukkan pertumbuhan baik dari sisi permintaan domestik maupun ekspor.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa ekosistem industri otomotif telah bergerak stabil dan kompetitif. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah menilai ruang kebijakan dapat ditempatkan secara lebih strategis.

"Pertanyaannya, apakah masih diperlukan insentif jika suatu industri sudah cukup kuat? Kami melihat ruang kebijakan yang ada dapat mulai dipertimbangkan untuk memperkuat sektor-sektor prioritas lain yang membutuhkan dukungan lebih besar, sembari tetap menjaga momentum positif industri otomotif," tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan industri otomotif saat ini membutuhkan insentif guna memperkuat ekosistem sektor tersebut dari hulu hingga hilir, mulai dari mempertahankan utilisasi produksi hingga menarik investasi.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam pernyataan di Jakarta, Minggu menyatakan saat ini memang penjualan kendaraan listrik (EV) meningkat signifikan.

Penjualan EV melonjak tajam pada periode Oktober-Januari tahun 2025 dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun kenaikan penjualan ini sebagian besar berasal dari kendaraan EV impor (CBU).

Dari total penjualan kendaraan EV tahun 2025 sebesar 69,146 unit, 73 persennya merupakan kendaraan EV impor yang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja industrinya berada di negara lain.

Sementara segmen kendaraan yang diproduksi di dalam negeri dan memiliki share terbesar dalam pasar industri otomotif nasional terus mengalami penurunan penjualan signifikan.

Menueut dia, jadi keliru jika menyatakan industri otomotif sedang dalam kondisi kuat dengan hanya mengandalkan indikator pertumbuhan kendaraan pada segmen tertentu.

"Penurunan tajam penjualan kendaraan bermotor roda empat jauh di bawah angka produksinya di kala penjualan kendaraan EV impor naik tajam adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Dan, harus menjadi indikator pertumbuhan industri otomotif nasional saat ini. Kami memandang bahwa dibutuhkan insentif untuk membalikkan keadaan tersebut,” kata dia.

Selain itu, kata dia, banyaknya pameran bukan berarti menunjukkan bahwa industri otomotif sedang kuat. Kuat tidaknya industri otomotif nasional hanya bisa disimpulkan berdasarkan data penjualan dan produksi otomotif.

“Banyaknya pameran otomotif di berbagai tempat Indonesia juga bukan ukuran industri otomotif sedang kuat. Sebaliknya, banyak pameran otomotif adalah upaya dan perjuangan industri untuk tetap mempertahankan demand di tengah anjlok penjualan domestiknya dan sekaligus melindungi pekerjanya dari PHK," ujarnya.

"Sekali lagi, kita harus menggunakan data statistik yang ada untuk menggambarkan kondisi obyektif industri otomotif saat ini dan tidak menggunakan jumlah event pameran otomotif,” ujar Febri lagi.

Kemenperin menegaskan bahwa indikator paling mendasar untuk mengukur kesehatan industri otomotif adalah penjualan kendaraan ke pasar, bukan hanya pertumbuhan segmen tertentu atau besaran investasinya.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit. Angka itu turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit.

Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

Oleh karena itu, Kemenperin menegaskan bahwa insentif otomotif menjadi instrumen krusial dalam upaya memulihkan pasar kendaraan bermotor sekaligus menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional.

Febri menyatakan, kebijakan insentif tidak hanya penting bagi pelaku industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai konsumen.

Menurutnya, insentif akan menciptakan ruang bagi penurunan harga kendaraan, memperbaiki sentimen pasar, serta mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan pembeli mobil pertama yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

“Walaupun Kemenperin belum merumuskan jenis, bentuk dan target insentif/stimulus, tapi usulannya akan mengarah ke segmen kelas menengah-bawah dan didasarkan pada nilai TKDN,” ungkapnya.

Data yang dihimpun Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) menunjukkan pula bahwa produksi kendaraan domestik mengalami penurunan menjadi 957.293 unit di tahun ini dari 996.741 unit pada 2024.

Penurunan paling dalam terjadi pada segmen kendaraan yang justru menjadi tulang punggung industri otomotif nasional, yaitu segmen entry (OTR < Rp200 juta) yang anjlok hingga 40 persen, segmen low (Rp200–400 juta) yang merosot 36 persen, serta segmen kendaraan komersial yang turun 23 persen.

Ketiga segmen tersebut selama ini menyasar konsumen domestik, terutama kelompok masyarakat kelas menengah, serta menjadi basis produksi terbesar di dalam negeri.

Menurut Febri, pelemahan pasar yang terjadi secara simultan dapat berdampak pada penurunan utilisasi pabrik, penurunan investasi, serta berpotensi mengancam keberlanjutan lapangan kerja di industri otomotif dan sektor komponen.

“Tidak adanya intervensi kebijakan akan membuat tekanan ini semakin dalam, dan efeknya dapat memengaruhi struktur industri secara keseluruhan,” katanya.

Dukungan terhadap rencana pemberian insentif juga datang dari berbagai komunitas otomotif. Founder Xpander Mitsubishi Owners Club (X-MOC) Sonny Eka Putra mengatakan, insentif seharusnya melihat kebutuhan tiap segmen secara spesifik, bukan diberlakukan secara menyeluruh.

Kata dia, dukungan fiskal dari pemerintah harusnya menyasar kendaraan untuk kelas menengah ke bawah.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Calya Sigra Club (Calsic) Ryan Cayo menilai insentif otomotif tidak semata-mata potongan harga bagi produsen, melainkan stimulus untuk menjaga pergerakan ekosistem otomotif dari hulu ke hilir.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinyatakan tidak akan menyiapkan insentif untuk sektor otomotif pada 2026, meskipun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih mengkaji sejumlah opsi kebijakan. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela Kompas100 CEO Forum 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Airlangga menilai industri otomotif nasional sudah cukup kuat sehingga tidak lagi memerlukan dukungan fiskal tambahan tahun depan. Ia menyebut performa penjualan kendaraan yang tampak pada pameran otomotif tahun ini menjadi salah satu indikator ketahanan sektor tersebut.

“Insentif tahun depan tidak ada. Karena industrinya sudah cukup kuat. Apalagi sudah pameran di sini, kuat banget,” ujar Airlangga.

Ia menegaskan, rencana insentif yang belakangan dibahas Kemenperin belum menjadi keputusan pemerintah. Menurutnya, pemerintah masih akan mengevaluasi perkembangan industri hingga hasil pameran otomotif akhir tahun sebelum mengambil sikap final.

“Masih dikaji, tapi belum diputuskan,” kata dia.

Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai insentif tetap dibutuhkan mengingat sektor otomotif memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

“Menurut saya, insentif otomotif itu sebuah keharusan karena sektor ini terlalu penting,” ujarnya di lokasi yang sama.

Agus menyatakan pemerintah perlu menyiapkan dukungan fiskal bagi industri otomotif pada 2026 untuk menjaga daya saing dan kesinambungan industri. Namun, ia belum merinci bentuk insentif yang sedang disusun Kemenperin.

“Bentuknya sedang kami susun,” kata Agus.

Perbedaan pandangan antara Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian ini muncul di tengah tekanan industri otomotif menghadapi transisi menuju kendaraan rendah emisi serta upaya menjaga permintaan pasar domestik. Kepastian kebijakan insentif 2026 dinilai akan berpengaruh terhadap harga kendaraan, volume produksi pabrikan, dan keberlanjutan investasi di sektor tersebut.

Sekarang sedang kami susun. Sektor otomotif itu menurut saya sebuah keharusan, karena merupakan sebuah sektor yang terlalu penting.

Tangerang Selatan, Banten (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku tengah mengkaji peluang guyuran insentif untuk industri otomotif pada tahun depan.

“Sekarang sedang kami susun. Sektor otomotif itu menurut saya sebuah keharusan, karena merupakan sebuah sektor yang terlalu penting,” kata Menperin saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Menurutnya, strategi yang dijalankan saat ini adalah tinjauan terhadap keterkaitan ke belakang dan ke depan (backward and forward linkage) dari tiap kegiatan manufaktur.

Dari hasil tinjauan, Kemenperin melihat keterkaitan yang paling besar terletak di sektor otomotif.

“Jadi, pemerintah itu memang sudah seharusnya menyiapkan insentif untuk sektor otomotif untuk tahun 2026,” katanya pula.

Namun, ia enggan merinci jenis maupun bentuk insentifnya, mengingat proses saat ini masih dalam tahap kajian.

“Jangan tanya jenisnya, jangan tanya bentuknya. Sedang kami susun,” ujar dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat industri otomotif saat ini sudah mulai pulih dan kembali bersaing, tecermin dari aktifnya pameran otomotif yang melibatkan banyak pelaku industri.

Melihat tren itu, dia menilai tak perlu ada insentif untuk sektor otomotif pada tahun depan.

“Insentif tahun depan tidak ada. Karena industrinya sudah cukup kuat,” ujar Airlangga kepada wartawan.

Meski begitu, Airlangga juga tak menutup peluang kajian insentif terhadap industri otomotif.

“Dikaji, tapi belum diputuskan,” katanya lagi.

Sebelumnya, ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Riyanto menyatakan pemerintah perlu menerapkan insentif untuk kendaraan berbasis listrik seperti battery electric vehicle (BEV) maupun hybrid EV (HEV) dengan prinsip yang setara.

"Segmen ini perlu diberikan kebijakan yang lebih fair dengan basis reduksi emisi dan TKDN. Insentif untuk HEV saat ini belum fair,” kata Riyanto dalam pernyataan, di Jakarta, Senin (24/11).

Saat ini insentif yang diberikan untuk BEV, yakni berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) nol persen dengan tujuan untuk tes pasar, namun yang menikmati insentif itu kebanyakan kendaraan listrik impor.

Sedangkan kendaraan hybrid yang diproduksi di dalam negeri hanya mendapat insentif serupa 3 persen.

Menurut dia, dorongan terhadap insentif kendaraan hybrid juga menjadi relevan, karena semakin banyak produsen yang telah merakit model hybrid secara domestik dengan TKDN yang cukup tinggi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025